Gubernur Panen Perdana Ayam Petelur, Perkuat Ketahanan Pangan dan Gizi Masyarakat

Novia Dominika    Juli 25, 2026    Comment   

Gubernur Panen Perdana Ayam Petelur, Perkuat Ketahanan Pangan dan Gizi Masyarakat

Panen perdana dan syukuran ayam petelur.

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., menghadiri panen perdana dan syukuran ayam petelur milik Kelompok Tani Tunas Harapan di Desa Bumi Rahayu, Sabtu (25/7). 

Kegiatan ini menjadi bukti awal keberhasilan program bantuan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara dalam memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat. 

Gubernur Zainal menyampaikan rasa syukur dan apresiasi kepada seluruh anggota kelompok peternak yang berhasil mengembangkan usaha hingga menghasilkan panen perdana telur. 

"Alhamdulillah, hari ini kita dapat melaksanakan panen perdana telur dari kandang yang dibangun melalui program Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menggunakan APBD Tahun 2025," ujar Zainal. 

Menurutnya, keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa semangat gotong royong, kerja keras, dan kemauan masyarakat untuk terus belajar mampu mendorong berkembangnya usaha peternakan rakyat. 

Ia menegaskan, panen perdana ini bukan sekadar seremoni, tetapi langkah nyata dalam mewujudkan kemandirian pangan di Kaltara. Program bantuan pemerintah yang diberikan kepada empat kelompok tani kini mulai memberikan hasil yang dapat dirasakan masyarakat. 

Zainal mengatakan produksi telur dari kandang Kelompok Tani Tunas Harapan sudah mulai memasok kebutuhan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Tanjung Selor.  

Selain itu, harga telur yang dipasarkan juga lebih terjangkau dibandingkan harga di pasaran sehingga diharapkan mampu membantu masyarakat memperoleh sumber protein dengan harga yang lebih murah. 

"Harapan kami, keberadaan kandang-kandang ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan peternak, tetapi juga membantu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat Kalimantan Utara," katanya. 

Saat ini, lanjutnya, kebutuhan telur di Kaltara baru terpenuhi sekitar 30 persen, sehingga daerah masih bergantung pada pasokan dari luar. Karena itu, ia berharap pemerintah pusat melalui Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Kaltara dapat memberikan dukungan tambahan berupa pembangunan kandang ayam petelur di lebih banyak lokasi. 

Zainal juga menegaskan bahwa keberhasilan program ini merupakan hasil kolaborasi antara Pemprov Kaltara, Pemerintah Kabupaten Bulungan, BRMP, penyuluh pertanian, kelompok peternak, serta seluruh pihak yang memberikan pendampingan. 

Pada tahun 2025, Pemprov Kaltara menyalurkan bantuan sebanyak 6.500 ekor ayam petelur kepada empat kelompok tani. Kelompok Sumber Makmur Desa Apung menerima 1.800 ekor ayam petelur dan dua unit kandang, Kelompok Tunas Harapan Desa Bumi Rahayu memperoleh 1.900 ekor ayam petelur dan dua unit kandang. 

Sedangkan Kelompok Garuda Perbatasan Desa Jelarai Selor serta Kelompok Lasindra Putra Desa Sajau Hilir masing-masing menerima 1.400 ekor ayam petelur beserta dua unit kandang. 

Turut hadir Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kaltara Ir. Wahyuni Nuzband, M.A.P., Kepala BRMP Kaltara Didik Raharjo, S.P., M.P., para ketua kelompok peternak, Kepala Desa Bumi Rahayu, serta tokoh masyarakat. (dkisp).

DPRD Kaltara Perjuangkan Percepatan Pembangunan Jalan Krayan Selatan di Kementerian PU

Novia Dominika    Juli 25, 2026    Comment   

DPRD Kaltara Perjuangkan Percepatan Pembangunan Jalan Krayan Selatan di Kementerian PU

audiensi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU) RI.

JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan Anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Kaltara menggelar audiensi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU) RI di Ruang Rapat Direktorat Sistem Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan (SSPJJ), Direktorat Jenderal Bina Marga, Jakarta, Kamis (23/7/26).

Audiensi tersebut dihadiri Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara H. Achmad Djufrie bersama Wakil DPRD Kaltara, H. Muddain, ST dan Ketua Komisi III, Jufri Budiman, S.Pd., serta Anggota Komisi III. Turut hadir Wakil Gubernur Kalimantan Utara, Ingkong Ala, SE., M.Si., serta Anggota DPR RI Dapil Kalimantan Utara Hj. Rahmawati Zainal A. Paliwang.

Pertemuan ini menjadi wujud sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam mendorong percepatan pembangunan infrastruktur yang menjadi kebutuhan mendesak masyarakat di kawasan perbatasan.

Fokus utama pembahasan adalah percepatan pembangunan ruas Jalan Lembudud-Long Layu-Binuang di Kecamatan Krayan Selatan, Kabupaten Nunukan. Ruas jalan tersebut merupakan akses vital yang menghubungkan aktivitas masyarakat sekaligus menjadi penunjang pertumbuhan ekonomi, pelayanan pendidikan, kesehatan, dan distribusi logistik di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia.

Dalam kesempatan tersebut, DPRD bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menyampaikan bahwa keterbatasan kemampuan fiskal daerah menjadi tantangan utama dalam merealisasikan pembangunan jalan melalui APBD.

Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi mengusulkan penyesuaian desain teknis pembangunan dari jalan beraspal menjadi konstruksi pengerasan atau agregat pilihan agar anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan secara lebih optimal.

Usulan tersebut dinilai lebih realistis karena mampu memperluas jangkauan pembangunan ruas jalan, sehingga masyarakat dapat segera menikmati akses transportasi yang layak dan dapat dilalui sepanjang tahun.

Menanggapi aspirasi tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum memberikan respons positif dan menyatakan komitmennya untuk melakukan evaluasi terhadap desain teknis yang diusulkan.

Selain itu, KemenPU juga akan mengkaji berbagai alternatif skema pendanaan bersama Kementerian Keuangan agar pembangunan ruas jalan tersebut dapat segera direalisasikan.

Wakil Ketua DPRD Kaltara, H. Muddain menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan merupakan kebutuhan strategis yang harus terus diperjuangkan.

Menurutnya, akses jalan yang memadai akan memberikan dampak besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat kehadiran negara di wilayah terdepan.

Audiensi ditutup dengan kesepakatan seluruh pihak untuk terus memperkuat koordinasi dan sinergi dalam mengawal percepatan pembangunan infrastruktur strategis di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia.

Diharapkan, pembangunan ruas Jalan Lembudud-Long Layu-Binuang dapat segera terealisasi sebagai upaya meningkatkan konektivitas, pemerataan pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat di Krayan Selatan. (hms).

Pemprov Kaltara Perkuat Koordinasi Penanganan Jalan Perbatasan Krayan Bersama Pemerintah Pusat

Novia Dominika    Juli 24, 2026    Comment   

Pemprov Kaltara Perkuat Koordinasi Penanganan Jalan Perbatasan Krayan Bersama Pemerintah Pusat

Audensi dengan Kementrian PU.

JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPR-Perkim) terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dalam upaya percepatan penanganan infrastruktur jalan di wilayah perbatasan, khususnya Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan. 

Hal tersebut disampaikan Kepala DPUPR-Perkim Kaltara, Ir. Helmi, usai melakukan audiensi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) di Jakarta, Kamis (23/7). 

Dalam pertemuan tersebut, Pemprov Kaltara menyampaikan berbagai aspirasi masyarakat terkait pembangunan Jalan Lingkar Krayan yang saat ini ditangani melalui skema Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah. 

Menurut Helmi, Pemprov Kaltara mengusulkan agar metode penanganan jalan dapat mempertimbangkan kondisi geografis dan kebutuhan konektivitas di wilayah perbatasan. 

“Kami berharap penanganan jalan dapat disesuaikan dengan kondisi lapangan sehingga manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat,” ujar Helmi. 

Ia menjelaskan, salah satu usulan yang disampaikan adalah penggunaan perkerasan agregat pada beberapa ruas tertentu agar jangkauan penanganan jalan dapat lebih optimal. Dengan pendekatan tersebut, panjang ruas yang dapat ditangani diperkirakan bisa lebih besar dibandingkan apabila seluruhnya menggunakan perkerasan aspal. 

Namun demikian, Helmi menyebutkan bahwa pemerintah pusat memiliki ketentuan teknis tersendiri dalam pelaksanaan program Inpres Jalan Daerah, termasuk penggunaan perkerasan aspal sebagai bagian dari standar perencanaan kegiatan. 

Karena itu, Pemprov Kaltara bersama Kementerian PU masih terus melakukan pembahasan untuk mencari formulasi yang paling sesuai antara kebutuhan daerah dan ketentuan teknis yang berlaku. 

Sebagai bagian dari upaya tersebut, turut dibahas kemungkinan penyesuaian lebar perkerasan jalan agar penanganan dapat menjangkau ruas yang lebih panjang tanpa mengurangi aspek keselamatan dan fungsi jalan. 

Terkait usulan penanganan titik-titik tertentu pada tahun 2026, Helmi menyampaikan bahwa skema tersebut masih dalam tahap pembahasan lebih lanjut agar pelaksanaannya dapat berjalan efektif dan efisien. 

“Kami ingin memastikan pola penanganan yang dipilih nantinya benar-benar mendukung kelancaran pekerjaan di lapangan,” katanya. 

Helmi juga berharap koordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian PU dapat terus ditingkatkan, termasuk terkait pola penganggaran penanganan jalan provinsi melalui skema Inpres Jalan Daerah. 

Ia menambahkan, persoalan pembangunan jalan Krayan sebelumnya juga telah dibahas bersama masyarakat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Provinsi Kaltara, yang kemudian ditindaklanjuti melalui kunjungan kerja dan koordinasi dengan kementerian terkait. 

Untuk diketahui, pembangunan Jalan Lingkar Krayan terbagi dalam dua segmen, yakni segmen pertama mencakup Long Bawan–Lembudud–Long Layu dan segmen kedua menghubungkan Long Layu ke Binuang dengan total panjang sekitar 90 kilometer. 

Sebagian besar ruas jalan tersebut masih berupa jalan tanah sehingga memerlukan penanganan bertahap, terutama pada saat musim hujan. 

“Jalan ini merupakan jalan provinsi yang saat ini ditangani pemerintah pusat melalui skema Inpres Jalan Daerah. Setelah proses pembangunan selesai, ruas tersebut nantinya akan diserahkan kepada Pemprov Kaltara untuk dilakukan pemeliharaan secara berkelanjutan,” pungkas Helmi. (dkisp).

Pemprov Kaltara Perkuat Langkah Percepatan Pembangunan Jalan Perbatasan Krayan

Novia Dominika    Juli 24, 2026    Comment   

Pemprov Kaltara Perkuat Langkah Percepatan Pembangunan Jalan Perbatasan Krayan

Audensi dengan Kementrian PU.

JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) terus mengupayakan percepatan penanganan infrastruktur jalan di wilayah perbatasan, khususnya Jalan Lingkar Krayan di Kabupaten Nunukan. 

Upaya tersebut dilakukan melalui audiensi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) sebagai tindak lanjut atas aspirasi masyarakat yang sebelumnya disampaikan melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Provinsi Kaltara. 

Audiensi yang berlangsung di Jakarta, Kamis (23/7), dipimpin Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara, Ingkong Ala, S.E., M.Si., didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPR-Perkim) Kaltara, Ir. Helmi. 

Wagub Ingkong mengatakan kunjungan tersebut merupakan bentuk komitmen Pemprov Kaltara untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat Krayan yang menginginkan percepatan pembangunan infrastruktur jalan di wilayah perbatasan. 

"Ini merupakan tindak lanjut dari hasil Rapat Dengar Pendapat bersama masyarakat di DPRD Provinsi Kaltara. Aspirasi tersebut sudah kami sampaikan dan terus kami koordinasikan hingga ke kementerian terkait," ujarnya. 

Menurut Ingkong, keberadaan jalan di Krayan memiliki peran yang sangat penting bagi aktivitas masyarakat. Akses jalan menjadi penghubung utama mobilitas warga, distribusi kebutuhan pokok, hingga mendukung kegiatan ekonomi masyarakat di kawasan perbatasan. 

"Jalan ini menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu pemerintah harus hadir dan memberikan perhatian terhadap pembangunan di wilayah perbatasan," katanya. 

Ia berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian yang lebih besar terhadap pembangunan infrastruktur di Krayan agar konektivitas masyarakat semakin baik dan kesenjangan pembangunan di wilayah perbatasan dapat terus dikurangi. 

Kepala DPUPR-Perkim Kaltara, Helmi, menjelaskan bahwa dalam audiensi tersebut Pemprov Kaltara juga menyampaikan sejumlah usulan teknis terkait penanganan Jalan Lingkar Krayan yang saat ini dilaksanakan melalui skema Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah . 

Menurut Helmi, Pemprov Kaltara mengusulkan agar metode penanganan jalan dapat mempertimbangkan kondisi geografis di Krayan. Salah satu usulan yang disampaikan adalah penggunaan perkerasan agregat pada ruas tertentu agar panjang jalan yang dapat ditangani menjadi lebih optimal. 

"Kami berharap penanganan jalan dapat disesuaikan dengan kondisi lapangan sehingga manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat," ujarnya. 

Ia menjelaskan, penggunaan perkerasan agregat diperkirakan mampu menjangkau penanganan sekitar 15 hingga 20 kilometer. Namun, dalam pelaksanaan melalui skema Inpres Jalan Daerah, terdapat ketentuan teknis dari pemerintah pusat yang mengharuskan penggunaan perkerasan aspal sebagai standar perencanaan. 

Karena itu, Pemprov Kaltara bersama Kementerian PU masih terus membahas formulasi terbaik agar kebutuhan masyarakat di wilayah perbatasan tetap dapat diakomodasi tanpa mengesampingkan ketentuan teknis yang berlaku. Salah satu alternatif yang dibahas adalah penyesuaian lebar perkerasan jalan agar penanganan dapat menjangkau ruas yang lebih panjang. 

Selain itu, usulan penanganan pada titik-titik tertentu (spot-spot) juga masih akan dikaji lebih lanjut agar pelaksanaannya efektif dan tidak menyulitkan proses pekerjaan di lapangan. 

Helmi berharap koordinasi dengan Kementerian PU dan Kementerian Keuangan dapat terus diperkuat, terutama terkait pola penganggaran penanganan Jalan Lingkar Krayan yang saat ini dilakukan melalui skema Inpres Jalan Daerah meskipun ruas tersebut merupakan jalan provinsi. 

Untuk diketahui, Jalan Lingkar Krayan terdiri atas dua segmen, yakni Long Bawan–Lembudud–Long Layu dan Long Layu–Binuang, dengan total panjang sekitar 90 kilometer. 

Sebagian besar ruas jalan tersebut masih berupa jalan tanah sehingga memerlukan penanganan secara bertahap guna meningkatkan konektivitas dan mendukung aktivitas masyarakat di kawasan perbatasan. (dkisp).

RDP Bersama GEMA Bulungan, DPRD Kaltara Kawal Percepatan Infrastruktur Telekomunikasi

Novia Dominika    Juli 23, 2026    Comment   

RDP Bersama GEMA Bulungan, DPRD Kaltara Kawal Percepatan Infrastruktur Telekomunikasi

Rapat Dengar Pendapat.

Tanjung Selor, Wartacyber.com  - Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Utara menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Gerakan Masyarakat Bulungan (GEMA Bulungan) untuk membahas kualitas pelayanan dan jaringan telekomunikasi di Kabupaten Bulungan. Senin (20/07/26).

Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat DPRD Provinsi Kaltara ini dipimpin Ketua Komisi I Alimuddin, ST, serta dihadiri jajaran anggota Komisi I, perangkat pemerintah daerah, perwakilan PT Telkom Indonesia, Telkomsel, Telkom Infrastruktur (Infranexia), GEMA Bulungan, dan KNPI Kalimantan Utara.

Dalam pertemuan tersebut, masyarakat menyampaikan berbagai aspirasi terkait kualitas jaringan telekomunikasi yang dinilai masih belum optimal, khususnya di Tanjung Selor sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Utara. Kondisi tersebut dinilai berdampak pada pelayanan pemerintahan, sektor pendidikan, kesehatan, dunia usaha, hingga pengembangan ekonomi digital.

Menindaklanjuti aspirasi tersebut, DPRD Provinsi Kalimantan Utara bersama seluruh pihak yang hadir menyepakati untuk mendorong PT Telkom Indonesia dan PT Telkomsel agar segera meningkatkan kapasitas jaringan, menambah infrastruktur telekomunikasi, meningkatkan kapasitas Base Transceiver Station (BTS), serta mempercepat pembangunan jaringan fiber optik di wilayah yang masih mengalami keterbatasan layanan.

Melalui kesepakatan ini, Komisi I DPRD Kaltara menegaskan komitmennya untuk terus mengawal peningkatan infrastruktur telekomunikasi di Kabupaten Bulungan. Diharapkan, upaya tersebut mampu menghadirkan layanan komunikasi dan internet yang lebih cepat, merata, dan berkualitas guna mendukung pelayanan publik serta mendorong pertumbuhan ekonomi digital di Kalimantan Utara. (Humas DPRD).

Bupati Malinau Membuka Rakor APIP Se-provinsi Kaltara

Novia Dominika    Juli 23, 2026    Comment   

Bupati Malinau Membuka Rakor APIP Se-provinsi Kaltara

Pembukaan FRakor APIP.

Malinau, Wartacyber.com - Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menggelar Rapat Koordinasi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (Rakor APIP) se-Provinsi Kaltara pada rabu (22/7) pagi di ruang Laga Feratu Kantor Bupati Malinau. Acara ini digagas untuk memperkuat pengawasan internal serta memastikan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan daerah yang mana tahun ini kabupaten Malinau menjadi tuan rumah penyelenggara.

Rakor yang mengusung tema "Meningkatkan Sinergi APIP Se-Kaltara Dalam Rangka Mewujudkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dan Pembangunan Berkualitas." Dibuka secara resmi oleh Bupati Malinau Wempi W. Mawa, S.E., M.H.

Dalam sambutannya, Bupati Wempi menekankan pentingnya peran strategis APIP sebagai mitra konsultatif (consulting) dan penjamin kualitas (quality assurance) dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Ada tiga isu strategis yang menjadi perhatian bersama, antara lain optimalisasi peran inspektorat dalam pengawasan proyek strategis nasional, Strategi pengawasan APIP, Roadmap kapabilitas APIP sesuai PERBAN BPKP No. 6 Tahun 2025.

Bupati Wempi berharap, melalui rakor ini terbangunnya sinergi antar-APIP di seluruh kabupaten/kota dan provinsi, terciptanya komitmen bersama untuk meningkatkan kapabilitas pengawasan sesuai standar BPKP, terwujudnya akuntabilitas pemerintahan daerah yang mendukung pembangunan berkualitas dan berkelanjutan.

"Semoga tuhan yang maha kuasa senantiasa memberikan bimbingan, kekuatan, dan keberkahan kepada kita semua dalam menjalankan amanah pengawasan demi kemajuan daerah dan bangsa. kemudian hasil pertemuan ini dapat membawa manfaat besar bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang berkualitas di kalimantan utara". (Prokopim).

Audiensi dengan Mendag RI, Gubernur Kaltara Perjuangkan FTZ untuk Krayan dan Sebatik

Novia Dominika    Juli 22, 2026    Comment   

Audiensi dengan Mendag RI, Gubernur Kaltara Perjuangkan FTZ untuk Krayan dan Sebatik

Gubernur Kaltara saat Audensi.

JAKARTA – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., mengusulkan pembentukan zona bebas perdagangan _(Free Trade Zone/FTZ)_ di Kecamatan Krayan dan Sebatik saat melakukan audiensi dengan Menteri Perdagangan (Mendag) Republik Indonesia (RI), Dr. Budi Santoso, M.Si., di Kantor Kementerian Perdagangan RI, Selasa (21/7). 

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Zainal didampingi Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (Disperindagkop dan UKM) Kaltara, H. Edy Suharto, S.Sos., M.T., serta Kepala Badan Penghubung (Banhub) Kaltara, H. Teddy Kusuma, S.Hut., M.AP. 

Gubernur Zainal menjelaskan lima agenda prioritas yang menjadi fokus koordinasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara dengan Kementerian Perdagangan. Salah satunya adalah perlindungan produk lokal melalui pengawasan ketat pasar domestik di wilayah perbatasan dari masuknya produk impor ilegal. 

Selain itu, Pemprov Kaltara juga mendorong fasilitasi _business matching_ dan perluasan akses pameran dagang nasional maupun internasional bagi produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), percepatan digitalisasi pelaku usaha, serta penguatan jaringan kemitraan bisnis. 

Pada sektor promosi produk unggulan daerah, Zainal mengusulkan pendampingan intensif untuk meningkatkan citra merek dan memperluas akses pasar bagi produk khas Kaltara. 

Sementara itu, dalam penguatan perdagangan antarwilayah, Pemprov Kaltara menekankan pentingnya integrasi rantai pasok dan efisiensi distribusi barang dan jasa guna menjaga kelancaran arus perdagangan dan keterjangkauan harga. 

Untuk mendukung daya saing ekspor, Zainal juga mendorong pendampingan sertifikasi internasional bagi pelaku usaha lokal, seperti _Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP)_ dan _General Administration of Customs of China (GACC)._ 

Zainal menegaskan bahwa Pemprov Kaltara berkomitmen menjadikan kawasan perbatasan tidak hanya sebagai benteng ketahanan ekonomi nasional, tetapi juga sebagai hub ekspor dan gerbang perdagangan internasional di kawasan utara Indonesia. 

“Saya mengharapkan adanya zona bebas perdagangan atau _Free Trade Zone_, khususnya di Kecamatan Krayan dan Sebatik karena kedua daerah ini berbatasan langsung dengan Malaysia,” kata Zainal. 

Ia menilai keberadaan FTZ akan memperkuat aktivitas perdagangan lintas batas, meningkatkan efisiensi logistik, serta membuka peluang investasi dan ekspor yang lebih besar bagi masyarakat perbatasan. 

Sebagai informasi, FTZ merupakan kawasan dalam wilayah hukum Republik Indonesia yang memperoleh fasilitas pembebasan bea masuk, PPN, PPnBM, dan cukai. Saat ini Indonesia memiliki empat kawasan bebas, yaitu Sabang, Batam, Bintan, dan Karimun, yang dikembangkan sebagai pusat perdagangan, industri, jasa, dan investasi strategis nasional. (dkisp)