Gubernur Zainal Terima Kunjungan Wadubes Australia, Perkuat Kerja Sama Layanan Publik

Novia Dominika    Mei 08, 2026    Comment   

Gubernur Zainal Terima Kunjungan Wadubes Australia, Perkuat Kerja Sama Layanan Publik

Kunjungan Wadubes Australia.

TANJUNG SELOR, Wartacyber.com – Gubernur Kalimantan Utara, Zainal A. Paliwang menerima kunjungan resmi Wakil Duta Besar Australia untuk Indonesia, Gita Kamath bersama rombongan di Kantor Gubernur Kalimantan Utara, Rabu (6/5/2026).

Kunjungan tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat kemitraan antara Pemerintah Indonesia dan Australia, khususnya di bidang peningkatan kualitas layanan publik, pendidikan inklusif, serta tata kelola fiskal daerah.

Sebelumnya, rombongan Wadubes Australia juga melakukan peninjauan langsung terhadap implementasi program kerja sama di SD Negeri 015 Tanjung Selor dan Kantor Bersama Samsat Bulungan.

Mewakili Gubernur Kaltara, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kaltara, Bertius, menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Australia melalui Program SKALA (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar) dan Program INOVASI (Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia).

“Dampaknya terasa, terutama dalam meningkatkan kepercayaan publik,” ujarnya.

Menurut Bertius, sejumlah inovasi lahir dari program tersebut, di antaranya layanan pajak ramah disabilitas melalui SADAR BENUANTA serta pengembangan Pajak Kendaraan di Atas Air (PKAA).

Selain itu, terdapat pula Forum Mentari atau Menyerap Aspirasi untuk Setara dan Inklusi sebagai ruang dialog inklusif, serta penguatan sektor pendidikan melalui Program INOVASI.

Ia menilai berbagai langkah tersebut menunjukkan arah pembangunan Kalimantan Utara yang semakin terbuka dan berpihak kepada seluruh lapisan masyarakat.

Sementara itu, Wadubes Australia Gita Kamath mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam meningkatkan layanan publik yang inklusif dan responsif.

“Kami ingin memastikan pendidikan yang lebih bermutu dan inklusif, termasuk bagi anak-anak penyandang disabilitas,” ujarnya.

Di sela kunjungan, delegasi Australia juga dijadwalkan mengunjungi Monumen Australia yang menjadi pengingat hubungan historis Indonesia dan Australia sejak masa Perang Dunia II.

Menurut Gita, hubungan sejarah yang kuat antara kedua negara menjadi fondasi penting dalam mempererat kerja sama di masa mendatang.

“Kami terkesan dengan layanan publik di Kaltara yang semakin inklusif dan responsif,” pungkasnya.

Sebagai bentuk penghormatan, Gubernur Zainal turut menyerahkan cendera mata khas daerah berupa Sesingal, Batik Kaltara, dan manik-manik kepada Wadubes Australia.

(dkisp)

Fraksi Gerindra Sidak ke Dua SPPG, Pastikan Program MBG Berjalan Sesuai Standar

Novia Dominika    Mei 08, 2026    Comment   

Fraksi Gerindra Sidak ke Dua SPPG, Pastikan Program MBG Berjalan Sesuai Standar

Sidak ke Dua SPPG.

SEKADAU – Fraksi Partai Gerindra Kabupaten Sekadau melaksanakan inspeksi mendadak (sidak) ke dua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Sekadau, sebagai tindak lanjut instruksi dari DPP Partai Gerindra.

Sidak dilakukan di SPPG Polres Sekadau dan SPPG Bokak Sebumbun guna memastikan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan sesuai standar pemerintah pusat.

Ketua Fraksi Partai Gerindra Kabupaten Sekadau, Handi mengatakan, kegiatan monitoring tersebut dilakukan berdasarkan surat instruksi dari DPP Partai Gerindra

“Monitoring yang kami lakukan meliputi pengelolaan limbah, menu SPPG apakah sudah sesuai standar pemerintah, serta jumlah penerima manfaat mulai dari siswa, balita, ibu hamil hingga ibu menyusui,” ujarnya.

Dari hasil sidak yang dilakukan, fraksi Gerindra menilai kedua SPPG tersebut sudah layak dan memenuhi standar yang telah ditetapkan pemerintah.

“Hasil monitoring kami, kedua SPPG tersebut sudah layak dan sesuai standar. Pengaturan menu juga sudah standar,” katanya.

Ia menjelaskan, jumlah penerima manfaat dari dua SPPG tersebut mencapai kurang lebih 5.000 orang yang terdiri dari siswa dari 14 sekolah.

“Kualitas bahan pangan juga sudah kita cek dan sesuai standar dan untuk menu yang disajikan pada hari ini terdiri dari tempe, tahu, ayam, sayuran labu air, jagung, kol serta buah semangka," jelasnya.

Menurutnya, program SPPG dari pemerintah pusat berjalan dengan baik di Kabupaten Sekadau tanpa kendala.

“Kami melihat program SPPG pemerintah pusat itu clear and clean, tidak ada persoalan,” tegasnya.

Fraksi Gerindra Kabupaten Sekadau juga mengapresiasi program pemerintah pusat yang dinilai sangat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya dalam menunjang kebutuhan gizi dan vitamin anak-anak sekolah.

“Kami dari Partai Gerindra mengapresiasi program pemerintah pusat yang sangat bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Sekadau, terutama bagi siswa untuk menunjang gizi anak,” ucapnya.

Selain memberikan manfaat di bidang kesehatan dan pendidikan, program SPPG juga dinilai mampu membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal.

“Terkait relawan, di dua SPPG ini ada sekitar 100 orang relawan. Sedangkan total SPPG di Sekadau ada 12 unit. Artinya program ini menyerap ratusan tenaga kerja lokal dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat,” jelasnya.

Ia juga menepis berbagai isu negatif terkait program MBG yang disebut rawan korupsi maupun kasus keracunan makanan.

“Kami menepis isu-isu yang mengatakan MBG rentan korupsi dan banyak keracunan. Saya counter hal itu, karena di Kabupaten Sekadau sejak pertama berdirinya SPPG sampai hari ini belum ada kasus keracunan. Terkait korupsi juga tidak ada, semua memenuhi standar,” tegasnya lagi.

Fraksi Gerindra Sekadau turut mendorong Badan Gizi Nasional (BGN) agar program MBG dapat diperluas hingga wilayah 3T (tertinggal, terdepan dan terluar).

“Kami juga mendorong BGN untuk membangun MBG di wilayah 3T yang saat ini sedang kami usulkan dan masih dalam proses,” katanya.

“Kami mengapresiasi program Presiden Prabowo. Nawacita Presiden Prabowo sukses di Kabupaten Sekadau dan sejauh ini tidak ada kendala,” pungkasnya. (Nv).

Wabup Kilat Dorong Petani Kakao Bulungan Tingkatkan Kualitas Produksi

Novia Dominika    Mei 07, 2026    Comment   

Wabup Kilat Dorong Petani Kakao Bulungan Tingkatkan Kualitas Produksi

pelatihan budidaya bagi para petani.

BULUNGAN, Wartacyber.com – Pemerintah Kabupaten Bulungan terus mendorong peningkatan kualitas dan produktivitas kakao melalui pelatihan budidaya bagi para petani di Desa Metun Sajau.

Dalam kegiatan tersebut, narasumber teknis, Wagiyo, menyoroti pentingnya menjaga kualitas hasil panen kakao, terutama pada proses pengeringan biji.

“Masih kita dapati biji kakao yang belum kering sempurna. Kalau dibelah masih terlihat lembap dan berpotensi berjamur. Idealnya kadar yang aman itu sekitar 5 persen,” jelas Wagiyo di hadapan peserta pelatihan.

Ia juga memberikan sejumlah saran teknis terkait penyimpanan hasil panen agar mutu biji kakao tetap terjaga.

“Penyimpanan harus diperhatikan. Suhu ideal sekitar 25 derajat. Jangan sembarang simpan, karena ini sangat menentukan mutu biji kakao,” tambahnya.

Selain itu, Wagiyo mengingatkan pentingnya penggunaan bahan organik untuk menjaga kesuburan tanah serta perlunya pengendalian hama dan penyakit tanaman secara tepat.

“Kalau hanya mengandalkan pupuk kimia tanpa bahan organik, tanah akan kehilangan struktur seratnya. Ini harus diimbangi,” tegasnya.

Ia juga menjelaskan sejumlah gejala penyakit tanaman kakao, seperti daun menguning yang perlu segera ditangani, termasuk melalui penggunaan pestisida secara terukur.

Sementara itu, Wakil Bupati Bulungan, Kilat yang hadir didampingi istri turut memberikan motivasi kepada para petani.

Dalam kesempatan tersebut, Wabup Kilat tidak hanya memberikan sambutan, tetapi juga turun langsung melihat hasil panen kakao milik petani setempat.

“Saya ingin petani di Bulungan, khususnya di Desa Metun Sajau, terus semangat dan serius dalam mengelola kakao. Ini komoditas unggulan yang punya nilai ekonomi tinggi,” ujarnya.

Ia juga mengajak para petani memanfaatkan pelatihan tersebut untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas budidaya kakao.

“Gunakan kesempatan ini untuk belajar. Terapkan budidaya yang baik dan benar, sehingga hasilnya bisa lebih optimal dan meningkatkan kesejahteraan,” pesannya.

Di akhir kegiatan, Wakil Bupati bersama Dinas Pertanian dan pihak perusahaan turut menyerahkan bantuan kepada kelompok tani sebagai bentuk dukungan berkelanjutan terhadap program peningkatan kapasitas petani.

Dengan pelaksanaan pelatihan yang terstruktur, dukungan tenaga ahli, serta keterlibatan langsung pemerintah daerah, diharapkan petani kakao di Bulungan mampu meningkatkan kualitas produksi dan daya saing, sekaligus memperkuat sektor perkebunan sebagai salah satu penopang ekonomi daerah. (Sa).

Perda Perlindungan Tenaga Kerja Lokal Disahkan, DPRD Kaltara Perkuat Pengawasan

Novia Dominika    Mei 07, 2026    Comment   

Perda Perlindungan Tenaga Kerja Lokal Disahkan, DPRD Kaltara Perkuat Pengawasan

Pengesahan Perda Perlindungan Tenaga Kerja.

TANJUNG SELOR, Wartacyber.com – DPRD Provinsi Kalimantan Utara menegaskan komitmennya dalam memperjuangkan perlindungan tenaga kerja lokal serta mendorong percepatan pembentukan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) di daerah.

Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Partai Buruh yang membahas berbagai persoalan ketenagakerjaan di Kalimantan Utara.

Dari sisi pemerintah daerah, melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara disampaikan bahwa pemerintah telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Lokal sebagai bentuk keberpihakan terhadap tenaga kerja daerah.

Selain itu, pemerintah juga merencanakan pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) pada Tahun Anggaran 2026 guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing tenaga kerja lokal.

Dalam RDP tersebut, DPRD Provinsi Kalimantan Utara merumuskan sejumlah langkah strategis, di antaranya menindaklanjuti seluruh aspirasi melalui inventarisasi masalah secara tertulis, mendorong percepatan pembentukan PHI, memperkuat kebijakan perlindungan dan penyerapan tenaga kerja lokal, serta meningkatkan fungsi pengawasan terhadap perusahaan dan pelaksanaan kebijakan di lapangan.

Tak hanya itu, data pencari kerja yang telah dihimpun juga akan dikoordinasikan dengan Dinas Tenaga Kerja guna mendukung program penempatan kerja bagi masyarakat.

Seluruh hasil pembahasan dalam rapat tersebut akan ditindaklanjuti melalui koordinasi lanjutan bersama pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait agar solusi yang dihasilkan dapat berjalan secara konkret dan berkelanjutan.

Menutup rapat, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Muhammad Nasir kembali menegaskan komitmen DPRD dalam mengawal berbagai persoalan yang disampaikan masyarakat.

“Kami akan mendorong percepatan pembentukan Pengadilan Hubungan Industrial di Kalimantan Utara, memperkuat kebijakan tenaga kerja lokal, serta meningkatkan pengawasan di lapangan. Ini adalah bagian dari tanggung jawab kami sebagai representasi masyarakat,” tegasnya.

DPRD Provinsi Kalimantan Utara berharap sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat terus terjalin secara konstruktif guna mewujudkan solusi yang konkret, efektif, dan berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat Kalimantan Utara. (Hms).

Dubes Australia Tinjau Pendidikan di Bulungan, Wabup Kilat Dorong Kerja Sama Internasional

Novia Dominika    Mei 07, 2026    Comment   

Dubes Australia Tinjau Pendidikan di Bulungan, Wabup Kilat Dorong Kerja Sama Internasional

Kunker Dita Besar Australia.

TANJUNG SELOR, Wartacyber.com – Wakil Bupati Bulungan, Kilat menerima kunjungan kerja Duta Besar Australia untuk Indonesia dalam agenda peninjauan sektor pendidikan di SDN 015 Tanjung Selor, Rabu (6/5/2026).

Kunjungan tersebut menjadi momentum penting dalam mempererat hubungan kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Bulungan dengan Pemerintah Australia, khususnya di bidang pendidikan.

Kehadiran rombongan disambut langsung oleh Wakil Bupati Bulungan bersama jajaran perangkat daerah, pihak sekolah, serta para siswa yang tampak antusias mengikuti kegiatan tersebut.

Dalam kesempatan itu, Wabup Kilat menyampaikan apresiasi atas perhatian dan kepedulian Pemerintah Australia terhadap perkembangan pendidikan di Kabupaten Bulungan.

Menurutnya, kolaborasi lintas negara memiliki peran penting dalam mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini.

“Kami menyambut baik kunjungan ini sebagai bentuk dukungan terhadap kemajuan pendidikan di Bulungan.

 Harapannya, kerja sama seperti ini dapat terus terjalin dan memberikan manfaat nyata bagi dunia pendidikan, khususnya bagi para siswa,” ujar Kilat.

Sementara itu, Duta Besar Australia untuk Indonesia meninjau langsung proses kegiatan belajar mengajar di SDN 015 Tanjung Selor. Selain melihat fasilitas penunjang pendidikan, rombongan juga berinteraksi dengan siswa dan tenaga pendidik di sekolah tersebut.

Kegiatan itu sekaligus menjadi sarana bertukar informasi dan pengalaman terkait pengembangan sistem pendidikan, termasuk upaya peningkatan kualitas pengajaran serta menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan berkelanjutan.

Melalui kunjungan kerja tersebut, diharapkan terjalin sinergi yang semakin kuat antara Pemerintah Kabupaten Bulungan dan mitra internasional dalam mendukung kemajuan pendidikan serta membuka peluang kerja sama yang lebih luas di masa mendatang. (Tim).

Bupati Malinau Rotasi Pejabat, Tekankan Loyalitas dan Inovasi Daer

Novia Dominika    Mei 07, 2026    Comment   

Bupati Malinau Rotasi Pejabat, Tekankan Loyalitas dan Inovasi Daer

pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pimpinan tinggi pratama.

MALINAU, Wartacyber.com – Bupati Malinau, Wempi W. Mawa menghadiri sekaligus memimpin pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau.

Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Tebengang Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau, Rabu (6/5/2026) pagi.

Dalam pelantikan itu, Bupati Wempi Mawa melantik delapan pejabat baru untuk mengisi sejumlah posisi strategis di lingkungan Pemkab Malinau.

Adapun pejabat yang dilantik yakni Yefta Lasung sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Marten Dermawan sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, serta Tjito Wdjaja sebagai Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Malinau.

Selain itu, Setim Ala dilantik sebagai Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah, Mekhendri sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Pelatihan, Efanles sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Aji Widodo sebagai Kepala Dinas Perhubungan, serta Lewi sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Malinau.

Dalam sambutannya, Bupati Wempi Mawa menegaskan bahwa pelantikan tersebut bukan sekadar seremoni, melainkan bagian dari proses pengisian jabatan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Pejabat yang dilantik hari ini harus mampu bertanggung jawab penuh terhadap amanah yang diberikan serta memiliki komitmen dalam menjalankan tugas dan pelayanan kepada masyarakat,” tegas Wempi.

Ia juga menekankan pentingnya disiplin, profesionalisme, loyalitas terhadap pimpinan, serta kemampuan beradaptasi dengan situasi dan tantangan pemerintahan saat ini.

Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Malinau saat ini menghadapi berbagai tantangan, termasuk penurunan transfer anggaran dari pemerintah pusat, sehingga diperlukan efisiensi dan ketelitian dalam perencanaan maupun pelaksanaan program kerja.

Selain itu, Pemkab Malinau juga terus mendorong inovasi daerah, salah satunya melalui program Desa Sarjana, serta mengantisipasi tantangan lain seperti inflasi dan pembangunan infrastruktur.

Dalam kesempatan tersebut, Wempi juga menyinggung pentingnya manajemen talenta ASN dan digitalisasi birokrasi agar pelayanan pemerintahan semakin profesional dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

Tak hanya itu, pemerintah daerah juga mengingatkan potensi bencana akibat musim kemarau seperti kekeringan dan kebakaran, sehingga seluruh pihak diminta lebih berhati-hati dalam penggunaan sumber daya air. (Tim)

PT MPL Belum Bayar Pajak 19,7 M, Dewan Angkat Bicara

Novia Dominika    Mei 07, 2026    Comment   

PT MPL Belum Bayar Pajak 19,7 M, Dewan Angkat Bicara

PT. MPL.

SEKADAU, Wartacyber.com – DPRD Kabupaten Sekadau melalui Komisi II kembali menyoroti kewajiban pajak PT Makmur Prima Lestari (PT MPL) yang hingga kini belum sepenuhnya direalisasikan kepada Pemerintah Kabupaten Sekadau.

Sorotan tersebut mencuat setelah kewajiban pembayaran BPHTB senilai Rp19,7 miliar yang sebelumnya dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Sekadau disebut belum juga diselesaikan pihak perusahaan.

Ketua Komisi II DPRD Sekadau, Yodi Setiawan, menegaskan bahwa kewajiban pajak perusahaan merupakan hal yang wajib dipenuhi karena berkaitan langsung dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pembangunan daerah.

“Kami meminta PT MPL segera menyelesaikan kewajiban pajaknya. Ini bukan persoalan kecil, karena menyangkut hak daerah yang nantinya kembali untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan Kabupaten Sekadau,” tegas Yodi. Kamis (7/4/2026).

Hal senada disampaikan anggota Komisi II DPRD Sekadau, M. Ardiansyah. Ia mempertanyakan keseriusan perusahaan dalam menuntaskan kewajiban pajak yang hingga kini belum direalisasikan secara penuh.

“Perusahaan harus menunjukkan itikad baik. Jangan sampai kewajiban terhadap daerah terkesan diabaikan. Kami minta segera berkoordinasi dengan BPRPD untuk menyelesaikan seluruh kewajiban yang ada,” ujarnya.

Selain persoalan pajak, DPRD juga meminta PT MPL memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, termasuk pengadaan bus sekolah bagi masyarakat di jalur Gonis Rabu dan Gonis Tekam.

Dalam RDP sebelumnya, pihak PT MPL menyampaikan telah menjalankan sejumlah kewajiban pajak terkait perizinan. Namun terkait kewajiban pajak NJOP dan BPHTB yang belum dibayarkan, perusahaan mengaku masih akan membahasnya bersama manajemen.

Sementara itu, Kepala BPRPD Kabupaten Sekadau menjelaskan bahwa kewajiban pajak perusahaan tetap menjadi objek pajak daerah yang wajib dipenuhi sesuai ketentuan.

Berdasarkan hasil kesimpulan rapat, Komisi II DPRD Sekadau meminta PT MPL menyelesaikan pembayaran BPHTB sebesar Rp19,7 miliar sebelum 22 Maret 2026. Namun hingga kini, pembayaran tersebut disebut belum juga direalisasikan secara penuh.

Kondisi itu memunculkan pertanyaan publik terkait komitmen perusahaan terhadap kewajiban daerah serta kontribusinya terhadap pembangunan di Kabupaten Sekadau. (Tim)