WARTA CYBER: Kalimantan Timur -->
Tampilkan postingan dengan label Kalimantan Timur. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Kalimantan Timur. Tampilkan semua postingan

Senin, 21 September 2026

Sekprov Tekankan Tata Kelola Kolaboratif untuk Capai Target Pembangunan 2027

Rapat Bersama Kepala Perangkat Daerah.

TANJUNG SELOR - Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kalimantan Utara (Kaltara), H. Denny Harianto, S.E., M.M., memimpin rapat bersama seluruh kepala Perangkat Daerah di Ruang Rapat Gubernur Lantai 4, Kantor Gubernur, Senin (21/9).

Rapat tersebut membahas penguatan tata kelola pemerintahan dan percepatan pencapaian target pembangunan daerah.

Dalam arahannya, Sekprov mengajak seluruh kepala Perangkat Daerah untuk menyelaraskan cara kerja agar arahan Gubernur dan Wakil Gubernur dapat diterjemahkan menjadi pelayanan yang berdampak langsung bagi masyarakat.

“Hari ini saya ingin mengajak seluruh kepala Perangkat Daerah melihat kembali cara kita bekerja. Arahan Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur harus sampai menjadi pelayanan yang dirasakan masyarakat,” ujar Denny.

Sekprov menjelaskan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) telah mengamanatkan tata kelola yang kolaboratif dan inovatif. Hal itu perlu diwujudkan dengan mempercepat pengambilan keputusan, membuka hambatan, dan mengawal hasil pembangunan secara bersama.

Terkait pengendalian program, ia meminta setiap Perangkat Daerah memahami lima hal utama, yakni target program, alokasi anggaran, pekerjaan yang harus diselesaikan, hambatan di lapangan, serta manfaat bagi masyarakat.

Mengacu pada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) tahun 2027, beberapa indikator yang menjadi prioritas antara lain indeks infrastruktur daerah, desa perbatasan maju dan mandiri, akses sanitasi aman, indeks ketahanan pangan, peningkatan investasi, rasio PDRB industri pengolahan, satuan pendidikan mencapai literasi minimum, prevalensi stunting, tingkat kemiskinan, dan indeks PEMDI/SPBE.

Rapat pimpinan ke depan juga akan didorong berbasis masalah dan data, di mana bahan rapat dipelajari sebelum pertemuan agar waktu rapat lebih efektif untuk mengambil keputusan.

“Setelah jelas, tetapkan tindakan, penanggung jawab, dan batas waktunya,” tegasnya.

Penguatan tata kelola juga dilakukan melalui penyederhanaan proses bisnis dan pemerintahan berbasis data yang terpercaya, dengan satu definisi dan satu sumber data.

Dalam kesempatan itu, Sekprov turut memberikan apresiasi kepada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (DKISP) Kaltara atas pembentukan Tim Kaltara Saber Hoaks sebagai upaya menjaga kualitas informasi publik.

Sementara untuk pengelolaan APBD, anggaran akan difokuskan untuk mendukung 10 bidang prioritas, meliputi konektivitas, perbatasan, pangan, investasi, hilirisasi, pendidikan, kesehatan, kemiskinan, infrastruktur dasar, dan digitalisasi pemerintahan.

Di akhir rapat, Sekprov menekankan pentingnya kolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota dan tiga kebiasaan kerja baru yakni cepat memutuskan, cepat melaksanakan, dan cepat mengoreksi.

“30 hari pertama untuk membaca kondisi dan memetakan masalah, 100 hari untuk perbaikan yang bisa dirasakan, enam bulan sistem mulai berjalan, dan dalam satu tahun hasilnya harus dapat diukur. Masyarakat menunggu pelayanan yang lebih baik,” pungkas Sekprov Denny. (DKISP).

Rabu, 01 Juli 2026

Wagub Kaltara Perkuat Kerja Sama dengan Kaltim, Percepat Konektivitas Wilayah Perbatasan

Gubernur Kaltara Kunker ke Kaltim 

Samarinda , Wartacyber.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) terus memperkuat sinergi dengan Pemprov Kalimantan Timur (Kaltim) dalam upaya mempercepat pembangunan konektivitas antar wilayah. 

Langkah ini diwujudkan melalui pembahasan pemanfaatan dan pemeliharaan ruas jalan utama yang menghubungkan kedua provinsi. 

Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara, Ingkong Ala, S.E., M.Si., yang memimpin langsung kunjungan kerja ke Kantor Gubernur Kaltim, Samarinda, Selasa (30/6), menegaskan bahwa konektivitas jalan merupakan kebutuhan strategis bagi masyarakat, khususnya di wilayah perbatasan dan pedalaman Kaltara. 

Menurut Ingkong, keberadaan infrastruktur jalan yang mantap menjadi faktor penting dalam memperlancar mobilitas masyarakat, distribusi barang dan jasa, serta mendorong pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah. 

"Keberadaan ruas jalan merupakan urat nadi konektivitas antarprovinsi yang mendukung mobilitas masyarakat, distribusi barang dan jasa, pengembangan kawasan perbatasan, pertumbuhan ekonomi daerah, serta pemerataan pembangunan," ujar Ingkong. 

Ia menyampaikan, pertemuan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi sekaligus mengevaluasi langkah-langkah percepatan pembangunan infrastruktur yang menjadi kepentingan bersama. 

Bagi Pemprov Kaltara, akses jalan menuju Kaltim merupakan salah satu prioritas dalam membuka keterisolasian wilayah pedalaman. 

Ingkong juga mengapresiasi komitmen Pemprov Kaltim yang terus mendukung penguatan kerja sama lintas daerah. Menurutnya, kolaborasi tersebut akan memberikan manfaat besar dalam menjaga kelancaran konektivitas dan distribusi logistik antarwilayah. 

Sebelumnya, komitmen kerja sama ini telah dituangkan dalam Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemprov Kaltim dan Pemprov Kaltara, pada 7 Agustus 2025 di Swiss Belhotel Tarakan. 

Melalui kerja sama tersebut, pembangunan jalan perbatasan direncanakan menghubungkan Kecamatan Long Bagun, Kabupaten Mahakam Ulu, Kaltim, sepanjang 120 kilometer dengan Kecamatan Apau Kayan, Kabupaten Malinau, Kaltara, sepanjang 22 kilometer. 

Pemprov Kaltara berharap sinergi yang terus terjalin dengan Pemprov Kaltim mampu mempercepat terwujudnya konektivitas yang andal, sehingga dapat membuka akses ekonomi, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta memperkuat pembangunan di kawasan perbatasan. (dkisp).

Minggu, 07 Juni 2026

Bupati Sri Juniarsih Percepat Solusi Air Bersih dan Pengelolaan Sampah

Peninjauan Pembangunan Embung dan TPS

BERAU, Wartacyber.com – Komitmen Pemerintah Kabupaten Berau dalam meningkatkan kualitas pelayanan dasar bagi masyarakat di wilayah kepulauan terus diperkuat. Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, melakukan peninjauan langsung pembangunan embung dan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) di Pulau Maratua, Jumat (5/6/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Bupati menegaskan bahwa ketersediaan air bersih dan pengelolaan sampah merupakan dua kebutuhan mendasar yang harus segera dituntaskan guna mendukung perkembangan Pulau Maratua sebagai salah satu destinasi wisata unggulan Kabupaten Berau.

Sri Juniarsih mengatakan, Pemerintah Kabupaten Berau saat ini tengah menyiapkan langkah strategis untuk mempercepat pemanfaatan embung yang telah dibangun melalui optimalisasi fasilitas yang sudah dimiliki daerah.

Menurutnya, penggunaan mesin pengolahan air bersih yang tersedia menjadi solusi yang lebih efisien dan mampu mempercepat pelayanan kepada masyarakat tanpa harus membangun seluruh sistem dari awal. Selain itu, langkah tersebut juga dinilai dapat mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah yang masih layak digunakan.

“Pemanfaatan fasilitas yang sudah ada akan mempercepat penyediaan layanan air bersih bagi masyarakat sekaligus memastikan aset daerah dapat digunakan secara maksimal untuk kepentingan publik,” ujarnya.

Bupati juga menekankan bahwa persoalan air bersih dan pengelolaan sampah tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga berpengaruh terhadap keberlanjutan sektor pariwisata di Pulau Maratua.

“Air bersih dan pengelolaan sampah menjadi faktor penting dalam mendukung kenyamanan masyarakat maupun wisatawan. Karena itu, saya meminta seluruh pihak terkait bekerja cepat agar fasilitas yang telah dibangun dapat segera beroperasi secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.

Ia berharap pembangunan dan optimalisasi infrastruktur dasar tersebut mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat kepulauan sekaligus memperkuat posisi Pulau Maratua sebagai destinasi wisata yang bersih, nyaman, dan berdaya saing di Kabupaten Berau. (Sa).


Pasang Iklan

PEMDA

PEMDA

Pemda