WARTA CYBER @media screen and (max-width:768px) { .banner{margin:65px auto 0 auto;} } -->

Kalbar

PEMDA

Ad Placement

PEMDA

Senin, 13 Juli 2026

Komisi IV DPRD Kaltara Evaluasi Layanan RSUD Dr. Jusuf SK

Rapat Koordinasi.

Tarakan, Wartacyber.com - Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) terus memperkuat fungsi pengawasan terhadap pelayanan publik, khususnya di sektor kesehatan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kunjungan kerja dan rapat koordinasi bersama jajaran manajemen RSUD Dr. H. Jusuf SK Tarakan, Kamis (9/7), guna mengevaluasi kualitas pelayanan sekaligus memastikan kesiapan rumah sakit rujukan provinsi dalam memberikan layanan kesehatan yang optimal kepada masyarakat.

Rapat koordinasi dipimpin oleh Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Supa'ad Hadianto, serta dihadiri Anggota Komisi IV DPRD Kaltara Hj. Siti Laela, Dino Andrian, SH., dan Rahman, S.K.M., M.Kes. Dari pihak rumah sakit, hadir Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur RSUD Dr. H. Jusuf SK yang didampingi Dr. Ronald beserta seluruh jajaran manajemen.

Dalam pertemuan tersebut, Komisi IV melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan, ketersediaan sarana dan prasarana, sumber daya manusia, hingga berbagai layanan unggulan yang menjadi penopang pelayanan rumah sakit sebagai rujukan tertinggi di Kalimantan Utara.

Pembahasan mencakup peningkatan mutu pelayanan pada instalasi rawat jalan, rawat inap, dan Instalasi Gawat Darurat (IGD). Selain itu, DPRD juga memberikan perhatian terhadap penguatan layanan spesialistik dan subspesialistik, termasuk optimalisasi pemanfaatan fasilitas Cath Lab untuk penanganan penyakit jantung dan saraf, Stroke Unit, ruang hemodialisis, serta kesiapan berbagai layanan penunjang medis seperti laboratorium, radiologi, farmasi, rehabilitasi medik, bank darah, kamar bedah sentral, hingga layanan kedokteran forensik.

Plt. Direktur RSUD Dr. H. Jusuf SK menjelaskan bahwa rumah sakit terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan seiring meningkatnya jumlah pasien rujukan dari berbagai kabupaten dan kota di Kalimantan Utara, seperti Tarakan, Bulungan, Nunukan, Malinau, dan Tana Tidung. Pihak rumah sakit juga berkomitmen membuka ruang komunikasi dengan masyarakat melalui mekanisme pengaduan resmi sebagai bagian dari upaya perbaikan pelayanan secara berkelanjutan.

Dalam kesempatan tersebut, Supa'ad Hadianto menegaskan bahwa pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus menjadi prioritas pembangunan daerah. Menurutnya, DPRD memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang layak tanpa terkendala keterbatasan fasilitas maupun kualitas layanan.

"RSUD Dr. H. Jusuf SK merupakan rumah sakit rujukan provinsi yang menjadi harapan masyarakat Kalimantan Utara. Karena itu, peningkatan kualitas pelayanan harus terus dilakukan secara berkelanjutan. DPRD akan terus mengawal agar kebutuhan rumah sakit, baik dari sisi fasilitas, tenaga kesehatan, maupun pelayanan, dapat dipenuhi sesuai kemampuan daerah," ujarnya.

la menambahkan, evaluasi yang dilakukan Komisi IV tidak semata-mata mencari kekurangan, melainkan menjadi forum bersama untuk mengidentifikasi berbagai kebutuhan strategis yang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah.

"Di tengah penyesuaian fiskal daerah, sektor kesehatan harus tetap menjadi prioritas. Efisiensi anggaran tidak boleh berdampak pada menurunnya kualitas pelayanan kepada masyarakat. DPRD akan terus mendorong pemerintah daerah agar alokasi anggaran untuk pelayanan kesehatan yang bersifat mendesak tetap terjaga sehingga rumah sakit dapat memberikan layanan yang cepat, aman, dan berkualitas," tegasnya.

Komisi IV juga menyoroti pentingnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan kesehatan, termasuk pengembangan sistem pelayanan berbasis digital guna mempercepat proses administrasi, meningkatkan efisiensi pelayanan, serta memberikan kemudahan akses bagi masyarakat.

Melalui kunjungan kerja ini, Komisi IV DPRD Kaltara berharap berbagai hasil evaluasi dapat menjadi bahan penyempurnaan pelayanan RSUD Dr. H. Jusuf SK, sekaligus memperkuat koordinasi antara lembaga legislatif dan pemerintah daerah dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang semakin berkualitas, merata, profesional, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat Kalimantan Utara. (Humas DPRD).

Pemprov Kaltara Optimalkan Tata Kelola APBD

Paripurna ke-14 Masa Persidangan III Tahun 2026

Tanjung Selor, Wartacyber.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) menegaskan komitmennya memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. 

Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., dalam Sidang Paripurna ke-14 Masa Persidangan III Tahun 2026 di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltara, Senin (13/7). 

Sidang paripurna beragendakan penyampaian jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. 

Dalam sambutannya, Gubernur Zainal menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD atas dukungan terhadap capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang berhasil dipertahankan selama 12 tahun berturut-turut sejak 2014. 

Namun demikian, ia menegaskan bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir pengelolaan keuangan daerah. 

"Opini WTP merupakan sarana untuk memastikan APBD dikelola secara baik, sehingga mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, hingga pengurangan kesenjangan antar wilayah," kata Zainal. 

Untuk memperkuat kinerja keuangan daerah, Pemprov Kaltara telah menyiapkan sejumlah langkah strategis. Di antaranya menetapkan target pendapatan yang lebih realistis berbasis data historis dan proyeksi makroekonomi, mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pemanfaatan aset daerah, pengembangan ekonomi kreatif, pariwisata, serta ekonomi hijau. 

Selain itu, pemerintah juga akan mempercepat digitalisasi sistem pemungutan pajak dan retribusi agar lebih mudah, efisien, transparan dan tetap berkeadilan bagi masyarakat. 

Di sektor pembangunan, Zainal menegaskan percepatan pengadaan barang dan jasa akan dilakukan sejak awal tahun anggaran agar manfaat pembangunan dapat segera dirasakan masyarakat. 

"Pembangunan kawasan perbatasan tetap menjadi prioritas utama," tegasnya. 

Ia menambahkan, keterbatasan kapasitas fiskal akan diantisipasi melalui penguatan sinergi dengan pemerintah pusat, peningkatan konektivitas, pemberian subsidi ongkos angkut (SOA), serta pengkajian pembentukan Forum Pimpinan Daerah (Forkopimda) guna mempercepat penyelesaian berbagai isu strategis. 

Di bidang pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM), Pemprov Kaltara juga akan mempertimbangkan penyusunan Master Plan Kawasan Pendidikan Terpadu serta skema pembangunan multi-years. Program Beasiswa Kaltara Unggul pun akan terus dievaluasi agar semakin tepat sasaran, transparan dan akuntabel. 

Menutup penyampaiannya, Zainal berharap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dapat segera disetujui bersama untuk dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). (dkisp).

HLM TP2DD Bahas Percepatan Digitalisasi Retribusi

Pembukaan High Level Meeting.

Tanjung Selor, Wartacyber.com – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., resmi membuka High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Kaltara di Aula Kantor Gubernur Kaltara, Senin (13/7). 

Pertemuan ini menjadi langkah strategis untuk mempercepat digitalisasi retribusi daerah guna mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Dalam sambutannya, Gubernur Zainal menjelaskan penyelenggaraan HLM TP2DD merupakan amanat Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 mengenai implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. 

"Regulasi ini menegaskan bahwa kebijakan digitalisasi merupakan instrumen wajib yang harus kita terapkan untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah," ujarnya. 

Zainal menyampaikan bahwa pada tahun anggaran 2026 terjadi penyesuaian strategis dengan ditunjuknya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltara sebagai _lead sector_ TP2DD menggantikan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD). 

Menurutnya, perubahan tersebut bertujuan agar Bapenda dapat lebih fokus mendampingi dan memantau seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) penghasil retribusi dalam menerapkan digitalisasi sehingga potensi pendapatan daerah dapat dioptimalkan. 

Lanjutnya, ia menjelaskan bahwa HLM TP2DD ini juga menjadi tindak lanjut dari rapat teknis optimalisasi PAD sektor retribusi yang telah dilaksanakan sebelumnya. 

Karena itu, Zainal meminta seluruh OPD pengampu retribusi segera memaksimalkan potensi daerah melalui berbagai inovasi dan kreativitas. 

"Saya meminta dengan tegas kepada seluruh OPD pengampu retribusi untuk segera memaksimalkan segala potensi yang ada di Provinsi Kalimantan Utara melalui berbagai inovasi dan kreativitas," tegasnya. 

Zainal menambahkan bahwa digitalisasi melalui penerapan Sistem Pembayaran Non Tunai  (cashless) menjadi salah satu kunci meningkatkan penerimaan retribusi daerah. 

Ia mengingatkan bahwa pajak dan retribusi merupakan sumber utama pembiayaan pembangunan daerah yang manfaatnya akan kembali dirasakan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, serta berbagai fasilitas publik lainnya. 

“Saya berharap peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar kewajiban daerah dapat berjalan seiring dengan penyediaan kanal pembayaran digital yang semakin mudah, aman dan cepat,” pungkasnya.

Selanjutnya dilakukan penyerahan piagam penghargaan kepada Kepala Jasa Raharja Kantor Wilayah Kalimantan Timur, Gentur Anggoro Waseso. Kegiatan dirangkaikan dengan Gebyar Pajak 2026 berupa pengundian hadiah sepeda listrik dan emas 0,5 gram bagi wajib pajak kendaraan bermotor di Kaltara. (dkisp).

Hari Koperasi, Sekprov Kaltara Dorong Transformasi Digital

Peringatan Hari Koperasi Ke-79

Tanjung Selor, Wartacyber.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) memperingati Hari Koperasi ke-79 Tahun 2026 dengan mengajak seluruh insan koperasi terus membangun koperasi yang modern, profesional, dan mampu menjadi penggerak ekonomi rakyat. 

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltara, H. Denny Harianto, S.E., M.M., saat memimpin Upacara Hari Koperasi ke-79 di Halaman Kantor Gubernur Kaltara, Senin (13/7) pagi. 

Membacakan sambutan Menteri Koperasi Republik Indonesia, Dr. Ferry Juliantono, S.E., Ak., M.Si., Sekprov Denny menegaskan bahwa peringatan Hari Koperasi bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan momentum untuk memperkuat kembali peran koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional. 

“Di tengah berbagai tantangan ekonomi, koperasi harus semakin berdaya dalam memperkuat ekonomi rakyat sekaligus mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkeadilan,” kata Denny. 

Ia mengingatkan kembali pemikiran Bung Hatta yang menempatkan koperasi sebagai usaha bersama yang berlandaskan semangat gotong royong dan asas kekeluargaan, sehingga keberhasilannya diukur dari meningkatnya kesejahteraan seluruh anggota. 

Dalam sambutan itu juga disampaikan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menjadikan koperasi sebagai instrumen strategis pembangunan ekonomi rakyat melalui program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Saat ini telah terbentuk lebih dari 80.000 KDKMP, dengan lebih dari 1.061 koperasi yang telah beroperasi. 

KDKMP diharapkan menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat melalui penguatan akses pembiayaan, pemasaran produk lokal, hingga memperpendek rantai distribusi barang dan jasa. 

Selain itu, pemerintah terus mendorong lahirnya koperasi sektor produksi yang bergerak di berbagai bidang, seperti SPBUN bagi nelayan, pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), hilirisasi kelapa sawit, hingga sektor ekonomi kreatif dan digital yang melibatkan generasi muda. 

Denny juga menyampaikan bahwa koperasi Indonesia harus mampu meninggalkan citra lama dan bertransformasi menjadi koperasi digital yang memanfaatkan teknologi informasi, sistem pembayaran modern, kecerdasan buatan, analisis data, serta platform digital agar semakin dekat dengan masyarakat, khususnya generasi muda. 

Ia mengajak seluruh pemerintah daerah dan gerakan koperasi untuk terus memberikan pembinaan dan pendampingan agar semakin banyak koperasi modern yang lahir di Indonesia. 

"Mari kita bangun koperasi yang profesional, modern, transparan, inovatif, dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun global," ujarnya. 

Mengakhiri sambutan, Denny mengajak generasi muda untuk aktif bergabung dan berkarya melalui koperasi sebagai wadah membangun usaha bersama yang adaptif terhadap perkembangan zaman. 

Usai upacara, kegiatan dirangkaikan dengan penyerahan penghargaan kepada koperasi lintas daerah yang aktif melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) tepat waktu. Penghargaan diberikan kepada Koperasi Simpan Pinjam CU Femung Pebaya, Koperasi Produsen Nelayan Sumber Berkah, Koperasi Jasa Pegawai PT Telkom Tarakan, dan Koperasi Simpan Pinjam Jaya Bersama. (dkisp).

Gubernur Zainal Resmikan Patriot Muda Training Center di Kaltara

Peresmian Patriot Muda Training Center.

Tanjung Selor,Wartacyber com – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., meresmikan Cabang Patriot Muda Training Center Provinsi Kaltara di Jalan H. Thamrin, Tanjung Selor, Senin (13/7).

Kehadiran lembaga pendidikan dan pelatihan tersebut diharapkan dapat mendukung pembinaan generasi muda yang ingin mengabdi melalui jalur TNI, Polri, maupun sekolah kedinasan. 

Peresmian turut dihadiri Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltara, Hassanuddin, S.Pd., M.Si., beserta para tamu undangan. 

Dalam sambutannya, Gubernur Zainal mengatakan Patriot Muda Training Center merupakan bentuk komitmen dalam mencetak generasi muda yang berkarakter, disiplin, profesional dan berjiwa patriot. 

"Berangkat dari kepedulian terhadap pentingnya pembinaan yang terarah, lembaga ini terus berkembang dengan visi mencetak generasi muda yang berkarakter, profesional, berjiwa patriot, serta mampu berperan aktif dalam pembangunan sumber daya manusia," kata Zainal. 

Menurutnya, hadirnya Patriot Muda Training Center di berbagai provinsi, termasuk Kaltara, menunjukkan komitmen lembaga tersebut dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan nonformal yang berkualitas. 

Ia menilai keberadaan lembaga ini memiliki nilai strategis karena mampu meningkatkan kompetensi peserta didik, membentuk kedisiplinan, serta mempersiapkan mereka menghadapi berbagai proses seleksi yang kompetitif. 

Zainal menegaskan bahwa penguatan sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu fondasi utama untuk mewujudkan Kaltara yang maju, makmur dan berkelanjutan.  

Karena itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara akan terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai lembaga pendidikan dan pelatihan yang memiliki visi mencetak generasi unggul. 

"Ke depan, kolaborasi dan sinergi antara Pemprov Kaltara dengan berbagai lembaga pendidikan dan pelatihan yang memiliki visi mencetak generasi unggul akan terus diperkuat," ujarnya. 

Peresmian Cabang Patriot Muda Training Center Provinsi Kaltara ditandai dengan prosesi pemotongan pita secara simbolis oleh Gubernur bersama para tamu undangan. (dkisp).

Waisak 2570 BE Jadi Momentum Perkuat Kerukunan di Malinau

Bupati Malinau.

Malinau – Bupati Malinau, Wempi W.Mawa, S.E., M.H mengajak masyarakat bersama dengan seluruh umat Buddha di Kabupaten Malinau untuk terus menjaga toleransi, memperkuat kerukunan antarumat beragama serta membangun semangat kebersamaan saat menghadiri Perayaan Sannipata Tri Suci Waisak 2570 BE, bertempat di ruang Tebengang, Kantor Bupati Malinau, Sabtu, (11/07/2026) malam.

Dalam sambutannya, Bupati Wempi menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Tri Suci Waisak kepada seluruh umat Buddha yang ada di seluruh Kabupaten Malinau sekaligus memberikan apresiasi kepada seluruh umat Buddha di Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara serta para umat dan tokoh agama Buddha dari berbagai daerah yang terus berkontribusi dalam menjaga kerukunan dan keharmonisan kehidupan bermasyarakat.

Peringatan Waisak ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat keimanan, memperdalam penghayatan terhadap ajaran Sang Buddha serta mempererat persaudaraan di tengah kehidupan bermasyarakat.

Hari Raya Tri Suci Waisak memiliki makna yang sangat penting bagi umat Buddha karena memperingati tiga peristiwa agung dalam kehidupan Sang Buddha yakni mengajarkan pentingnya menjalani kehidupan yang dilandasi kebijaksanaan, kasih sayang, kedamaian, pengendalian diri dan penghormatan terhadap sesama.

"Melalui semangat perayaan Tri Suci Waisak 2570 BE, keberagaman suku, budaya, adat istiadat dan agama yang dimiliki Kabupaten Malinau adalah kekayaan daerah yang harus dijaga bersama sebagai inspirasi untuk terus menghadirkan kedamaian, memperkuat persatuan dan bersama-sama membangun Kabupaten Malinau yang maju, aman, damai dan sejahtera di bumi intimung," ungkap Bupati Wempi.

Bupati Wempi juga membagikan pengalaman menarik dari dialog antara umat dan seorang bhikkhu saat seorang umat bertanya mengenai rahasia hidup bahagia. 

Percakapan tersebut menjadi pengingat bahwa kebahagiaan tidak semata-mata ditentukan oleh banyaknya materi yang dimiliki, melainkan oleh kemampuan seseorang untuk hidup dengan bijaksana, sabar dan bersyukur. (Prokompim).

Minggu, 12 Juli 2026

Bupati Malinau Resmikan Gedung Sekolah Minggu Buddha Samadinah

Peresmian Gedung Sekolah Minggu.

Malinau , Wartacyber.com - Bupati Malinau Wempi W. Mawa, SE.,MH meresmikan Gedung Sekolah Minggu Buddha "Samadinah" di Kabupaten Malinau, Sabtu (11/07/26) pagi. 

Dalam sambutannya Bupati menyampaikan apresiasi atas berdirinya gedung tersebut. Ia berharap gedung ini tidak hanya menjadi tempat belajar agama setiap Minggu, tetapi juga pusat pembinaan karakter bagi anak-anak dan generasi muda Buddha agar tumbuh beriman, berakhlak mulia, aktif, kreatif, dan inovatif.

"Pembangunan sumber daya manusia adalah prioritas utama. Infrastruktur fisik mudah dibangun, tapi SDM yang baik, berakhlak, dan terampil adalah kunci kesejahteraan daerah," ujar Bupati.

Gedung ini dibangun melalui sinergi Pemkab Malinau, wihara, donatur, dan umat Buddha. Dana hibah dari pemerintah daerah dikucurkan sejak 3 Oktober 2025 dan pembangunan selesai 3 Desember 2025. 

Bupati juga menekankan pentingnya pendidikan keagamaan dalam membentuk generasi yang cinta kasih, bijaksana, dan bertoleransi. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat berkolaborasi mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Turut hadir Forkopimda, Kepala Kantor Kemenag Malinau, Ketua Walubi Kaltara, Majelis Buddhayana, tokoh agama, donatur, serta umat Buddha se-Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur.

Dengan peresmian ini, Pemkab Malinau berharap Gedung SMB Samadinah dapat dimanfaatkan maksimal untuk kemajuan umat Buddha dan pembangunan Kabupaten Malinau.  (prokopim).


Pasang Iklan

PEMDA

PEMDA

Pemda