Gubernur Terima Aspirasi 10 Desa Terkait Persoalan MHA Desa Tujung

Novia Dominika    Agustus 28, 2026    Comment   

Gubernur Terima Aspirasi 10 Desa Terkait Persoalan MHA Desa Tujung

Audiensi persoalan wilayah dan Masyarakat Hukum Adat.

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) menerima aspirasi masyarakat terkait persoalan wilayah dan Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Desa Tujung, Kabupaten Nunukan. 

Aspirasi tersebut disampaikan perwakilan 10 kepala desa bersama tim advokasi kepada Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., dalam audiensi di Ruang Rapat Lantai 4 Kantor Gubernur Kaltara, Kamis (27/8). 

Pertemuan tersebut menjadi ruang dialog bagi pemerintah daerah dan perwakilan masyarakat untuk menyampaikan pandangan serta mencari langkah penyelesaian yang dapat ditempuh sesuai ketentuan dan kewenangan masing-masing. 

Dalam audiensi, perwakilan 10 desa menyampaikan sejumlah hal terkait penetapan MHA Desa Tujung yang dinilai berkaitan dengan wilayah administrasi desa-desa di sekitarnya. Masyarakat berharap persoalan tersebut dapat dikaji dan ditindaklanjuti secara bijaksana agar tidak menimbulkan persoalan di tengah masyarakat. 

Menanggapi aspirasi tersebut, Gubernur Zainal menyampaikan apresiasi kepada para kepala desa dan tim advokasi yang telah menyampaikan persoalan secara langsung melalui jalur dialog. 

Ia menilai penyampaian aspirasi secara terbuka merupakan langkah yang baik untuk mencari solusi bersama sekaligus menjaga suasana tetap aman dan kondusif. 

Terkait persoalan batas wilayah, Gubernur Zainal menjelaskan bahwa penanganannya perlu disesuaikan dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan. Untuk batas antar kecamatan dan antar desa yang berada dalam satu kabupaten, kewenangan berada pada pemerintah kabupaten.

Sementara apabila persoalan menyangkut batas antarwilayah kabupaten, penanganannya menjadi kewenangan pemerintah provinsi sesuai ketentuan yang berlaku. 

“Pemerintah provinsi akan membantu dan mendampingi sesuai kewenangan. Yang paling penting, kita mencari solusi bersama dan menjaga agar persoalan ini tidak berkembang menjadi pertikaian di lapangan,” kata Zainal. 

Ia juga mengapresiasi para kepala desa yang telah mengarahkan masyarakat untuk tetap tenang serta tidak mudah terprovokasi selama proses penyelesaian berlangsung. 

Menurutnya, persoalan yang menyangkut batas wilayah dan kepentingan masyarakat perlu diselesaikan melalui komunikasi, koordinasi dan mekanisme pemerintahan yang telah ditetapkan. 

“Terima kasih kepada para kepala desa yang sudah memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tetap tenang. Jangan sampai ada pertikaian, karena yang rugi nantinya adalah masyarakat sendiri,” ujarnya. 

Zainal menambahkan, aspirasi yang disampaikan dalam pertemuan tersebut akan menjadi bahan masukan bagi Pemprov Kaltara untuk selanjutnya dikoordinasikan dengan Pemerintah Kabupaten Nunukan sesuai kewenangan masing-masing. 

Lebih lanjut, ia juga mendorong para kepala desa untuk menyampaikan aspirasi melalui lembaga legislatif daerah. Melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan salah satu ruang yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan dan aspirasi pembangunan. 

“Silakan juga disampaikan kepada DPRD, karena di sana ada perwakilan masyarakat. Kita semua tentu ingin persoalan ini dapat diselesaikan dengan baik,” ujarnya. 

Sementara itu, Ketua Tim Advokasi yang mewakili 10 desa, Paltison, menyampaikan harapan agar persoalan terkait MHA Desa Tujung dapat dikaji kembali secara menyeluruh dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dari desa-desa yang terdampak. 

Menurutnya, penyelesaian yang baik diperlukan agar persoalan tersebut tidak berkembang menjadi konflik sosial di kemudian hari. 

“Kami berharap persoalan ini dapat diselesaikan secara arif dan bijaksana. Yang terpenting, jangan sampai menimbulkan konflik di tengah masyarakat,” kata Paltison. 

Adapun 10 desa yang menyampaikan aspirasi tersebut berasal dari Kecamatan Sebuku,  Sembakung dan Sembakung Atulai. Dari Kecamatan Sebuku meliputi Desa Kunyit, Tetaban, Melasu Baru, Bebanas, dan Lulu. Sementara dari Kecamatan Sembakung meliputi Desa Pagar, Labuk, Butas Bagu, Lubok Buat, dan desa Katul di Kecamatan Sembakung Atulai. 

Melalui dialog dan koordinasi lintas pemerintahan, Pemprov Kaltara berharap persoalan tersebut dapat ditangani secara bertahap, objektif, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, dengan tetap mengutamakan kepentingan masyarakat serta menjaga kondusivitas di Kabupaten Nunukan. (dkisp).

Pemprov dan OJK Bahas Penguatan Ekonomi Berbasis Komoditas Lokal

Novia Dominika    Agustus 28, 2026    Comment   

Pemprov dan OJK Bahas Penguatan Ekonomi Berbasis Komoditas Lokal

Silaturahmi Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., bersama Kepala OJK Kaltim-Kaltara, Misran Pasaribu.

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) memperkuat sinergi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalimantan Timur (Kaltim)-Kaltara untuk mendorong pengembangan komoditas unggulan daerah dan memperluas akses pembiayaan bagi petani serta pelaku usaha.

Komitmen tersebut dibahas dalam audiensi dan silaturahmi Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., bersama Kepala OJK Kaltim-Kaltara, Misran Pasaribu, di Ruang Pertemuan Gubernur Kaltara, Kamis (27/8).

Dalam pertemuan tersebut, sejumlah potensi ekonomi daerah menjadi pembahasan, di antaranya komoditas kelapa, cokelat dan rumput laut. Pengelolaan limbah yang ramah lingkungan juga menjadi bagian dari pembahasan untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Gubernur Zainal mengatakan, Pemprov Kaltara terus menggali potensi unggulan daerah agar dapat dikembangkan secara lebih terarah dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Kita terus menggali keunggulan daerah. Komoditas seperti kelapa, cokelat, dan rumput laut akan kita dorong agar sesuai dengan kebutuhan dan arah pembangunan daerah,” kata Zainal.

Ia menyebutkan, pengembangan komoditas lokal perlu dibarengi dengan penguatan ekosistem pembiayaan. Hal ini penting karena keterbatasan modal masih menjadi salah satu kendala yang dihadapi petani dan pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya.

Karena itu, Pemprov Kaltara mendorong adanya keterhubungan antara pelaku usaha dengan lembaga keuangan, penjamin, pasar dan asuransi dalam satu ekosistem pembiayaan yang lebih terintegrasi.

“Komoditas yang punya potensi tetapi terkendala modal perlu kita hubungkan dengan pengusaha, lembaga keuangan, penjamin, pasar dan asuransi agar pembiayaannya lebih mudah,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala OJK Kaltim-Kaltara, Misran Pasaribu, menyampaikan apresiasi atas kesempatan untuk melakukan audiensi dengan Pemprov Kaltara. Menurutnya, pertemuan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi dan sinergi antara OJK dengan pemerintah daerah.

“Kami berterima kasih kepada Bapak Gubernur atas waktu dan kesempatan menerima audiensi kami. Pertemuan ini penting untuk memperkuat koordinasi dan sinergi antara OJK dan Pemprov Kaltara,” ujarnya.

Melalui sinergi tersebut, Pemprov Kaltara berharap pengembangan komoditas unggulan dapat berjalan seiring dengan penguatan akses pembiayaan, sehingga mampu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. (dkisp).

Semangat Meningkatkan PAD, Tim Satgas PAD Sosialisasikan Kepatuhan Pajak

Novia Dominika    Agustus 27, 2026    Comment   

Semangat Meningkatkan PAD, Tim Satgas PAD Sosialisasikan Kepatuhan Pajak

Sosialisasi.

TANJUNG SELOR – Upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terus dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) melalui penguatan kepatuhan wajib pajak. Salah satunya dengan sosialisasi yang dilakukan Tim Satuan Tugas (Satgas) PAD kepada PT. Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI). 

Kegiatan tersebut dipimpin Ketua Tim Satgas PAD Kaltara sekaligus Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltara, H. Datu Iqro Ramadhan, S.Sos., M.Si., sebagai bagian dari langkah mendorong kepatuhan wajib pajak sekaligus menyampaikan tugas dan fungsi Satgas PAD. 

“Kami datang untuk menyampaikan pentingnya kepatuhan pajak sekaligus menjelaskan tugas dan fungsi Tim Satgas PAD,” ujar Datu Iqro, Rabu (26/8). 

Ia menjelaskan, salah satu tugas Satgas PAD adalah mengingatkan wajib pajak agar memenuhi kewajibannya tepat waktu sesuai ketentuan. Kepatuhan tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung peningkatan PAD yang nantinya digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan daerah. 

Selain itu, Tim Satgas PAD juga melakukan pemantauan dan pencermatan terhadap data yang disampaikan wajib pajak. Apabila ditemukan ketidaksesuaian antara data yang dilaporkan dengan kondisi sebenarnya, pemerintah akan mengambil langkah sesuai ketentuan yang berlaku. 

“Wajib pajak kami harapkan dapat memenuhi kewajibannya tepat waktu dan menyampaikan data secara benar. Kalau ditemukan ketidaksesuaian, tentu akan ada tindak lanjut sesuai aturan,” tegasnya. 

Datu Iqro menambahkan, keberadaan Satgas PAD bukan semata-mata untuk melakukan pengawasan, tetapi juga membangun komunikasi dan sinergi dengan para wajib pajak. Dengan koordinasi yang baik, diharapkan kepatuhan pajak dapat terus meningkat dan potensi PAD di Kaltara dapat dioptimalkan. 

Kedatangan Tim Satgas PAD Kaltara disambut Caroline dan Dwi Ratna selaku tim proyek PT. KIPI. Pertemuan tersebut menjadi ruang untuk menyampaikan berbagai hal terkait kewajiban perpajakan sekaligus memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan dunia usaha. 

Tim Satgas PAD yang hadir dalam kegiatan tersebut terdiri atas Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Hubungan Antar Lembaga Setdaprov Kaltara, dr. Rustan Samsuddin, M.M., Bapenda Kaltara, Kejaksaan Tinggi Kaltara, Direktorat Kriminal Khusus, Polairud, Direktorat Lalu Lintas Kaltara, Dinas Perhubungan, Satpol PP, Disperindagkop, UPT. Bapenda Bulungan, serta Komisi II DPRD Provinsi Kaltara. 

Melalui sosialisasi dan pengawasan yang dilakukan secara terpadu, Pemprov Kaltara berharap kesadaran dan kepatuhan wajib pajak semakin meningkat. Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen bersama untuk mengoptimalkan PAD dan memperkuat kapasitas fiskal daerah. (dkisp).

Cegah Karhutla Tim Satgas Penyuluhan Mabes TNI Gelar sosialisasi di Kabupaten Sekadau

Novia Dominika    Agustus 27, 2026    Comment   

Cegah Karhutla Tim Satgas Penyuluhan Mabes TNI Gelar sosialisasi di Kabupaten Sekadau

sosialisasi pencegahan Karhutla.

SEKADAU – Tim Satuan Tugas (Satgas) Penyuluhan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Mabes TNI menggelar sosialisasi pencegahan Karhutla di wilayah jajaran Kodim 1204/Sanggau, Kabupaten Sekadau, Kamis (27/8/2026).

Kegiatan yang dimulai pukul 09.15 WIB tersebut dilaksanakan di Aula Kecamatan Sekadau Hilir, Desa Sungai Ringin, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau.

Sosialisasi ini merupakan bagian dari upaya mendukung pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, sekaligus meningkatkan pemahaman serta kesadaran seluruh elemen masyarakat terhadap bahaya Karhutla.

Tim Satgas Penyuluhan Karhutla Mabes TNI yang hadir terdiri dari Brigjen TNI Hendri Wijaya, Kolonel Inf Saut, Kolonel Laut (S) Pakhorul Rozi, Kolonel Laut (KH) Khoirul A., Kolonel Lek Akhdian Aji, serta Kolonel Kav Shawaf.

Kehadiran Tim Satgas Penyuluhan Karhutla Mabes TNI di Kabupaten Sekadau menjadi wujud komitmen TNI dalam mendukung upaya pencegahan Karhutla melalui kegiatan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat.

Melalui sosialisasi tersebut, diharapkan masyarakat semakin memahami pentingnya mencegah pembakaran hutan dan lahan serta berperan aktif dalam melakukan deteksi dini dan melaporkan kepada pihak terkait apabila ditemukan adanya indikasi kebakaran.

Pencegahan Karhutla membutuhkan peran dan sinergi seluruh komponen, baik TNI, pemerintah daerah, aparat terkait, dunia usaha maupun masyarakat. Dengan kesadaran dan kerja sama yang kuat, diharapkan potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Sekadau dapat diminimalkan.

*Pendim 1204/Sanggau*

Urai Kemacetan, Dishub Tertibkan Antrean Kendaraan di SPBU Jalan Sengkawit

Novia Dominika    Agustus 27, 2026    Comment   

Urai Kemacetan, Dishub Tertibkan Antrean Kendaraan di SPBU Jalan Sengkawit

operasi gabungan pemeriksaan kendaraan.

TANJUNG SELOR – Dinas Perhubungan (Dishub) Kalimantan Utara (Kaltara) bersama Samsat Bulungan dan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas III Kaltara menggelar operasi gabungan pemeriksaan kendaraan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Jalan Sengkawit, Rabu (26/8) pagi.

Penertiban dilakukan untuk mengurai kemacetan akibat antrean pengisian bahan bakar minyak (BBM) yang hingga menggunakan dua lajur jalan.

Operasi tersebut merupakan tindak lanjut dari sosialisasi yang telah dilakukan pada 19–21 Agustus 2026. Melalui penertiban ini, pengendara diimbau mengantre pengisian BBM secara tertib dalam satu lajur agar fungsi jalan tetap berjalan dengan baik.

Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dishub Kaltara, Desi Witasari, S.E., M.AP., mengatakan kondisi antrean kendaraan dalam beberapa pekan terakhir telah mengganggu kelancaran lalu lintas di sekitar SPBU Sengkawit.

“Antrean sampai dua lajur mengganggu fungsi jalan. Karena itu, kami menertibkan agar kendaraan mengantre BBM dalam satu lajur,” kata Desi.

Desi menyampaikan dalam operasi tersebut, petugas memfokuskan pemeriksaan dan pendataan pada tiga hal utama. Pertama, penindakan terhadap pengendara yang menggunakan Surat Izin Mengemudi (SIM) yang telah habis masa berlaku serta kendaraan yang menunggak pajak. Untuk pelanggaran tersebut, petugas memberikan penindakan di tempat sesuai ketentuan.

Kedua, petugas memberikan sosialisasi mengenai uji berkala atau KIR, khususnya kepada kendaraan angkutan barang. Langkah persuasif ini dilakukan karena masih ditemukan truk yang terindikasi melanggar batas dimensi kendaraan atau over dimension.

“Untuk kendaraan angkutan barang, kami memberikan sosialisasi dan imbauan terkait KIR karena masih ditemukan kendaraan yang terindikasi over dimension,” ujarnya.

Dan ketiga, tim gabungan melakukan pendataan terhadap kendaraan dengan pelat nomor luar wilayah Kaltara. Data tersebut menjadi bagian dari pemantauan ketertiban administrasi sekaligus pola penggunaan BBM di wilayah Kaltara.

Melalui operasi gabungan ini, Dishub Kaltara berharap ketertiban antrean kendaraan di SPBU dapat terus dijaga sehingga tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dan fungsi jalan. (dkisp).

Dekranasda Dorong Talenta Muda Fashion Naik Kelas

Novia Dominika    Agustus 25, 2026    Comment   

Dekranasda Dorong Talenta Muda Fashion Naik Kelas

Peningkatan keterampilan desain dan menjahit.

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) terus mendorong pengembangan talenta muda di sektor ekonomi kreatif, khususnya industri fashion, melalui peningkatan keterampilan desain dan menjahit.

Upaya tersebut diwujudkan melalui Coaching Fashion Design dan Menjahit bagi Calon Fashion Designer Muda di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Tanjung Selor, Senin (24/8).

Kegiatan dibuka oleh Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Kaltara, Hj. Rahmawati Zainal, S.H., yang diwakili Wakil Ketua Harian Dekranasda Kaltara, Sipta Meylina Denny Harianto, S.Psi., M.M.

Kegiatan tersebut merupakan kolaborasi Dekranasda Kaltara, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Kaltara dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (Disperindagkop) Kaltara serta menjadi bagian dari rangkaian Karya Kreatif Benuanta 2026.

Dalam sambutan tertulis Ketua Dekranasda Kaltara yang dibacakan Sipta Meylina, disampaikan bahwa kegiatan tersebut bukan hanya memberikan keterampilan teknis, tetapi juga membuka ruang bagi generasi muda untuk mengembangkan kreativitas dan potensi ekonomi kreatif daerah.

“Yang kita bangun bukan hanya keterampilan, tetapi juga ruang bagi generasi muda untuk berkreasi dan mengembangkan potensi ekonomi kreatif daerah,” kata Sipta.

Para peserta merupakan talenta muda yang sebelumnya telah lolos seleksi dalam Lomba Fashion Design. Mereka mendapatkan kesempatan mengembangkan kemampuan bersama mentor fashion, Fomalhaut Zamel dan Ade Suhanda.

Dekranasda Kaltara juga mendorong para peserta mengembangkan kekayaan budaya lokal ke dalam karya fashion yang lebih modern dan sesuai dengan perkembangan zaman.

Kaltara memiliki beragam kekayaan wastra, mulai dari batik hingga tenun khas daerah yang dapat dikembangkan menjadi produk fashion bernilai ekonomi.

“Budaya lokal kita memiliki potensi besar. Tantangannya adalah bagaimana mengolahnya menjadi karya yang kreatif, modern, dan relevan dengan generasi sekarang,” lanjutnya.

Melalui coaching tersebut, Sipta berharap peserta tidak hanya menguasai teknik desain dan menjahit, tetapi juga memiliki jiwa kewirausahaan serta keberanian menjadikan kreativitas sebagai peluang usaha.

Dekranasda Kaltara berharap pembinaan yang dilakukan secara berkelanjutan dapat melahirkan fashion designer dan pelaku usaha kreatif yang mampu membawa identitas Kaltara ke tingkat nasional hingga internasional. (dkisp).

39 Peserta Ikuti Balap Speedboat, UMKM Ikut Kecipratan Manfaat Ekonomi

Novia Dominika    Agustus 24, 2026    Comment   

39 Peserta Ikuti Balap Speedboat, UMKM Ikut Kecipratan Manfaat Ekonomi

Speedboat Race.

TARAKAN – Deru mesin 40 PK terdengar bersahutan dari kawasan dermaga Rumah Makan Lemakan Samudra, Tarakan, Ahad (23/8) pagi. Puluhan speedboat berjejer, sementara para motoris bersiap menghadapi lintasan dalam sebuah perlombaan yang tidak hanya menawarkan adu kecepatan, tetapi juga mempertemukan para pengguna speedboat dari berbagai daerah. 

Sebanyak 39 peserta ambil bagian dalam Speedboat Race yang digelar Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral) XIII tersebut. Mereka datang bukan hanya dari Tarakan, tetapi juga Balikpapan, Penajam, Nunukan, Tawau hingga Singapura. 

Perlombaan itu digelar untuk memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-1 Kodaeral XIII sekaligus memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia. Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., bersama Wakil Komandan Kodaeral XIII, Laksamana Pertama TNI Bambang Kuncoro, menjadi orang yang mengibarkan bendera start sebagai tanda perlombaan dimulai. 

Bagi masyarakat Kaltara, khususnya yang tinggal di wilayah pesisir, speedboat bukan sekadar kendaraan untuk berlomba. Perahu bermesin 40 PK telah menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari, salah satunya untuk menuju tambak. 

Gubernur Zainal melihat perlombaan tersebut memiliki makna yang lebih luas. Di balik persaingan di lintasan, ada kesempatan bagi para pengguna speedboat untuk bertemu, berkenalan, dan mempererat hubungan. 

“Speedboat 40 PK ini banyak digunakan masyarakat pesisir sebagai sarana transportasi ke tambak. Jadi, kegiatan ini juga menjadi ajang silaturahmi bagi para penggunanya,” kata Zainal. 

Antusiasme peserta ternyata ikut membawa suasana berbeda bagi masyarakat sekitar. Penonton berdatangan, sementara pengusaha Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) turut mendapat kesempatan untuk memperoleh manfaat ekonomi dari ramainya kegiatan. 

Karena itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara memastikan dukungan terhadap kegiatan masyarakat yang tidak hanya menghadirkan hiburan, tetapi juga memperkuat silaturahmi dan memberi dampak terhadap pergerakan ekonomi warga. 

“Kami mendukung kegiatan seperti ini sesuai dengan kemampuan pemerintah daerah,” ujar Zainal. 

Sebelum perlombaan dimulai, Zainal tidak hanya berdiri di garis start. Ia ikut mengemudikan speedboat dalam konvoi bersama peserta dan panitia. Dari atas speedboat, ia turut melihat kesiapan lintasan yang akan digunakan para peserta untuk beradu ketangkasan. 

Dengan total hadiah mencapai Rp150 juta, perlombaan berlangsung semakin semarak. Namun lebih dari sekadar mengejar siapa yang paling cepat, speedboat race ini memperlihatkan bagaimana sebuah aktivitas yang dekat dengan keseharian masyarakat pesisir dapat dikemas menjadi ajang olahraga, hiburan, silaturahmi, sekaligus penggerak ekonomi masyarakat. 

Jika terus dikembangkan, kegiatan semacam ini tidak hanya menjadi agenda tahunan, tetapi juga dapat menjadi ruang yang memperkenalkan karakter masyarakat pesisir Kaltara kepada peserta dan pengunjung dari berbagai daerah. (dkisp).