WARTA CYBER @media screen and (max-width:768px) { .banner{margin:65px auto 0 auto;} } -->

Kalbar

PEMDA

Ad Placement

PEMDA

Sabtu, 05 September 2026

PWI Sekadau Salurkan Bantuan untuk Korban Kebakaran

Penyerahan Bantuan. (Foto:nv).

SEKADAU - Pemerintah Desa Sungai Ringin mengapresiasi kepedulian Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Sekadau yang menyalurkan bantuan kepada korban kebakaran di kawasan Terminal Lawang Kuari, Kabupaten Sekadau, Sabtu, 5 September 2026.

Sejumlah pengurus dan anggota PWI Kabupaten Sekadau yang hadir di antaranya, Sekretaris Novia Dominika, Bendahara Jonni Rudianto Purba, R. Hermanto, Suhariyati, dan Veronika Trima Warni. 

Adapun bantuan berupa uang tunai itu diberikan sebagai bentuk kepedulian terhadap warga yang terdampak musibah kebakaran. Bantuan diserahkan langsung Ketua PWI Kabupaten Sekadau, Dina Mariana, kepada perwakilan warga yang terdampak kebakaran.

Kasi Kesejahteraan Pemdes Sungai Ringin, Iswahyudi, menyampaikan terima kasih kepada PWI Kabupaten Sekadau yang telah menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat terdampak.

Menurutnya, kondisi para korban saat ini masih membutuhkan berbagai bantuan, terutama kebutuhan sehari-hari seperti sembako, pakaian dan keperluan lainnya.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada PWI Sekadau atas bantuan yang diberikan kepada para korban kebakaran. Bantuan seperti sembako, pakaian dan kebutuhan lainnya sangat dibutuhkan oleh para korban,” ujar Iswahyudi.

Ia berharap kepedulian dari berbagai pihak dapat terus diberikan kepada warga yang terdampak, sehingga mereka tidak merasa sendiri dalam menghadapi musibah tersebut.

“Kami mengajak berbagai pihak untuk bersama-sama memberikan dukungan kepada warga yang terdampak kebakaran. Semoga kepedulian dan bantuan yang diberikan dapat membantu meringankan beban mereka dalam proses pemulihan,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua PWI Kabupaten Sekadau, Dina Mariana, mengatakan penyaluran bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian insan pers terhadap masyarakat yang sedang mengalami musibah.

Menurut Dina, bantuan yang diberikan tidak semata-mata dinilai dari besar kecilnya jumlah atau nilai bantuan. Hal yang lebih penting adalah kepedulian dan perhatian yang ditunjukkan kepada para korban.

“Jangan dilihat besar kecilnya bantuan yang diberikan, tapi ini adalah bentuk kepedulian teman-teman dari PWI Sekadau kepada masyarakat yang sedang tertimpa musibah,” kata Dina.

Ia berharap bantuan tersebut dapat bermanfaat dan sedikit meringankan kebutuhan para korban kebakaran.

“Semoga bantuan ini bermanfaat dan dapat sedikit meringankan kebutuhan para korban kebakaran,” tukas Dina.

Jumat, 04 September 2026

Sosialisasi Peningkatan Usaha Mikro Menuju Wirausaha Berdaya Saing

 Peningkatan usaha mikro. (Foto:nv).

SEKADAU, Wartacyber.com – Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (DKUKM) Kabupaten Sekadau menggelar sosialisasi peningkatan usaha mikro menuju wirausaha yang berdaya saing di Kabupaten Sekadau Tahun 2026. Bertempat di Aula UMKM Center, Kabupaten Sekadau, Jumat (4/9/2026)

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sekadau, Emanuel, menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi bertujuan meningkatkan kapasitas usaha mikro yang memiliki peran penting dalam pertumbuhan UMKM di Kabupaten Sekadau.


“Dinas Koperasi dan UKM akan berusaha penuh memfasilitasi dan mendukung peran usaha mikro,” Kata Emanuel.


"Kegiatan ini diikuti sebanyak 50 pelaku usaha mikro," tambahnya.


Pada kesempatan itu juga, Bupati Sekadau, Subandrio, mengatakan kegiatan tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah daerah dalam mendorong pelaku usaha mikro agar mampu meningkatkan kualitas usaha, bertahan menghadapi persaingan, serta terus berkembang.


“Pemerintah daerah berharap para pelaku usaha mikro Kabupaten Sekadau bisa meningkat dan berdaya saing, tentunya dapat bertahan, bersaing dan bertumbuh,” Kata Subandrio.


"Keberadaan UMKM harus terus dikembangkan sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap perekonomian masyarakat. Para pelaku usaha juga perlu memiliki strategi yang matang dan terus belajar apabila usaha yang dijalankan belum maksimal," tambahnya.


Ia juga mengatakan bahwa Pemerintah Daerah terus mendorong pelaku UMKM memanfaatkan teknologi digital dan media sosial sebagai sarana promosi serta pemasaran produk.


“Peserta ke depannya harus bisa memanfaatkan penjualan melalui informasi digital dan menggunakan media sosial untuk mempromosikan dagangannya,” 

Tutupnya. (Tim).

Paripurna Nota Pengantar Perubahan APBD 2026

Rapat Paripurna Nota Pengantar. (Foto:nv).

SEKADAU, KALBAR – DPRD Kabupaten Sekadau menggelar Paripurna ke-25 Masa Persidangan ke-3 dengan agenda penyampaian Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2026, bertempat di ruang Rapat Paripurna. Jumat (4/9/2026).

Pada kesempatan tersebut, Bupati Sekadau Aron menyampaikan bahwa Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 disusun sebagai penjabaran secara rinci terhadap perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026 yang sebelumnya telah disepakati bersama pada 13 Agustus 2026.


“Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 juga memformulasikan kebijakan pengalokasian utang belanja atas berbagai pekerjaan yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran sebelumnya, pengalokasian kurang bayar TA 2025 bagian dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada desa, pengalokasian kembali belanja atas perubahan peningkatan pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP,” kata Aron.


Selain itu, kata Aron, perubahan APBD juga mencakup pengalokasian kembali belanja atas perubahan peningkatan pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah, kekurangan dan tambahan iuran BPJS sebesar 4 persen atas berbagai tunjangan guru.


Hal tersebut meliputi Tunjangan Profesi Guru (TPG), Tunjangan Khusus Guru (TKG), tambahan penghasilan guru, serta belanja dalam rangka pencegahan, penanganan dan pelayanan kepada masyarakat sebagai dampak dari kemarau berkepanjangan dan kabut asap yang saat ini terjadi di Kabupaten Sekadau.


Aron juga menyampaikan sejumlah pokok kebijakan dalam Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.


Pada sisi pendapatan daerah, terjadi peningkatan sebesar Rp13,28 miliar, dari semula Rp839,14 miliar menjadi Rp852,43 miliar, atau meningkat sebesar 1,85 persen.


“Pada sisi belanja daerah meningkat sebesar Rp42,78 miliar dari semula berjumlah sebesar Rp839,14 miliar menjadi sebesar Rp881,92 miliar atau meningkat sebesar 5,10 persen,” tuturnya.


Sementara itu, pada kebijakan pembiayaan daerah, penerimaan pembiayaan pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp29,49 miliar yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025.


Menurut Aron, penerimaan pembiayaan dari SILPA Tahun Anggaran 2025 tersebut digunakan untuk pengalokasian kembali sisa dana fisik dan nonfisik Tahun Anggaran 2025.


“Dalam hal ini pengalokasian kembali sisa dana untuk membayar tunjangan profesi guru, tamsil guru dan tunjangan khusus guru serta pengalokasian kembali sisa dana insentif fiskal Tahun Anggaran 2025 dan untuk membiayai defisit atas pelaksanaan program kegiatan dan kegiatan yang tertera pada rancangan perubahan APBD Tahun Anggaran 2026,” pungkasnya. (Tim).

Jembatan Gantung Nanga Kiungkang Jadi Akses Vital, Warga Diimbau Tertib

Jembatan Gantung Nanga Kiungkang. (Foto:Jo).

Sekadau,wartacyber.com,- Ansri Kepala Desa Nanga Kiungkang, Kecamatan Nanga Taman, Kabupaten Sekadau Kalimantan Barat , mengapresiasi warga sehari-hari melintasi Jembatan Gantung Nanga Kiungkang yang berada di Dusun Nanga Kiungkang.

"Warga memiliki kesadaran dan tertib melintasi jembatan inj, walaupun tergolong baru namun kecepatan kenderaan harus diperlambat demi kenyamanan dan keamanan" ujar Ansri Kamis 4 September 2026.

Jembatan yang terbuat dari baja dikatakannya untuk kenderaan roda dua hanya bisa satu tidak bisa berpapasan karena lebar tidak memungkiinkan .

"Dari ujung siapa duluan masuk, maka yang satu harus menunggu sampai yang dulhan tadi keluar, begitu selanjutnya" terangnya.

Ia berharap kepada pengguna dan warga sama-sama memelihara jembatan yang  dibangun Pemkab Sekadau ini karena milik bersama , pihak desa dikatakannya rutin melakukan monitoring untuk memastikan jembatan tetap kondisi mantap.

Salah seorang pengendara Hariadi warga setempat yang sehari-hari bekerja sebagai petani mengatakan dengan dibangun dan diresmikan jembatan ini sangat membantu mobillitas warga karena berbahan besi dan kuat.

"Kalau yang lama kan bahan kayu, walaupun masih digunakan, namun dengan adanya yang baru ini kita lebih cepat dan gidak goyang" terangnya.

Ia juga mengajak sesama pengguna jembatan supaya tertib dan memelihara supaya tetap awet dan tidak rusak.[jo].

Kaltara Raih Penghargaan Terbaik II Akses Pendidikan

Wagub Kaltara saat menerima Penghargaan.

BALIKPAPAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) meraih penghargaan Terbaik II kategori Akses Penduduk ke Layanan Pendidikan pada ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Batch II Regional Kalimantan. Atas capaian ini, Kaltara juga menerima insentif sebesar Rp1,5 miliar. 

Penghargaan tersebut diterima Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara, Ingkong Ala, S.E., M.Si., yang diserahkan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, di Hotel Platinum, Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis (3/9) malam. 

Kategori Akses Penduduk ke Layanan Pendidikan menilai komitmen dan kinerja pemerintah daerah dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan pendidikan yang berkualitas dan merata. 

Adapun penilaian mencakup sejumlah aspek, antara lain pemerataan guru, ketersediaan sarana pendidikan, capaian literasi dan numerasi, serta partisipasi masyarakat dalam pendidikan. 

Capaian tersebut menjadi bentuk apresiasi atas upaya pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, khususnya di bidang pendidikan. 

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian mengatakan penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada pemerintah daerah yang mampu menjalankan berbagai program yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat. 

Menurutnya, kebutuhan dasar yang menjadi perhatian mencakup pendidikan, kesehatan, pengelolaan sampah, hingga perumahan. 

“Empat indikator ini sejalan dengan prioritas Presiden. Kemendagri ingin terus mendorong pemerintah daerah agar program kebutuhan masyarakat dapat berjalan dengan baik,” kata Tito. 

Bagi Pemprov Kaltara, penghargaan ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas dan pemerataan layanan pendidikan di seluruh wilayah, sehingga masyarakat semakin mudah mendapatkan akses pendidikan yang layak dan berkualitas. 

Acara yang diselenggarakan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) tersebut turut dihadiri kepala daerah se-Kalimantan, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, serta Direktur Utama dan Pemimpin Redaksi CNN Indonesia, Titin Rosmasari. (dkisp).

Pemprov Bantu Pelaku Usaha Galian C Penuhi Syarat Perizinan

Rapat bersama pelaku usaha galian C.

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) membuka ruang bagi pelaku usaha mineral bukan logam dan batuan (MBLB) atau galian C untuk menyelesaikan berbagai kendala perizinan. Langkah ini dilakukan agar kegiatan usaha dapat berjalan sesuai aturan dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha. 

Hal tersebut dibahas dalam rapat bersama pelaku usaha galian C yang berlangsung di Gedung Gadis 2, Jumat (4/9). Rapat dihadiri Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kaltara, H. Sapi’i, S.T., M.A.P., Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kaltara, Dr. Hj. Hasriyani, S.H., M.M., serta perangkat daerah terkait. 

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltara, Dr. Ferdy Manurun Tanduk Langi, S.E., M.Si., mengatakan pemerintah tidak hanya melakukan penertiban, tetapi juga berupaya membantu pelaku usaha memahami dan memenuhi persyaratan yang diperlukan. 

“Kami ingin membantu menyelesaikan persoalan ini. Karena itu, seluruh dinas terkait dan pelaku usaha akan kami pertemukan agar persoalannya bisa dibahas secara terbuka,” kata Ferdy, Jumat (4/9). 

Berdasarkan data Dinas ESDM Kaltara, terdapat 41 badan usaha yang memiliki perizinan di sektor MBLB. Sebarannya meliputi Kabupaten Bulungan sebanyak 30 usaha, Kabupaten Nunukan 5 badan usaha, Kabupaten Malinau 3 badan usaha, Kota Tarakan 2 badan usaha, dan Kabupaten Tana Tidung 1 badan usaha. 

Dari jumlah tersebut, tercatat 21 usaha memiliki Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB), 14 usaha mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi, dan 6 usaha memiliki IUP Operasi Produksi. 

Namun, baru empat badan usaha yang dinilai telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan penambangan, yakni PT. Pipit Jaya Abadi, PT. Damadu Cahaya Mandiri, PT. Pulau Mas Perkasa dan PT. Pusaka Prima Resources. 

Di sisi lain, hasil pemetaan juga menemukan 37 pelaku usaha tambang yang belum memiliki perizinan. Jumlah tersebut terdiri dari 14 pelaku usaha di Nunukan, 12 di Bulungan, 8 di Tana Tidung, dan 3 di Tarakan 

Kondisi tersebut menjadi perhatian Pemprov Kaltara. Ferdy menjelaskan, pemerintah ingin persoalan perizinan diselesaikan melalui koordinasi dan pendampingan, sehingga pelaku usaha mengetahui tahapan yang harus dipenuhi. 

Ferdy mengungkapkan, sejumlah kendala yang ditemukan antara lain terkait Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), proses melalui sistem Online Single Submission (OSS), status dan kepastian lahan, dokumen teknis serta lingkungan, rekomendasi daerah aliran sungai, hingga status kawasan hutan. 

Karena itu, Pemprov Kaltara telah dua kali mengundang pelaku usaha untuk membahas persyaratan tersebut dengan melibatkan sejumlah perangkat daerah, di antaranya Dinas ESDM, DPMPTSP, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), serta instansi yang menangani kehutanan. 

“Kita rapatkan bersama bagaimana menyelesaikannya. Pemerintah akan membantu dan mempertemukan seluruh dinas dengan pengusaha supaya semuanya bisa dibahas secara terbuka,” ujarnya. 

Ferdy berharap langkah tersebut dapat mempercepat penyelesaian berbagai kendala, terutama bagi pelaku usaha yang memiliki komitmen untuk memenuhi persyaratan. 

Dengan pendekatan tersebut, Pemprov Kaltara ingin penataan sektor galian C tidak hanya berorientasi pada penertiban, tetapi juga memberikan kepastian dan pendampingan bagi pelaku usaha yang ingin menjalankan kegiatan secara legal. (dkisp).

Demi Akses Wisata dan Warga, Pemdes Nanga Biaban Gotong Royong Timbun Jalan Rusak

Warga Saat Menimbun Jalan Berlubang. (Foto:ist).

SEKADAU - Pemerintah Desa Nanga Biaban bersama masyarakat melaksanakan gotong royong menimbun sejumlah ruas jalan yang berlubang dan rusak di wilayah Desa Nanga Biaban, Kecamatan Sekadau Hulu, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat, Jumat (4/9/2026).

Kegiatan tersebut dilakukan sebagai upaya penanganan sementara terhadap kerusakan jalan, khususnya ruas jalan yang menjadi akses masyarakat menuju pusat desa hingga kawasan wisata Biaban Arung Jeram.

Dalam kegiatan gotong royong tersebut, warga bersama jajaran pemerintah desa menimbun jalan yang berlubang menggunakan tanah kuning keras. Penimbunan dilakukan agar permukaan jalan menjadi lebih rata dan nyaman dilalui masyarakat maupun pengunjung.

Selain jalan menuju kawasan wisata, penebalan timbunan juga dilakukan pada akses jalan menuju perbatasan antar desa. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi kerusakan jalan yang lebih parah.

Kepala Desa Nanga Biaban, Ado, mengatakan kegiatan gotong royong tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah desa dan masyarakat terhadap kondisi infrastruktur jalan yang selama ini dikeluhkan warga.

Menurutnya, keluhan mengenai kondisi jalan tidak hanya disampaikan oleh masyarakat setempat, tetapi juga oleh sejumlah pengunjung yang datang ke lokasi wisata Biaban Arung Jeram.

“Gotong royong dilaksanakan setiap Jumat. Saat ini perhatian kita adalah penimbunan jalan yang berlubang, supaya pengguna jalan yang menuju desa merasa lebih nyaman,” ujar Ado.

Ia mengatakan, kegiatan penimbunan tersebut merupakan penanganan sementara dengan memanfaatkan kemampuan dan peralatan yang tersedia di desa.

Bersama para kepala dusun dan masyarakat, pemerintah desa turun langsung melakukan penimbunan jalan. Meski menggunakan peralatan seadanya dan bekerja di bawah terik matahari, warga tetap menunjukkan semangat kebersamaan.

Ado menuturkan, semangat gotong royong menjadi salah satu modal utama masyarakat Desa Nanga Biaban untuk melakukan berbagai pekerjaan yang dapat dikerjakan secara bersama-sama.

“Dengan kebersamaan, apa yang bisa kita lakukan akan terus kita lakukan, sehingga manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat,” katanya.

Lebih lanjut, Ado yang telah menjabat sebagai Kepala Desa Nanga Biaban selama tiga periode itu mengatakan, kondisi jalan penghubung Desa Nanga Biaban menuju Kecamatan Sekadau Hulu masih membutuhkan perhatian dan pembangunan dari pemerintah.

Menurutnya, ruas jalan tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Sekadau. Namun, pemerintah desa memahami kondisi yang ada dan terus memberikan penjelasan kepada masyarakat terkait kewenangan serta proses pembangunan infrastruktur.

Ia berharap pemerintah dapat memberikan perhatian terhadap pembangunan jalan tersebut, mengingat akses tersebut tidak hanya digunakan oleh masyarakat untuk aktivitas sehari-hari, tetapi juga menjadi jalur menuju kawasan wisata Biaban Arung Jeram.

Sementara itu, melalui kegiatan gotong royong rutin setiap Jumat, Pemerintah Desa Nanga Biaban berharap kondisi jalan yang rusak dapat ditangani sementara sambil menunggu pembangunan infrastruktur secara permanen.

Kegiatan tersebut sekaligus menjadi bukti bahwa semangat gotong royong dan kebersamaan masih terus terjaga di tengah masyarakat Desa Nanga Biaban. (Tim).


Pasang Iklan

PEMDA

PEMDA

Pemda