WARTA CYBER @media screen and (max-width:768px) { .banner{margin:65px auto 0 auto;} } -->

Kalbar

PEMDA

Ad Placement

PEMDA

Kamis, 25 Juni 2026

Bertahun-tahun Terabaikan, Warga Keluhkan Jalan Penghubung Sekadau–Sintang yang Rusak

Jalan Rusak.

Sekadau, Wartacyber.com – Masyarakat di desa Nanga Biaban dan Desa Sunsong kecamatan Sekadau Hulu, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat, mendesak pemerintah daerah kabupaten Sekadau untuk segera membenahi infrastruktur jalan yang kian memprihatinkan.

Akses jalan yang menghubungkan desa Nanga Biaban dan desa Sunsong kecamatan Sekadau Hulu kabupaten Sekadau. Akses jalan tersebut juga menghubungkan ke desa Pekayau kabupaten Sintang.

Di kawasan tersebut dinilai sudah lama terabaikan dan sangat menghambat aktivitas urat nadi perekonomian warga.

Keluhan ini mencuat seiring dengan sulitnya mobilitas yang menghubungkan Desa Sunsong menuju desa Nanga Biaban hingga Desa Pekayau kecamatan Sepauk kabupaten Sintang dan desa-desa lainnya di kabupaten Sintang. 

Salah seorang tokoh masyarakat setempat, yang enggan namanya dipublikasikan menegaskan bahwa pembangunan jalan di wilayah desa Nanga Biaban menuju desa Sunsong kecamatan Sekadau Hulu sudah masuk dalam taraf kebutuhan mendesak.

Sebagai wilayah yang kaya akan adat, budaya, serta memiliki populasi penduduk yang besar, ketertinggalan infrastruktur ini dinilai sangat ironis.

"Kami berharap pemerintah kabupaten maupun pemerintah pusat tidak menutup mata. Daerah kami ini luas, masyarakatnya banyak, dan potensi pertaniannya besar. Infrastruktur yang baik adalah kunci agar masyarakat kami bisa sejahtera," ujarnya kepada media, Kamis (25/6/2026).

Hal senada juga dilontarkan warga lainnya berinisial PS, beliau membeberkan realita pahit yang harus dihadapi warga sehari-hari. Akses jalan yang hancur menuju pusat Kecamatan Sekadau Hulu maupun ke ibu kota Kabupaten Sekadau, tidak hanya memukul sektor ekonomi, tetapi juga mengancam masa depan pendidikan anak-anak di pedalaman.

"Kondisi jalan yang belum memadai ini menyulitkan anak-anak pergi ke sekolah. Jangankan warga, para guru dan petugas pelayanan publik saja kesulitan untuk masuk ke desa-desa. Kami ingin ada pemerataan pembangunan," keluhnya. 

"Akses jalan tersebut, sampai saat ini tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda empat, kendaraan roda dua aja susah mau terobos apalagi di musim penghujan. Harga barang mahal sedangkan hasil pertanian dan perkebunan murah. Bagaimana masyarakat bisa makmur," tambahya. 

Kecamatan Sekadau Hulu merupakan salah satu wilayah yang berbatasan langsung dengan kabupaten Sintang. Oleh karena itu, masyarakat sangat berharap pemerintah daerah kabupaten Sekadau bisa benar-benar memperhatikan akses jalan tersebut dan bisa dirasakan secara nyata oleh masyarakat, bukan sekadar janji manis. (Sy)

Dekranasda Kaltara Dorong UMKM Lokal Naik Kelas Sambut Peluang Ekonomi Sekolah Garuda

Ketua Dekranasda Kaltara, Hj. Rahmawati Zainal, S.H.,

JAKARTA – Di balik rencana hadirnya Sekolah Garuda di Kalimantan Utara (Kaltara), tersimpan peluang besar bagi ribuan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan industri kreatif lokal. Peluang itu tidak ingin disia-siakan begitu saja oleh Dekranasda Kaltara. 

Ketua Dekranasda Kaltara, Hj. Rahmawati Zainal, S.H., memilih bergerak lebih awal. Bersama Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., ia menemui Wakil Menteri UMKM RI, Helvi Yuni Moraza, di Jakarta, Kamis (25/6), guna membuka akses dukungan dan pembinaan bagi pelaku usaha daerah. 

Pertemuan tersebut menjadi langkah strategis untuk menyinkronkan program pembinaan dan dukungan pemerintah pusat bagi pengembangan UMKM di Kaltara. 

Rahmawati menilai kehadiran Sekolah Garuda tidak hanya menghadirkan fasilitas pendidikan baru, tetapi juga membuka peluang tumbuhnya ekosistem ekonomi yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha lokal. 

Karena itu, Dekranasda Kaltara terus mendorong peningkatan kualitas produk UMKM agar mampu memenuhi kebutuhan lembaga berskala besar, baik dari sisi kualitas maupun kapasitas produksi. 

Saat ini, Dekranasda tengah melakukan identifikasi dan pembinaan terhadap berbagai klaster usaha yang berpotensi menjadi pemasok kebutuhan Sekolah Garuda. 

Kebutuhan seperti seragam batik khas Kaltara, atribut sekolah, hingga cenderamata resmi diharapkan dapat dipenuhi oleh pengrajin dan pelaku usaha lokal binaan Dekranasda. 

“Pelaku usaha kecil terus didorong untuk memanfaatkan teknologi tepat guna dan menjaga konsistensi produk agar mampu memenuhi kuantitas serta kualitas yang dibutuhkan instansi skala besar,” ujar Rahmawati. 

Selain sektor kerajinan, Dekranasda juga mendorong UMKM pangan olahan untuk masuk ke dalam rantai pasok konsumsi dengan memanfaatkan bahan baku lokal yang tersedia di Kaltara. 

Menurut Rahmawati, penguatan UMKM tidak cukup hanya melalui motivasi, tetapi harus didukung dengan akses permodalan, pendampingan usaha, sertifikasi produk, serta perluasan pasar. 

Ia memastikan pendampingan kepada UMKM dilakukan secara terintegrasi, mulai dari kurasi produk, sertifikasi halal, hingga kemudahan akses kemitraan dengan berbagai lembaga. 

“Saya tidak ingin pengrajin dan pelaku UMKM kita minder. Kehadiran Sekolah Garuda ini adalah peluang besar, dan kami akan terus mendorong serta memfasilitasi mereka agar produknya naik kelas,” tegasnya. 

Sementara itu, Gubernur Zainal menegaskan dukungan penuh Pemerintah Provinsi Kaltara melalui kebijakan yang berpihak pada pengembangan UMKM dan industri kreatif daerah. 

Sinergi antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara, Dekranasda dan pemerintah pusat diharapkan mampu memperkuat daya saing UMKM lokal sehingga menjadi pelaku utama dalam berbagai peluang ekonomi yang tumbuh di daerah. (dkisp)

Rabu, 24 Juni 2026

Pemprov Kaltara Dukung Pembentukan Kampus Budaya, Perkuat Identitas dan SDM Daerah

Dialog Kebudayaan.

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) mendukung hadirnya lembaga pendidikan tinggi yang berfokus pada pengembangan ilmu kebudayaan sebagai upaya memperkuat pelestarian budaya, meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan mendukung pembangunan ekonomi kreatif di daerah. 

Dukungan tersebut disampaikan Asisten Bidang Administrasi Umum Setdaprov Kaltara, Dr. Taufik Hidayat, S.TP., M.Si., saat mewakili Gubernur Kaltara membuka Dialog Kebudayaan bertema “Urgensi Kampus/Fakultas Budaya di Kaltara” yang diinisiasi Yayasan Sejarah dan Budaya Kaltara (YSBKU) di Aula Kantor Gubernur Kaltara, Rabu (24/6). 

Taufik menjelaskan bahwa Kaltara memiliki kekayaan budaya yang sangat beragam, mulai dari suku, bahasa, tradisi, kesenian, pengetahuan lokal hingga warisan sejarah yang tersebar dari wilayah pesisir hingga pedalaman. 

Namun hingga saat ini, Kaltara belum memiliki institusi pendidikan tinggi yang secara khusus mengembangkan ilmu-ilmu kebudayaan dalam bentuk kampus maupun fakultas budaya. 

“Lembaga pendidikan formal ini dapat menjadi pusat kajian, penelitian, dokumentasi, pelestarian, sekaligus pengembangan kebudayaan daerah,” kata Taufik. 

Menurutnya, dialog kebudayaan tersebut menjadi ruang penting untuk menghimpun berbagai gagasan dan masukan dari para pemangku kepentingan dalam merumuskan langkah strategis pengembangan pendidikan kebudayaan di Kaltara. 

Ia menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak dapat dipisahkan dari aspek kebudayaan. Keberadaan kampus atau fakultas budaya akan berperan penting dalam menjaga identitas daerah sekaligus menjadi pusat kajian kritis di tengah perkembangan zaman. 

Selain itu, sektor kebudayaan juga memiliki kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan pariwisata, industri kreatif, festival budaya, kerajinan, seni pertunjukan, hingga kuliner tradisional yang membutuhkan dukungan riset, inovasi dan SDM yang kompeten. 

“Keberadaan kampus atau fakultas budaya tidak hanya penting bagi pelestarian budaya, tetapi juga memiliki dampak ekonomi yang signifikan,” ujarnya. 

Taufik menambahkan bahwa pembentukan kampus atau fakultas budaya merupakan kebutuhan strategis daerah yang dapat memperkuat identitas budaya sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan di Kaltara. 

Kegiatan ini dihadiri unsur Forkopimda Kaltara, akademisi perguruan tinggi, budayawan, seniman, peneliti sejarah dan budaya, organisasi kemasyarakatan, serta berbagai komunitas budaya di Kaltara. (dkisp).

Pemprov Kaltara Integrasikan E-Katalog v6 dan SP2D Online, Pengadaan Barang dan Jasa Makin Cepat dan Transparan

Sosialisasi Surat Edaran Pembayaran Pengadaan Barang dan Jasa Melalui E-Katalog v6 .

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) terus memperkuat tata kelola pengadaan barang dan jasa yang transparan, akuntabel, dan efisien melalui integrasi E-Katalog Versi 6 (v6) dengan Sistem Pembayaran Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online. Integrasi ini diharapkan mampu mempercepat proses pembayaran kepada penyedia sekaligus mendukung transformasi digital pemerintahan. 

Langkah tersebut ditandai dengan pembukaan Sosialisasi Surat Edaran Pembayaran Pengadaan Barang dan Jasa Melalui E-Katalog v6 dengan Metode Langsung (LS) pada SP2D Online oleh Asisten Bidang Administrasi Umum Setdaprov Kaltara, Dr. Taufik Hidayat, S.TP., M.Si., mewakili Gubernur Kaltara, di Gedung Kantor Bankaltimtara, Rabu (24/6). 

Dalam sambutan Gubernur yang dibacakan Taufik, digitalisasi pengelolaan keuangan daerah disebut bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih efektif dan transparan. 

“Saat ini, LKPP telah meluncurkan E-Katalog Versi 6. Aplikasi terbaru ini membawa perubahan besar pada sistem pencarian yang lebih cepat, transparansi harga yang lebih baik, serta pelacakan transaksi yang jauh lebih akurat,” kata Taufik. 

Ia menjelaskan, manfaat digitalisasi pengadaan akan semakin optimal ketika terhubung dengan sistem pembayaran yang terintegrasi. Melalui SP2D Online, proses pembayaran dapat dilakukan secara real-time setelah transaksi pengadaan selesai dilakukan. 

Menurutnya, integrasi tersebut mampu mengurangi potensi kesalahan administrasi, mempercepat pencairan dana kepada penyedia, serta meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. 

Untuk mendukung implementasi sistem tersebut, Taufik menekankan tiga hal penting kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan bendahara pengeluaran. 

Pertama, seluruh pengelola keuangan diminta tidak menunda proses pembayaran kepada penyedia akibat kelengkapan administrasi yang terlambat diproses. Kedua, aparatur harus terus meningkatkan pemahaman terhadap mekanisme baru E-Katalog v6 agar dapat mengoperasikan sistem secara optimal. 

Dan yang ketiga, diperlukan sinergi yang kuat antara unit pengadaan, pengelola keuangan dan perbankan agar seluruh proses berjalan lancar. 

Taufik menegaskan keberhasilan integrasi sistem ini memerlukan sinergi antara unit kerja pengadaan, pengelola keuangan, perangkat daerah, hingga pihak perbankan agar seluruh proses dapat berjalan efektif. 

Melalui integrasi ini, Pemprov Kaltara menargetkan seluruh proses pengelolaan keuangan daerah, mulai dari pengadaan, pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM), verifikasi perbankan, hingga pelaporan dokumen dapat berlangsung dalam satu sistem digital yang terhubung dan efisien. 

“Manfaatkan sosialisasi ini sebaik-baiknya. Gali ilmu dari narasumber dan diskusikan berbagai kendala teknis agar implementasi di lapangan dapat berjalan optimal,” pungkasnya. (dkisp).

Pemprov Kaltara Perkuat Satlinmas, Sanusi Dorong Peningkatan Kapasitas Anggota

Bimtek Peningkatan Kapasitas.

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) terus memperkuat peran Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) melalui peningkatan kapasitas aparatur dan anggota Satlinmas.

Upaya tersebut diwujudkan melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Anggota Satlinmas Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2026 digelar di Ruang Serbaguna Kantor Gedung Gabungan Dinas, Rabu (24/6). 

Kegiatan yang mengusung tema “Meningkatkan Peran Aparatur Linmas dan Anggota Satlinmas dalam Membantu Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat” tersebut dibuka oleh Plt. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kaltara, Drs. H. Sanusi, M.Si., mewakili Gubernur Kaltara. 

Dalam sambutannya, Sanusi menjelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020, perlindungan masyarakat merupakan upaya melindungi masyarakat dari berbagai gangguan akibat bencana serta membantu penanganan bencana guna mengurangi dampak yang ditimbulkan. 

Selain itu, Satlinmas juga memiliki tugas membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat, mendukung kegiatan sosial kemasyarakatan, serta membantu pengamanan pelaksanaan pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah, pemilihan umum, hingga mendukung upaya pertahanan negara. 

“Satlinmas merupakan unsur masyarakat yang berada di tingkat desa dan kelurahan yang memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan,” kata Sanusi. 

Sanusi menyebutkan saat ini jumlah personel Satlinmas di Kaltara mencapai 3.044 orang yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota. Kabupaten Bulungan menjadi wilayah dengan jumlah personel terbesar sebanyak 1.502 orang, disusul Kabupaten Nunukan 859 personel, Kabupaten Malinau 527 personel, Kabupaten Tana Tidung 136 personel, dan Kota Tarakan 20 personel. 

“Besarnya jumlah personel ini merupakan modal sosial yang sangat berharga dan perlu dioptimalkan secara sungguh-sungguh oleh seluruh pemangku kepentingan,” ujarnya. 

Ia menilai potensi tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan secara maksimal. Selama ini, keberadaan Satlinmas masih lebih banyak terlihat pada pelaksanaan pesta demokrasi, padahal perannya dibutuhkan sepanjang waktu dalam menjaga ketenteraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat. 

Karena itu, peningkatan kemampuan, keterampilan teknis, serta pembentukan sikap dan perilaku anggota Satlinmas menjadi kebutuhan yang penting untuk menjawab berbagai tantangan di lapangan. 

Melalui bimtek ini, Sanusi berharap seluruh peserta dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara lebih efektif, baik dalam mendukung kegiatan demokrasi maupun dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. 

Ia juga menekankan pentingnya koordinasi dan sinergi dengan aparat keamanan, seperti Polri dan TNI, guna mengantisipasi serta menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul di lingkungan masing-masing. 

“Kepada seluruh peserta pelatihan, kami mengajak untuk terus meningkatkan kemampuan dan kualitas diri agar dapat memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat,” pungkasnya. (dkisp).

Selasa, 23 Juni 2026

Peresmian 1.151 Km Jalan Daerah, Gubernur Kaltara Dukung Pemerataan Infrastruktur Nasional

Peresmian Pembangunan Jalan Daerah.

JAKARTA – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., menghadiri peresmian pembangunan jalan daerah dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah (IJD) Tahun 2025 yang digelar secara daring, Selasa (23/6).

Peresmian tersebut dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang meresmikan total 1.151 kilometer jalan daerah di berbagai wilayah Indonesia sebagai bagian dari upaya memperkuat konektivitas dan mendukung percepatan pembangunan nasional.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur jalan memiliki peran strategis dalam menurunkan biaya logistik, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta mendukung pencapaian swasembada pangan dan energi nasional.

Ia menegaskan, pemerataan pembangunan harus terus dilakukan agar seluruh daerah memiliki akses yang memadai dan tidak tertinggal akibat keterbatasan infrastruktur transportasi.

“Tidak boleh ada daerah yang tertinggal hanya karena akses yang terbatas. Jalan yang baik akan memperkuat perekonomian dan mendukung ketahanan nasional,” ujar Presiden.

Menutup arahannya, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi kepada seluruh kepala daerah yang telah mendukung pelaksanaan program pembangunan jalan daerah.

Ia juga mengingatkan pentingnya komitmen pemerintah daerah dalam merawat infrastruktur yang telah dibangun agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara berkelanjutan.

Keikutsertaan Gubernur Zainal dalam kegiatan tersebut menjadi bentuk dukungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara terhadap program pembangunan infrastruktur nasional yang bertujuan meningkatkan konektivitas antarwilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. (dkisp). 

Wagub Kaltara Ingkong Ala Raih Penghargaan Tokoh Inspiratif Indonesia dari SMSI

Penerimaan Penghargaan Tokoh Inspiratif.

Tanjung Selor, Wartacyber.com – Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara), Ingkong Ala, S.E., M.Si., menerima penghargaan Tokoh Inspiratif Indonesia dari Pengurus Pusat Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) sebagai bentuk apresiasi atas komitmen dan dukungannya terhadap perkembangan media massa serta pembangunan daerah.

Penghargaan tersebut diserahkan oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (KISP) Kaltara Dr. H. Iskandar, S.IP., M.Si., bersama Ketua SMSI Kaltara Viktor Ratu di ruang kerja Wagub, Kantor Gubernur Kaltara, Selasa (23/6).

Penghargaan Tokoh Inspiratif Indonesia merupakan apresiasi tertinggi dari SMSI kepada tokoh yang dinilai memiliki dedikasi dan kontribusi nyata dalam membangun kemitraan yang positif dengan media serta mendukung kemajuan daerah.

Sebelumnya, penghargaan itu diumumkan dalam Malam Anugerah SMSI 2026 di Hall Dewan Pers, Jakarta, Kamis (18/6). Karena berhalangan hadir, penghargaan diterima oleh Iskandar untuk kemudian diserahkan langsung kepada Wagub Kaltara.

SMSI merupakan salah satu konstituen Dewan Pers dan tercatat sebagai organisasi perusahaan media siber terbesar di dunia versi Museum Rekor Indonesia (MURI), dengan lebih dari 3.000 perusahaan media siber yang tergabung di dalamnya.

Iskandar menjelaskan penghargaan tersebut diberikan karena kepemimpinan inklusif yang ditunjukkan Wagub Ingkong dinilai berhasil membangun hubungan kemitraan yang kuat dengan insan pers dan berbagai elemen masyarakat.

Menerima penghargaan tersebut, Ingkong menyampaikan apresiasi kepada Pengurus Pusat SMSI dan seluruh insan pers yang selama ini berperan dalam menyebarluaskan informasi pembangunan di Kaltara.

“Terima kasih kepada Pengurus Pusat SMSI atas penghargaan ini. Penghargaan ini menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kontribusi dan memperkuat kemitraan bersama SMSI secara berkelanjutan,” kata Ingkong.

Ia menegaskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara akan terus menerapkan pendekatan kepemimpinan yang inklusif dengan merangkul seluruh elemen masyarakat, akademisi, dan media dalam mendukung pembangunan daerah.

“Kami akan terus menjaga sinergi dengan semua pihak untuk mengawal keberlanjutan pembangunan dan kemajuan Kaltara,” tegasnya.

Melalui penghargaan ini, Pemprov Kaltara berharap sinergi dan kemitraan strategis dengan media siber yang tergabung dalam SMSI semakin kuat dalam menyebarluaskan informasi pembangunan yang akurat, edukatif dan bermanfaat bagi masyarakat di beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). (dkisp).


Pasang Iklan

PEMDA

PEMDA

Pemda