Peresmian 1.151 Km Jalan Daerah, Gubernur Kaltara Dukung Pemerataan Infrastruktur Nasional

Novia Dominika    Juni 23, 2026    Comment   

Peresmian 1.151 Km Jalan Daerah, Gubernur Kaltara Dukung Pemerataan Infrastruktur Nasional

Peresmian Pembangunan Jalan Daerah.

JAKARTA – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., menghadiri peresmian pembangunan jalan daerah dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah (IJD) Tahun 2025 yang digelar secara daring, Selasa (23/6).

Peresmian tersebut dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang meresmikan total 1.151 kilometer jalan daerah di berbagai wilayah Indonesia sebagai bagian dari upaya memperkuat konektivitas dan mendukung percepatan pembangunan nasional.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur jalan memiliki peran strategis dalam menurunkan biaya logistik, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta mendukung pencapaian swasembada pangan dan energi nasional.

Ia menegaskan, pemerataan pembangunan harus terus dilakukan agar seluruh daerah memiliki akses yang memadai dan tidak tertinggal akibat keterbatasan infrastruktur transportasi.

“Tidak boleh ada daerah yang tertinggal hanya karena akses yang terbatas. Jalan yang baik akan memperkuat perekonomian dan mendukung ketahanan nasional,” ujar Presiden.

Menutup arahannya, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi kepada seluruh kepala daerah yang telah mendukung pelaksanaan program pembangunan jalan daerah.

Ia juga mengingatkan pentingnya komitmen pemerintah daerah dalam merawat infrastruktur yang telah dibangun agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara berkelanjutan.

Keikutsertaan Gubernur Zainal dalam kegiatan tersebut menjadi bentuk dukungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara terhadap program pembangunan infrastruktur nasional yang bertujuan meningkatkan konektivitas antarwilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. (dkisp). 

Wagub Kaltara Ingkong Ala Raih Penghargaan Tokoh Inspiratif Indonesia dari SMSI

Novia Dominika    Juni 23, 2026    Comment   

Wagub Kaltara Ingkong Ala Raih Penghargaan Tokoh Inspiratif Indonesia dari SMSI

Penerimaan Penghargaan Tokoh Inspiratif.

Tanjung Selor, Wartacyber.com – Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara), Ingkong Ala, S.E., M.Si., menerima penghargaan Tokoh Inspiratif Indonesia dari Pengurus Pusat Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) sebagai bentuk apresiasi atas komitmen dan dukungannya terhadap perkembangan media massa serta pembangunan daerah.

Penghargaan tersebut diserahkan oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (KISP) Kaltara Dr. H. Iskandar, S.IP., M.Si., bersama Ketua SMSI Kaltara Viktor Ratu di ruang kerja Wagub, Kantor Gubernur Kaltara, Selasa (23/6).

Penghargaan Tokoh Inspiratif Indonesia merupakan apresiasi tertinggi dari SMSI kepada tokoh yang dinilai memiliki dedikasi dan kontribusi nyata dalam membangun kemitraan yang positif dengan media serta mendukung kemajuan daerah.

Sebelumnya, penghargaan itu diumumkan dalam Malam Anugerah SMSI 2026 di Hall Dewan Pers, Jakarta, Kamis (18/6). Karena berhalangan hadir, penghargaan diterima oleh Iskandar untuk kemudian diserahkan langsung kepada Wagub Kaltara.

SMSI merupakan salah satu konstituen Dewan Pers dan tercatat sebagai organisasi perusahaan media siber terbesar di dunia versi Museum Rekor Indonesia (MURI), dengan lebih dari 3.000 perusahaan media siber yang tergabung di dalamnya.

Iskandar menjelaskan penghargaan tersebut diberikan karena kepemimpinan inklusif yang ditunjukkan Wagub Ingkong dinilai berhasil membangun hubungan kemitraan yang kuat dengan insan pers dan berbagai elemen masyarakat.

Menerima penghargaan tersebut, Ingkong menyampaikan apresiasi kepada Pengurus Pusat SMSI dan seluruh insan pers yang selama ini berperan dalam menyebarluaskan informasi pembangunan di Kaltara.

“Terima kasih kepada Pengurus Pusat SMSI atas penghargaan ini. Penghargaan ini menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kontribusi dan memperkuat kemitraan bersama SMSI secara berkelanjutan,” kata Ingkong.

Ia menegaskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara akan terus menerapkan pendekatan kepemimpinan yang inklusif dengan merangkul seluruh elemen masyarakat, akademisi, dan media dalam mendukung pembangunan daerah.

“Kami akan terus menjaga sinergi dengan semua pihak untuk mengawal keberlanjutan pembangunan dan kemajuan Kaltara,” tegasnya.

Melalui penghargaan ini, Pemprov Kaltara berharap sinergi dan kemitraan strategis dengan media siber yang tergabung dalam SMSI semakin kuat dalam menyebarluaskan informasi pembangunan yang akurat, edukatif dan bermanfaat bagi masyarakat di beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). (dkisp).

Sekprov Kaltara Gagas SINERGI, Dorong UMKM Lokal Masuk Rantai Pasok Industri Global

Novia Dominika    Juni 23, 2026    Comment   

Sekprov Kaltara Gagas SINERGI, Dorong UMKM Lokal Masuk Rantai Pasok Industri Global

Pemaparan Proyek Perubahan Bertajuk SINERGI.

Jakarta , Wartacyber.com – Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kalimantan Utara (Kaltara), H. Denny Harianto, S.E., M.M., memaparkan proyek perubahan bertajuk SINERGI Kaltara (Sistem Integrasi Nilai Ekonomi Rantai Global Industri untuk Kalimantan Utara) dalam Seminar Rancangan Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I di Gedung Graha Wisesa Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, Jakarta, Selasa (23/6). 

Gagasan ini menjadi langkah strategis Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara untuk memastikan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) lokal dapat terlibat langsung dalam rantai pasok industri di Kawasan Industri Tanah Kuning yang merupakan Program Strategis Nasional (PSN). 

Di hadapan Mentor Gubernur Kaltara Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., Narasumber Dr. Andi Taufik, M.Si., dan Coach Dr. Ir. Robinson Hasoloan Sinaga, S.H., Sekprov Denny menjelaskan bahwa derasnya investasi hilirisasi industri harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat lokal. 

Menurutnya, tanpa intervensi yang tepat, investasi besar berpotensi menciptakan kesenjangan ekonomi dan membuat pelaku usaha lokal sulit mengambil bagian dalam pertumbuhan yang terjadi. 

“Jika kita tidak melakukan intervensi sekarang, Kalimantan Utara berisiko menghadapi fenomena _enclave economy_, di mana investasi yang masuk sangat besar tetapi manfaatnya sangat minimal bagi masyarakat lokal,” kata Denny. 

Melalui SINERGI Kaltara, Pemprov Kaltara membangun sistem yang menghubungkan kebutuhan industri dengan kapasitas UMKM lokal secara terstruktur dan berkelanjutan. 

Proyek perubahan ini didukung tiga pilar utama, yaitu penguatan kelembagaan, integrasi digital, dan penguatan regulasi. Ketiga pilar tersebut dirancang untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor sekaligus memperluas akses UMKM terhadap peluang usaha yang muncul dari kawasan industri. 

“Melalui tiga pilar strategis dalam gagasan SINERGI Kaltara ini, kita hadir untuk menjembatani kesenjangan antara sisi permintaan yang diwakili oleh kawasan industri dengan sisi penawaran dari UMKM lokal Kalimantan Utara,” jelasnya. 

Pada aspek kelembagaan, akan dibentuk Forum Koordinasi Multipihak yang dipimpin langsung oleh Sekprov untuk mengintegrasikan berbagai layanan pendukung UMKM, mulai dari perizinan hingga standardisasi produk. 

Sementara pada aspek digital, akan dikembangkan platform _Business-to-Business_ (B2B) SINERGI Kaltara yang mempertemukan kebutuhan pengadaan industri dengan kemampuan produksi UMKM lokal. Platform tersebut juga akan terintegrasi dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan sektor perbankan guna mempermudah akses pembiayaan. 

Komitmen tersebut diperkuat melalui regulasi berupa Peraturan Gubernur tentang Produk Lokal yang mendorong pengelola kawasan industri memberikan ruang bagi produk lokal yang memenuhi standar kualitas. 

Gagasan SINERGI Kaltara mendapat apresiasi dari tim penguji karena dinilai memiliki konsep yang matang, aplikatif dan didukung kesiapan anggaran lintas sektor serta infrastruktur pendukung yang memadai. 

Melalui inovasi ini, Pemprov Kaltara berharap hilirisasi industri tidak hanya menghasilkan investasi, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. (dkisp).

Gubernur Zainal Dukung SINERGI Kaltara, Jembatan Emas UMKM Masuk Rantai Industri Global

Novia Dominika    Juni 23, 2026    Comment   

Gubernur Zainal Dukung SINERGI Kaltara, Jembatan Emas UMKM Masuk Rantai Industri Global

Seminar Rancangan Proyek Perubahan PKN.

Jakarta, Wartacyber.com – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., menyatakan dukungan penuh terhadap inovasi SINERGI Kaltara (Sistem Integrasi Nilai Ekonomi Rantai Global Industri Untuk Kalimantan Utara), yang dirancang untuk menghubungkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal dengan kebutuhan industri di Kawasan Industri Tanah Kuning sebagai Program Strategis Nasional (PSN). 

Dukungan tersebut disampaikan Gubernur Zainal saat mendampingi Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltara, H. Denny Harianto, S.E., M.M., dalam Seminar Rancangan Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I di Gedung Graha Wisesa Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, Jakarta, Selasa (23/6). 

Gubernur Zainal, menegaskan bahwa pemerintah daerah harus memastikan investasi besar yang masuk ke Kaltara mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan pelaku usaha lokal. 

"Saya mendukung penuh inovasi SINERGI Kaltara ini. Kita harus bergerak cepat dan melakukan intervensi kebijakan agar masyarakat Kalimantan Utara tidak sekadar menjadi penonton di rumah sendiri di tengah besarnya investasi yang masuk," kata Zainal. 

Ia menilai SINERGI Kaltara menjadi langkah strategis untuk memperkuat keterlibatan UMKM dalam rantai pasok industri yang akan berkembang di Kawasan Industri Tanah Kuning. 

“Program ini adalah jembatan emas yang akan mempertemukan kebutuhan industri besar dengan produk-produk unggulan UMKM lokal kita,” lanjutnya. 

Sebagai bentuk dukungan konkret, Zainal menyatakan kesiapan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara untuk memperkuat program tersebut melalui regulasi yang mendukung penggunaan produk lokal. 

Salah satu langkah yang disiapkan adalah penyusunan Peraturan Gubernur (Pergub) yang mendorong pengelola kawasan industri untuk memprioritaskan produk lokal yang telah memenuhi standar kualitas dan kebutuhan industri. 

Melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, kawasan industri, dan pelaku UMKM, diharapkan hilirisasi industri di Kaltara tidak hanya menghadirkan nilai investasi yang besar, tetapi juga mampu menciptakan peluang usaha, lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

SINERGI Kaltara menjadi salah satu upaya strategis Pemprov Kaltara untuk memastikan pertumbuhan ekonomi daerah berlangsung lebih inklusif dengan melibatkan pelaku usaha lokal sebagai bagian dari rantai pasok industri global. (dkisp).

Pemkab Malinau Dorong Pemuda GKII Sungai Malinau Jadi Agen Perubahan dan Berdampak Positif

Novia Dominika    Juni 23, 2026    Comment   

Pemkab Malinau Dorong Pemuda GKII Sungai Malinau Jadi Agen Perubahan dan Berdampak Positif

Pembukaan Pekan Pemuda Daerah GKII.

Malinau – Bupati Malinau, Wempi W.Mawa, S.E., M.H yang diwakili oleh Asisten II Bidang Pembangunan dan Perekonomian Kabupaten Malinau, Drs. Agustinus, M.AP menghadiri sekaligus secara resmi membuka Pekan Pemuda Daerah GKII Sungai Malinau Ke-II dan Seminar Pemuda Kabupaten Malinau Tahun 2026 yang berlangsung di lapangan Sepak Bola Desa Tanjung Nanga, Kecamatan Malinau Selatan Hulu, Senin, (22/06/2026) sore.

Kegiatan ini mengusung tema "Rise and Impact" yang menekankan peran generasi muda sebagai agen perubahan yang membawa dampak positif bagi gereja, masyarakat dan daerah.

"Melalui kegiatan ini para pemuda GKII Sungai Malinau semakin bertumbuh dan harus mampu memberikan kontribusi nyata bagi lingkungan sekitarnya. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan era digital, para pemuda diharapkan dapat menjadi agen perubahan yang bijaksana, kreatif dan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai iman serta budaya yang luhur," ungkap Agustinus.

Selain itu, Agustinus juga mendorong agak pemuda Malinau berani untuk mencoba peluang usaha, tunjukan bahwa pemuda dari daerah juga bisa bersaing dengan yang dari kota sehingga menghasilkan generasi muda yang benar-benar bangkit dan berdampak bukan hanya di gereja, tetapi di tengah keluarga, masyarakat yang ada di Kabupaten Malinau, ucapnya.

Pemerintah Kabupaten Malinau melalui salah satu dari lima program daerah yaitu milenial mandiri akan mendukung berbagai program pembinaan bagi generasi muda untuk mengembangkan sumber daya manusia yang kompeten di bidangnya.

Menutup sambutannya, Agustinus berharap seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan lancar, membawa berkat serta menghasilkan generasi muda yang benar-benar bangkit dan berdampak bagi lingkungan sekitarnya. (Prokompim Malinau).

DPRD Kaltara Gelar Paripurna Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025

Novia Dominika    Juni 22, 2026    Comment   

DPRD Kaltara Gelar Paripurna Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025

Paripurna Penyampaian Raperda.

TANJUNG SELOR, Wartacyber.com – DPRD Provinsi Kalimantan Utara menggelar Rapat Paripurna ke-12 Masa Persidangan III Tahun 2026 dengan agenda penyampaian Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Rapat yang berlangsung pada Senin (22/6) tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Provinsi Kaltara, H. Muhammad Nasir, SE., MM., CSL, didampingi Ketua DPRD Kaltara H. Achmad Djufrie, SE., MM., serta Wakil Ketua DPRD Kaltara H. Muddain, ST.

Dalam rapat tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara diwakili oleh Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kaltara, Drs. H. Sanusi, M.Si. Kegiatan turut dihadiri Forkopimda, organisasi masyarakat, serta perwakilan perangkat daerah Provinsi Kaltara.

Dalam sambutan Gubernur Kaltara yang disampaikan Drs. H. Sanusi, M.Si, disebutkan bahwa penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2025 telah mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2025 disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Lebih lanjut disampaikan, laporan keuangan daerah tahun 2025 telah melalui proses audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dan kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Capaian tersebut menjadi WTP ke-12 kali secara berturut-turut sejak tahun 2014. Hal ini menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel,” ujar Sanusi.

Dalam penyampaian tersebut juga dijelaskan, realisasi pendapatan daerah Provinsi Kalimantan Utara tahun 2025 mencapai 86,42 persen dari target yang ditetapkan. Sementara realisasi belanja daerah mencapai 85,91 persen dari anggaran.

Pemerintah Provinsi Kaltara berharap DPRD dapat melakukan pembahasan terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dan menyetujuinya untuk kemudian ditetapkan menjadi Peraturan Daerah setelah melalui proses evaluasi oleh Menteri Dalam Negeri.

Di akhir rapat, dilakukan penyerahan dokumen Raperda Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025 serta foto bersama sebagai tanda dimulainya tahapan pembahasan antara eksekutif dan legislatif. (Humas DPRD).

Didukung Anggota DPR RI Dapil Kaltara, Pembangunan BLK Kemenaker Segera Terealisasi

Novia Dominika    Juni 22, 2026    Comment   

Didukung Anggota DPR RI Dapil Kaltara, Pembangunan BLK Kemenaker Segera Terealisasi

Anggota DPR RI Dapil Kaltara.

Tanjung Selor, Wartacyber.com - Pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) di Kawasan Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor segera memasuki tahap tender setelah seluruh proses legalitas lahan diselesaikan antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Republik Indonesia (RI). 

Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Kaltara, Hj. Rahmawati, menilai keberadaan Balai Latihan Kerja (BLK) dapat menjadi solusi untuk menyiapkan tenaga kerja lokal agar memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri.

Langkah tersebut dinilai penting agar masyarakat lokal memiliki waktu mengikuti pelatihan keterampilan, termasuk melalui BLK yang saat ini tengah dipersiapkan.

“Harapannya ada pengumuman lebih awal terkait kebutuhan tenaga kerja. Apalagi kita juga sedang menyiapkan BLK agar tenaga kerja lokal bisa dipersiapkan sesuai kebutuhan industri,”katanya. 

Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltara H. Asnawi, S.Sos., M.Si., mengatakan lahan yang akan digunakan untuk pembangunan BLK telah resmi diserahkan kepada Kemenaker RI melalui proses balik nama sertifikat dari aset Pemprov Kaltara. 

“Secara legalitas sudah kita serahkan ke Kemenaker RI. Legalitas itu berupa balik nama sertifikat dari Pemprov Kaltara,” kata Asnawi. 

Ia menjelaskan pembangunan BLK merupakan hasil sinergi antara pemerintah daerah dan dukungan aspirasi Anggota DPR RI Dapil Kaltara, Hj. Rahmawati Zainal, S.H. yang turut mendorong percepatan realisasi program tersebut di tingkat pusat. 

“Dari daerah merencanakan pembangunan BLK berupa pelepasan hak pemerintah daerah lahan, dan Ibu Rahmawati mensupport dari pusat untuk mengingatkan kementerian,” ujarnya. 

Saat ini Kemenaker RI tengah menyusun rencana pembangunan dan anggaran biaya. Sementara desain, perencanaan lingkungan, dan berbagai dokumen pendukung lainnya telah rampung. 

Asnawi menyebutkan apabila rencana anggaran biaya telah tersedia, Kemenaker RI akan melaksanakan tender terbuka yang ditargetkan dimulai pada awal Juli 2026. Setelah pemenang tender ditetapkan, pembangunan fisik ditargetkan mulai berjalan pada awal Agustus. 

BLK tersebut akan dibangun di kawasan strategis KBM yang berada di jalur penghubung menuju Tanjung Palas, Kabupaten Malinau, Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) Tanah Kuning-Mangkupadi, serta pusat aktivitas masyarakat. 

Seluruh pembangunan fisik maupun penyediaan sarana dan peralatan pelatihan akan didanai oleh Kemenaker RI. 

Pemprov Kaltara dan Kemenaker RI berkomitmen menghadirkan BLK sebagai pusat pengembangan keterampilan tenaga kerja guna menjawab kebutuhan sumber daya manusia di tengah pesatnya pertumbuhan investasi dan proyek strategis nasional di Kaltara. 

Dengan hadirnya BLK, diharapkan tenaga kerja lokal memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri sehingga mampu bersaing dan memperoleh manfaat dari berbagai peluang kerja yang tersedia. 

“Marilah kita bersama-sama mendukung pembangunan ini,” pungkas Asnawi. (dkisp).