WARTA CYBER @media screen and (max-width:768px) { .banner{margin:65px auto 0 auto;} } -->

Kalbar

PEMDA

Ad Placement

PEMDA

Selasa, 22 September 2026

Sah! Taufik Terpilih Aklamasi Ketua PWI Sintang Masa Bakti 2026-2029

Pengukuhan PWI Sintang.

Sintang – Taufik Hidayat, terpilih aklamasi sebagai Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Sintang masa bakti 2026-2029 dalam Konferensi Kabupaten (Konferenkab) I yang digelar Selasa (22/9/2026) di Pendopo Wakil Bupati Sintang. 

Taufik beserta jajaran pengurus lainnya langsung di kukuhkan dan dilantik oleh Ketua PWI Kalbar Kundori dengan disaksikan jajaran pemerintah kabupaten Sintang. 


Taufik menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya konferensi hingga terbentuknya kepengurusan definitif PWI Kabupaten Sintang.


“Proses kita cukup panjang. Tadi estimasi sidang sekitar satu jam, ternyata tidak cukup. Tetapi saya bersyukur hari ini PWI Sintang kembali memiliki kepengurusan definitif,” ujar Taufik, Pemred RRI Sintang ini.


Menurutnya,  keberadaan PWI di Kabupaten Sintang harus terus dipertahankan dan dikembangkan. Menurutnya, jumlah anggota bukan menjadi ukuran utama, melainkan kualitas, kompetensi dan profesionalisme wartawan.


“PWI Sintang ke depan tidak boleh hanya menjadi organisasi tempat berkumpulnya wartawan. PWI harus menjadi ruang belajar, ruang bertumbuh, ruang berdiskusi sekaligus ruang perjuangan bersama bagi insan pers,” tegas Taufik.


Ia juga menyampaikan sejumlah program yang ingin diwujudkan selama masa kepemimpinannya, di antaranya peningkatan kompetensi wartawan, penguatan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan, keterlibatan wartawan dalam isu-isu strategis daerah, kegiatan sosial serta regenerasi organisasi.


“Kita ingin membawa PWI yang lebih terbuka, komunikatif, profesional dan mampu menjawab tantangan zaman,” katanya.


Menurut Taufik, hubungan baik antara insan pers dengan pemerintah, aparat penegak hukum, dunia pendidikan, dunia usaha, organisasi masyarakat dan seluruh elemen masyarakat perlu terus dibangun.


Namun, hubungan kemitraan tersebut, kata dia, tidak boleh menghilangkan fungsi pers sebagai kontrol sosial.


“Hubungan yang baik harus dibangun agar komunikasi publik berjalan dengan baik. Kritik dapat disampaikan secara konstruktif dan masyarakat memperoleh informasi yang benar, berimbang serta dapat dipertanggungjawabkan,” jelasnya.


Tingkatkan Kompetensi Wartawan


Salah satu fokus utama kepengurusan baru PWI Sintang adalah meningkatkan kompetensi wartawan, khususnya wartawan muda.


Taufik menyebut masih banyak wartawan muda di Sintang yang perlu mendapatkan ruang untuk meningkatkan kemampuan jurnalistik, termasuk melalui pendidikan dan uji kompetensi.


Ia juga menyampaikan rencana kolaborasi dengan berbagai pihak untuk membuka ruang peningkatan kapasitas wartawan, termasuk pemanfaatan fasilitas dan jaringan yang tersedia.


“Banyak wartawan muda. Kita ingin meningkatkan kualitas mereka, dari wartawan muda menjadi wartawan yang semakin profesional dan kompeten,” ujarnya.


Selain peningkatan kompetensi, Taufik juga ingin memperkuat kerja sama dengan berbagai stakeholder. Menurutnya, PWI harus mampu memberikan kontribusi lebih luas terhadap pembangunan daerah.


Ia mencontohkan berbagai persoalan daerah seperti kawasan gambut, daerah aliran sungai, kebakaran hutan dan lahan, wilayah perbatasan serta daerah terpencil sebagai isu yang perlu mendapat perhatian insan pers.


“Wartawan itu tahu sedikit-sedikit tentang banyak hal. Karena itu, kita harus peka melihat persoalan yang ada di sekitar kita dan mampu mengemasnya menjadi karya jurnalistik yang berkualitas,” katanya.


Taufik juga mendorong agar wartawan Sintang mampu menghasilkan karya jurnalistik yang dapat bersaing di tingkat regional maupun nasional.


Ia sendiri tercatat pernah memperoleh Anugerah Adinegoro, penghargaan jurnalistik bergengsi di lingkungan PWI.


“Pengalaman-pengalaman itu harus ditularkan kepada teman-teman. Banyak hal menarik di lingkungan kita, terutama daerah perbatasan, daerah terpencil, kebakaran hutan dan lahan. Itu semua bisa menjadi cerita yang kuat,” ujarnya.


PWI Kalbar: Sintang Cetak Sejarah


Ketua PWI Provinsi Kalimantan Barat, Kundori, dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat kepada Taufik Hidayat beserta seluruh jajaran pengurus PWI Kabupaten Sintang yang baru.


Kundori mengatakan, terbentuknya kepengurusan definitif PWI Sintang menjadi bagian penting dalam perjalanan organisasi PWI di Kalimantan Barat.


“Ini menjadi sejarah baru. PWI Provinsi Kalbar sudah bisa membentuk kepengurusan definitif di Kabupaten Sintang,” kata Kundori.


Ia berharap status kepengurusan definitif tersebut dapat dijaga dengan baik dan menjadi momentum untuk memperkuat organisasi PWI di Sintang.


Kundori juga menyampaikan bahwa PWI Kalbar akan terus mendorong peningkatan kompetensi anggota melalui berbagai kegiatan, termasuk pembekalan dan uji kompetensi.


Ia mengingatkan bahwa menjadi anggota organisasi profesi wartawan tidak hanya berkaitan dengan administrasi, tetapi juga harus dibarengi pemahaman mengenai kode etik jurnalistik dan profesionalisme.


“Ke depan, anggota harus mendapatkan pembekalan sehingga memahami kode etik dan etika jurnalistik serta memiliki kapasitas dalam menjalankan profesinya,” ujarnya.


Kundori juga membuka peluang bagi wartawan di Sintang untuk mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi yang diselenggarakan PWI Kalbar, termasuk agenda UKW yang direncanakan berlangsung di Sanggau.


Selain itu, ia berharap PWI Sintang dapat berperan dalam berbagai agenda organisasi PWI, termasuk kegiatan olahraga wartawan tingkat nasional.


Dalam struktur organisasi PWI, Ketua PWI Kabupaten Sintang juga menjadi bagian dari pleno PWI Provinsi Kalimantan Barat sehingga memiliki ruang untuk ikut serta dalam pembahasan organisasi di tingkat provinsi.


Pemkab Sintang Dorong Pers Tetap Jadi Mitra Kritis


Sementara itu, Wakil Bupati Sintang, Florensius Ronny, yang menutup rangkaian kegiatan menyampaikan ucapan selamat kepada Taufik Hidayat dan seluruh pengurus PWI Kabupaten Sintang periode 2026–2029.


Ia berharap kepengurusan baru dapat menjadi wadah bagi wartawan muda maupun masyarakat yang memiliki minat di bidang jurnalistik.


“Semoga di bawah kepemimpinan kepengurusan PWI yang baru ini, teman-teman wartawan dan anak-anak muda dapat terakomodasi dengan baik. PWI juga diharapkan menjadi wadah bagi masyarakat yang memiliki minat dan keinginan menjadi jurnalis,” kata Florensius Ronny.


Ia juga memberikan apresiasi kepada kepengurusan PWI Sintang periode sebelumnya yang telah memberikan kontribusi bagi Kabupaten Sintang.


“Atas nama Pemerintah Kabupaten Sintang, kami menyampaikan terima kasih atas kontribusi kepengurusan PWI periode sebelumnya,” ujarnya.


Florensius menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Sintang terbuka terhadap kritik dan masukan dari insan pers.


Menurutnya, pemerintah membutuhkan informasi dari berbagai perspektif sebagai bahan evaluasi dan pembanding dalam menjalankan pemerintahan.


“Jangan karena di pendopo wakil bupati lalu tidak boleh mengkritik pemerintah. Boleh. Itu merupakan informasi bagi kami. Mungkin keterbatasan kami membuat laporan dari struktural yang ada selalu terlihat baik. Karena itu kami membutuhkan masukan sebagai pembanding dan pembantu,” jelasnya.


Namun, ia mengharapkan kritik dan masukan yang disampaikan insan pers tetap bersifat konstruktif dan berlandaskan etika jurnalistik.


Florensius juga mengingatkan pentingnya penerapan kode etik jurnalistik di tengah perkembangan media sosial dan kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat.


“Bagaimana memberikan kritik, masukan dan pendapat tentu ada etikanya. Saya yakin teman-teman PWI memahami hal tersebut,” katanya.


Ia berharap PWI Kabupaten Sintang yang baru dapat menjadi rumah bagi wartawan untuk meningkatkan kompetensi, menjaga profesionalisme, sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah. 

BKSN Sekadau 2026 Jadi Momentum Memahami dan Menghidupi Kitab Suci

Pembukaan BKSN 2026. (Foto:ist).

SEKADAU, Wartacyber.com — Bulan Kitab Suci Nasional (BKSN) Kabupaten Sekadau Tahun 2026 resmi dibuka dengan mengusung tema “Yesus Guru yang Penuh Kuasa”. Kegiatan pembukaan berlangsung di Betang Youth Center Sekadau, Selasa (22/9/2026).

Ketua Panitia BKSN Kabupaten Sekadau Tahun 2026, Sutami, mengatakan kegiatan tersebut menjadi momentum bagi umat Katolik untuk semakin memahami dan mencintai Kitab Suci serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Menurutnya, pelaksanaan BKSN bertujuan membangkitkan semangat umat untuk membaca dan memahami Alkitab, memperkuat iman, memperdalam pemahaman terhadap ajaran Gereja, serta membangun komunitas iman yang lebih kuat.

“Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini di dalam Gereja Katolik adalah untuk membangkitkan semangat membaca dan memahami Alkitab, memperkuat iman, memperdalam pemahaman ajaran Gereja serta membangun komunitas iman yang lebih kuat,” ujar Sutami.

Ia menambahkan, rangkaian kegiatan BKSN Kabupaten Sekadau 2026 dilaksanakan selama lima hari, mulai 22 hingga 26 September 2026.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Sekadau, Teresia Lili, yang mewakili Bupati Sekadau Aron, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak dan umat yang terlibat dalam kegiatan tersebut.

“Pemerintah Daerah sangat mendukung serta mengapresiasi seluruh umat yang mengikuti kegiatan ini dengan semarak dan penuh rasa syukur,” ungkap Teresia.

Ia mengatakan, Pemerintah Kabupaten Sekadau senantiasa mendukung berbagai kegiatan keagamaan yang dilaksanakan masyarakat. Menurutnya, kegiatan keagamaan turut menjadi bagian penting dalam membangun kebersamaan dan kehidupan masyarakat yang harmonis.

“Atas nama Pemerintah Daerah, saya mengucapkan selamat mengikuti perlombaan BKSN ini dengan penuh semangat dan penuh sukacita,” pungkasnya. (wn)

Jajaki Pembangunan Bandara Kargo Internasional, Gubernur Terima Audiensi Investor

Audiensi Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., bersama Pimpinan Jo-An Group Pte Ltd, dan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Kelas III Tanjung Harapan, Hengki, S.Si., M.M., 

TANJUNG SELOR - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) mematangkan rencana pembangunan bandara internasional baru untuk layanan kargo dan logistik ekspor-impor.

Hal tersebut ditandai dengan audiensi Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., bersama Pimpinan Jo-An Group Pte Ltd, dan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Kelas III Tanjung Harapan, Hengki, S.Si., M.M., di Ruang Rapat Gubernur, Selasa (22/9).

Gubernur Zainal menyambut baik komitmen investor melihat potensi besar konektivitas udara internasional di Kaltara.

Menurutnya, kehadiran bandara internasional dengan layanan kargo terpadu sangat krusial untuk menopang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanah Kuning–Mangkupadi serta hilirisasi komoditas unggulan daerah seperti perikanan dan pertanian.

“Kehadiran investor ini sangat strategis untuk mendukung ekspor-impor dan kargo udara skala internasional. Hasil perikanan dan pertanian Kaltara nantinya bisa langsung kita kirim ke luar negeri tanpa harus berputar ke daerah lain,” tegas Gubernur.

Gubernur menjelaskan, posisi Kaltara di wilayah paling utara Indonesia memberikan keunggulan kompetitif dari sisi efisiensi biaya dan waktu pengiriman.

“Karena kita berada di wilayah paling utara, efisiensi biayanya jauh lebih murah dibanding pengiriman dari Jakarta atau daerah lain. Pemprov Kaltara siap memberikan dukungan penuh, memfasilitasi perizinan hingga kelengkapan dokumen yang dibutuhkan,” ujar Gubernur Zainal.

Kepala Kantor UPBU Kelas III Tanjung Harapan, Hengki, menyampaikan dukungan penuh terhadap visi Gubernur dalam menghadirkan infrastruktur bandara berskala internasional.

“Kami sangat mengapresiasi langkah aktif Pak Gubernur. Tahap awal ini dimulai dengan kedatangan investor dan studi kelayakan, yang nantinya ditindaklanjuti melalui skema MoU dan pola kerja sama bisnis,” jelas Hengki.

Ia menegaskan, pembangunan bandara baru tetap harus memenuhi koridor regulasi sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Bandar Udara.

“Selain studi kelayakan, ada persyaratan administrasi teknis yang harus disiapkan, mulai dari dokumen AMDAL, Rencana Terperinci (RTT), Master Plan, hingga kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta aspek sosial-budaya lokal. Seluruhnya menjadi satu kesatuan untuk syarat penetapan lokasi calon bandara,” paparnya.

Pihak investor menilai kehadiran bandara kargo internasional di Kaltara akan memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi di kawasan utara Kalimantan.

Dengan dimulainya tahapan studi kelayakan, Pemprov Kaltara optimistis rencana menghadirkan gerbang udara internasional di wilayah perbatasan dapat segera terwujud untuk menopang kemandirian ekonomi daerah. (dkisp).

Buka Musda II TJSLBU, Wagub Ingkong Ala Pastikan CSR Perusahaan Berdampak bagi Masyarakat

Musda ke-2 Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha (TJSLBU) Provinsi Kaltara.

TANJUNG SELOR - Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara), Ingkong Ala, S.E., M.Si., membuka Musyawarah Daerah (Musda) ke-2 Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha (TJSLBU) Provinsi Kaltara di Aula Lantai 1 Kantor Gubernur, Selasa (22/9).

Musda tersebut digelar untuk memperkuat kemitraan strategis antara pemerintah daerah dan dunia usaha agar program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan lebih tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Dalam sambutannya, Wagub menegaskan peran Forum TJSLBU sebagai wadah resmi penyelarasan program CSR dengan arah pembangunan daerah.

“Seluruh badan usaha yang beroperasi di Kalimantan Utara merupakan pelaku wajib TJSLBU sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Kaltara Nomor 11 Tahun 2023. Tanggung jawab sosial ini bukan sekadar kewajiban formalitas, melainkan instrumen nyata untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan,” tegas Ingkong Ala.

Melalui Musda ini, Pemprov Kaltara mendorong terbentuknya kepengurusan Forum TJSLBU periode 2026–2031 yang solid, visioner, dan responsif.

Program kerja ke depan diharapkan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltara 2025–2029, yang mencakup sektor kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lingkungan.

Pada kesempatan tersebut, Pemprov Kaltara juga menyampaikan apresiasi kepada pelaku usaha yang telah memberikan kontribusi nyata, salah satunya dalam mendukung percepatan pematangan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat di Kaltara.

“Dengan mengedepankan musyawarah dan keterbukaan, kita yakin forum ini mampu melahirkan kepengurusan yang amanah demi mewujudkan Kaltara yang maju, makmur, dan berkelanjutan,” kata Wagub Ingkong.

Kegiatan ini turut dihadiri Ketua Forum TJSLBU Nasional, Muhammad Satria, S.Sos., M.Si., jajaran Forkopimda Kaltara, Kepala Perangkat Daerah, Rektor Universitas Kaltara, tokoh adat, serta pimpinan perusahaan se-Kaltara. (dkisp).

Mulai 1 Oktober 2026, Pemprov Kaltara Terapkan SPM dan LPJ Elektronik

Utara (Kaltara), H. Denny Harianto, S.E., M.M., membuka Sosialisasi Surat Edaran Gubernur tentang Percepatan Digitalisasi Penatausahaan Keuangan Daerah.

TANJUNG SELOR - Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kalimantan Utara (Kaltara), H. Denny Harianto, S.E., M.M., membuka Sosialisasi Surat Edaran Gubernur tentang Percepatan Digitalisasi Penatausahaan Keuangan Daerah di Gedung Gadis Lantai 1, Selasa (22/9).

Sosialisasi tersebut membahas penerapan penyampaian Surat Perintah Membayar (SPM) dan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara secara elektronik melalui aplikasi Registrasi SPM Online (ReSPON).

Sekprov mengatakan, kebijakan ini merupakan komitmen Pemprov Kaltara untuk memperbaiki tata kelola keuangan agar lebih cepat, tertib, efisien, transparan, dan akuntabel.

“Digitalisasi bukan sekadar persoalan beralih menggunakan aplikasi atau mengurangi tumpukan dokumen fisik. Yang jauh lebih esensial adalah perubahan pola pikir dan budaya kerja kita,” ucap Denny.

Ia meminta seluruh sekretaris Perangkat Daerah, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), dan bendahara menjadi motor penggerak perubahan budaya kerja yang lebih tertib, disiplin, tepat waktu, dan bertanggung jawab.

Kepada sekretaris Perangkat Daerah, Sekprov meminta agar koordinasi internal diperkuat sehingga seluruh jajaran memahami perubahan mekanisme ini. Sementara kepada PPK dan bendahara, diminta untuk lebih teliti terhadap ketepatan, kelengkapan, dan ketertiban administrasi.

Menurutnya, digitalisasi harus tetap berpegang pada prinsip tertib, efektif, efisien, transparan, akuntabel, aman, dan dapat ditelusuri.

Sekprov menyadari setiap perubahan membutuhkan adaptasi. Ia meminta agar kendala teknis selama masa transisi segera dikoordinasikan dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) dan tidak dibiarkan berlarut-larut.

“Saya menginstruksikan jajaran BKAD untuk terus proaktif memberikan pendampingan, pembinaan, serta monitoring dan evaluasi secara berkala,” tegas Sekprov Denny.

Dalam kesempatan tersebut, Sekprov menegaskan bahwa mulai 1 Oktober 2026, penyampaian SPM beserta dokumen pendukungnya melalui aplikasi ReSPON akan dilaksanakan murni secara elektronik tanpa lagi menyampaikan dokumen fisik kepada BKAD.

Ia berharap sisa waktu yang ada dimanfaatkan untuk persiapan dan perapian administrasi.

“Saya mengajak seluruh perangkat daerah untuk merapatkan barisan dan memiliki komitmen yang sama dalam menyukseskan transformasi digital pengelolaan keuangan daerah. Semoga kebijakan ini berjalan baik dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan," pungkas Sekprov. (dkisp)

Senin, 21 September 2026

Musrenbangdes Sungai Ringin Bahas Prioritas Pembangunan

Musrenbang Desa Sungai Ringin. (Foto:ist).


SEKADAU, Wartacyber.com — Pemerintah Desa Sungai Ringin, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau menggelar kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Desa Sungai Ringin dalam rangka penyusunan Rencana kerja pemerintah desa ( RKPDES ) tahun Anggaran 2027, bertempat di Gedung Koperasi Desa Merah Putih Desa Sungai Ringin. Senin (21/9/2026).



Kegiatan tersebut dihadiri Camat Sekadau Hilir Gustar Indarto, Kepala Desa Sungai Ringin, Sulisnan beserta jajaran, perwakilan Koramil Sekadau Hilir, Kapolsek Sekadau Hilir, Ketua BPD, Kepala Dusun serta sejumlah undangan lainnya.


Pada kesempatan tersebut, Kepala Desa Sungai Ringin, Sulisnan, mengatakan Musrenbangdes menjadi kesempatan bagi pemerintah desa dan masyarakat untuk menentukan program pembangunan yang akan dilaksanakan pada 2027.


Menurutnya, seluruh usulan masyarakat akan menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan program prioritas desa dengan memperhatikan skala kebutuhan dan kemampuan anggaran.


“Kami berharap melalui Musrenbangdes ini, seluruh usulan masyarakat dapat disampaikan dengan baik. Nantinya akan kita lihat dan tentukan bersama berdasarkan skala prioritas serta kemampuan anggaran desa,” ujarnya.


Sementara itu, Camat Sekadau Hilir, Gustar Indarto menyampaikan dukungannya terhadap proses perencanaan pembangunan yang dilakukan Pemerintah Desa Sungai Ringin.


“Kami sebagai pembina desa tentu sangat mendukung apa pun keputusan dari Pemdes Sungai Ringin dalam membuat program desa,” ujar Gustar.


Ia berharap program yang disusun tidak hanya menjawab kebutuhan masyarakat, tetapi juga mendorong inovasi dan pengembangan potensi desa.


Gustar Indarto menambahkan, sejumlah program pemerintah daerah maupun nasional juga akan bersinggungan dengan pembangunan desa, di antaranya program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes), serta program pembangunan lainnya yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.


Ia juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan desa.


“Keterlibatan masyarakat sangat penting dalam musyawarah ini karena sudah sesuai dengan aturan yang berlaku,” Tutupnya. (Tim)


Peletakan Batu Pertama Gereja Santo Stefanus Tapang Pulau

 

Peletakan Batu Pertama. (Foto:ist).

SEKADAU, Wartacyber.com — Bupati Sekadau, Aron menghadiri  peletakan batu pertama pembangunan Gereja Santo Stefanus Tapang Pulau, Paroki Santa Maria Diangkat ke Surga, Keuskupan Sanggau, Senin (21/9/2026).


Pada kesempatan tersebut, Bupati Sekadau Aron mengatakan Pemerintah Kabupaten Sekadau mendukung pembangunan rumah ibadah dan kegiatan keagamaan di Kabupaten Sekadau.


“Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau sangat support dan mendukung penuh kegiatan ini,” kata Aron.


Ia menyebut, sebelumnya pemerintah daerah juga telah menghadiri sejumlah peletakan batu pertama pembangunan gereja dibeberapa stasi. Menurutnya, besarnya swadaya umat menunjukkan kepedulian masyarakat dalam pembangunan rumah ibadah.


“Saya bersyukur karena kepedulian umat di Kabupaten Sekadau luar biasa. Artinya, umat telah memiliki semangat luar biasa untuk membangun rumah ibadah,” ujarnya.


Aron juga mengingatkan agar pembangunan tidak hanya mengandalkan bantuan Pemerintah karena kondisi efisiensi anggaran dalam beberapa tahun terakhir membuat kemampuan pemerintah daerah dalam memberikan bantuan menjadi terbatas.


“Jangan berharap dengan bantuan pemerintah semata. Karena beberapa tahun terakhir kita masih terdampak efisiensi, maka tidak bisa memberikan banyak bantuan,” ungkapnya.


Ia berharap ke depan Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan yang lebih besar kepada umat di sejumlah paroki. Menurutnya, dukungan pemerintah juga diberikan kepada berbagai rumah ibadah lintas agama.


“Selain Gereja Katolik dan Kristen, juga ada Pembangunan masjid  yang kita bantu," Tutupnya. 


Untuk diketahui Pembangunan Gereja Santo Stefanus Tapang Pulau membutuhkan anggaran sekitar Rp2,7 miliar. Hingga saat ini, dana yang telah terkumpul mencapai Rp1,136 miliar.


Dana tersebut berasal dari swadaya umat sebesar Rp219 juta, hibah Pemerintah Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp250 juta, serta sumbangan para donatur sebesar Rp99 juta. 



Hadir Pada Kegiatan tersebut, Anggota DPRD Kabupaten Sekadau, Uskup Keuskupan Sanggau, Pastor Paroki Santa Maria Diangkat ke Surga Sungai Ayak, Para kepala SKPD di lingkungan Pemkab Sekadau, kepala bagian, serta tamu undangan lainnya. (Tim).






Sekprov Tekankan Tata Kelola Kolaboratif untuk Capai Target Pembangunan 2027

Rapat Bersama Kepala Perangkat Daerah.

TANJUNG SELOR - Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kalimantan Utara (Kaltara), H. Denny Harianto, S.E., M.M., memimpin rapat bersama seluruh kepala Perangkat Daerah di Ruang Rapat Gubernur Lantai 4, Kantor Gubernur, Senin (21/9).

Rapat tersebut membahas penguatan tata kelola pemerintahan dan percepatan pencapaian target pembangunan daerah.

Dalam arahannya, Sekprov mengajak seluruh kepala Perangkat Daerah untuk menyelaraskan cara kerja agar arahan Gubernur dan Wakil Gubernur dapat diterjemahkan menjadi pelayanan yang berdampak langsung bagi masyarakat.

“Hari ini saya ingin mengajak seluruh kepala Perangkat Daerah melihat kembali cara kita bekerja. Arahan Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur harus sampai menjadi pelayanan yang dirasakan masyarakat,” ujar Denny.

Sekprov menjelaskan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) telah mengamanatkan tata kelola yang kolaboratif dan inovatif. Hal itu perlu diwujudkan dengan mempercepat pengambilan keputusan, membuka hambatan, dan mengawal hasil pembangunan secara bersama.

Terkait pengendalian program, ia meminta setiap Perangkat Daerah memahami lima hal utama, yakni target program, alokasi anggaran, pekerjaan yang harus diselesaikan, hambatan di lapangan, serta manfaat bagi masyarakat.

Mengacu pada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) tahun 2027, beberapa indikator yang menjadi prioritas antara lain indeks infrastruktur daerah, desa perbatasan maju dan mandiri, akses sanitasi aman, indeks ketahanan pangan, peningkatan investasi, rasio PDRB industri pengolahan, satuan pendidikan mencapai literasi minimum, prevalensi stunting, tingkat kemiskinan, dan indeks PEMDI/SPBE.

Rapat pimpinan ke depan juga akan didorong berbasis masalah dan data, di mana bahan rapat dipelajari sebelum pertemuan agar waktu rapat lebih efektif untuk mengambil keputusan.

“Setelah jelas, tetapkan tindakan, penanggung jawab, dan batas waktunya,” tegasnya.

Penguatan tata kelola juga dilakukan melalui penyederhanaan proses bisnis dan pemerintahan berbasis data yang terpercaya, dengan satu definisi dan satu sumber data.

Dalam kesempatan itu, Sekprov turut memberikan apresiasi kepada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (DKISP) Kaltara atas pembentukan Tim Kaltara Saber Hoaks sebagai upaya menjaga kualitas informasi publik.

Sementara untuk pengelolaan APBD, anggaran akan difokuskan untuk mendukung 10 bidang prioritas, meliputi konektivitas, perbatasan, pangan, investasi, hilirisasi, pendidikan, kesehatan, kemiskinan, infrastruktur dasar, dan digitalisasi pemerintahan.

Di akhir rapat, Sekprov menekankan pentingnya kolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota dan tiga kebiasaan kerja baru yakni cepat memutuskan, cepat melaksanakan, dan cepat mengoreksi.

“30 hari pertama untuk membaca kondisi dan memetakan masalah, 100 hari untuk perbaikan yang bisa dirasakan, enam bulan sistem mulai berjalan, dan dalam satu tahun hasilnya harus dapat diukur. Masyarakat menunggu pelayanan yang lebih baik,” pungkas Sekprov Denny. (DKISP).

APBD Terbatas, Pemprov Kaltara Fokus Program Prioritas di 2027

 

Apel pagi gabungan di Halaman Kantor Gubernur.

TANJUNG SELOR - Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kalimantan Utara (Kaltara), H. Denny Harianto, S.E., M.M., menegaskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara akan menerapkan konsep money follow priority program pada perencanaan anggaran tahun 2027.

Hal itu disampaikannya saat memimpin apel pagi gabungan di Halaman Kantor Gubernur, Senin (21/9).

Sekprov menjelaskan, kebijakan tersebut diambil mengingat kondisi APBD 2027 yang diperkirakan tidak jauh berbeda dengan tahun 2026. Karena itu, seluruh program kegiatan yang tidak menjadi prioritas akan disesuaikan.

"Tahun ini untuk 2027, dengan kondisi APBD tidak berbeda jauh dengan tahun 2026, saya akan mengajak semuanya untuk money follow priority," ucap Denny

Sekprov menjelaskan, money follow priority adalah prinsip perencanaan anggaran di mana anggaran fokus dialokasikan untuk program-program yang menjadi prioritas dan berdampak besar bagi masyarakat. 

Dengan prinsip ini, anggaran yang terbatas akan difokuskan untuk program utama pembangunan, sementara program yang tidak mendesak akan disesuaikan.

Selain soal perencanaan anggaran, Sekprov juga mengapresiasi keberhasilan Misi Dagang antara Pemprov Jawa Timur dan Pemprov Kaltara yang digelar di Hotel Tarakan Plaza beberapa waktu lalu. Kegiatan tersebut berhasil mencatatkan transaksi hingga Rp2,5 triliun.


Ia menyebut capaian itu luar biasa karena dipersiapkan dalam waktu singkat dan tanpa menggunakan APBD Kaltara sama sekali.


"Hal inilah yang patut kita contoh bahwa sesuatu yang besar bukan berarti kita harus mengeluarkan sesuatu yang besar juga," ujar Sekprov Denny Harianto.


Di akhir amanatnya, Sekprov berpesan agar ASN menjaga kesehatan, semangat, dan kekompakan.


"Jaga kesehatan, jaga semangat dan jaga kekompakan. Kita akan menemui titik tersulit, tapi jangan pernah berhenti, bahwa cerita hebat sedang kita mulai," tutup Denny.

Sabtu, 19 September 2026

Kades Sungai Ringin Apresiasi Bakti Kesehatan Polres Sekadau bagi Warga

Pelayanan Kesehatan. (Foto:ist).

SEKADAU, Wartacyber.com — Polres Sekadau bersama Bhayangkari Cabang Sekadau dan Dinas Kesehatan Kabupaten Sekadau menggelar bakti kesehatan bagi masyarakat di Terminal Lawang Kuari, Desa Sungai Ringin, Kecamatan Sekadau Hilir, Sabtu (19/9/2026).

Sebanyak 100 warga mengikuti kegiatan yang dimulai pukul 08.00 WIB tersebut. Pelayanan meliputi pemeriksaan kesehatan, konsultasi dengan tenaga medis hingga pemberian obat sesuai hasil pemeriksaan.

Kapolres Sekadau AKBP Andhika Wiratama mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian kepada masyarakat, khususnya warga yang terdampak penurunan kualitas udara akibat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

“Pelayanan yang kami berikan di antaranya pemeriksaan kesehatan, konsultasi dengan tenaga medis dan pengobatan gratis,” kata AKBP Andhika.

Ia mengimbau masyarakat mengurangi aktivitas di luar rumah dan menggunakan masker saat harus beraktivitas di luar. Masyarakat juga diminta turut mencegah Karhutla dengan tidak membuka lahan menggunakan cara dibakar.

Senada, Dokter UPTD Puskesmas Sekadau Dr. Imanuel Eko Kristian mengingatkan warga untuk menjaga kesehatan dan membatasi aktivitas di luar rumah selama kualitas udara belum membaik.

Sementara itu, Kepala Desa Sungai Ringin Sulisnan menyampaikan apresiasi atas pelayanan pemeriksaan dan pengobatan gratis yang diberikan kepada masyarakat.

“Kami atas nama Pemerintah Desa Sungai Ringin mengucapkan terima kasih kepada Polres Sekadau yang telah melaksanakan pemeriksaan dan pengobatan gratis bagi masyarakat,” katanya.

Kegiatan turut dihadiri Wakapolres Sekadau Kompol Samsul Bakri, pejabat utama Polres Sekadau, tenaga kesehatan Polres Sekadau dan Puskesmas Sekadau, Bhayangkari Cabang Sekadau serta personel Polres Sekadau. (Tim).


Pasang Iklan

PEMDA

PEMDA

Pemda