Grand Opening Weng Coffee Sekadau

Novia Dominika    Mei 28, 2026    Comment   

Grand Opening Weng Coffee Sekadau

Bupati Sekadau saat menghadiri Grannd Opening.

Sekadau Kalbar, Wartacyber.com – Bupati Sekadau, Aron menghadiri Grand Opening Weng Coffee Sekadau. Kamis (28/5/2026).

Owner Weng Coffee Sekadau, Verdi, mengucapkan terimakasih kepada keluarga dan teman-teman yang telah memberikan dukungan hingga berdirinya Weng Coffee Sekadau.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada keluarga dan teman-teman yang sudah mendukung berdirinya Weng Coffee ini,” ujarnya.

Verdi berharap kehadiran Weng Coffee dapat menjadi inspirasi bagi pelaku usaha lainnya serta mampu menarik minat wisatawan untuk datang ke Kabupaten Sekadau.

“Kami berharap dengan adanya Weng Coffe ini bisa menjadi inspirasi dan menarik minat wisatawan untuk datang ke Sekadau,” katanya.

Ia menegaskan pihaknya berkomitmen menyajikan makanan dan minuman berkualitas sehingga dapat menjadi salah satu daya tarik bagi masyarakat.

“Kami berkomitmen untuk menyajikan makan dan minum berkualitas dan bisa menjadi daya tarik bagi masyarakat,” tambahnya.

Pada kesempatan itu juga, Bupati Sekadau, Aron mengatakan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau mengucapkan selamat atas Grand Opening Weng Coffee Sekadau.

“Atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau, saya mengucapkan selamat atas Grand Opening Weng Coffee Sekadau,” ucapnya.

Menurut Aron, coffee shop merupakan tempat yang ramah dan memiliki fungsi sosial di tengah masyarakat.

“Coffee shop merupakan tempat yang ramah. Ini menjadi wadah untuk ngopi, berdiskusi, dan ngobrol bersama keluarga,” tuturnya.

"Kita berharap Weng Coffee Sekadau dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan terus berkembang," tutupnya. (Nv).

Harga Sawit Anjlok, Yodi Minta PKS Ikuti Harga TBS Pemerintah

Novia Dominika    Mei 27, 2026    Comment   

Harga Sawit Anjlok, Yodi Minta PKS Ikuti Harga TBS Pemerintah

Anggota DPRD Kabupaten Sekadau Fraksi Gerindra, Yodi Setiawan.

Sekadau Kalbar, Wartacyber.com - Belum berlaku kebijakan pemerintah terkait ekspor sawit satu pintu via PT Danantara Sumberdaya Indonesia, tapi Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Indonesia langsung kompak membeli murah sawit petani.

Pemerintah memantau terdapat 139 PKS di berbagai wilayah Indonesia yang teridentifikasi menurunkan harga pembelian TBS, kondisi ini pun langsung membuat petani berteriak.

Di Kabupaten Sekadau, harga sawit di tingkat petani sudah menurun ke angka 2000an Dan ini terjadi tak lama setelah Presiden mengeluarkan pidato yang menyebut, bahwa semua perusahaan ekspor wajib atas sepengetahuan pemerintah.

Atas fenomena ini, Kementerian Pertanian RI 

Wamentan Sudaryono mengatakan, dari hasil rapat tadi, teridentifikasi bahwa penyebab utama anjloknya harga TBS lebih banyak dipicu faktor psikologis dan ketidakpastian di tingkat pelaku usaha hilir.

“Padahal PT DSI sebagai pengelola dan pengawas kegiatan ekspor, tidak dipungut biaya atau mengambil keuntungan transaksi,” tegasnya dalam Pidatonya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Sekadau, Yodi Setiawan meminta pelaku usaha segera menyesuaikan harga pembelian seiring mulai jelasnya implementasi aturan baru tersebut.

"Kami minta kepada perusahaan sawit tetap memperhatikan posisi petani dan membeli TBS sesuai dengan harga yang ditetapkan pemerintah," kata Yodi Setiawan. Rabu (27/5/2026).

"Adapun implementasi kebijakan ekspor satu pintu baru akan berlaku secara penuh pada 1 Januari 2027, setelah melewati masa transisi dan evaluasi berkala," tutupnya. (Tim).

Wabup Berau Tinjau Dermaga Sanggam Jelang Libur Panjang

Novia Dominika    Mei 26, 2026    Comment   

Wabup Berau Tinjau Dermaga Sanggam Jelang Libur Panjang

Wakil Bupati Berau saat meninjau Fasilitas dan Layanan Transportasi.

Berau Wakil Bupati Berau, Gamalis, meninjau Dermaga Sanggam, Selasa (26/5/2026), guna memastikan kesiapan fasilitas dan layanan transportasi perairan dalam menghadapi libur panjang.

Dalam peninjauan tersebut, Gamalis memantau langsung aktivitas mobilisasi orang dan barang pada rute Tanjung Redeb menuju Tarakan, Maratua, dan Derawan. la menyebut secara umum kondisi dermaga maupun pelayanan transportasi perairan berjalan baik dan kondusif.

Menurut Gamalis, momentum libur panjang menjadi kesempatan untuk mengevaluasi pelayanan transportasi perairan, khususnya terkait angkutan penumpang dan barang. la menilai perlu adanya penataan yang lebih baik agar pelayanan semakin aman dan nyaman bagi masyarakat.

Berdasarkan data yang diterimanya, saat ini terdapat 29 armada speedboat yang beroperasi di Berau, terdiri atas 10 armada bermesin dua dan 19 armada bermesin tiga. Rata-rata tersedia tiga armada reguler setiap hari, sementara rute menuju Tarakan dilayani tiga kali dalam sepekan dengan jumlah penumpang berkisar 30 hingga 40 orang per keberangkatan.

Wabup Malinau Buka Exit Meeting Verifikasi Teknis Hutan Adat di Tiga Wilayah

Novia Dominika    Mei 26, 2026    Comment   

Wabup Malinau Buka Exit Meeting Verifikasi Teknis Hutan Adat di Tiga Wilayah

kegiatan Exit Meeting

 Malinau - Wakil Bupati Malinau, Jakaria, S.E., M.Si membuka kegiatan Exit Meeting bersama Tim Terpadu Verifikasi Teknis Hutan Adat di tiga wilayah adat di Kabupaten Malinau yang berlangsung di ruang pertemuan Laga Fratu, Senin, (25/05/2026) pagi.

Pelaksanaan verifikasi ini merupakan program Subdirektorat Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat (PKTHA) Kementerian Kehutanan, yang menyasar wilayah Hutan Adat Dayak Punan Adiu, Hutan Adat Dayak Abay Sembuak dan Hutan Adat Dayak Punan Long Ranau dengan melibatkan puluhan pihak lintas sektoral.

Hingga saat ini, tercatat sebanyak 54 masyarakat hukum adat tengah berproses dalam pengajuan penetapan pengakuan dan perlindungan hak-haknya.

"Pemerintah Kabupaten Malinau terus menunjukkan komitmennya dalam pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat, khususnya melalui percepatan proses penetapan hutan adat serta pembangunan berkeadilan yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan masyarakat adat tetap menjadi bagian utama dalam pembangunan tanpa kehilangan Identitas, budaya dan hak-haknya", ungkap Wabup Jakaria.

Wabup Jakaria juga menambahkan bahwa upaya ini sejalan dengan visi Kabupaten Malinau tahun 2026-2029, yakni mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan menuju daerah yang maju, mandiri dan sejahtera, dengan tetap berlandaskan nilai budaya serta kearifan lokal.

Pemkab Malinau juga membuka ruang bagi investasi dan pembangunan, dengan prinsip menjaga keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha, pemerintah daerah dan masyarakat adat agar berjalan selaras dan bebas dari konflik.

Komitmen terhadap masyarakat adat ini juga diperkuat melalui kebijakan daerah Malinau sejak tahun 2012 tentang pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat serta pembentukan Badan Pengelola Urusan Masyarakat Adat (BPUMA) pada tahun 2018.

Untuk itu, Wabup Jakaria mengajak seluruh pihak terkait untuk menjadikan momentum ini sebagai komitmen bersama dalam menjaga hutan, budaya dan kearifan lokal, demi keberlanjutan kehidupan masyarakat adat dan generasi mendatang, ucapnya.

Pemkab Malinau Sosialisasikan WLKP Online untuk Tingkatkan Kepatuhan Perusahaan

Novia Dominika    Mei 26, 2026    Comment   

Pemkab Malinau Sosialisasikan WLKP Online untuk Tingkatkan Kepatuhan Perusahaan

sosialisasi Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) Online dan sosialisasi peraturan perusahaan.

Malinau - Pemerintah Kabupaten Malinau menggelar kegiatan sosialisasi Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) Online dan sosialisasi peraturan perusahaan bertempat di ruang rapat Intulun, Selasa, (26/05/2026) pagi.

Dalam sambutan yang di buka oleh Asisten III Bidang Administrasi Umum, Francis, S.Pd., M.Pd

menyampaikan apresiasi kepada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Malinau atas upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas pelayanan ketenagakerjaan melalui sistem yang lebih modern, efektif dan transparan.

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman perusahaan terhadap kewajiban administrasi ketenagakerjaan sekaligus mendorong terciptanya hubungan industrial yang harmonis antara pemerintah, perusahaan dan pekerja.

WLKP sendiri merupakan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 yang mengatur kewajiban perusahaan untuk melaporkan kondisi ketenagakerjaan secara berkala.

Pelaksanaan WLKP merupakan kewajiban setiap perusahaan. Perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban tersebut dapat dikenakan sanksi administratif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Melalui kegiatan ini, seluruh perusahaan diharapkan semakin memahami pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan ketenagakerjaan serta mampu membangun hubungan industrial yang produktif, harmonis dan berkeadilan di Kabupaten Malinau", ungkap Francis.

DPRD Kaltara Dukung Penguatan Industri Hotel dan Pariwisata di Tarakan

Novia Dominika    Mei 26, 2026    Comment   

DPRD Kaltara Dukung Penguatan Industri Hotel dan Pariwisata di Tarakan

 TARAKAN - Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara menghadiri kegiatan Pelantikan Pengurus Indonesian Hotel General Manager Association (IHGMA) DPD Kalimantan Utara Periode 2026-2029 yang berlangsung di Hotel Tarakan Plaza Kayan Convention Centre, Kota Tarakan, Senin (25/5/26).

Kehadiran Komisi IV DPRD Kaltara dalam kegiatan tersebut menjadi bentuk dukungan terhadap penguatan sektor perhotelan dan pariwisata sebagai salah satu sektor strategis dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Rombongan Komisi IV DPRD Kaltara dipimpin Wakil Ketua Komisi IV, Dr. Syamsuddin Arfah, M.Si, bersama Sekretaris Komisi IV Ruman Tumbo, SH serta sejumlah anggota lainnya, yakni Supaad Hadianto, SE, Muhammad Hatta, ST, Dino Andrian, SH, dan Hj. Siti Laela.

Kegiatan pelantikan turut dihadiri Gubernur Kalimantan Utara, Zainal Arifin Paliwang, yang memberikan sambutan sekaligus mendorong kolaborasi seluruh stakeholder dalam memajukan sektor pariwisata dan hospitality di Kalimantan Utara.

Dalam audiensi bersama pengurus IHGMA dan pelaku industri perhotelan, Komisi IV DPRD Kaltara menegaskan pentingnya sinergitas antara pemerintah daerah, DPRD, organisasi profesi, dan pelaku usaha guna meningkatkan kualitas layanan, pengembangan sumber daya manusia, hingga promosi destinasi wisata daerah.

IHGMA DPD Kalimantan Utara resmi dikukuhkan sebagai wadah organisasi profesi General Manager Hotel yang diharapkan mampu menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendukung kemajuan industri hospitality dan pariwisata daerah.

Selain itu, berbagai masukan turut disampaikan dalam forum diskusi, mulai dari peningkatan promosi wisata, penguatan event daerah, pelatihan SDM perhotelan, hingga peningkatan standar pelayanan hotel di Kalimantan Utara.

Komisi IV DPRD Kaltara juga mendorong agar sektor perhotelan dan pariwisata dapat menjadi sektor unggulan yang mampu membuka lapangan pekerjaan baru serta meningkatkan pendapatan asli daerah di tengah perkembangan sektor jasa dan wisata yang terus tumbuh di Kalimantan Utara.

Kaltara Distribusikan 59 Sapi Kurban untuk Iduladha 1447 Hijriah

Novia Dominika    Mei 26, 2026    Comment   

Kaltara Distribusikan 59 Sapi Kurban untuk Iduladha 1447 Hijriah

 

Gubernur Kaltara Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum.,

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) menyiapkan 59 ekor sapi kurban untuk kebutuhan Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah/2026 Masehi yang akan didistribusikan ke seluruh kabupaten dan kota di Kaltara.

Gubernur Kaltara Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., melalui Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltara, H. Denny Harianto, S.E., M.M., mengatakan jumlah sapi kurban tahun ini menyesuaikan kondisi kemampuan keuangan daerah yang masih terdampak efisiensi anggaran.

“Karena kita juga lagi efisiensi, total yang diserahkan ada 24 ekor sapi kurban dari seluruh OPD yang sudah tersebar di beberapa kabupaten/kota,” kata Denny, Selasa (26/5).

Selain bantuan dari perangkat daerah, terdapat tambahan sumbangan yang dikonversi menjadi sapi kurban sehingga total keseluruhan mencapai 59 ekor.

Denny menjelaskan jumlah tersebut menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 106 ekor sapi kurban. Penyesuaian dilakukan seiring kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang berbeda dari tahun lalu.

Meski demikian, ia berharap kondisi ekonomi dan APBD Kaltara dapat terus bertumbuh sehingga ke depan jumlah hewan kurban yang disalurkan meningkat.

Ia juga mengajak Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Kaltara untuk mulai membiasakan berkurban secara pribadi maupun kelompok.

“Kami berharap ASN yang sudah berniat berkurban dapat melaksanakannya, baik sendiri maupun bersama minimal tujuh orang,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Denny menyampaikan apresiasi kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, atas bantuan tujuh ekor sapi kurban untuk wilayah Kaltara.

“Alhamdulillah tahun ini kita mendapatkan tujuh ekor sapi dari Presiden RI yang seluruhnya berasal dari peternak lokal Kaltara,” katanya.

Bantuan sapi Presiden RI tersebut didistribusikan ke sejumlah daerah, di antaranya untuk Provinsi Kaltara di Masjid Al-Amin Desa Wonomulyo Tanjung di Kabupaten Bulungan, Masjid Al-Ukhuwah Islamiyah Juata Kerikil di Kota Tarakan, Masjid Jami’ Habib Ahmad Alkaf di Kabupaten Bulungan.

Kemudian Masjid Al-Jihad Tideng Pale di Kabupaten Tana Tidung, Masjid Wasiatul Islam di Kabupaten Malinau, serta dua ekor sapi untuk Kabupaten Nunukan di Masjid Al-Kautsar Tanjung Harapan.

Menurut Denny, sesuai arahan pemerintah pusat, seluruh sapi bantuan Presiden berasal dari peternak lokal sebagai bentuk dukungan terhadap sektor peternakan daerah.

Terkait distribusi, ia memastikan proses penyaluran dilakukan melalui seleksi usulan agar bantuan tidak tumpang tindih dengan bantuan dari pemerintah provinsi, kabupaten maupun pihak lain.

“Kita pilah agar tidak terjadi bantuan ganda pada lokasi yang sama,” pungkasnya. (dkisp)