PGD Sekadau Siap Digelar 21-25 Juli, Sub Suku Benawas Jadi Tuan Rumah

Novia Dominika    Juli 15, 2026    Comment   

PGD Sekadau Siap Digelar 21-25 Juli, Sub Suku Benawas Jadi Tuan Rumah

Konferensi Pers.

Sekadau, Wartacyber.com - Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten Sekadau menggelar konferensi pers menjelang pelaksanaan Pekan Gawai Dayak (PGD) XV Kabupaten Sekadau Tahun 2026, bertempat di Lupung Coffee, Rabu (15/7/2026).

Pada Kesempatan tersebut, Ketua DAD Kabupaten Sekadau, Jeffray Raja Tugam, mengatakan Pekan Gawai Dayak XV akan digelar pada 21–25 Juli 2026. 

"Kami mengajak seluruh masyarakat Dayak, khususnya di Kabupaten Sekadau dan Provinsi Kalimantan Barat, untuk bersama-sama meramaikan Pekan Gawai Dayak Kabupaten Sekadau," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Pekan Gawai Dayak XV, Bernadus Mohtar, menyampaikan bahwa seluruh persiapan pelaksanaan kegiatan telah berjalan dengan baik dan panitia siap melaksanakan Pekan Gawai Dayak.

Pada 20 Juli 2026 akan dilaksanakan seminar Gawai Dayak, rapat koordinasi panitia, serta peninjauan kesiapan pelaksanaan oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

"Pada tanggal 21 Juli nanti, pembukaan akan diawali dengan penampilan display budaya sebagai bagian dari rangkaian seremoni pembukaan," kata Bernadus.

Ia menjelaskan, di Kabupaten Sekadau, terdapat 13 kampung Sub Suku Dayak Benawas yang tersebar di Kecamatan Sekadau Hulu dan Kecamatan Sekadau Hilir, tahun ini, Sub Suku Dayak Benawas mendapat kehormatan sebagai tuan rumah pelaksanaan Gawai.

"Berbagai perlombaan dan pertunjukan budaya akan digelar untuk memeriahkan Pekan Gawai Dayak XV. Di antaranya lomba pop singer, tari kreasi, fashion show anak, pemilihan Bujang Dara, lomba melukis perisai, lomba ketapel, lomba menyumpit, serta lomba pangkak gasing," kata Mohtar 

"Peserta kegiatan merupakan utusan Dewan Adat Dayak dari setiap kecamatan serta perwakilan paguyuban yang ada di Kabupaten Sekadau," tambahnya.

Adapun tema Pekan Gawai Dayak XV Kabupaten Sekadau Tahun 2026 adalah "Melestarikan Adat dan Budaya Dayak sebagai Jati Diri dalam Membangun Sekadau yang Berbudaya dan Berkelanjutan".

"Melalui tema ini  kami berharap Pekan Gawai Dayak tidak hanya menjadi ajang pelestarian seni dan budaya, tetapi juga memperkuat identitas masyarakat Dayak sekaligus mendukung pembangunan daerah yang berlandaskan nilai-nilai budaya dan keberlanjutan," tutupnya.(Nv).

Pemprov Kaltara Percepat Proyek Karbon Biru untuk Lindungi Mangrove

Novia Dominika    Juli 15, 2026    Comment   

Pemprov Kaltara Percepat Proyek Karbon Biru untuk Lindungi Mangrove

Rapat koordinasi.

Tanjung Selor,Wartacyber com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) mempercepat penyiapan Proyek Karbon Biru _Mangrove for Coastal Resilience_ (M4CR) sebagai upaya melindungi ekosistem mangrove sekaligus mengoptimalkan potensi ekonomi masyarakat pesisir melalui pemanfaatan karbon biru. 

Komitmen tersebut dibahas dalam rapat koordinasi bersama jajaran Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan Republik Indonesia di Kantor Gubernur Kaltara, Selasa (14/7).

Rapat dipimpin langsung Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., bersama Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kemenko Pangan, Nani Hendiarti. 

Gubernur Zainal menegaskan Pemprov Kaltara menyambut baik dan siap mendukung percepatan implementasi program M4CR, khususnya pada Sub-Komponen 1.4 yang berfokus pada rehabilitasi dan perlindungan kawasan mangrove. 

Menurutnya, keberadaan mangrove memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem pesisir, mengurangi dampak perubahan iklim, serta membuka peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui skema perdagangan karbon biru _(blue carbon)_. 

"Program ini tidak hanya menjaga kelestarian lingkungan, tetapi juga memberikan nilai ekonomi yang dapat dirasakan oleh masyarakat pesisir," kata Zainal. 

Untuk memastikan pelaksanaannya berjalan optimal, Pemprov Kaltara memperkuat kolaborasi dengan pemerintah kabupaten yang memiliki kawasan mangrove potensial, yakni Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tana Tidung dan Kabupaten Nunukan. 

Rapat koordinasi tersebut juga dihadiri Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara, Ingkong Ala, S.E., M.Si, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltara H. Denny Harianto, S.E., M.M., Bupati Nunukan H. Irwan Sabri, S.E., perwakilan pemerintah kabupaten/kota di Kaltara, jajaran Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan, serta Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan. 

Melalui sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, Pemprov Kaltara berharap Proyek Karbon Biru M4CR dapat memperkuat ketahanan wilayah pesisir, menjaga kelestarian mangrove, sekaligus menciptakan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat. (dkisp).

Pemprov Kaltara Raih Peringkat I IKADA 2026

Novia Dominika    Juli 15, 2026    Comment   

Pemprov Kaltara Raih Peringkat I IKADA 2026

Pemprov Kaltara Raih Peringkat Pertama IKADA.

Tanjung Selor, Wartacyber.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) berhasil meraih peringkat pertama dalam pengukuran Indeks Kualitas Data Aparatur Sipil Negara (IKADA) Semester I Tahun 2026 untuk kategori pemerintah provinsi di wilayah kerja Kantor Regional (Kanreg) VIII Badan Kepegawaian Negara (BKN) Banjarbaru, Selasa (14/7).

Berdasarkan hasil pengukuran tersebut, Pemprov Kaltara memperoleh skor 99,53 dengan predikat "Tinggi", mengungguli Provinsi Kalimantan Timur yang meraih nilai 99,38, Kalimantan Tengah 99,26, dan Kalimantan Selatan 99,02. 

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltara, Dr. Andi Amriampa, S.Sos., M.Si., menjelaskan bahwa IKADA merupakan instrumen yang digunakan BKN untuk mengukur kualitas data ASN berdasarkan empat indikator utama, yakni kelengkapan, ketepatan waktu, akurasi dan konsistensi data. 

Menurutnya, penilaian dilakukan terhadap seluruh data kepegawaian yang telah diunggah dan terintegrasi dalam sistem BKN. 

"Seluruh data kepegawaian yang sudah terunggah ke sistem BKN dievaluasi. Untuk wilayah Kanreg VIII, Pemprov Kaltara berhasil menempati peringkat tertinggi dari empat provinsi yang ada," ujar Andi. 

Ia mengatakan, capaian tersebut menunjukkan pengelolaan data kepegawaian di lingkungan Pemprov Kaltara telah berjalan dengan baik. Meski demikian, pembaruan data tetap dilakukan secara berkala mengikuti setiap proses administrasi kepegawaian agar kualitas data tetap terjaga. 

Andi menambahkan, hasil tersebut masih merupakan evaluasi Semester I Tahun 2026 sehingga pihaknya akan terus meningkatkan kualitas pembaruan dan akurasi data ASN. 

"Kami berharap capaian ini dapat dipertahankan. Yang terpenting adalah terus menjaga kualitas pembaruan data dan memastikan seluruh data ASN selalu akurat serta sesuai dengan kondisi terbaru," pungkasnya. 

Prestasi ini menjadi bukti komitmen Pemprov Kaltara dalam mewujudkan tata kelola kepegawaian yang semakin akuntabel, modern, dan berbasis data untuk mendukung pelayanan publik yang lebih baik. (dkisp).

Komisi IV DPRD Kaltara Evaluasi Layanan RSUD Dr. Jusuf SK

Novia Dominika    Juli 13, 2026    Comment   

Komisi IV DPRD Kaltara Evaluasi Layanan RSUD Dr. Jusuf SK

Rapat Koordinasi.

Tarakan, Wartacyber.com - Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) terus memperkuat fungsi pengawasan terhadap pelayanan publik, khususnya di sektor kesehatan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kunjungan kerja dan rapat koordinasi bersama jajaran manajemen RSUD Dr. H. Jusuf SK Tarakan, Kamis (9/7), guna mengevaluasi kualitas pelayanan sekaligus memastikan kesiapan rumah sakit rujukan provinsi dalam memberikan layanan kesehatan yang optimal kepada masyarakat.

Rapat koordinasi dipimpin oleh Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Supa'ad Hadianto, serta dihadiri Anggota Komisi IV DPRD Kaltara Hj. Siti Laela, Dino Andrian, SH., dan Rahman, S.K.M., M.Kes. Dari pihak rumah sakit, hadir Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur RSUD Dr. H. Jusuf SK yang didampingi Dr. Ronald beserta seluruh jajaran manajemen.

Dalam pertemuan tersebut, Komisi IV melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan, ketersediaan sarana dan prasarana, sumber daya manusia, hingga berbagai layanan unggulan yang menjadi penopang pelayanan rumah sakit sebagai rujukan tertinggi di Kalimantan Utara.

Pembahasan mencakup peningkatan mutu pelayanan pada instalasi rawat jalan, rawat inap, dan Instalasi Gawat Darurat (IGD). Selain itu, DPRD juga memberikan perhatian terhadap penguatan layanan spesialistik dan subspesialistik, termasuk optimalisasi pemanfaatan fasilitas Cath Lab untuk penanganan penyakit jantung dan saraf, Stroke Unit, ruang hemodialisis, serta kesiapan berbagai layanan penunjang medis seperti laboratorium, radiologi, farmasi, rehabilitasi medik, bank darah, kamar bedah sentral, hingga layanan kedokteran forensik.

Plt. Direktur RSUD Dr. H. Jusuf SK menjelaskan bahwa rumah sakit terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan seiring meningkatnya jumlah pasien rujukan dari berbagai kabupaten dan kota di Kalimantan Utara, seperti Tarakan, Bulungan, Nunukan, Malinau, dan Tana Tidung. Pihak rumah sakit juga berkomitmen membuka ruang komunikasi dengan masyarakat melalui mekanisme pengaduan resmi sebagai bagian dari upaya perbaikan pelayanan secara berkelanjutan.

Dalam kesempatan tersebut, Supa'ad Hadianto menegaskan bahwa pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus menjadi prioritas pembangunan daerah. Menurutnya, DPRD memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang layak tanpa terkendala keterbatasan fasilitas maupun kualitas layanan.

"RSUD Dr. H. Jusuf SK merupakan rumah sakit rujukan provinsi yang menjadi harapan masyarakat Kalimantan Utara. Karena itu, peningkatan kualitas pelayanan harus terus dilakukan secara berkelanjutan. DPRD akan terus mengawal agar kebutuhan rumah sakit, baik dari sisi fasilitas, tenaga kesehatan, maupun pelayanan, dapat dipenuhi sesuai kemampuan daerah," ujarnya.

la menambahkan, evaluasi yang dilakukan Komisi IV tidak semata-mata mencari kekurangan, melainkan menjadi forum bersama untuk mengidentifikasi berbagai kebutuhan strategis yang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah.

"Di tengah penyesuaian fiskal daerah, sektor kesehatan harus tetap menjadi prioritas. Efisiensi anggaran tidak boleh berdampak pada menurunnya kualitas pelayanan kepada masyarakat. DPRD akan terus mendorong pemerintah daerah agar alokasi anggaran untuk pelayanan kesehatan yang bersifat mendesak tetap terjaga sehingga rumah sakit dapat memberikan layanan yang cepat, aman, dan berkualitas," tegasnya.

Komisi IV juga menyoroti pentingnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan kesehatan, termasuk pengembangan sistem pelayanan berbasis digital guna mempercepat proses administrasi, meningkatkan efisiensi pelayanan, serta memberikan kemudahan akses bagi masyarakat.

Melalui kunjungan kerja ini, Komisi IV DPRD Kaltara berharap berbagai hasil evaluasi dapat menjadi bahan penyempurnaan pelayanan RSUD Dr. H. Jusuf SK, sekaligus memperkuat koordinasi antara lembaga legislatif dan pemerintah daerah dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang semakin berkualitas, merata, profesional, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat Kalimantan Utara. (Humas DPRD).

Pemprov Kaltara Optimalkan Tata Kelola APBD

Novia Dominika    Juli 13, 2026    Comment   

Pemprov Kaltara Optimalkan Tata Kelola APBD

Paripurna ke-14 Masa Persidangan III Tahun 2026

Tanjung Selor, Wartacyber.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) menegaskan komitmennya memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. 

Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., dalam Sidang Paripurna ke-14 Masa Persidangan III Tahun 2026 di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltara, Senin (13/7). 

Sidang paripurna beragendakan penyampaian jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. 

Dalam sambutannya, Gubernur Zainal menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD atas dukungan terhadap capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang berhasil dipertahankan selama 12 tahun berturut-turut sejak 2014. 

Namun demikian, ia menegaskan bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir pengelolaan keuangan daerah. 

"Opini WTP merupakan sarana untuk memastikan APBD dikelola secara baik, sehingga mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, hingga pengurangan kesenjangan antar wilayah," kata Zainal. 

Untuk memperkuat kinerja keuangan daerah, Pemprov Kaltara telah menyiapkan sejumlah langkah strategis. Di antaranya menetapkan target pendapatan yang lebih realistis berbasis data historis dan proyeksi makroekonomi, mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pemanfaatan aset daerah, pengembangan ekonomi kreatif, pariwisata, serta ekonomi hijau. 

Selain itu, pemerintah juga akan mempercepat digitalisasi sistem pemungutan pajak dan retribusi agar lebih mudah, efisien, transparan dan tetap berkeadilan bagi masyarakat. 

Di sektor pembangunan, Zainal menegaskan percepatan pengadaan barang dan jasa akan dilakukan sejak awal tahun anggaran agar manfaat pembangunan dapat segera dirasakan masyarakat. 

"Pembangunan kawasan perbatasan tetap menjadi prioritas utama," tegasnya. 

Ia menambahkan, keterbatasan kapasitas fiskal akan diantisipasi melalui penguatan sinergi dengan pemerintah pusat, peningkatan konektivitas, pemberian subsidi ongkos angkut (SOA), serta pengkajian pembentukan Forum Pimpinan Daerah (Forkopimda) guna mempercepat penyelesaian berbagai isu strategis. 

Di bidang pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM), Pemprov Kaltara juga akan mempertimbangkan penyusunan Master Plan Kawasan Pendidikan Terpadu serta skema pembangunan multi-years. Program Beasiswa Kaltara Unggul pun akan terus dievaluasi agar semakin tepat sasaran, transparan dan akuntabel. 

Menutup penyampaiannya, Zainal berharap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dapat segera disetujui bersama untuk dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). (dkisp).

HLM TP2DD Bahas Percepatan Digitalisasi Retribusi

Novia Dominika    Juli 13, 2026    Comment   

HLM TP2DD Bahas Percepatan Digitalisasi Retribusi

Pembukaan High Level Meeting.

Tanjung Selor, Wartacyber.com – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., resmi membuka High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Kaltara di Aula Kantor Gubernur Kaltara, Senin (13/7). 

Pertemuan ini menjadi langkah strategis untuk mempercepat digitalisasi retribusi daerah guna mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Dalam sambutannya, Gubernur Zainal menjelaskan penyelenggaraan HLM TP2DD merupakan amanat Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 mengenai implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. 

"Regulasi ini menegaskan bahwa kebijakan digitalisasi merupakan instrumen wajib yang harus kita terapkan untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah," ujarnya. 

Zainal menyampaikan bahwa pada tahun anggaran 2026 terjadi penyesuaian strategis dengan ditunjuknya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltara sebagai _lead sector_ TP2DD menggantikan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD). 

Menurutnya, perubahan tersebut bertujuan agar Bapenda dapat lebih fokus mendampingi dan memantau seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) penghasil retribusi dalam menerapkan digitalisasi sehingga potensi pendapatan daerah dapat dioptimalkan. 

Lanjutnya, ia menjelaskan bahwa HLM TP2DD ini juga menjadi tindak lanjut dari rapat teknis optimalisasi PAD sektor retribusi yang telah dilaksanakan sebelumnya. 

Karena itu, Zainal meminta seluruh OPD pengampu retribusi segera memaksimalkan potensi daerah melalui berbagai inovasi dan kreativitas. 

"Saya meminta dengan tegas kepada seluruh OPD pengampu retribusi untuk segera memaksimalkan segala potensi yang ada di Provinsi Kalimantan Utara melalui berbagai inovasi dan kreativitas," tegasnya. 

Zainal menambahkan bahwa digitalisasi melalui penerapan Sistem Pembayaran Non Tunai  (cashless) menjadi salah satu kunci meningkatkan penerimaan retribusi daerah. 

Ia mengingatkan bahwa pajak dan retribusi merupakan sumber utama pembiayaan pembangunan daerah yang manfaatnya akan kembali dirasakan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, serta berbagai fasilitas publik lainnya. 

“Saya berharap peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar kewajiban daerah dapat berjalan seiring dengan penyediaan kanal pembayaran digital yang semakin mudah, aman dan cepat,” pungkasnya.

Selanjutnya dilakukan penyerahan piagam penghargaan kepada Kepala Jasa Raharja Kantor Wilayah Kalimantan Timur, Gentur Anggoro Waseso. Kegiatan dirangkaikan dengan Gebyar Pajak 2026 berupa pengundian hadiah sepeda listrik dan emas 0,5 gram bagi wajib pajak kendaraan bermotor di Kaltara. (dkisp).

Hari Koperasi, Sekprov Kaltara Dorong Transformasi Digital

Novia Dominika    Juli 13, 2026    Comment   

Hari Koperasi, Sekprov Kaltara Dorong Transformasi Digital

Peringatan Hari Koperasi Ke-79

Tanjung Selor, Wartacyber.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) memperingati Hari Koperasi ke-79 Tahun 2026 dengan mengajak seluruh insan koperasi terus membangun koperasi yang modern, profesional, dan mampu menjadi penggerak ekonomi rakyat. 

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltara, H. Denny Harianto, S.E., M.M., saat memimpin Upacara Hari Koperasi ke-79 di Halaman Kantor Gubernur Kaltara, Senin (13/7) pagi. 

Membacakan sambutan Menteri Koperasi Republik Indonesia, Dr. Ferry Juliantono, S.E., Ak., M.Si., Sekprov Denny menegaskan bahwa peringatan Hari Koperasi bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan momentum untuk memperkuat kembali peran koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional. 

“Di tengah berbagai tantangan ekonomi, koperasi harus semakin berdaya dalam memperkuat ekonomi rakyat sekaligus mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkeadilan,” kata Denny. 

Ia mengingatkan kembali pemikiran Bung Hatta yang menempatkan koperasi sebagai usaha bersama yang berlandaskan semangat gotong royong dan asas kekeluargaan, sehingga keberhasilannya diukur dari meningkatnya kesejahteraan seluruh anggota. 

Dalam sambutan itu juga disampaikan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menjadikan koperasi sebagai instrumen strategis pembangunan ekonomi rakyat melalui program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Saat ini telah terbentuk lebih dari 80.000 KDKMP, dengan lebih dari 1.061 koperasi yang telah beroperasi. 

KDKMP diharapkan menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat melalui penguatan akses pembiayaan, pemasaran produk lokal, hingga memperpendek rantai distribusi barang dan jasa. 

Selain itu, pemerintah terus mendorong lahirnya koperasi sektor produksi yang bergerak di berbagai bidang, seperti SPBUN bagi nelayan, pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), hilirisasi kelapa sawit, hingga sektor ekonomi kreatif dan digital yang melibatkan generasi muda. 

Denny juga menyampaikan bahwa koperasi Indonesia harus mampu meninggalkan citra lama dan bertransformasi menjadi koperasi digital yang memanfaatkan teknologi informasi, sistem pembayaran modern, kecerdasan buatan, analisis data, serta platform digital agar semakin dekat dengan masyarakat, khususnya generasi muda. 

Ia mengajak seluruh pemerintah daerah dan gerakan koperasi untuk terus memberikan pembinaan dan pendampingan agar semakin banyak koperasi modern yang lahir di Indonesia. 

"Mari kita bangun koperasi yang profesional, modern, transparan, inovatif, dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun global," ujarnya. 

Mengakhiri sambutan, Denny mengajak generasi muda untuk aktif bergabung dan berkarya melalui koperasi sebagai wadah membangun usaha bersama yang adaptif terhadap perkembangan zaman. 

Usai upacara, kegiatan dirangkaikan dengan penyerahan penghargaan kepada koperasi lintas daerah yang aktif melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) tepat waktu. Penghargaan diberikan kepada Koperasi Simpan Pinjam CU Femung Pebaya, Koperasi Produsen Nelayan Sumber Berkah, Koperasi Jasa Pegawai PT Telkom Tarakan, dan Koperasi Simpan Pinjam Jaya Bersama. (dkisp).