Pemkab Malinau Optimalkan Lahan Tidur Lewat Program Tanam Jagung

Novia Dominika    Mei 09, 2026    Comment   

Pemkab Malinau Optimalkan Lahan Tidur Lewat Program Tanam Jagung

Tanam Jagung.

Malinau - Pemerintah Kabupaten Malinau melaksanakan kegiatan Tanam Jagung bersama Bupati Malinau, Wempi W. Mawa dan Satgas Pesat bertempat di kawasan Jalan Pengadilan Negeri Malinau, Jumat, (08/05/2026) pagi.

Pelaksanaan kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mendukung program ketahanan pangan serta pemanfaatan lahan produktif di wilayah Kabupaten Malinau.

Di sampaikan oleh Bupati Wempi, bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau mulai mengoptimalkan lahan tidur milik pemerintah dengan program penanaman jagung dan berbagai komoditas pertanian lainnya.

"Bibit Jagung yang digunakan merupakan varietas unggulan hasil kerja sama dengan Universitas Hasanuddin (UNHAS) Makassar. Bibit tersebut sebelumnya diserahkan langsung oleh pihak akademisi saat kunjungan pemerintah daerah ke Unhas beberapa waktu lalu", ungkap Bupati Wempi.

Pemerintah berharap program ini dapat menjadi bagian dari pengembangan inovasi daerah melalui sektor pertanian. Selain meningkatkan produktivitas lahan, program tersebut juga diharapkan mampu membuka lapangan pekerjaan baru, memperkuat ketahanan pangan hingga meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Bupati Wempi juga menambahkan bahwa lahan sebanyak apa pun kalau tidak digarap dengan baik tentu tidak akan menghasilkan apa-apa. Karena itu kami ingin lahan ini menjadi produktif dan bermanfaat bagi masyarakat, ucapnya.

Selain jagung, pemerintah daerah juga mendorong pengembangan komoditas lain seperti kelapa, kopi, pisang hingga tanaman perkebunan yang memiliki potensi pasar ekspor. (Sa).

Komisi II DPRD Kaltara Perkuat Sinergi Pengawasan Karantina di Wilayah Perbatasan

Novia Dominika    Mei 09, 2026    Comment   

Komisi II DPRD Kaltara Perkuat Sinergi Pengawasan Karantina di Wilayah Perbatasan

Kunker Komisi II.

TANJUNG SELOR - Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Utara melakukan kunjungan kerja ke Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Kalimantan Utara guna memperkuat koordinasi dan sinergi pengawasan lalu lintas hewan, ikan, dan tumbuhan di wilayah perbatasan, Kamis (07/05/26).

Kunjungan tersebut dipimpin Anggota Komisi II DPRD Kaltara, H. Rakhmat Sewa, SE, bersama Anggota Komisi, Maslan, dan Agus Salim. Rombongan ini disambut langsung oleh jajaran Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Kalimantan Utara.

Dalam pertemuan itu, Komisi II menegaskan pentingnya peran Balai Karantina dalam menjaga keamanan hayati daerah, mencegah penyebaran hama dan penyakit, serta memastikan kualitas komoditas pertanian, perikanan, dan peternakan yang keluar masuk Kalimantan Utara.

"Sebagai daerah perbatasan, pengawasan karantina harus diperkuat demi menjaga ketahanan pangan dan keamanan hayati daerah," ujar H. Rakhmat Sewa.

Selain membahas pengawasan komoditas, pertemuan juga menyoroti sejumlah tantangan yang dihadapi Balai Karantina, seperti keterbatasan sarana prasarana, pengawasan di pintu perbatasan, hingga peningkatan sumber daya manusia.

Dengan kunjungan ini diharapkan mampu memperkuat sinergi antar lembaga dalam mendukung pengawasan dan perlindungan sumber daya hayati, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui komoditas unggulan Kalimantan Utara. (Sa).

Satgas TMMD 128 Plester Rumah Malenius Kajra

Novia Dominika    Mei 09, 2026    Comment   

Satgas TMMD 128 Plester Rumah Malenius Kajra

Progress Pembangunan Rumah.

Sanggau – Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Ke-128 Kodim 1204/Sanggau terus menunjukkan progres yang signifikan. Salah satu sasaran fisik berupa pembangunan rumah milik Bapak Malenius Kajra yang berada di Dusun Ongkok kini telah memasuki tahap plester dinding rumah, Sabtu (9/5/2026).

Pengerjaan plester dinding tersebut dilakukan secara gotong royong oleh personel Satgas TMMD Ke-128 Kodim 1204/Sanggau bersama masyarakat setempat. Tahapan ini menjadi bukti bahwa proses pembangunan berjalan sesuai target yang telah direncanakan.

Di sela kegiatan, anggota Satgas TMMD Pelda Ikran menyampaikan bahwa pembangunan rumah warga menjadi salah satu bentuk kepedulian TNI dalam membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di daerah pedesaan dan wilayah terpencil.

“Melalui program TMMD ini, kami berharap rumah yang dibangun dapat memberikan kenyamanan dan manfaat bagi keluarga penerima bantuan,” ujarnya.

Semangat kebersamaan antara Satgas TMMD dan warga juga tampak dalam setiap proses pengerjaan. Kehadiran program TMMD tidak hanya mempercepat pembangunan infrastruktur, tetapi juga mempererat hubungan antara TNI dan masyarakat.

Dengan progres yang terus berjalan, diharapkan pembangunan rumah milik Bapak Malenius Kajra dapat segera selesai dan digunakan dengan layak oleh keluarga. Pendim 1204/Sanggau

Gubernur Zainal Terima Kunjungan Wadubes Australia, Perkuat Kerja Sama Layanan Publik

Novia Dominika    Mei 08, 2026    Comment   

Gubernur Zainal Terima Kunjungan Wadubes Australia, Perkuat Kerja Sama Layanan Publik

Kunjungan Wadubes Australia.

TANJUNG SELOR, Wartacyber.com – Gubernur Kalimantan Utara, Zainal A. Paliwang menerima kunjungan resmi Wakil Duta Besar Australia untuk Indonesia, Gita Kamath bersama rombongan di Kantor Gubernur Kalimantan Utara, Rabu (6/5/2026).

Kunjungan tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat kemitraan antara Pemerintah Indonesia dan Australia, khususnya di bidang peningkatan kualitas layanan publik, pendidikan inklusif, serta tata kelola fiskal daerah.

Sebelumnya, rombongan Wadubes Australia juga melakukan peninjauan langsung terhadap implementasi program kerja sama di SD Negeri 015 Tanjung Selor dan Kantor Bersama Samsat Bulungan.

Mewakili Gubernur Kaltara, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kaltara, Bertius, menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Australia melalui Program SKALA (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar) dan Program INOVASI (Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia).

“Dampaknya terasa, terutama dalam meningkatkan kepercayaan publik,” ujarnya.

Menurut Bertius, sejumlah inovasi lahir dari program tersebut, di antaranya layanan pajak ramah disabilitas melalui SADAR BENUANTA serta pengembangan Pajak Kendaraan di Atas Air (PKAA).

Selain itu, terdapat pula Forum Mentari atau Menyerap Aspirasi untuk Setara dan Inklusi sebagai ruang dialog inklusif, serta penguatan sektor pendidikan melalui Program INOVASI.

Ia menilai berbagai langkah tersebut menunjukkan arah pembangunan Kalimantan Utara yang semakin terbuka dan berpihak kepada seluruh lapisan masyarakat.

Sementara itu, Wadubes Australia Gita Kamath mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam meningkatkan layanan publik yang inklusif dan responsif.

“Kami ingin memastikan pendidikan yang lebih bermutu dan inklusif, termasuk bagi anak-anak penyandang disabilitas,” ujarnya.

Di sela kunjungan, delegasi Australia juga dijadwalkan mengunjungi Monumen Australia yang menjadi pengingat hubungan historis Indonesia dan Australia sejak masa Perang Dunia II.

Menurut Gita, hubungan sejarah yang kuat antara kedua negara menjadi fondasi penting dalam mempererat kerja sama di masa mendatang.

“Kami terkesan dengan layanan publik di Kaltara yang semakin inklusif dan responsif,” pungkasnya.

Sebagai bentuk penghormatan, Gubernur Zainal turut menyerahkan cendera mata khas daerah berupa Sesingal, Batik Kaltara, dan manik-manik kepada Wadubes Australia.

(dkisp)

Fraksi Gerindra Sidak ke Dua SPPG, Pastikan Program MBG Berjalan Sesuai Standar

Novia Dominika    Mei 08, 2026    Comment   

Fraksi Gerindra Sidak ke Dua SPPG, Pastikan Program MBG Berjalan Sesuai Standar

Sidak ke Dua SPPG.

SEKADAU – Fraksi Partai Gerindra Kabupaten Sekadau melaksanakan inspeksi mendadak (sidak) ke dua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Sekadau, sebagai tindak lanjut instruksi dari DPP Partai Gerindra.

Sidak dilakukan di SPPG Polres Sekadau dan SPPG Bokak Sebumbun guna memastikan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan sesuai standar pemerintah pusat.

Ketua Fraksi Partai Gerindra Kabupaten Sekadau, Handi mengatakan, kegiatan monitoring tersebut dilakukan berdasarkan surat instruksi dari DPP Partai Gerindra

“Monitoring yang kami lakukan meliputi pengelolaan limbah, menu SPPG apakah sudah sesuai standar pemerintah, serta jumlah penerima manfaat mulai dari siswa, balita, ibu hamil hingga ibu menyusui,” ujarnya.

Dari hasil sidak yang dilakukan, fraksi Gerindra menilai kedua SPPG tersebut sudah layak dan memenuhi standar yang telah ditetapkan pemerintah.

“Hasil monitoring kami, kedua SPPG tersebut sudah layak dan sesuai standar. Pengaturan menu juga sudah standar,” katanya.

Ia menjelaskan, jumlah penerima manfaat dari dua SPPG tersebut mencapai kurang lebih 5.000 orang yang terdiri dari siswa dari 14 sekolah.

“Kualitas bahan pangan juga sudah kita cek dan sesuai standar dan untuk menu yang disajikan pada hari ini terdiri dari tempe, tahu, ayam, sayuran labu air, jagung, kol serta buah semangka," jelasnya.

Menurutnya, program SPPG dari pemerintah pusat berjalan dengan baik di Kabupaten Sekadau tanpa kendala.

“Kami melihat program SPPG pemerintah pusat itu clear and clean, tidak ada persoalan,” tegasnya.

Fraksi Gerindra Kabupaten Sekadau juga mengapresiasi program pemerintah pusat yang dinilai sangat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya dalam menunjang kebutuhan gizi dan vitamin anak-anak sekolah.

“Kami dari Partai Gerindra mengapresiasi program pemerintah pusat yang sangat bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Sekadau, terutama bagi siswa untuk menunjang gizi anak,” ucapnya.

Selain memberikan manfaat di bidang kesehatan dan pendidikan, program SPPG juga dinilai mampu membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal.

“Terkait relawan, di dua SPPG ini ada sekitar 100 orang relawan. Sedangkan total SPPG di Sekadau ada 12 unit. Artinya program ini menyerap ratusan tenaga kerja lokal dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat,” jelasnya.

Ia juga menepis berbagai isu negatif terkait program MBG yang disebut rawan korupsi maupun kasus keracunan makanan.

“Kami menepis isu-isu yang mengatakan MBG rentan korupsi dan banyak keracunan. Saya counter hal itu, karena di Kabupaten Sekadau sejak pertama berdirinya SPPG sampai hari ini belum ada kasus keracunan. Terkait korupsi juga tidak ada, semua memenuhi standar,” tegasnya lagi.

Fraksi Gerindra Sekadau turut mendorong Badan Gizi Nasional (BGN) agar program MBG dapat diperluas hingga wilayah 3T (tertinggal, terdepan dan terluar).

“Kami juga mendorong BGN untuk membangun MBG di wilayah 3T yang saat ini sedang kami usulkan dan masih dalam proses,” katanya.

“Kami mengapresiasi program Presiden Prabowo. Nawacita Presiden Prabowo sukses di Kabupaten Sekadau dan sejauh ini tidak ada kendala,” pungkasnya. (Nv).

Wabup Kilat Dorong Petani Kakao Bulungan Tingkatkan Kualitas Produksi

Novia Dominika    Mei 07, 2026    Comment   

Wabup Kilat Dorong Petani Kakao Bulungan Tingkatkan Kualitas Produksi

pelatihan budidaya bagi para petani.

BULUNGAN, Wartacyber.com – Pemerintah Kabupaten Bulungan terus mendorong peningkatan kualitas dan produktivitas kakao melalui pelatihan budidaya bagi para petani di Desa Metun Sajau.

Dalam kegiatan tersebut, narasumber teknis, Wagiyo, menyoroti pentingnya menjaga kualitas hasil panen kakao, terutama pada proses pengeringan biji.

“Masih kita dapati biji kakao yang belum kering sempurna. Kalau dibelah masih terlihat lembap dan berpotensi berjamur. Idealnya kadar yang aman itu sekitar 5 persen,” jelas Wagiyo di hadapan peserta pelatihan.

Ia juga memberikan sejumlah saran teknis terkait penyimpanan hasil panen agar mutu biji kakao tetap terjaga.

“Penyimpanan harus diperhatikan. Suhu ideal sekitar 25 derajat. Jangan sembarang simpan, karena ini sangat menentukan mutu biji kakao,” tambahnya.

Selain itu, Wagiyo mengingatkan pentingnya penggunaan bahan organik untuk menjaga kesuburan tanah serta perlunya pengendalian hama dan penyakit tanaman secara tepat.

“Kalau hanya mengandalkan pupuk kimia tanpa bahan organik, tanah akan kehilangan struktur seratnya. Ini harus diimbangi,” tegasnya.

Ia juga menjelaskan sejumlah gejala penyakit tanaman kakao, seperti daun menguning yang perlu segera ditangani, termasuk melalui penggunaan pestisida secara terukur.

Sementara itu, Wakil Bupati Bulungan, Kilat yang hadir didampingi istri turut memberikan motivasi kepada para petani.

Dalam kesempatan tersebut, Wabup Kilat tidak hanya memberikan sambutan, tetapi juga turun langsung melihat hasil panen kakao milik petani setempat.

“Saya ingin petani di Bulungan, khususnya di Desa Metun Sajau, terus semangat dan serius dalam mengelola kakao. Ini komoditas unggulan yang punya nilai ekonomi tinggi,” ujarnya.

Ia juga mengajak para petani memanfaatkan pelatihan tersebut untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas budidaya kakao.

“Gunakan kesempatan ini untuk belajar. Terapkan budidaya yang baik dan benar, sehingga hasilnya bisa lebih optimal dan meningkatkan kesejahteraan,” pesannya.

Di akhir kegiatan, Wakil Bupati bersama Dinas Pertanian dan pihak perusahaan turut menyerahkan bantuan kepada kelompok tani sebagai bentuk dukungan berkelanjutan terhadap program peningkatan kapasitas petani.

Dengan pelaksanaan pelatihan yang terstruktur, dukungan tenaga ahli, serta keterlibatan langsung pemerintah daerah, diharapkan petani kakao di Bulungan mampu meningkatkan kualitas produksi dan daya saing, sekaligus memperkuat sektor perkebunan sebagai salah satu penopang ekonomi daerah. (Sa).

Perda Perlindungan Tenaga Kerja Lokal Disahkan, DPRD Kaltara Perkuat Pengawasan

Novia Dominika    Mei 07, 2026    Comment   

Perda Perlindungan Tenaga Kerja Lokal Disahkan, DPRD Kaltara Perkuat Pengawasan

Pengesahan Perda Perlindungan Tenaga Kerja.

TANJUNG SELOR, Wartacyber.com – DPRD Provinsi Kalimantan Utara menegaskan komitmennya dalam memperjuangkan perlindungan tenaga kerja lokal serta mendorong percepatan pembentukan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) di daerah.

Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Partai Buruh yang membahas berbagai persoalan ketenagakerjaan di Kalimantan Utara.

Dari sisi pemerintah daerah, melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara disampaikan bahwa pemerintah telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Lokal sebagai bentuk keberpihakan terhadap tenaga kerja daerah.

Selain itu, pemerintah juga merencanakan pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) pada Tahun Anggaran 2026 guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing tenaga kerja lokal.

Dalam RDP tersebut, DPRD Provinsi Kalimantan Utara merumuskan sejumlah langkah strategis, di antaranya menindaklanjuti seluruh aspirasi melalui inventarisasi masalah secara tertulis, mendorong percepatan pembentukan PHI, memperkuat kebijakan perlindungan dan penyerapan tenaga kerja lokal, serta meningkatkan fungsi pengawasan terhadap perusahaan dan pelaksanaan kebijakan di lapangan.

Tak hanya itu, data pencari kerja yang telah dihimpun juga akan dikoordinasikan dengan Dinas Tenaga Kerja guna mendukung program penempatan kerja bagi masyarakat.

Seluruh hasil pembahasan dalam rapat tersebut akan ditindaklanjuti melalui koordinasi lanjutan bersama pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait agar solusi yang dihasilkan dapat berjalan secara konkret dan berkelanjutan.

Menutup rapat, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Muhammad Nasir kembali menegaskan komitmen DPRD dalam mengawal berbagai persoalan yang disampaikan masyarakat.

“Kami akan mendorong percepatan pembentukan Pengadilan Hubungan Industrial di Kalimantan Utara, memperkuat kebijakan tenaga kerja lokal, serta meningkatkan pengawasan di lapangan. Ini adalah bagian dari tanggung jawab kami sebagai representasi masyarakat,” tegasnya.

DPRD Provinsi Kalimantan Utara berharap sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat terus terjalin secara konstruktif guna mewujudkan solusi yang konkret, efektif, dan berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat Kalimantan Utara. (Hms).