Rakor Tim Posyandu, Dinkes Sekadau Perkuat Pengelolaan Posyandu Bidang Kesehatan

Novia Dominika    September 02, 2026    Comment   

Rakor Tim Posyandu, Dinkes Sekadau Perkuat Pengelolaan Posyandu Bidang Kesehatan

Rakor Tim Posyandu.

Sekadau, Wartacyber.com - Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sekadau (Dinkes PP dan KB) Kabupaten Sekadau, Henry Alpius menghadiri kegiatan Rapat Kordinasi Tim Posyandu dalam pengelolaan Posyandu bidang Kesehatan Kabupaten Sekadau Tahun 2026, Bertempat di Aula Vinca Borneo Sekadau. Rabu (2/9/2026).

Pada kesempatan tersebut, Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sekadau, Henry Alpius mengatakan Rapat koordinasi ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi dan koordinasi dalam pengelolaan Posyandu, khususnya dalam meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat di Kabupaten Sekadau.

"Koordinasi antar pihak menjadi hal penting dalam mendukung pelaksanaan kegiatan Posyandu agar dapat berjalan secara optimal," Kata Henry Alpius.

“Rapat koordinasi ini menjadi momentum untuk memperkuat kerja sama dan menyamakan persepsi dalam pengelolaan Posyandu bidang kesehatan. Kita berharap seluruh pihak dapat terus bersinergi sehingga pelayanan kesehatan melalui Posyandu dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” Tambahnya.

Menurutnya, Posyandu memiliki peran penting dalam mendukung pelayanan kesehatan masyarakat, terutama melalui kegiatan promotif dan preventif yang dilaksanakan secara dekat dengan masyarakat.

“Dengan koordinasi yang baik, kita ingin memastikan pengelolaan Posyandu dapat semakin terarah, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat terus ditingkatkan,” katanya.

Ia juga mendorong seluruh tim dan pihak terkait untuk terus meningkatkan koordinasi serta berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan Posyandu di wilayah masing-masing.

"Melalui rapat koordinasi tersebut, diharapkan pengelolaan Posyandu bidang kesehatan di Kabupaten Sekadau semakin baik dan mampu mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat," tutupnya. (Tim).

Evaluasi Rencana Aksi Daerah, Sekadau Perkuat Komitmen Wujudkan Kabupaten Layak Anak

Novia Dominika    September 02, 2026    Comment   

Evaluasi Rencana Aksi Daerah, Sekadau Perkuat Komitmen Wujudkan Kabupaten Layak Anak

Rapat Evaluasi Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak Tahun 2026.

SEKADAU, Wartacyber.com – Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PP dan PA) Kabupaten Sekadau, Martinus Ridi menghadiri kegiatan Rapat Evaluasi Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak Tahun 2026 bertempat di Aula Gedung PKK Kabupaten Sekadau, Rabu (2/9/2026).

Martinus Ridi mengatakan, evaluasi RAD Kabupaten Layak Anak penting dilakukan secara berkala agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat nyata bagi anak-anak.

“Evaluasi Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak ini menjadi momentum penting bagi kita untuk melihat sejauh mana program yang telah dilaksanakan berjalan dengan baik. Kita ingin memastikan pemenuhan hak dan perlindungan anak di Kabupaten Sekadau terus ditingkatkan melalui sinergi seluruh pihak,” ujar Martinus Ridi.

Menurutnya, upaya mewujudkan Kabupaten Layak Anak bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan.

“Kabupaten Layak Anak bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan dukungan bersama dari masyarakat, dunia pendidikan, dunia usaha, organisasi serta seluruh pemangku kepentingan. Dengan evaluasi dan koordinasi yang baik, kita berharap program yang dijalankan semakin tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi anak-anak di Kabupaten Sekadau,” katanya.

Ia menambahkan, sinergi lintas sektor menjadi salah satu kunci dalam menciptakan lingkungan yang aman, nyaman dan ramah bagi anak.

"Melalui evaluasi ini Pemerintah Kabupaten Sekadau diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas pelaksanaan program perlindungan anak, pemenuhan hak anak serta mendukung tumbuh kembang anak secara optimal," ujarnya.

"Komitmen tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menciptakan Kabupaten Sekadau yang semakin ramah terhadap anak serta memberikan ruang yang aman bagi anak untuk tumbuh, berkembang dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial," Tutupnya.(Tim).

Sosialisasi Tanggap Darurat Pencegahan Karhutla dari Mabes TNI

Novia Dominika    September 02, 2026    Comment   

Sosialisasi Tanggap Darurat Pencegahan Karhutla dari Mabes TNI

Sosialisasi Tanggap Darurat.

Sekadau, Wartacyber.com – Camat Belitang Hilir, Evodius, menghadiri kegiatan Sosialisasi Tanggap Darurat Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang dilaksanakan oleh Tim Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI), bertempat di Aula Kecamatan Belitang Hilir, Kabupaten Sekadau, Rabu (2/9/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Camat Belitang Hilir, Evodius, menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Tim Mabes TNI yang telah melaksanakan kegiatan sosialisasi tanggap darurat pencegahan Karhutla di wilayah Kecamatan Belitang Hilir.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Mabes TNI atas terselenggaranya kegiatan sosialisasi tanggap darurat pencegahan Karhutla ini. Kegiatan seperti ini sangat penting untuk meningkatkan kesiapsiagaan kita bersama dalam mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan,” Kata Evodius.

"Sosialisasi ini menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan pemahaman masyarakat maupun pemangku kepentingan dalam menghadapi potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan," tambahnya

Menurutnya, pencegahan Karhutla membutuhkan sinergi dan kepedulian dari seluruh pihak. Pemerintah kecamatan bersama masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam menjaga lingkungan serta meningkatkan kewaspadaan, terutama terhadap potensi munculnya titik api.

"Melalui sosialisasi ini, diharapkan pengetahuan dan kesiapsiagaan masyarakat dalam melakukan pencegahan serta penanganan awal Karhutla dapat semakin meningkat," ujarnya.

"Pemerintah Kecamatan Belitang Hilir juga terus mendorong masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan dan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan," pungkasnya. (Tim).

Peduli Kesehatan Warga Forkopimcam Sekadau Hulu Bagikan Masker dan Vitamin

Novia Dominika    September 02, 2026    Comment   

Peduli Kesehatan Warga Forkopimcam Sekadau Hulu Bagikan Masker dan Vitamin

Pembagian Masker dan Vitamin kepada Masyarakat.

Sekadau Kalbar, Wartacyber.com– Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Sekadau Hulu bersama organisasi masyarakat (ormas), Tokoh Masyarakat (Tomas) dan Perusahaan melaksanakan kegiatan pembagian masker dan vitamin kepada masyarakat di Kecamatan Sekadau Hulu. Rabu, (2/9/2026).

Camat Sekadau Hulu, Fransisco Wardianus,  mengatakan, Kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian dari Forkopimcam terhadap masyarakat di tengah kondisi udara yang terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

Ia juga menjelaskan, bantuan masker tersebut juga mendapat dukungan dari sejumlah perusahaan yang ada di Kecamatan Sekadau Hulu, yaitu MPE, MPL, MJP, Agro Andalan dan TBSM.

“Ini merupakan bentuk kepedulian kita terhadap masyarakat, yang dimana kondisi yang disebabkan Karhutla pada hari ini sangat mengganggu sekali untuk kesehatan masyarakat, sehingga kami bekerjasama melakukan kegiatan ini untuk mengingatkan mereka agar selalu menggunakan masker setiap keluar rumah, karena kondisi cuaca untuk Kabut khususnya di Kecamatan Sekadau Hulu ini sangat pekat,” ujarnya.

“Kami mengimbau kepada masyarakat agar selalu menggunakan masker jika keluar rumah terutama anak-anak untuk menghindari penyakit berbahaya seperti Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA),” katanya.

“Dalam hal ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pembagian masker dan vitamin yang sudah berupaya membantu program kegiatan ini agar berjalan dengan lancar,” pungkasnya.

Hadir pada kegiatan tersebut,

Kapolsek Sekadau Hulu

Danramil 1204/16 Sekadau Hulu

Kepala UPTD Puskesmas Rawak

Kades Rawak Hulu

Kades Rawak Hilir

Ketua MABM Sekadau Hulu

Ketua DAD Kecamatan Sekadau Hulu

Ketua MABT Sekadau Hulu

Ketua TBBR Sekadau Hulu

Ketua Sabang Merah Borneo

Ketua Remaja Masjid Al-Mujahidin

Ketua Remaja Masjid Al-Taqwa

Ketua OMK Gereja Hati Kudus Yesus Rawak

Ketua Mangkok Merah Kecamatan Sekadau Hulu

Ketua Pemuda Dayak Kecamatan Sekadau Hulu

Pimpinan PT Agro Andalan

Pimpinan PT TBSM

Pimpinan PT BSL

Pimpinan PT MJP Kiatak

Pimpinan PT MPE

Pimpinan CV Zangyang Gemilang. (Wn).

Kabut Asap Melanda Malinau, Pemkab Berlakukan BDR dan Siapkan 2.200 Kotak Masker

Novia Dominika    September 02, 2026    Comment   

Kabut Asap Melanda Malinau, Pemkab Berlakukan BDR dan Siapkan 2.200 Kotak Masker

Pembagian Masker Kepada Warga.

Malinau – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malinau, Dr. Ernes Silvanus, S.Pi., M.M., M.H., menyampaikan langkah Pemerintah Kabupaten Malinau dalam menghadapi kondisi kabut asap yang berdampak pada kualitas udara dan jarak pandang, Selasa (1/9/2026) pagi.

Pemkab Malinau memberlakukan Belajar Dari Rumah (BDR) selama dua hari bagi siswa jenjang SMP ke bawah. Kebijakan tersebut akan terus dievaluasi berdasarkan perkembangan kondisi udara serta hasil pemeriksaan Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Kesehatan, dan BPBD.

Selain itu, Pemkab Malinau menyiapkan sekitar 2.200 kotak masker untuk dibagikan di sejumlah titik, mulai dari Tanjung Lapang hingga kawasan perkotaan, sekaligus sebagai upaya edukasi kepada masyarakat.

Ernes mengatakan, kondisi kabut asap juga berdampak pada aktivitas penerbangan akibat jarak pandang yang terlalu pendek. Ia menyebut adanya pergerakan udara dari wilayah Berau dan Tanjung Selor menuju Malinau yang turut memengaruhi kondisi udara.

Ia mengimbau masyarakat untuk menggunakan masker saat berada di luar ruangan, mengurangi aktivitas yang tidak diperlukan, serta memperbanyak minum air putih. Kepada para pekebun dan peladang, masyarakat juga diminta meningkatkan kewaspadaan dan segera melaporkan apabila menemukan aktivitas pembakaran yang berpotensi memperburuk kondisi kabut asap.

(prokompim malinau).

Belajar dari Jakarta, Kaltara Perkuat Data dan Layanan Penyandang Disabilitas

Novia Dominika    September 02, 2026    Comment   

Belajar dari Jakarta, Kaltara Perkuat Data dan Layanan Penyandang Disabilitas

Tata kelola data penyandang disabilitas. 

JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) terus memperkuat tata kelola data penyandang disabilitas sebagai dasar untuk menghadirkan layanan yang lebih tepat sasaran. Langkah tersebut dilakukan melalui penyusunan Pedoman Satu Data Penyandang Disabilitas Kaltara yang akan mengatur mekanisme pemutakhiran data hingga penerbitan Kartu Layanan Penyandang Disabilitas.

Pelaksana Tugas (Plt.) Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kaltara, Drs. H. Sanusi, M.Si., mengatakan penyusunan pedoman tersebut menjadi langkah penting agar pemerintah daerah memiliki acuan yang jelas dalam mengelola data penyandang disabilitas.

Ia menyampaikan, data yang tertata dengan baik akan membantu pemerintah mengetahui kondisi penyandang disabilitas secara lebih akurat, termasuk kebutuhan layanan yang harus dipenuhi.

“Kita ingin data penyandang disabilitas di Kaltara lebih tertata, terus diperbarui, dan dapat digunakan sebagai dasar dalam memberikan layanan yang sesuai kebutuhan,” kata Sanusi.

Untuk memperkuat penyusunan pedoman tersebut, Pemprov Kaltara melakukan pembelajaran dan konsultasi bersama sejumlah pihak di Jakarta pada 12–13 Agustus 2026.

Rangkaian kegiatan tersebut mempertemukan Pemprov Kaltara dengan Pemprov DKI Jakarta, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas), serta kementerian dan lembaga yang berkaitan dengan kebijakan, pendataan dan layanan bagi penyandang disabilitas.

Menurut Sanusi, kunjungan tersebut memberikan kesempatan bagi Kaltara untuk melihat secara langsung praktik pengelolaan data dan layanan penyandang disabilitas yang telah diterapkan di DKI Jakarta.

“Kami mempelajari bagaimana sistem yang sudah berjalan di Jakarta, kemudian melihat bagian mana yang bisa menjadi referensi dan disesuaikan dengan kondisi Kaltara,” ujarnya.

Pada hari pertama, delegasi Kaltara mempelajari pengelolaan Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ) yang melibatkan Bappeda DKI Jakarta, Dinas Sosial DKI Jakarta, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik DKI Jakarta, serta Bank Jakarta.

Pembelajaran mencakup proses pendataan, verifikasi dan validasi, penetapan penerima manfaat, hingga pemanfaatan data dalam penyaluran bantuan sosial bagi penyandang disabilitas.

Sanusi menilai pengalaman tersebut dapat menjadi masukan penting bagi Kaltara, khususnya dalam mengembangkan sistem data yang tidak berhenti pada pendataan, tetapi juga dapat digunakan untuk mendukung penyelenggaraan program dan layanan sosial.

Pada 13 Agustus 2026, Pemprov Kaltara melanjutkan kegiatan melalui Forum Konsultasi Pedoman Satu Data Penyandang Disabilitas di Kementerian PPN/Bappenas.

Dalam forum tersebut, Pemprov Kaltara memaparkan rancangan pedoman untuk mendapatkan masukan terkait mekanisme pendataan, standar dan integrasi data, pemanfaatan data kependudukan, serta keterhubungan dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dan Satu Data Indonesia (SDI).

Forum dipimpin Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial Kementerian PPN/Bappenas, Tirta Sutedjo, serta melibatkan Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Badan Pusat Statistik (BPS), Komisi Nasional Disabilitas, dan Persatuan Penyandang Disabilitas (PPDI).

Sanusi mengatakan berbagai masukan yang diperoleh dalam konsultasi tersebut akan menjadi bahan untuk menyempurnakan pedoman sebelum diterapkan di Kaltara.

“Masukan dari kementerian, lembaga, dan organisasi penyandang disabilitas sangat penting agar pedoman yang disusun benar-benar bisa diterapkan dan menjawab kebutuhan di daerah,” jelasnya.

Pedoman tersebut nantinya diharapkan menjadi acuan bagi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam melakukan pendataan, pemutakhiran, verifikasi, serta pemanfaatan data penyandang disabilitas.

Dengan data yang lebih akurat dan terintegrasi, Pemprov Kaltara dapat memiliki gambaran yang lebih jelas mengenai jumlah, lokasi, serta kebutuhan penyandang disabilitas. Informasi tersebut selanjutnya dapat digunakan untuk mendukung perencanaan program dan layanan yang lebih tepat sasaran.

“Tujuan akhirnya bukan hanya memiliki data yang baik, tetapi memastikan data tersebut benar-benar digunakan untuk memperbaiki layanan dan memenuhi hak penyandang disabilitas,” pungkas Sanusi.

Rangkaian kegiatan ini didukung Program SKALA (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar), Program Kemitraan Australia-Indonesia, sebagai bagian dari dukungan terhadap penguatan tata kelola data dan layanan dasar yang lebih inklusif di Kaltara. (dkisp).

ASN Kaltara Didorong Berubah, Berinovasi dan Beri Dampak Nyata

Novia Dominika    September 02, 2026    Comment   

ASN Kaltara Didorong Berubah, Berinovasi dan Beri Dampak Nyata

Penguatan Budaya Kerja BerAKHLAK Series 2.0.

TANJUNG SELOR – Penguatan budaya kerja BerAKHLAK di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) diarahkan tidak hanya pada perubahan sikap Aparatur Sipil Negara (ASN), tetapi juga pada lahirnya cara kerja yang lebih cepat, sederhana, dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat. 

Pesan itu disampaikan Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kaltara, H. Sapi’i, S.T., M.A.P., saat mewakili Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., dalam kegiatan Penguatan Budaya Kerja BerAKHLAK Series 2.0 bertema “ASN Adaptif: Berubah, Berinovasi, Berdampak” di Ballroom Hotel Luminor, Rabu (2/9). 

Dalam kesempatan itu, Sapi’i mengapresiasi Biro Organisasi Setdaprov Kaltara yang terus mendorong penguatan dan penerapan budaya kerja BerAKHLAK di lingkungan pemerintah daerah. 

Sapi’i menyampaikan, _Core Values_ ASN BerAKHLAK tidak cukup hanya menjadi slogan atau materi dalam kegiatan. Nilai tersebut harus terlihat dalam perilaku ASN sehari-hari, termasuk dalam bekerja, berkoordinasi, mengambil keputusan, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

“BerAKHLAK harus menjadi budaya kerja yang kita lakukan setiap hari, bukan sekadar slogan,” tegas Sapi’i. 

Ia mengatakan perkembangan teknologi dan perubahan kebutuhan masyarakat menuntut ASN untuk mampu beradaptasi. Pola kerja yang hanya mengandalkan kebiasaan lama dinilai tidak lagi cukup untuk menjawab tuntutan pelayanan publik yang semakin cepat. 

Karena itu, Sapi’i menekankan tiga hal yang menjadi pesan utama dalam kegiatan tersebut, yakni berubah, berinovasi dan berdampak. 

Berubah, menurutnya, berarti ASN harus berani mengevaluasi cara kerja yang sudah tidak efektif dan memperbaikinya. Perubahan itu tidak harus dimulai dari hal besar, tetapi bisa dilakukan melalui peningkatan disiplin, mempercepat respons terhadap pekerjaan, memperbaiki koordinasi, dan menyederhanakan proses pelayanan. 

Sementara itu, inovasi juga tidak selalu harus berupa penggunaan teknologi baru. 

Menurut Sapi’i, penyederhanaan alur kerja, pemangkasan proses yang terlalu panjang, maupun cara berkomunikasi yang lebih efektif sudah merupakan bagian dari inovasi apabila mampu membuat pekerjaan menjadi lebih mudah dan memberikan hasil yang lebih baik. 

“Tidak harus selalu teknologi yang canggih. Yang penting ada cara kerja yang lebih sederhana, cepat, dan memberikan hasil lebih baik,” jelasnya. 

Namun, perubahan dan inovasi tersebut harus memiliki tujuan yang jelas, yaitu memberikan dampak. 

Sapi’i mengingatkan agar inovasi yang dilakukan ASN tidak berhenti pada laporan, dokumen maupun kegiatan seremonial. Hasilnya harus dapat dirasakan oleh masyarakat melalui pelayanan yang lebih cepat, mudah dan berkualitas. 

“Jangan sampai inovasi hanya bagus di laporan atau presentasi. Masyarakat harus bisa merasakan manfaatnya,” ujarnya. 

Ia juga meminta Tim Implementasi BerAKHLAK di masing-masing perangkat daerah tidak hanya menjalankan tugas administratif. Tim tersebut diharapkan menjadi penggerak perubahan sekaligus memberikan contoh dalam penerapan budaya kerja di lingkungan organisasi. 

“Budaya organisasi tidak akan berubah hanya karena spanduk atau slogan. Perubahan dimulai dari cara kita berpikir, bekerja, dan memberikan pelayanan,” katanya. 

Melalui kegiatan Penguatan Budaya Kerja BerAKHLAK Series 2.0, Sapi’i berharap para peserta tidak hanya mendapatkan pemahaman baru, tetapi juga membawa gagasan yang dapat diterapkan secara nyata di unit kerja masing-masing. 

Setidaknya, setiap peserta diharapkan mampu menemukan satu hal yang dapat diperbaiki, satu inovasi yang dapat dilakukan, dan satu dampak yang bisa dihasilkan dari perubahan tersebut. 

Dengan penguatan budaya kerja ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara berharap ASN semakin adaptif menghadapi perubahan, mampu bekerja lebih efektif, serta terus menghadirkan pelayanan publik yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (dkisp).