Gubernur Tinjau Penanganan Karhutla di KM 12 Desa Gunung Sari

Official Warta Cyber    September 10, 2026    Comment   

Gubernur Tinjau Penanganan Karhutla di KM 12 Desa Gunung Sari

Peninjauan Karhutla.

TANJUNG SELOR — Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Drs. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.H., didampingi Kepala Dinas Kehutanan (Dishut) Kaltara, Nur Laila, S.Hut., M.Si., turun langsung meninjau penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di KM 12 Desa Gunung Sari, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Rabu (9/9). 

Peninjauan dilakukan setelah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara menerima laporan adanya titik api di lahan milik masyarakat. Gubernur Zainal bersama jajaran Dishut Kaltara memastikan penanganan di lapangan berjalan cepat dan kebakaran tidak meluas. 

Kebakaran tersebut berhasil dipadamkan dengan cepat berkat kesigapan petugas gabungan dari Dishut Kaltara, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Bulungan, serta dukungan Masyarakat Peduli Api (MPA). 

Dalam peninjauan itu, Gubernur Zainal mengapresiasi seluruh personel dan masyarakat yang bergerak cepat menangani kebakaran sehingga api tidak meluas. 

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara terus berkomitmen memperkuat kesiapsiagaan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan. Setiap laporan mengenai titik api harus segera direspons agar kebakaran dapat dikendalikan dan tidak meluas. Saya juga mengapresiasi seluruh personel serta masyarakat yang telah bekerja sama dalam upaya pemadaman di lapangan,” kata Zainal. 

Ia menegaskan, kesiapsiagaan dan pemantauan di wilayah rawan menjadi bagian penting dalam mencegah karhutla berkembang menjadi kebakaran yang lebih besar. 

Pemprov Kaltara juga terus mendorong sinergi antara pemerintah, petugas di lapangan dan masyarakat dalam upaya pencegahan serta penanganan karhutla. 

Zainal mengimbau masyarakat untuk tetap waspada, terutama di wilayah yang memiliki potensi terjadinya kebakaran. Masyarakat juga diharapkan segera melaporkan apabila menemukan titik api agar dapat ditangani secepat mungkin. (dkisp).

Kaltara Tergolong Aman, Mendagri Terbitkan Surat Edaran

Official Warta Cyber    September 10, 2026    Comment   

Kaltara Tergolong Aman, Mendagri Terbitkan Surat Edaran

Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., .

 TANJUNG SELOR – Kalimantan Utara (Kaltara) tidak termasuk dalam tujuh provinsi yang menjadi sasaran bantuan khusus pemerintah pusat untuk penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). Hal itu tercantum dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 300.2.8/6460/SJ tentang penggunaan bantuan pemerintah pusat dan bantuan keuangan dari pemerintah daerah lainnya dalam rangka penanganan Karhutla. 

Sebelum surat edaran tersebut diterbitkan, Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan dan Penanganan Puncak Karhutla Tahun 2026 secara virtual dari Ruang Pertemuan Hotel Tarakan Plaza, Senin (7/9). 

Rakor yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) RI tersebut membahas penguatan koordinasi pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi potensi peningkatan Karhutla. 

Gubernur Zainal mengikuti kegiatan tersebut didampingi Kepala Dinas Kehutanan (Dishut) Kaltara, Nur Laila, S.Hut., M.Si., serta diikuti unsur Forkopimda Kaltara secara daring. 

Rakor dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI, Djamari Chaniago. Dalam arahannya, pemerintah meminta seluruh pihak meningkatkan pencegahan dan penanganan Karhutla, termasuk melibatkan perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) dan izin pemanfaatan kawasan hutan. 

Sedikitnya 358 perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) dan izin pemanfaatan kawasan hutan turut diundang untuk memperkuat pencegahan dan penanganan kebakaran di wilayah konsesinya. Pemerintah juga menegaskan pentingnya penegakan hukum terhadap pembakaran yang disengaja maupun kelalaian dalam mencegah Karhutla. 

Djamari mengingatkan bahwa Indonesia belum memasuki puncak El Niño sehingga risiko kebakaran masih dapat meningkat. 

“Karena puncak El Niño belum terjadi, kondisi ini masih bisa meningkat. Karena itu, penanganannya harus dilakukan dengan tepat sejak sekarang,” ujarnya. 

Sebagai tindak lanjut penguatan penanganan Karhutla, Mendagri, Muhammad Tito Karnavian menerbitkan Surat Edaran Nomor 300.2.8/6460/SJ yang ditetapkan di Jakarta pada 9 September 2026. Surat tersebut ditujukan kepada gubernur dan bupati/wali kota di wilayah yang menjadi sasaran penanganan khusus. 

Dalam Surat Edaran itu, bantuan pemerintah pusat dan bantuan keuangan dari pemerintah daerah lainnya diarahkan kepada wilayah Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Kaltara tidak tercantum dalam daftar tersebut. 

Bantuan ini dapat digunakan untuk operasi pemadaman darat dan metode suntik gambut, penyediaan bahan bakar dan logistik, posko pengungsian, layanan kesehatan bagi masyarakat terdampak asap, pengadaan alat pemadam, dukungan Masyarakat Peduli Api (MPA) dan relawan, hingga pemulihan ekosistem lahan gambut bekas terbakar. 

Meski tidak masuk dalam sasaran bantuan khusus tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara tetap memperkuat kesiapsiagaan dan pencegahan Karhutla. Dishut Kaltara juga terus meningkatkan pemantauan wilayah rawan serta koordinasi dengan Manggala Agni, BPBD, TNI/Polri, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa, dan masyarakat. 

Langkah ini penting untuk memastikan kondisi Kaltara tetap terkendali sekaligus mengantisipasi potensi kebakaran di tengah kondisi cuaca panas dan kering serta ancaman El Niño. (dkisp).

Pemdes Seraras Gelar Musrenbang Penyusunan RKPDes Tahun 2027

Official Warta Cyber    September 10, 2026    Comment   

Pemdes Seraras Gelar Musrenbang Penyusunan RKPDes Tahun 2027

Kegiatan Musrenbang. (Foto:Tim).

Sekadau, Wartacyber.com - Pemerintah Desa Seraras, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau menggelar kegiatan Musrenbang dalam Rangka Penyusunan Rencana kerja Pemerintah Desa (RKPdes) Seraras Tahun 2027, bertempat di Kantor Desa Seraras. Rabu (9/9/2026).

Pada kesempatan tersebut, Kepala Desa Seraras, Jaya, mengatakan bahwa Musrenbangdes merupakan wadah penting untuk menampung aspirasi masyarakat dalam menentukan arah pembangunan desa.

"Berbagai usulan yang disampaikan masyarakat akan menjadi bahan pembahasan dan pertimbangan dalam menentukan program serta kegiatan yang akan menjadi prioritas pembangunan Desa Seraras pada tahun 2027," Kata Jaya

Ia berharap proses penyusunan RKPDes dapat berjalan secara terbuka dan melibatkan berbagai unsur masyarakat, sehingga perencanaan pembangunan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di lapangan.

"Pentingnya menentukan skala prioritas dalam setiap perencanaan pembangunan agar program yang nantinya dilaksanakan dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat serta disesuaikan dengan kemampuan anggaran desa," ujarnya 

Selain pembangunan infrastruktur, perencanaan RKPDes juga diharapkan dapat memperhatikan aspek pemberdayaan masyarakat, peningkatan pelayanan pemerintahan desa, serta program yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Melalui Musrenbangdes ini, Pemerintah Desa Seraras berkomitmen untuk terus mendorong perencanaan pembangunan yang partisipatif, transparan dan tepat sasaran," ungkapnya.

"Hasil pembahasan dan berbagai usulan dalam kegiatan tersebut selanjutnya menjadi bahan dalam penyusunan RKPDes Seraras Tahun 2027. Pemerintah desa berharap seluruh tahapan penyusunan RKPDes dapat berjalan dengan baik sehingga program pembangunan yang ditetapkan nantinya benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Desa Seraras," tutupnya. (Tim).

Gubernur Ajak Muslimat NU Perkuat Pendidikan Generasi Muda

Official Warta Cyber    September 09, 2026    Comment   

Gubernur Ajak Muslimat NU Perkuat Pendidikan Generasi Muda

Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah.

TARAKAN – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., mengajak Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) terus memperkuat pendidikan generasi muda, terutama dalam membangun iman, akhlak dan menjauhkan anak-anak dari bahaya narkoba. 

Pesan itu disampaikan Gubernur Zainal saat menghadiri sekaligus memberikan sambutan pada Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah dan Hari Lahir (Harlah) ke-80 Muslimat NU di Convention Hall Gedung Badan Penghubung (Banhub) Kaltara, Kota Tarakan, Selasa (8/9). 

Kegiatan tersebut turut dihadiri Gubernur Jawa Timur (Jatim) sekaligus Ketua Umum Dewan Pembina Pimpinan Pusat (PP) Muslimat NU, Dr. (H.C.) Hj. Khofifah Indar Parawansa, M.Si., Wakil Wali Kota Tarakan, Ibnu Saud Is, Ketua PWNU Kaltara, Ketua DWP Kaltara, Ketua PW Muslimat NU Kaltara, jajaran pengurus Muslimat NU se-Kaltara, serta Forkopimda Kaltara. 

Gubernur Zainal mengatakan peringatan Maulid Nabi hendaknya tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial. Nilai keteladanan Rasulullah SAW perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, organisasi, maupun pemerintahan. 

“Peringatan Maulid Nabi harus menjadi momentum untuk memperkuat iman dan akhlak. Nilai kejujuran, amanah, kesabaran, kepedulian, dan keadilan harus kita terapkan dalam kehidupan,” ujar Zainnal 

Pada kesempatan itu, Zainal juga menyampaikan apresiasi terhadap perjalanan panjang Muslimat NU yang telah memasuki usia 80 tahun. Menurutnya, delapan dekade merupakan perjalanan panjang pengabdian dalam membina umat, memperkuat karakter bangsa, serta mendampingi masyarakat hingga wilayah pedalaman dan perbatasan Kaltara. 

“Delapan dekade bukan perjalanan yang singkat. Ini adalah perjalanan panjang pengabdian yang patut kita apresiasi dan menjadi pijakan untuk terus memperkuat khidmat kepada umat, masyarakat, dan bangsa,” katanya. 

Zainal menilai peran Muslimat NU semakin penting di tengah derasnya arus informasi dan perubahan lingkungan sosial. Sebagai ibu dan bagian penting dalam keluarga, Muslimat NU diharapkan dapat menjadi benteng dalam membentuk karakter anak. 

“Saya berharap Muslimat NU terus berada di garda terdepan dalam mendidik generasi muda dan menjauhkan anak-anak kita dari bahaya narkoba,” pesannya. 

Selain pendidikan dan perlindungan generasi muda, Zainal mengajak Muslimat NU memperkuat sinergi bersama pemerintah dalam menekan angka stunting di Kaltara. 

Menurutnya, upaya ini membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, termasuk organisasi kemasyarakatan dan keluarga, agar generasi yang tumbuh di Kaltara memiliki kualitas kesehatan dan pendidikan yang baik. 

Ia berharap kolaborasi antara pemerintah dan Muslimat NU terus diperkuat sehingga keberadaan organisasi tersebut semakin memberikan manfaat bagi masyarakat serta mendukung terwujudnya Generasi Emas Kaltara. (dkisp).

Misi Dagang Kaltara-Jatim Catat Transaksi Lebih dari Rp2 Triliun

Official Warta Cyber    September 09, 2026    Comment   

Misi Dagang Kaltara-Jatim Catat Transaksi Lebih dari Rp2 Triliun

Forum Temu Bisnis Misi Dagang dan Investasi .

TARAKAN – Forum Temu Bisnis Misi Dagang dan Investasi Kalimantan Utara (Kaltara)-Jawa Timur (Jatim) mencatat capaian transaksi lebih dari Rp2 triliun hingga penutupan kegiatan Forum Temu Bisnis Misi Dagang dan Investasi Kaltara-Jatim di Hotel Tarakan Plaza, Selasa (8/9). Capaian ini menjadi bukti semakin kuatnya kerja sama perdagangan dan investasi antara pelaku usaha kedua provinsi. 

Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., menyambut positif tingginya antusiasme pelaku usaha dalam forum tersebut. Menurutnya, nilai transaksi yang berhasil dicapai menunjukkan besarnya potensi kerja sama ekonomi antara Kaltara dan Jatim. 

“Alhamdulillah, transaksi sampai penutupan sudah lebih dari Rp2 triliun. Ini lompatan besar dalam meningkatkan kerja sama antara pengusaha Jawa Timur dan Kaltara,” kata Zainal. 

Ia mengatakan, capaian ini tidak hanya menunjukkan tingginya aktivitas perdagangan, tetapi juga membuka peluang kerja sama ekonomi yang lebih luas bagi kedua daerah. 

Zainal menegaskan, misi dagang diarahkan untuk membangun perdagangan dua arah. Komoditas unggulan Kaltara dapat dipasarkan ke Jatim, sementara kebutuhan Kaltara dapat dipenuhi melalui produk dari Jatim. 

“Apa yang bisa kita bawa ke Jawa Timur dan apa yang Jawa Timur bisa bawa ke Kaltara, itu yang terus kita dorong. Prinsipnya, kerja sama ini harus memberikan manfaat bagi masyarakat kedua provinsi,” ujarnya. 

Besarnya nilai transaksi tersebut juga membuat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara optimistis terhadap prospek pertumbuhan ekonomi daerah. Untuk mendukung kelancaran distribusi barang, Pemprov Kaltara akan mendorong penambahan armada pada rute Tol Laut Surabaya-Tarakan. 

“Semakin banyak armada, perputaran produk dari Jawa Timur dan Kaltara akan semakin cepat dan efisien,” jelasnya. 

Gubernur Jatim, Dr. (H.C.) Hj. Khofifah Indar Parawansa, M.Si., turut mengapresiasi pelaksanaan forum bisnis tersebut. Ia menilai capaian yang diraih merupakan hasil komunikasi, kolaborasi dan kemitraan yang terjalin antara kedua provinsi. 

“Terima kasih kepada Pak Gubernur Zainal dan seluruh tim. Semua berjalan baik karena kolaborasi yang solid,” kata Khofifah. 

Ia juga menyoroti adanya pola _creative financing_ yang dikembangkan dalam kerja sama Kaltara dan Jatim sebagai salah satu hal yang menarik dalam pelaksanaan misi dagang ini. 

Dengan capaian transaksi lebih dari Rp2 triliun, Pemprov Kaltara dan Pemprov Jatim berkomitmen menjaga keberlanjutan kerja sama perdagangan dan investasi serta memperluas peluang ekonomi yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat di kedua daerah. (dksip).

Sosialisasi dan Pelatihan Operator SISPENA Desa

Official Warta Cyber    September 08, 2026    Comment   

Sosialisasi dan Pelatihan Operator SISPENA Desa

 Sosialisasi dan Pelatihan Operator Sistem Informasi Pembinaan dan Evaluasi Administrasi Desa. (Foto:ist).

SEKADAU, Wartacyber.com – Camat Sekadau Hilir, Gustar Indarto, membuka kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan Operator Sistem Informasi Pembinaan dan Evaluasi Administrasi Desa (SISPENA Desa), bertempat di Aula Kantor Camat Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, Selasa (8/9/2026).

Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai bagian dari upaya meningkatkan pemahaman dan kemampuan para operator desa dalam mengelola administrasi pemerintahan desa melalui sistem informasi.

Melalui kegiatan sosialisasi dan pelatihan ini, para operator desa diberikan pemahaman mengenai tata cara penggunaan SISPENA Desa. Sistem tersebut menjadi bagian dari upaya mendukung proses pembinaan dan evaluasi administrasi pemerintahan desa agar dapat dilakukan secara lebih tertib dan sistematis.

Selain memahami penggunaan sistem, para operator juga diharapkan mampu mengelola serta menyampaikan data administrasi desa dengan baik. Data yang dikelola secara tertib dapat membantu proses pembinaan dan evaluasi sehingga pelaksanaan pemerintahan desa dapat berjalan lebih efektif.

Pada kesempatan tersebut, Camat Sekadau Hilir, Gustar Indarto, menyampaikan bahwa penguasaan terhadap sistem informasi sangat penting dalam mendukung tertib administrasi serta meningkatkan efektivitas pembinaan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa.

Ia berharap seluruh operator desa dapat mengikuti kegiatan dengan serius dan memahami setiap materi yang disampaikan. Pengetahuan yang diperoleh selama pelatihan diharapkan dapat diterapkan dalam pelaksanaan tugas di masing-masing desa.

“Melalui kegiatan ini, kami berharap para operator dapat memahami penggunaan SISPENA Desa dengan baik sehingga proses administrasi, pembinaan dan evaluasi desa dapat berjalan lebih efektif dan tertib,” ujarnya.

Menurutnya, pemanfaatan teknologi informasi dalam pemerintahan desa juga menjadi salah satu langkah untuk mendukung pelayanan publik yang lebih baik, transparan dan akuntabel.

“Pemanfaatan teknologi informasi dalam pemerintahan desa juga menjadi salah satu langkah untuk mendukung pelayanan publik yang lebih baik, transparan dan akuntabel,” tutupnya. (Tim)

DPKP Sekadau Siapkan Oksigen untuk Masyarakat Terdampak Kabut Asap

Official Warta Cyber    September 08, 2026    Comment   

DPKP Sekadau Siapkan Oksigen untuk Masyarakat Terdampak Kabut Asap

Masyarakat saat menggunakan oksigen yang disiapkan oleh DPKP. (Foto:ist).

SEKADAU, Wartacyber.com – Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kabupaten Sekadau, Eko Sulistyo, menyampaikan bahwa penanganan dampak kabut asap tidak hanya dilakukan dari sisi pemadaman, tetapi juga mendapat dukungan dari sektor kesehatan, Senin (8/9/2026).

Dinas Kesehatan Kabupaten Sekadau turut menyiapkan sejumlah fasilitas yang dapat dimanfaatkan masyarakat apabila mengalami gangguan pernapasan akibat kondisi udara yang terdampak kabut asap.

Kepala DPKP Kabupaten Sekadau, Eko Sulistyo, mengungkapkan bahwa Dinas Kesehatan telah menitipkan tabung oksigen serta alat pengolah udara di Kantor DPKP Sekadau. Fasilitas tersebut disiapkan sebagai bentuk pelayanan awal bagi masyarakat yang mengalami keluhan pernapasan.

“Tabung oksigen dan alat pengolah udara ini dititipkan kepada kami untuk membantu masyarakat yang mengalami sesak pernapasan akibat kabut asap. Mereka bisa datang ke kantor Damkar ini untuk dilakukan perawatan awal,” ujar Eko.

Ia menjelaskan, keberadaan fasilitas tersebut diharapkan dapat memudahkan masyarakat memperoleh pertolongan awal ketika mengalami sesak atau gangguan pernapasan. Dengan demikian, warga dapat segera mendapatkan penanganan apabila kondisi membutuhkan pertolongan lebih lanjut.

“Selain menyediakan peralatan pendukung, Dinas Kesehatan juga menitipkan satu unit ambulans di Kantor DPKP Sekadau. Ambulans tersebut disiapkan untuk mendukung proses rujukan apabila kondisi warga memerlukan pemeriksaan dan penanganan lebih lanjut di rumah sakit daerah,” katanya.

Menurutnya, dukungan fasilitas kesehatan tersebut menjadi bagian dari upaya bersama dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat, terutama warga yang mengalami dampak langsung dari kualitas udara akibat kabut asap.

“Dengan dukungan fasilitas kesehatan tersebut, ini menjadi bagian dari upaya kita bersama dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat, terutama bagi warga yang mengalami dampak langsung dari kualitas udara akibat kabut asap,” pungkasnya. (wn)

Validasi Data Air Minum, Camat Belitang Hilir Perkuat Dasar Perencanaan Pembangunan

Official Warta Cyber    September 08, 2026    Comment   

Validasi Data Air Minum, Camat Belitang Hilir Perkuat Dasar Perencanaan Pembangunan

Kegiatan Validasi Data. (Foto:ist).

Sekadau, Wartacyber.com — Camat Belitang Hilir, Evodius, menghadiri kegiatan Validasi Data Cakupan Air Minum di Kecamatan Belitang Hilir, bertempat di Aula Kantor Kecamatan Belitang Hilir, Kabupaten Sekadau. Selasa (8/9/2026).

Pada kesempatan tersebut, Camat Belitang Hilir, Evodius, menyampaikan bahwa ketersediaan air minum yang layak merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang harus menjadi perhatian bersama.

Menurutnya, data yang akurat sangat diperlukan agar program pembangunan dan pelayanan air minum dapat dilaksanakan secara tepat sasaran sesuai dengan kondisi di lapangan.

“Validasi data ini sangat penting untuk memastikan informasi yang digunakan benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat. Dengan data yang akurat, perencanaan program air minum dapat dilakukan secara lebih efektif dan tepat sasaran,” ujar Evodius.

Ia menambahkan, pemenuhan akses air minum tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah kecamatan, tetapi membutuhkan dukungan pemerintah desa, perangkat daerah terkait serta seluruh elemen masyarakat.

“Pemerintah desa diharapkan dapat membantu melakukan pendataan dan menyampaikan informasi secara terbuka. Dengan demikian, kebutuhan masyarakat dapat dipetakan dengan baik dan menjadi bahan dalam penyusunan program ke depan,” ungkapnya.

"Kita berharap Validasi data dapat menghasilkan data yang lengkap, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Data tersebut nantinya diharapkan menjadi dasar dalam menentukan kebijakan serta prioritas pembangunan di bidang air minum. Melalui koordinasi dan sinergi lintas sektor, pemerintah berkomitmen untuk terus mendorong peningkatan akses masyarakat terhadap air minum yang layak, aman dan berkelanjutan," tutupnya. (Tim).

Lokakarya Mini Puskesmas Belitang Perkuat Sinergi Pelayanan Kesehatan

Official Warta Cyber    September 08, 2026    Comment   

Lokakarya Mini Puskesmas Belitang Perkuat Sinergi Pelayanan Kesehatan

Lokakarya Mini Puskesmas Nanga Belitang. (Foto:tim).

Sekadau, Wartacyber.com — Camat Belitang, Nazur Yardana, S.Pd., menghadiri kegiatan Lokakarya Mini Lintas Sektor UPTD Puskesmas Nanga Belitang, bertempat di Pendopo TP PKK Nanga Ansar, Desa Nanga Ansar, Kecamatan Belitang, Kabupaten Sekadau, Selasa (8/9/2026).

Hadir pada kegiatan tersebut, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes PP dan KB) Kabupaten Sekadau, Camat Belitang beserta staf, Babinsa Koramil 22/Belitang, Kapolsek Belitang, Kepala KUA Kecamatan Belitang, para Kepala Desa dan BPD se-Kecamatan Belitang.

Hadir pula Kepala Puskesmas Belitang, kader Posyandu se-Kecamatan Belitang, Kepala TK/PAUD serta PKB se-Kecamatan Belitang, Kepala SD dan SMP Desa Nanga Ansar dan Desa Menua Prama, serta Tim Penggerak PKK desa se-Kecamatan Belitang.

Pada kesempatan tersebut, Camat Belitang, Nazur Yardana, dalam sambutannya menyampaikan bahwa lokakarya lintas sektor merupakan kegiatan penting untuk membangun komunikasi dan koordinasi dalam meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Menurutnya, persoalan kesehatan tidak dapat diselesaikan hanya oleh Puskesmas maupun tenaga kesehatan. Dibutuhkan keterlibatan pemerintah kecamatan, pemerintah desa, kader Posyandu, PKK, lembaga pendidikan, TNI-Polri serta seluruh elemen masyarakat.

“Melalui lokakarya ini kita ingin memperkuat koordinasi dan menyatukan langkah dalam mendukung program kesehatan masyarakat. Pemerintah kecamatan tentunya akan terus mendukung program-program kesehatan yang dilaksanakan di wilayah Kecamatan Belitang,” ujar Nazur.

Ia juga menekankan pentingnya peran kader Posyandu dalam membantu pemerintah dan tenaga kesehatan melakukan pemantauan kesehatan masyarakat, khususnya terhadap bayi, balita, ibu hamil, lansia serta kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian.

Nazur berharap seluruh pemerintah desa dapat memberikan dukungan terhadap kegiatan kesehatan yang dilaksanakan di wilayah masing-masing. Menurutnya, dukungan tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan partisipasi masyarakat, pemanfaatan Posyandu serta penguatan edukasi mengenai perilaku hidup bersih dan sehat.

“Peran pemerintah desa sangat penting karena bersentuhan langsung dengan masyarakat. Mari kita bersama-sama mengajak masyarakat untuk memanfaatkan pelayanan kesehatan dan mengikuti kegiatan Posyandu secara rutin,” katanya.

Selain itu, ia mengajak para kader, tenaga pendidik dan masyarakat untuk ikut menyampaikan informasi mengenai pentingnya menjaga pola hidup sehat serta melakukan pencegahan terhadap berbagai penyakit.

“Yang paling penting adalah bagaimana kita melakukan pencegahan sejak dini. Jangan sampai masyarakat baru datang ke fasilitas kesehatan ketika sudah mengalami kondisi yang berat,” ungkapnya.

Nazur juga berharap hasil pembahasan dalam Lokakarya Mini Lintas Sektor tidak berhenti pada kegiatan pertemuan, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui kerja nyata di lapangan.

Ia meminta seluruh pihak terus menjaga komunikasi dan berkoordinasi apabila ditemukan persoalan kesehatan di masyarakat sehingga dapat segera ditangani bersama.

"Melalui kegiatan ini diharapkan kita memiliki pemahaman dan komitmen yang sama dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di Kecamatan Belitang," pungkasnya. (Tim).

Gubernur Ikuti Rakor Nasional, Penanganan Karhutla Diperkuat

Official Warta Cyber    September 08, 2026    Comment   

Gubernur Ikuti Rakor Nasional, Penanganan Karhutla Diperkuat

Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum.,.

TARAKAN – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan dan Penanganan Puncak Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2026 secara virtual dari Ruang Pertemuan Hotel Tarakan Plaza, Senin (7/9). 

Rakor yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) Republik Indonesia (RI) tersebut dipimpin Menko Polkam, Djamari Chaniago dari Graha Marinir Panti Perwira, Jakarta Pusat. 

Gubernur Zainal mengikuti rakor didampingi Kepala Dinas Kehutanan (Dishut) Kaltara, Nur Laila, S.Hut., M.Si. Sementara itu, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kaltara, yakni Kepolisian Daerah (Polda) Kaltara, Komando Resor Militer (Korem) 092/Maharajalila dan Kejaksaan Tinggi Kaltara, juga mengikuti rakor secara daring dari lokasi masing-masing. 

Dalam rakor tersebut, pemerintah membahas penguatan sinergi lintas sektor untuk menghadapi potensi peningkatan karhutla, khususnya di wilayah yang rawan kebakaran. 

Djamari menyampaikan pemerintah mengundang sedikitnya 358 perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) dan perizinan berusaha pemanfaatan hutan untuk meningkatkan pencegahan kebakaran di wilayah konsesi masing-masing. 

Menurutnya, kewaspadaan perlu ditingkatkan karena Indonesia belum mencapai puncak fenomena El Nino. Di sisi lain, kebakaran di sejumlah kawasan hutan dan lahan mulai menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. 

“Karena kita belum sampai di puncak, kondisi ini bisa terus meningkat kalau penanganannya kurang tepat. Karena itu, kita harus tetap waspada,” kata Djamari. 

Ia menegaskan, kondisi karhutla yang masih relatif terkendali tidak boleh menjadi alasan untuk mengurangi kewaspadaan. Pemerintah bersama perusahaan pemegang izin diminta terus memperkuat upaya pencegahan dan penanganan di lapangan. 

Selain pencegahan, pemerintah juga menekankan penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti menyebabkan kebakaran, baik karena kesengajaan maupun kelalaian. 

“Kami akan menegakkan aturan sesuai peraturan yang berlaku. Jika ada kebakaran karena kesengajaan atau kelalaian, tentu akan ditangani sesuai ketentuan hukum,” jelasnya.

Sejumlah kementerian dan lembaga turut menyampaikan paparan dalam rakor. Kementerian Kehutanan memaparkan kondisi terkini dan sebaran titik panas _(hotspot)_ karhutla di Indonesia. 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyampaikan ketentuan terkait HGU serta sanksi terhadap perusahaan yang terbukti lalai menjaga lahannya dari kebakaran.

Selain itu, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung juga memaparkan strategi penegakan hukum, baik pidana maupun perdata, terhadap pelaku pembakaran lahan maupun korporasi yang tidak menjalankan kewajiban mitigasi. 

Rakor ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat koordinasi dan respons cepat dalam menghadapi potensi peningkatan karhutla, termasuk di wilayah Provinsi Kaltara. (dkisp).