WARTA CYBER @media screen and (max-width:768px) { .banner{margin:65px auto 0 auto;} } -->

Kalbar

PEMDA

Ad Placement

PEMDA

Senin, 15 Juni 2026

DPRD Kaltara Perjuangkan Program Kampung Nelayan, Industri Rumput Laut dan Penguatan Digital ke DPR RI

Kunker Komisi DPRD Kaltara ke DPR RI


JAKARTA, Wartacyber.com – Gabungan Komisi DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) melakukan kunjungan kerja ke DPR RI untuk memperjuangkan sejumlah aspirasi strategis yang dinilai penting bagi percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan, pesisir, dan kepulauan.

Kunjungan tersebut berlangsung di Jakarta, Kamis (11/6/2026). Rombongan dipimpin Wakil Ketua DPRD Kaltara, H. Muddain, ST., bersama anggota DPRD Kaltara, H. Ladullah, S.Hi., H. Muhammad Nasir, S.Pi., Komaruddin, S.Kom., MH., Saleh, S.E., dan H. Mohammad Nafis.

Dalam pertemuan tersebut, rombongan DPRD Kaltara diterima langsung oleh Kapoksi Fraksi PKS DPR RI, H. Alifudin, SH., MM. Pada kesempatan itu, DPRD Kaltara menyampaikan sejumlah usulan prioritas yang diharapkan mendapat dukungan pemerintah pusat.

Wakil Ketua DPRD Kaltara, H. Muddain, ST., mengatakan kunjungan tersebut merupakan bentuk komitmen DPRD dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat, terutama masyarakat yang berada di wilayah pesisir, perbatasan, dan kepulauan.

"Kami ingin memastikan program-program yang menjadi kebutuhan masyarakat dapat mendapat perhatian dan dukungan dari pemerintah pusat. Pembangunan harus dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat Kaltara," ujar Muddain.

Salah satu fokus utama yang diperjuangkan adalah keberlanjutan dan perluasan Program Kampung Nelayan. Program tersebut dinilai telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat pesisir melalui peningkatan sarana dan prasarana perikanan.

Menurut Muddain, Program Kampung Nelayan perlu terus dikembangkan karena mampu mendorong produktivitas sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang menggantungkan hidup pada sektor kelautan.

"Program Kampung Nelayan sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat pesisir. Karena itu, kami mendorong agar program ini dapat terus dilanjutkan dan diperluas," katanya.

Selain itu, DPRD Kaltara juga mendorong pembangunan industri pengolahan rumput laut di daerah. Selama ini, hasil budidaya rumput laut sebagai salah satu komoditas unggulan Kaltara masih banyak dijual dalam bentuk bahan baku ke luar daerah.

Dengan hadirnya industri pengolahan, diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah produk, membuka lapangan kerja baru, serta memperkuat perekonomian masyarakat pesisir.

"Kaltara memiliki potensi besar di sektor kelautan, salah satunya rumput laut. Namun selama ini sebagian besar masih dijual sebagai bahan mentah. Industri pengolahan akan memberikan nilai tambah dan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat," jelasnya.

Tidak hanya sektor kelautan, DPRD Kaltara turut menyampaikan pentingnya penguatan konektivitas digital di wilayah kepulauan dan desa-desa terpencil.

Keterbatasan akses internet dan jaringan telekomunikasi masih menjadi tantangan dalam mendukung pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, hingga pengembangan ekonomi digital masyarakat.

"Akses internet bukan hanya kebutuhan teknologi, tetapi sudah menjadi bagian penting dalam mendukung pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi masyarakat," tambah Muddain.

Melalui kunjungan kerja tersebut, DPRD Kaltara berharap berbagai aspirasi yang disampaikan dapat menjadi perhatian pemerintah pusat dan diwujudkan melalui kebijakan serta program pembangunan.

Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat ekonomi daerah, mempercepat pemerataan pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah paling utara Indonesia. (Sa).


Sekprov Kaltara Tekankan Peran ASN Dukung Sensus Ekonomi dan Jaga Predikat WTP

Apel Gabungan Dilingkungan Pemprov Kaltara.


Tanjung Selor, Wartacyber.com - Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kalimantan Utara (Kaltara), H. Denny Harianto, S.E., M.M., mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dengan memberikan data yang akurat dan jujur guna mendukung penyusunan kebijakan pembangunan daerah yang tepat sasaran. 

Ajakan tersebut disampaikan Sekprov Denny saat memimpin apel pagi gabungan di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara di Lapangan Agathis, Senin (15/6) pagi. 

Mengawali amanatnya, Denny menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang hadir mengikuti apel pagi. Ia kemudian mengingatkan bahwa pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 telah dimulai dan membutuhkan dukungan seluruh masyarakat, termasuk ASN. 

"Apabila diminta memberikan data, berikan data dengan jujur dan benar karena data tersebut sangat bermanfaat bagi Kalimantan Utara dalam pengambilan keputusan dan kebijakan ke depan," kata Denny. 

Dalam kesempatan itu, Denny juga menyampaikan rasa syukur atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kembali diraih Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI). 

Menurutnya, raihan 12 kali opini WTP secara berturut-turut bukan sekadar prestasi, melainkan bentuk tanggung jawab bersama dalam menjaga tata kelola keuangan yang baik. 

"Kita mendapatkan opini WTP 12 kali berturut-turut. Ini bukan sekadar prestasi, tetapi kewajiban kita semua untuk menjaga komitmen dan memperkuat tata kelola keuangan daerah," ujarnya. 

Denny juga mengingatkan perangkat daerah untuk tetap menyelesaikan kewajiban penilaian terhadap penyedia, termasuk bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang telah berpindah perangkat daerah. 

Ia menegaskan bahwa kewajiban tersebut tetap harus dilaksanakan dan disampaikan secara manual apabila sistem yang tersedia telah ditutup. 

Menutup arahannya, Denny mengajak seluruh ASN memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi masyarakat. 

"Waktu adalah uang, tetapi uang bukan waktu. Kita bisa menghitung sisa uang yang kita miliki, tetapi tidak bisa menghitung sisa waktu yang kita punya. Mari terus niatkan melakukan hal-hal baik dan bermanfaat bagi banyak orang," tutupnya. (dkisp) 

Ketua DPRD Kaltara Dorong Pejabat Baru Tingkatkan Kinerja dan Percepatan Program Pembangunan

Ketua DPRD Kaltara Saat Menghadiri Pelantikan.

Tanjung Selor, Wartacyber.com - Pejabat yang baru dilantik di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) diharapkan mampu memperkuat kinerja birokrasi serta memberikan dampak nyata terhadap peningkatan pelayanan publik dan percepatan pembangunan daerah.

Pengisian sejumlah jabatan strategis di lingkungan organisasi perangkat daerah (OPD) dinilai menjadi langkah penting dalam mendorong percepatan pelaksanaan program prioritas pemerintah daerah.

Para pejabat baru diminta segera beradaptasi, memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta mampu menerjemahkan visi pembangunan daerah ke dalam program kerja yang konkret dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Selain itu, evaluasi terhadap kinerja pejabat baru dalam kurun waktu 100 hari kerja dinilai perlu dilakukan. Evaluasi tersebut menjadi tolok ukur efektivitas kepemimpinan serta kemampuan pejabat dalam menjalankan amanah yang diberikan.

Sebelumnya, masih terdapat sejumlah jabatan yang diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt) sehingga dinilai dapat memengaruhi optimalisasi pelaksanaan program pemerintahan. Dengan terisinya jabatan definitif, proses pengambilan keputusan diharapkan lebih cepat dan koordinasi antar perangkat daerah semakin efektif.

Peningkatan kinerja birokrasi juga menjadi perhatian penting agar pemerintah daerah dapat segera menuntaskan pengisian jabatan strategis yang masih kosong. Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan roda pemerintahan berjalan maksimal dan target pembangunan daerah dapat tercapai sesuai perencanaan.

Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Achmad Djufrie, mengatakan rotasi dan pengisian jabatan merupakan langkah strategis dalam memperkuat birokrasi sekaligus meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

“Kepercayaan yang diberikan harus dibayar dengan kinerja yang terukur dan pencapaian yang nyata,” ujar Achmad Djufrie, Minggu (14/6/2026).

Ia menegaskan, pengawasan terhadap pejabat yang baru dilantik penting dilakukan untuk memastikan setiap program yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat serta mendukung percepatan pembangunan di Kalimantan Utara. (Hms/Sa)


Wabup Jakaria Buka Turnamen Futsal RJP Cup I Open Kaltara 2026, Dorong Lahirnya Atlet Berprestasi

Pembukaan Turnamen Futsal RJP Cup 1.

MALINAU, Wartacyber.com – Wakil Bupati Malinau, Jakaria, S.E., M.Si., membuka secara resmi Turnamen Futsal RJP Cup I Open Kalimantan Utara Tahun 2026 yang digelar oleh Batalyon Infanteri Khusus 614/Raja Pandhita.

Kegiatan tersebut berlangsung di Lapangan Futsal Raja Pandhita, Sabtu (13/6/2026) sore, dan diikuti puluhan tim futsal dari sejumlah kabupaten di Kalimantan Utara.

Dalam sambutannya, Wabup Jakaria menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Yonif Khusus 614/Raja Pandhita atas terselenggaranya turnamen tersebut. Menurutnya, kegiatan olahraga seperti ini menjadi momentum penting dalam meningkatkan semangat olahraga sekaligus mempererat hubungan antar masyarakat.

“Turnamen ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga menjadi wadah bagi generasi muda untuk mengembangkan potensi, meningkatkan kemampuan, serta menyalurkan energi melalui kegiatan yang positif,” ujar Jakaria.

Turnamen Futsal RJP Cup I Open Kaltara Tahun 2026 ini diikuti sebanyak 35 tim. Dari jumlah tersebut, 26 tim berasal dari Kabupaten Malinau, 8 tim dari Kabupaten Nunukan, serta masing-masing satu tim dari Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Tana Tidung.

Wabup Jakaria menegaskan, Pemerintah Kabupaten Malinau terus memberikan dukungan terhadap berbagai kegiatan olahraga yang mampu memberikan ruang bagi generasi muda untuk berprestasi.

Ia berharap melalui kompetisi olahraga seperti futsal, akan muncul bibit-bibit atlet yang mampu membawa nama baik Kabupaten Malinau dan Provinsi Kalimantan Utara ke tingkat regional, nasional, hingga internasional.

“Dari lapangan olahraga seperti inilah nantinya dapat lahir atlet-atlet terbaik yang mampu mengharumkan nama daerah. Selain itu, kegiatan seperti ini juga memperkuat silaturahmi antar daerah melalui kompetisi yang sehat,” ungkapnya.

Kepada seluruh peserta, Wabup Jakaria berpesan agar menjunjung tinggi sportivitas, menjaga persaudaraan, serta menghormati seluruh proses pertandingan.

Ia berharap seluruh rangkaian Turnamen Futsal RJP Cup I Open Kaltara Tahun 2026 dapat berjalan aman, tertib, lancar, dan penuh semangat kebersamaan.(Sa)

Minggu, 14 Juni 2026

Wabup Jakaria Motivasi Kafilah MTQ Malinau, Targetkan Prestasi Terbaik di Tingkat Provinsi Kaltara

Wakil Bupati Malinau, Jakaria, S.E., M.Si., saat melakukan silahturahmi di Masjid Agung Darul Jalal 

MALINAU, Wartacyber.com
– Wakil Bupati Malinau, Jakaria, S.E., M.Si., memberikan motivasi dan dukungan kepada para peserta Training Center (TC) Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Kabupaten Malinau yang tengah mempersiapkan diri menghadapi MTQ Tingkat Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2026.

Kegiatan kunjungan dan silaturahmi tersebut berlangsung di Masjid Agung Darul Jalal Kabupaten Malinau, Sabtu (13/6/2026) pagi. Dalam kesempatan itu, Wabup Jakaria didampingi Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) Kabupaten Malinau.

Dalam arahannya, Jakaria menyampaikan bahwa kehadirannya di tengah para peserta TC bukan sekadar menjalankan agenda pemerintahan, tetapi sebagai bentuk perhatian dan dukungan Pemerintah Kabupaten Malinau terhadap generasi muda Islam yang telah terpilih menjadi perwakilan daerah.

Ia mengatakan, para peserta yang mengikuti TC merupakan putra-putri terbaik Kabupaten Malinau yang telah melewati proses seleksi. Menurutnya, menjadi bagian dari kafilah MTQ bukanlah hal mudah karena membutuhkan kemampuan, kerja keras, serta komitmen dalam menjalani proses pembinaan.

“Adik-adik yang hadir di sini merupakan orang-orang pilihan yang telah melalui seleksi. Ini merupakan kesempatan yang harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya,” ujar Jakaria.

Ia menegaskan, MTQ tingkat provinsi bukan menjadi akhir dari perjalanan. Masih terdapat jenjang yang lebih tinggi, mulai tingkat nasional hingga internasional, yang dapat diraih apabila peserta memiliki semangat, kedisiplinan, serta kesungguhan dalam berlatih.

Wabup juga mengingatkan seluruh peserta agar mengikuti setiap tahapan latihan dengan penuh keikhlasan dan mematuhi arahan para pelatih. Ia meyakini bahwa keberhasilan dapat diraih dengan usaha maksimal yang disertai doa.

“Tidak ada yang tidak mungkin selama kita mau berusaha, disiplin, dan terus memperbaiki diri,” tuturnya.

Pemerintah Kabupaten Malinau, lanjut Jakaria, berkomitmen memberikan dukungan penuh terhadap pembinaan syiar Islam, termasuk dalam mempersiapkan kafilah MTQ yang akan membawa nama daerah pada ajang tingkat Provinsi Kalimantan Utara.

Ia juga meminta panitia penyelenggara agar memperhatikan berbagai kebutuhan peserta selama pelaksanaan TC dan masa karantina, mulai dari transportasi, konsumsi, hingga fasilitas kesehatan.

Dukungan tersebut diharapkan mampu memberikan kenyamanan kepada para peserta sehingga dapat fokus menjalani latihan dan mempersiapkan diri menghadapi MTQ Tingkat Provinsi Kaltara Tahun 2026.

(Prokompim Malinau)

Sabtu, 13 Juni 2026

Kader NU Sekadau Tolak Konfercab PCNU Sekadau, Dinilai Cacat Formil

Konfercab Ilegal.

Sekadau, Konferensi Cabang V Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Sekadau yang dilaksanakan hari ini Sabtu, 13 Juni 2026 di Hotel Multi Sekadau dilaksanakan Cacat Formil dan menodai nilai-nilai perjuangan kader. 

"Banyak hal yang membuat kita ganjal, salah satunya dalam pembentukan pengurus MWC dinilai cacat administrasi konferensi MWC sehingga MWC se Kabupaten Sekadau yang memberikan hak suara tentu tidak sah", kata Sidiq, Kader NU Sekadau.

Bahkan menurut Sidiq, saat menanyakan legalitas peserta yang hadir kepada peserta maupun pimpinan sidang, tidak bisa memberikan penjelasan yang konkrit, semua peserta pun tidak berani menjawab.

"Pemilihan pengurus MWC tidak jelas, sama juga dengan ini", kata Raden saat kegiatan yang hampir bubar, salah satu peserta dari MWC.

Sidiq menjelaskan terkait pembentukan pengurus Kecamatan, PCNU sebelumnya sudah mengajukan namun ditolak oleh PWNU Kalbar dengan alasan kekurangan administrasi, namun sekarang ditetapkan tanpa pelaksanaan Konferancab yang jelas di seluruh Kecamatan.

Atas hasil Konfercab yang terjadi, secara tegas kader NU yang ada di Sekadau menolak pelaksanaan dan hasilnya karena tidak sesuai prosedur.

"Secara tegas kami sebagai kader NU Sekadau menolak pelaksanaan dan hasilnya serta tidak akan tunduk dan patuh terhadap pengurus yang dipilih. 

Sidiq juga menegaskan dengan pelaksanaan Konfercab yang tidak sesuai aturan maka akan menghasilkan pemimpin yang juga tidak baik. 

"Konfercab yang baik akan menghasilkan pemimpin yang baik, namun konfercab yang salah maka tentu akan menghasilkan pemimpin yang salah orang dan malah akan merusak tatanan yang ada, sudah pasti itu" tegasnya. (rilis).

Terkait Lanskap Media Massa, Ketum SMSI Firdaus Petakan Pengaruh Politik global dan Masa Depan Pers Nasional


JAKARTA - Ketua Umum Serikat media siber Indonesia (SMSI), Firdaus didampingi Sekretaris Jenderal (Sekjend) SMSI Pusat Makali Kumar memberikan arahan strategis dan menyeluruh kepada seluruh pengurus serta anggota SMSI se Tanah Air. 

Pertemuan intensif yang berlangsung di kantor Sekretariat SMSI Pusat, Jakarta, pada Jumat (12/06/2026) ini membahas konstelasi politik nasional serta dampaknya terhadap masa depan industri pers di Indonesia.

​Dalam kesempatan tersebut, Firdaus menggunakan papan tulis untuk memetakan secara detail jaringan pengaruh politik, mulai dari geopolitik global, posisi tokoh-tokoh kunci nasional, hingga pola arus informasi dan pemberitaan negara. Langkah ini dilakukan guna memberikan pemahaman yang komprehensif bagi pengurus SMSI dalam menavigasi media siber di daerah masing-masing.

​"Sebagai organisasi media siber terbesar, kita harus jeli melihat ke mana arah angin perubahan bergerak. Pemetaan ini penting agar seluruh anggota SMSI di daerah tidak hanya menjadi penonton, melainkan mampu menjadi pemandu informasi yang sehat, objektif, dan tepercaya bagi masyarakat," ujar Firdaus di hadapan jajaran pengurus yang hadir.

​Firdaus juga menekankan pentingnya independensi, profesionalisme, serta ketajaman analisis media siber di bawah naungan SMSI. 

Menurutnya, lanskap media saat ini sangat dinamis. Sehingga pemilik media dan jurnalis dituntut memiliki sensitivitas tinggi terhadap isu-isu strategis, baik di tingkat lokal maupun nasional.

Pertemuan tatap muka ini digelar sebagai langkah responsif SMSI Pusat dalam menyikapi dinamika nasional terkini. Melalui pemetaan tersebut, SMSI berkomitmen menjaga independensi serta meningkatkan kualitas jurnalisme anggotanya di seluruh daerah, sekaligus memastikan bahwa suara dari daerah tetap memiliki ruang yang kuat di kancah nasional.

​Jalannya arahan berlangsung interaktif. Firdaus secara runut mengurai poin-poin penting dari diagram pengaruh yang ia buat, dilanjutkan dengan sesi diskusi bersama para fungsionaris pusat mengenai langkah taktis yang perlu diambil oleh pengurus SMSI di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.

Arahan ini diharapkan menjadi panduan bagi ribuan media siber yang tergabung dalam SMSI untuk tetap solid, adaptif, dan terus menjaga marwah jurnalisme yang berintegritas di tengah dinamika bangsa.(*)


Pasang Iklan

PEMDA

PEMDA

Pemda