Gerakan Indonesia Asri di Pusat Kota Sekadau

Novia Dominika    Februari 13, 2026    Comment   

Gerakan Indonesia Asri di Pusat Kota Sekadau

Bupati Sekadau saat kegiatan Gerakan Indonesia Asri.

SEKADAU, Polda Kalbar - Polres Sekadau bersama Forkopimda Kabupaten Sekadau menggelar kegiatan Gerakan Indonesia Asri (Aman, Sehat, Resik dan Indah) melalui aksi bersih-bersih lingkungan di pusat Kota Sekadau, Jumat (13/2/2026).

Kegiatan diawali dengan apel bersama di Lapangan E.J. Lantu, Desa Sungai Ringin, Kecamatan Sekadau Hilir, pukul 07.00 WIB, kemudian dilanjutkan kerja bakti di sejumlah titik, yakni Jalan Merdeka, Jalan Pelajar, Jalan Mawar, dan Jalan Irian.

Petugas gabungan yang terlibat terdiri atas Polri, TNI, Kejari, BPBD, Dinkes, DLH, Satpol PP, Damkar, Dishub, PUPR, PUM Siri Meragun, Forkopincam Sekadau Hilir, Pemdes Sungai Ringin, mahasiswa ITKK Sekadau, serta pelajar SMA. Mereka dibagi menjadi empat regu untuk menyasar area pasar dan ruas jalan yang menjadi pusat aktivitas masyarakat.

Bupati Sekadau Aron mengatakan kegiatan Jumat Bersih sebenarnya telah rutin dilaksanakan. Namun kali ini, kegiatan tersebut sekaligus menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto terkait Gerakan Indonesia Asri.

“Ini menjadi momentum penting karena seluruh Forkopimda turun langsung bersama masyarakat. Harapannya kegiatan seperti ini tidak hanya bersifat seremonial, tetapi menjadi budaya, dimulai dari rumah tangga dengan membuang sampah pada tempatnya,” ujar Aron.

Ia menuturkan, tugas petugas kebersihan bukan memungut sampah yang tercecer, melainkan mengangkut sampah dari tempat penampungan sementara ke tempat pembuangan akhir (TPA). Karena itu, kesadaran masyarakat untuk disiplin membuang sampah dinilai menjadi kunci utama.

Aron menyebut kegiatan tersebut untuk pertama kalinya Forkopimda secara bersama-sama turun melakukan gotong royong membersihkan kawasan pasar dan sejumlah titik lain di Sekadau. Ke depan, pemerintah daerah berencana melanjutkan kegiatan serupa secara bergilir di kecamatan lain yang dinilai membutuhkan perhatian khusus terkait persoalan sampah.

Sementara itu, Kapolres Sekadau AKBP Andhika Wiratama menyatakan pihaknya mendukung penuh program pemerintah dalam implementasi Gerakan Indonesia Asri.

“Ini wujud peran aktif Polri bersama pemerintah daerah, TNI, dan seluruh elemen masyarakat. Kita mulai dari lingkungan pasar sebagai pusat aktivitas warga agar gerakan ini menjadi contoh bersama,” ujarnya.

Ia menambahkan, jajaran kepolisian juga telah menerima arahan pimpinan untuk melaksanakan kegiatan bersih-bersih lingkungan kantor selama 30 menit sebelum jam kerja setiap hari sebagai bentuk pembinaan disiplin dan kepedulian terhadap kebersihan.

Menurut AKBP Andhika, kebersihan harus dimulai dari diri sendiri dan lingkungan terkecil, termasuk keluarga dan tempat kerja, sehingga dapat membentuk budaya hidup bersih di masyarakat.

“Kita berkomitmen agar gerakan ini berkelanjutan. Kebersihan bukan hanya soal lingkungan, tetapi juga berdampak pada kesehatan dan kualitas hidup masyarakat,” tuturnya.

Tingkatkan Literasi Masyarakat, DPK Kaltara akan Gandeng Perusahaan untuk Bersinergi

Novia Dominika    Februari 13, 2026    Comment   

Tingkatkan Literasi Masyarakat, DPK Kaltara akan Gandeng Perusahaan untuk Bersinergi

Rapat staf bersama seluruh pegawai di lingkup DPK Kaltara

TANJUNG SELOR – Upaya meningkatkan literasi masyarakat terus didorong Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Kalimantan Utara (Kaltara). Dalam waktu dekat, instansi tersebut akan mengundang perwakilan perusahaan-perusahaan di Kalimantan Utara untuk mengikuti diskusi bersama.

Diskusi ini bertujuan merajut sinergi antara perpustakaan daerah, dengan menggandeng pihak perusahaan dalam mendukung penguatan literasi masyarakat.

Kepala DPK Kaltara, Ilham Zain, mengungkapkan pertemuan tersebut akan menekankan pentingnya kolaborasi nyata melalui program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).

Menurutnya, perusahaan dapat berperan membantu perpustakaan daerah melalui berbagai program yang berfokus pada penyediaan sarana, infrastruktur, hingga kegiatan edukatif.

“Bentuknya bisa beragam, seperti penambahan fasilitas ramah anak, donasi buku dan bahan pustaka, pengembangan perpustakaan digital, hingga penyediaan kendaraan perpustakaan keliling,” kata Ilham saat memimpin rapat staf bersama seluruh pegawai di  lingkup DPK Kaltara, Kamis (12/02/2026).

Ia memastikan sinergi ini bersifat saling menguntungkan. Perpustakaan daerah akan memperoleh peningkatan fasilitas dan layanan, sementara perusahaan dapat memenuhi komitmen CSR sekaligus meningkatkan citra positif di tengah masyarakat.

Dalam rapat staf tersebut, juga disepakati sejumlah langkah internal untuk meningkatkan kualitas lingkungan kerja. Salah satunya kegiatan bersih-bersih lingkungan kantor yang akan dilaksanakan dua kali dalam sepekan.

Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan kebersihan, kerapian, dan kenyamanan lingkungan kerja, sekaligus mempererat kekompakan, kerja sama tim, serta kepedulian antarpegawai.

Selain itu, tak kalah menarik, DPK Kaltara juga merencanakan penanaman Tanaman Obat Keluarga (TOGA) di lingkungan kantor, seperti jahe, kunyit, sereh, dan lidah buaya. 

"Program ini diharapkan dapat menciptakan ruang hijau yang asri, meningkatkan kualitas udara, sekaligus memperindah estetika kantor," imbuh Ilham. (*)

Peringatan Bulan K3 Nasional, Wagub Tegaskan Pentingnya Keselamatan Kerja

Novia Dominika    Februari 12, 2026    Comment   

Peringatan Bulan K3 Nasional, Wagub Tegaskan Pentingnya Keselamatan Kerja

Apel Bersama Peringatan Bulan K3 Nasional.

TANJUNG SELOR – Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara) Ingkong Ala, S.E., M.Si., menegaskan pentingnya penguatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) saat menjadi Pembina Upacara pada Apel Bersama Peringatan Bulan K3 Nasional di Lapangan PT. Abdi Borneo Plantations, Desa Apung, Kamis (12/2). 

Membacakan amanat Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Menaker RI) Yassierli, Wagub Ingkong mengingatkan bahwa Bulan K3 Nasional bukan sekadar seremoni tahunan. Ini adalah saat yang tepat untuk mengevaluasi komitmen dalam melindungi para pekerja. 

“Indonesia memiliki lebih dari 146 juta pekerja yang tersebar di berbagai sektor. Di balik angka besar itu, ada risiko yang tidak kecil. Dari industri hingga perkebunan, dari pertambangan hingga ekonomi digital, keselamatan kerja menjadi hal yang tidak bisa diabaikan,” kata Wagub Ingkong membacakan amanat Menaker. 

Menurut Ingkong, K3 adalah dasar dari dunia kerja yang sehat. Jika dikelola dengan baik, K3 mampu meningkatkan rasa aman pekerja, mendorong produktivitas, dan memperkuat daya saing bangsa. 

Ia juga mengingatkan bahwa kecelakaan kerja menjadi peringatan serius bahwa masih ada kelemahan dalam sistem kerja. Kecelakaan bukan hanya kesalahan teknis, tetapi juga menunjukkan sistem yang belum berjalan optimal. 

“Kecelakaan terjadi karena masih ada proses kerja yang tidak aman, peralatan yang kurang layak, pengawasan belum maksimal, dan budaya K3 yang belum kuat,” ujarnya. 

Ingkong menegaskan bahwa tantangan K3 tidak bisa disikapi secara parsial atau hanya setelah terjadi masalah. Tetapi dibutuhkan perubahan pola pikir dan cara kerja yang lebih menyeluruh. 

Sepanjang 2025, Kementerian Ketenagakerjaan telah melakukan penguatan melalui penyempurnaan regulasi dan standar K3, pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan, digitalisasi layanan K3, serta penguatan integritas layanan bersama Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3). 

“Selain itu, kolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan, dunia usaha, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan pemerintah daerah juga terus ditingkatkan,” tambahnya. 

Tahun ini, Bulan K3 Nasional mengangkat tema “Membangun Ekosistem Pengelolaan K3 yang Profesional, Andal dan Kolaboratif”. Tema ini menekankan pentingnya kerja sama semua pihak dalam mencegah kecelakaan kerja. 

Di akhir amanatnya, Ingkong mengajak seluruh pemangku kepentingan menjadikan peringatan ini sebagai momentum memperkuat komitmen dan membangun budaya kerja yang aman dan sehat. 

“K3 bukan hanya aturan. K3 adalah nilai. Setiap pekerja berhak pulang dengan selamat. Produktivitas dan keselamatan harus berjalan bersama,” tegasnya. 

Peringatan ini juga diisi dengan penyerahan penghargaan Zero Accident kepada pegawai terpilih serta simulasi pemadaman kebakaran sebagai bentuk edukasi dan kesiapsiagaan di lingkungan kerja. (dkisp)

Pasca Evaluasi BPK, Pemprov Targetkan Penguatan Tata Kelola Pangan

Novia Dominika    Februari 11, 2026    Comment   

Pasca Evaluasi BPK, Pemprov Targetkan Penguatan Tata Kelola Pangan

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

TARAKAN - Tata kelola pangan dan perlindungan lahan menjadi fokus serius bagi pemerintah, termasuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara). Di antaranya penguatan koordinasi antar pemerintah daerah dan pusat (Kementerian), serta kabupaten/kota di Kaltara dan penguatan regulasi serta pengawasan agar tidak terjadi alih fungsi lahan pertanian yang tidak sesuai peruntukannya. 

Hal ini disampaikan Gubernur Kaltara Dr. H. Zainal A Paliwang, S.H., M.Hum., usai menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan Semester II tahun 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Kaltara pada Selasa (10/2).

LHP ini diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Kaltara Dwi Sabardiana, S.E., M.A., CFrA, CSFA, ERMCP kepada Gubernur Kaltara dan Ketua DPRD Kaltara H. Achmad Djufrie, S.E., M.M.

Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Desain Strategi dan Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Rangka Mewujudkan Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2020 s.d Semester I Tahun 2025 menjadi dasar penyusunan LHP ini.

Sejumlah rekomendasi dalam hasil pemeriksaan akan segera ditindaklanjuti oleh Pemprov Kaltara. “Pemprov Kaltara memandang sejumlah temuan dalam LHP ini sebagai bahan evaluasi yang konstruktif dan menjadi dasar penting untuk melakukan perbaikan kebijakan dan tata kelola pembangunan ketahanan pangan ke depan,” kata Gubernur. 

Gubernur menyampaikan apresiasi terhadap LHP dari BPK RI Perwakilan Kaltara dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan serta berorientasi pada hasil.

“Kami menyadari sepenuhnya bahwa ketahanan pangan merupakan isu fundamental dan lintas sektor yang menuntut basis data yang akurat, koordinasi antar level pemerintah yang solid serta dukungan infrastruktur serta sistem distribusi yang efektif dan efisien,” ujar Zainal.

Sebagai bentuk tanggungjawab dan komitmen, sejumlah OPD terkait seperti DPUPR Perkim, Disperindagkop, DPKP dan Bappeda akan segera melaksanakan Rencana Aksi atas LHP.(dkisp)

Gubernur Buka Konferda API, Dorong Sinergi Bangun Kaltara Harmonis

Novia Dominika    Februari 11, 2026    Comment   

Gubernur Buka Konferda API, Dorong Sinergi Bangun Kaltara Harmonis

Konferensi Daerah (Konferda) Asosiasi Pendeta Indonesia (API) Kaltara.

TARAKAN – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., secara resmi membuka Konferensi Daerah (Konferda) Asosiasi Pendeta Indonesia (API) Kaltara, digelar di Hotel Royal Tarakan, Selasa (10/2) malam. 

Acara pembukaan berlangsung penuh hangat dan khidmat ini turut dihadiri Anggota Komisi VII DPR RI, Hj. Rahmawati Zainal, S.H., dan Ketua Umum API Pusat, Pdt. Brigjen TNI (Purn) Harsanto Adi, M.Th. 

Di kesempatan tersebut, Gubernur Zainal mengapresiasi pelaksanaan Konferda API Kaltara yang dinilainya sebagai bentuk kesungguhan dan semangat menjaga kekompakan organisasi keagamaan. 

Ia berharap konferensi ini menghasilkan keputusan strategis serta melahirkan pemimpin API yang memiliki kepedulian terhadap para pendeta dan jemaat. 

“Lewat konferensi ini, saya yakin akan lahir pemimpin yang mampu melayani dengan hati dan berpihak kepada para hamba Tuhan serta jemaat,” kata Zainal. 

Zainal juga berharap kepengurusan API ke depan dapat bersinergi dengan pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat lintas agama untuk mewujudkan Kaltara yang harmonis dan maju. 

Pesan spiritual juga turut disampaikan Anggota Komisi VII DPR RI, Rahmawati Zainal. Ia mengingatkan pentingnya iman sebagai pegangan dalam menghadapi berbagai dinamika kehidupan. 

“Semua yang kita miliki hanyalah titipan. Karena itu, mari terus berbuat baik kepada sesama,” ujar Rahmawati.

Pembukaan Konferda API Kaltara ditandai dengan pemukulan gong oleh Gubernur Zainal sebagai simbol dimulainya rangkaian kegiatan. Konferda API Kaltara diikuti pendeta dan pengurus se-Kaltara, serta akan membahas program kerja dan pemilihan kepengurusan periode mendatang 

Kegiatan ini turut dihadiri perwakilan BINDA Kaltara Korwil Tarakan, Letkol. Cpl. Kresna Effendy, S.Hub.Int., M.Hub.Int., Kapolresta Tarakan yang diwakili Kapolsek Tarakan Barat, Ipda Niger Andrian B., S.H., serta Perwakilan Kemenag Kaltara, Otto Simon Tanduk, M.Pdk. (dkisp)

Dukung Laporan Keuangan yang Transparan Seluruh Pejabat Diminta Tidak DL Selama Pemeriksaan BPK

Novia Dominika    Februari 10, 2026    Comment   

Dukung Laporan Keuangan yang Transparan Seluruh Pejabat Diminta Tidak DL Selama Pemeriksaan BPK

TANJUNG SELOR – Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kalimantan Utara (Kaltara) H. Denny Harianto, S.E., M.M. meminta seluruh pejabat perangkat daerah untuk tidak melakukan perjalanan dinas sementara waktu. Hal ini bertujuan untuk mendukung proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kaltara.

“Saya mendapat arahan langsung dari Bapak Gubernur, selama pemeriksaan semua pejabat yang dibutuhkan agar tidak meninggalkan tempat. Kalau terpaksa meninggalkan, harus seizin Bapak Gubernur,” kata Denny saat Entry Briefing Pemeriksaan Interim atas Laporan Keuangan Pemprov Kaltara Tahun 2025”, oleh BPK Perwakilan Provinsi Kaltara, di Ruang Rapat Lantai 5 Kantor Gubernur Kaltara, Selasa (10/2). 

Menurutnya, Entry Briefing menjadi tahapan awal pemeriksaan terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Pemprov Kaltara. 

Ia menyebutkan, Pemprov Kaltara telah sebelas kali berturut-turut meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI dan capaian tersebut harus terus dipertahankan. 

“Ini menjadi komitmen Pemprov Kaltara untuk terus meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah,” ujar Sekprov. 

Dalam kesempatan itu, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara untuk menyajikan laporan keuangan yang transparan, akuntabel dan sesuai standar. 

Selanjutnya, Sekprov Denny juga menyambut baik kehadiran tim BPK Perwakilan Kaltara yang dipimpin Christian Tricahyono, serta memastikan seluruh dokumen dan data yang diminta akan disampaikan tepat waktu. 

Ia menambahkan, Pemprov Kaltara juga akan meningkatkan pengawasan terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam penyusunan laporan keuangan. 

Menutup arahannya, Denny mengajak seluruh perangkat daerah menunjukkan komitmen bersama terhadap penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025, termasuk menindaklanjuti seluruh hasil pemeriksaan BPK sebelumnya. 

“Mohon komitmen bapak ibu semua terhadap LKPD Tahun 2025 dan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK,” pungkasnya. (dkisp)

Gubernur Kaltara Harapkan Program Pokir DPRD Dapat Jadi Instrumen Pembangunan

Novia Dominika    Februari 10, 2026    Comment   

Gubernur Kaltara Harapkan Program Pokir DPRD Dapat Jadi Instrumen Pembangunan

Sosialisasi Pokir DPRD.

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum menegaskan bahwa penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 harus dilakukan lebih terukur dan realistis, seiring kondisi fiskal daerah. 

Karena itu, ia memastikan agar Program Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dapat menjadi instrumen pembangunan yang akuntabel.

Penegasan tersebut disampaikan Gubernur Zainal saat membuka kegiatan “Sosialisasi Kamus Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Tahun 2027 dan Pembahasan Mekanisme Integrasi Pokir dalam Dokumen Perencanaan Daerah dan Perangkat Daerah”, digelar di Ruang Serbaguna Kantor Gubernur Kaltara, Selasa (10/2). 

Gubernur menjelaskan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara telah menyiapkan mekanisme integrasi Pokir DPRD melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), agar seluruh aspirasi yang masuk tetap sejalan dengan koridor perencanaan teknokratis. 

Dalam RKPD 2027, pembangunan Kaltara akan difokuskan pada delapan pilar unggulan, di antaranya peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi kerakyatan, pembangunan infrastruktur konektivitas antarwilayah, serta pengembangan ekonomi hijau dan biru yang berkelanjutan. 

“Kita harus memastikan setiap usulan selaras dengan sasaran pembangunan dan disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah,” ujar Zainal. 

Selain itu, ia mengingatkan pentingnya kepatuhan terhadap sistem Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), khususnya pada area perencanaan dan penganggaran. 

Penggunaan Kamus Pokir, lanjutnya menjadi filter aspirasi masyarakat agar tetap berada dalam koridor hukum, serta memberikan dampak nyata bagi perekonomian daerah. Dengan kemampuan fiskal yang terbatas, Gubernur berharap sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci utama keberhasilan pembangunan di Bumi Benuanta.  

“Pembangunan Kalimantan Utara harus berjalan linier dengan kebutuhan masyarakat, bukan sekadar keinginan sesaat, demi terciptanya pembangunan yang dapat dipertanggungjawabkan," pungkasnya. (dkisp)