WARTA CYBER @media screen and (max-width:768px) { .banner{margin:65px auto 0 auto;} } -->

Kalbar

PEMDA

Ad Placement

PEMDA

Jumat, 07 Agustus 2026

Lomba Kreasi Pangan Lokal B2SA Jadi Upaya Pemkab Malinau Cegah Stunting

Lomba Kreasi Pangan Olahan Berbasis Pangan Lokal Menu Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman.

Malinau - Pemerintah Kabupaten Malinau bersama dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau menggelar Lomba Kreasi Pangan Olahan Berbasis Pangan Lokal Menu Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) yang diikuti oleh Kelompok Wanita Tani (KWT), bertempat di Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau, Kamis, (06/08/2026) siang.

Dalam sambutannya yang sekaligus di buka langsung oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Malinau, Drs. Agustinus, M.AP memberikan apresiasi kepada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau atas terselenggaranya kegiatan serta antusias Kelompok Wanita Tani (KWT) perwakilan dari berbagai kecamatan.

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas dan kreativitas KWT dalam mengolah bahan pangan lokal menjadi menu sehat, bergizi serta bernilai ekonomi sekaligus upaya mendukung ketahanan pangan keluarga dengan mengoptimalkan pemanfaatan halaman sekitar rumah.

Agustinus menegaskan bahwa kegiatan lomba ini tidak hanya menjadi ajang menampilkan kreativitas memasak, tetapi memiliki peran strategis dalam mendukung program daerah, salah satunya yaitu penurunan angka stunting di Kabupaten Malinau.

"Kita berbicara pangan bukan hanya soal beras atau singkong, tetapi bagaimana bahan pangan yang mudah diperoleh di sekitar rumah dapat diolah menjadi makanan bergizi tinggi untuk ibu hamil dan balita. Sasaran kita adalah mencegah stunting sejak dini," ungkap Agustinus.

Agustinus juga mengajak para anggota KWT agar ini menjadi pelopor edukasi pangan sehat yang ada di desa masing-masing. Ia menilai KWT memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya konsumsi pangan bergizi berbasis potensi lokal.

Kedepan momentum seperti ini di harapkan melahirkan berbagai inovasi menu pangan lokal yang sehat, bergizi dan berkelanjutan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keluarga sehat, meningkatkan ketahanan pangan serta mempercepat penurunan angka stunting di Kabupaten Malinau. (Prokompim).

Hadiri Ibadah Syukur GKPI, Pemkab Malinau Perkuat Sinergi dengan Lembaga Keagamaan

Ibadah Syukur dan serah Terima Jabatan Majelis Pekerja Sinode GKPI Masa Bakti 2026-2031.

Malinau - Bupati Malinau Wempi W. Mawa., SE., MH yang diwakilkan oleh Asisten Administrasi Umum, Francis, S.Pd.,M.Pd pada acara Ibadah Syukur dan serah Terima Jabatan Majelis Pekerja Sinode GKPI Masa Bakti 2026-2031 yang diselenggarakan di GKPI Maranatha Kuala Lapang, Kamis (06/08/26) malam.

Dalam sambutan Bupati Wempi menyebut serah terima jabatan ini sebagai wujud ketaatan dan komitmen membangun gereja yang dewasa dalam iman. Pemkab juga mengapresiasi Sidang AM GKPI yang dilaksanakan secara mandiri di Malinau sebagai contoh bagi organisasi lain.

"Pemerintah memandang gereja sebagai mitra strategis. Peran gereja penting dalam membentuk karakter, menanamkan nilai moral, dan menjaga kerukunan umat beragama," ujar Bupati dalam sambutannya.

Pemkab Malinau berkomitmen membangun kemitraan yang baik dengan GKPI dan lembaga keagamaan lainnya. Bupati juga menyambut baik rencana pemindahan Kantor Sinode GKPI ke Malinau dan berharap prosesnya berjalan lancar.

Di akhir, Bupati mengajak warga GKPI menjaga persatuan dan bersama-sama berkontribusi dalam pembangunan Malinau melalui pelayanan dan karya nyata. (Prokompim).

Sekprov Pastikan TPP ASN Tetap Dibayarkan

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kalimantan Utara (Kaltara), H. Denny Harianto, S.E., M.M.,.

TANJUNG SELOR – Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kalimantan Utara (Kaltara), H. Denny Harianto, S.E., M.M., memastikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara tetap dibayarkan hingga akhir tahun 2026 meski pemerintah sedang menerapkan kebijakan efisiensi anggaran, Rabu (5/8).

Penegasan tersebut disampaikan Sekprov Denny menyikapi kekhawatiran ASN di tengah kondisi fiskal yang sedang mengalami tekanan. Di mana di sejumlah daerah, kebijakan efisiensi anggaran bahkan berdampak pada pemotongan hingga penghapusan TPP, bahkan ada pemerintah daerah yang merumahkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Karena itu, Denny menegaskan ASN tidak perlu khawatir terhadap pembayaran TPP. Di mana saat ini Pemprov Kaltara terus berupaya agar TPP ASN dapat terbayarkan. "Terkait kebijakan anggaran, kami sudah memastikan bahwa TPP yang telah dianggarkan pada tahun 2026 tetap terjaga dan dapat dibayarkan hingga bulan Desember," tegasnya.

Denny menjelaskan, efisiensi anggaran ialah memastikan setiap anggaran yang dikeluarkan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. "Yang terpenting adalah memastikan setiap rupiah yang kita belanjakan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat," ujar Denny.

Ia mengatakan seluruh perangkat daerah harus terus melakukan berbagai langkah untuk belanja daerah benar-benar efisien. Di mana kondisi fiskal pada semester kedua hingga akhir tahun masih dinamis sehingga seluruh perangkat daerah harus saling bekerja sama.

"Saya berharap kita semua memahami langkah-langkah yang harus ditempuh agar kondisi ini dapat kita hadapi bersama," katanya.

Ia berharap kepastian tersebut menjadi motivasi bagi seluruh ASN untuk terus meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. "Kalau TPP sudah dipastikan aman, maka tunjukkan kinerja terbaik. Tingkatkan pelayanan kepada masyarakat agar manfaat kehadiran pemerintah benar-benar dirasakan," tuntasnya. (dkisp).

Kamis, 06 Agustus 2026

Ketua Komisi II DPRD Sekadau Minta Status HGU PT Cakradaya Sukses Diperjelas

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Sekadau, Yodi Setiawan.

SEKADAU, Wartacyber.com – Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Sekadau, Yodi Setiawan, meminta PT Cakradaya Sukses (CDS) yang beroperasi di Kecamatan Belitang Hulu segera memperjelas status perizinan lahan yang dikelolanya. Permintaan itu disampaikan menyusul adanya dugaan perusahaan tersebut belum mengantongi Izin Hak Guna Usaha (HGU) yang sah.

Yodi menegaskan, apabila dugaan tersebut terbukti benar, maka perusahaan harus bertanggung jawab sesuai ketentuan hukum yang berlaku.


"Jika benar perusahaan tidak memiliki dokumen resmi, maka langkah yang harus diambil adalah mengembalikan lahan kepada masyarakat yang sebelumnya menyerahkan tanah tersebut," ujar Yodi, Senin (3/8/2026).


Menurutnya, pengelolaan lahan harus berlandaskan peraturan perundang-undangan serta memiliki kepastian hukum yang jelas. Ia menilai keberadaan HGU merupakan syarat penting untuk menjamin perlindungan hak-hak masyarakat atas tanah.


"Kami menjaga hak konstituen kami. Jangan sampai masyarakat kehilangan lahannya sementara perusahaan tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengelolanya. Keadilan bagi masyarakat harus menjadi prioritas utama," tegasnya.


Yodi juga meminta instansi terkait segera melakukan pengecekan dan verifikasi terhadap dokumen perizinan PT Cakradaya Sukses agar persoalan tersebut tidak menimbulkan dampak yang lebih luas bagi masyarakat di Belitang Hulu.


Sementara itu, perwakilan PT Cakradaya Sukses, Adin, saat dikonfirmasi melalui WhatsApp menjelaskan bahwa perusahaan telah mengajukan permohonan HGU atas nama PT Cakradaya Sukses dan prosesnya masih berlangsung di Kantor Pertanahan Kabupaten Sekadau.


"Kami sebenarnya sudah bermohon HGU atas nama PT Cakradaya Sukses dan saat ini masih dalam proses di Kantah Kabupaten Sekadau. Sejak tahun 2018 kami sudah melakukan proses kadaster di area lahan PT CDS. Hal tersebut dapat dicek di Kantor BPN Kabupaten Sekadau," jelas Adin.


Ia menambahkan, luas lahan yang diajukan untuk HGU mencapai 1.007,20 hektare sesuai GRT. Menurutnya, saat ini masih terdapat beberapa dokumen yang harus dilengkapi dalam proses verifikasi dan validasi.


Adin juga menyebutkan bahwa penjelasan lebih lanjut dapat diperoleh melalui tim Government Relations (Govrel) perusahaan yang menangani persoalan tersebut di lapangan.

Hingga berita ini diterbitkan, proses pengajuan HGU PT Cakradaya Sukses disebut masih berlangsung dan belum memperoleh keputusan final dari instansi berwenang. (Tim).

DWP Kaltara Ajak Perkuat Peran Keluarga dan Sekolah Cegah Bullying

Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) ke-42 Tahun 2026 

TANJUNG SELOR – Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kalimantan Utara (Kaltara) mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat peran keluarga, sekolah, dan lingkungan dalam mencegah perundungan _(bullying)_ serta menciptakan ruang yang aman dan ramah bagi anak. 

Ajakan itu disampaikan Ketua DWP Kaltara, Hj. Sipta Meylina Denny Harianto, S.Psi., M.M., saat menghadiri peringatan Hari Anak Nasional (HAN) ke-42 Tahun 2026 tingkat Provinsi Kaltara berlangsung di Kantor Gubernur Kaltara, Kamis (6/8). 

Sipta mengapresiasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara, para sponsor dan seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya peringatan HAN. Menurutnya, kolaborasi tersebut menjadi bentuk kepedulian bersama terhadap tumbuh kembang anak. 

"Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung kegiatan ini. Anak-anak juga sangat antusias mengikuti seluruh rangkaian acara," ujarnya. 

Terkait pencegahan bullying, Sipta menegaskan bahwa peran orang tua, guru, teman sebaya, dan lingkungan sekitar sangat penting dalam membentuk karakter anak agar saling menghormati dan menghargai. 

"Anak-anak harus memahami bagaimana menghindari bullying dan belajar saling menghargai agar kasus seperti ini tidak terus berulang," katanya. 

Selain itu, DWP Kaltara menyatakan siap mendukung berbagai program pemerintah dalam pemenuhan hak anak, termasuk kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA), pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus, serta kegiatan edukasi melalui program DWP Mengajar. 

Menurut Sipta, seluruh anak memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan dan kesempatan berkembang tanpa adanya diskriminasi. 

Di akhir kegiatan, ia berpesan kepada anak-anak Kaltara agar terus semangat belajar dan memanfaatkan teknologi informasi secara bijak. 

"Anak-anak Kaltara memiliki potensi besar untuk bersaing dengan daerah lain. Gunakan teknologi untuk hal-hal yang positif dan terus tingkatkan literasi digital," pungkasnya. (dkisp).

Gubernur Buka Kirab Kebangsaan di Sebatik, Tegaskan Perbatasan Wajah Terdepan Indonesia

Kirab Kebangsaan dan Pembentangan Bendera Merah Putih.

NUNUKAN – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., membuka Kirab Kebangsaan dan Pembentangan Bendera Merah Putih sepanjang 81 meter di Lapangan Sungai Nyamuk, Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kamis (6/8). 

Kegiatan ini menjadi momentum memperkuat semangat kebangsaan sekaligus menegaskan komitmen menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi anak melalui peluncuran Gerakan Nasional Ruang Aman Nyaman Anak (GERMAS RANA). 

Dalam sambutannya, Gubernur Zainal menyampaikan apresiasi kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kaltara, Pemerintah Kabupaten Nunukan, panitia, serta seluruh pihak yang telah berkolaborasi menyukseskan kegiatan tersebut. 

Ia menilai pemilihan Pulau Sebatik sebagai lokasi kegiatan memiliki makna strategis karena kawasan perbatasan merupakan wajah terdepan Indonesia. 

"Pulau Sebatik mengajarkan bahwa perbatasan bukanlah garis pemisah, melainkan beranda depan Indonesia. Dari sinilah semangat kebangsaan, persatuan, dan cinta tanah air terus kita teguhkan," ujarnya. 

Menurut Zainal, pembentangan Bendera Merah Putih sepanjang 81 meter bukan sekadar seremoni, tetapi simbol tekad bersama untuk menjaga kedaulatan bangsa dan mengisi kemerdekaan melalui karya serta pengabdian. 

Di sisi lain, ia mengingatkan bahwa tantangan generasi saat ini tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik, tetapi juga menjaga karakter, akhlak, dan jati diri anak di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. 

Karena itu, peluncuran GERMAS RANA dinilai menjadi langkah strategis dalam membangun lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, inklusif, serta bebas dari kekerasan, perundungan, diskriminasi, maupun penyalahgunaan teknologi digital. 

"GERMAS RANA menjadi upaya bersama untuk menghadirkan ruang belajar yang aman sehingga anak-anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal," katanya. 

Ia menambahkan, sekolah, madrasah dan pondok pesantren memiliki peran penting, bukan hanya sebagai tempat menimba ilmu, tetapi juga membentuk karakter, akhlak mulia, serta memperkuat nilai-nilai moderasi beragama. 

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara, lanjutnya, akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota, kementerian dan lembaga, dunia pendidikan, serta seluruh elemen masyarakat agar gerakan tersebut berjalan secara berkelanjutan. 

Menutup sambutannya, Gubernur mengajak seluruh masyarakat menjadikan Pulau Sebatik sebagai simbol keteguhan menjaga kedaulatan NKRI, merawat toleransi, dan melindungi masa depan anak-anak Indonesia. 

"Semoga kegiatan ini semakin memperkokoh semangat kebangsaan, mempererat persaudaraan, serta menjadi ikhtiar bersama mewujudkan lingkungan yang aman dan membahagiakan bagi anak Indonesia," pungkasnya. 

Turut hadir unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kaltara, Bupati Nunukan, H. Irwan Sabri, S.E., jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama Kaltara, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta ribuan pelajar di Pulau Sebatik. (dkisp).

Wagub Tegaskan Komitmen Lindungi Hak Anak untuk Wujudkan Generasi Emas Kaltara

 Hari Anak Nasional (HAN) Ke-42 Tahun 2026.

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) menegaskan komitmennya dalam menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagai investasi jangka panjang untuk mencetak generasi unggul penerus pembangunan daerah. 

Komitmen tersebut disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara, Ingkong Ala, S.E., M.Si., saat menghadiri Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) Ke-42 Tahun 2026 di halaman Kantor Gubernur Kaltara, Kamis (6/8). 

Wagub Ingkong hadir didampingi Wakil Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kaltara, Kornie Serliany Ingkong Ala, S.T. Kegiatan mengusung tema "Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan Menuju Indonesia Emas 2045". 

Dalam sambutannya, Wagub Ingkong menegaskan bahwa anak bukan hanya penerima manfaat pembangunan, tetapi juga subjek pembangunan yang memiliki hak untuk tumbuh, berkembang, menyampaikan pendapat dan berpartisipasi sesuai usia serta tingkat kematangannya. 

"Masa depan Kalimantan Utara berada di tangan anak-anak yang hari ini kita didik, lindungi, dan bimbing dengan penuh kasih sayang. Peringatan Hari Anak Nasional bukan sekadar rutinitas tahunan, tetapi menjadi dorongan untuk menciptakan lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan inklusif bagi setiap anak," kata Ingkong. 

Ia menambahkan, perlindungan anak tidak dapat dilakukan oleh pemerintah semata, melainkan membutuhkan sinergi seluruh pihak, mulai dari keluarga, satuan pendidikan, dunia usaha, media massa, hingga masyarakat. 

Menurutnya, kolaborasi tersebut penting untuk memastikan setiap anak memperoleh haknya, baik dalam aspek pendidikan, kesehatan, perlindungan, maupun tumbuh kembang secara optimal. 

Ingkong juga menegaskan komitmen Pemprov Kaltara dalam menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, sehingga tidak ada anak yang mengalami hambatan kesejahteraan tanpa perhatian dan penanganan. 

Mengakhiri sambutannya, ia mengajak seluruh anak di Kalimantan Utara untuk terus belajar, menghormati orang tua dan guru, serta membangun karakter disiplin, kerja sama, dan pantang menyerah. 

"Kalian adalah harapan Kalimantan Utara dan calon pemimpin yang akan mewujudkan Indonesia Emas 2045," pesannya. 

Pada kesempatan tersebut, Wagub Ingkong bersama Wakil Ketua TP-PKK Kaltara juga menyerahkan piagam penghargaan kepada para sponsor dan mitra kerja sebagai bentuk apresiasi atas dukungan mereka dalam menyukseskan peringatan Hari Anak Nasional Ke-42 di Provinsi Kaltara. (dkisp).


Pasang Iklan

PEMDA

PEMDA

Pemda