WARTA CYBER @media screen and (max-width:768px) { .banner{margin:65px auto 0 auto;} } -->

Kalbar

PEMDA

Ad Placement

PEMDA

Selasa, 26 Mei 2026

Wabup Berau Tinjau Dermaga Sanggam Jelang Libur Panjang

Wakil Bupati Berau saat meninjau Fasilitas dan Layanan Transportasi.

Berau Wakil Bupati Berau, Gamalis, meninjau Dermaga Sanggam, Selasa (26/5/2026), guna memastikan kesiapan fasilitas dan layanan transportasi perairan dalam menghadapi libur panjang.

Dalam peninjauan tersebut, Gamalis memantau langsung aktivitas mobilisasi orang dan barang pada rute Tanjung Redeb menuju Tarakan, Maratua, dan Derawan. la menyebut secara umum kondisi dermaga maupun pelayanan transportasi perairan berjalan baik dan kondusif.

Menurut Gamalis, momentum libur panjang menjadi kesempatan untuk mengevaluasi pelayanan transportasi perairan, khususnya terkait angkutan penumpang dan barang. la menilai perlu adanya penataan yang lebih baik agar pelayanan semakin aman dan nyaman bagi masyarakat.

Berdasarkan data yang diterimanya, saat ini terdapat 29 armada speedboat yang beroperasi di Berau, terdiri atas 10 armada bermesin dua dan 19 armada bermesin tiga. Rata-rata tersedia tiga armada reguler setiap hari, sementara rute menuju Tarakan dilayani tiga kali dalam sepekan dengan jumlah penumpang berkisar 30 hingga 40 orang per keberangkatan.

Wabup Malinau Buka Exit Meeting Verifikasi Teknis Hutan Adat di Tiga Wilayah

kegiatan Exit Meeting

 Malinau - Wakil Bupati Malinau, Jakaria, S.E., M.Si membuka kegiatan Exit Meeting bersama Tim Terpadu Verifikasi Teknis Hutan Adat di tiga wilayah adat di Kabupaten Malinau yang berlangsung di ruang pertemuan Laga Fratu, Senin, (25/05/2026) pagi.


Pelaksanaan verifikasi ini merupakan program Subdirektorat Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat (PKTHA) Kementerian Kehutanan, yang menyasar wilayah Hutan Adat Dayak Punan Adiu, Hutan Adat Dayak Abay Sembuak dan Hutan Adat Dayak Punan Long Ranau dengan melibatkan puluhan pihak lintas sektoral.


Hingga saat ini, tercatat sebanyak 54 masyarakat hukum adat tengah berproses dalam pengajuan penetapan pengakuan dan perlindungan hak-haknya.


"Pemerintah Kabupaten Malinau terus menunjukkan komitmennya dalam pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat, khususnya melalui percepatan proses penetapan hutan adat serta pembangunan berkeadilan yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan masyarakat adat tetap menjadi bagian utama dalam pembangunan tanpa kehilangan Identitas, budaya dan hak-haknya", ungkap Wabup Jakaria.


Wabup Jakaria juga menambahkan bahwa upaya ini sejalan dengan visi Kabupaten Malinau tahun 2026-2029, yakni mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan menuju daerah yang maju, mandiri dan sejahtera, dengan tetap berlandaskan nilai budaya serta kearifan lokal.


Pemkab Malinau juga membuka ruang bagi investasi dan pembangunan, dengan prinsip menjaga keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha, pemerintah daerah dan masyarakat adat agar berjalan selaras dan bebas dari konflik.


Komitmen terhadap masyarakat adat ini juga diperkuat melalui kebijakan daerah Malinau sejak tahun 2012 tentang pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat serta pembentukan Badan Pengelola Urusan Masyarakat Adat (BPUMA) pada tahun 2018.


Untuk itu, Wabup Jakaria mengajak seluruh pihak terkait untuk menjadikan momentum ini sebagai komitmen bersama dalam menjaga hutan, budaya dan kearifan lokal, demi keberlanjutan kehidupan masyarakat adat dan generasi mendatang, ucapnya.

Pemkab Malinau Sosialisasikan WLKP Online untuk Tingkatkan Kepatuhan Perusahaan

sosialisasi Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) Online dan sosialisasi peraturan perusahaan.

Malinau - Pemerintah Kabupaten Malinau menggelar kegiatan sosialisasi Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) Online dan sosialisasi peraturan perusahaan bertempat di ruang rapat Intulun, Selasa, (26/05/2026) pagi.


Dalam sambutan yang di buka oleh Asisten III Bidang Administrasi Umum, Francis, S.Pd., M.Pd


menyampaikan apresiasi kepada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Malinau atas upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas pelayanan ketenagakerjaan melalui sistem yang lebih modern, efektif dan transparan.


Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman perusahaan terhadap kewajiban administrasi ketenagakerjaan sekaligus mendorong terciptanya hubungan industrial yang harmonis antara pemerintah, perusahaan dan pekerja.


WLKP sendiri merupakan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 yang mengatur kewajiban perusahaan untuk melaporkan kondisi ketenagakerjaan secara berkala.


Pelaksanaan WLKP merupakan kewajiban setiap perusahaan. Perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban tersebut dapat dikenakan sanksi administratif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.


"Melalui kegiatan ini, seluruh perusahaan diharapkan semakin memahami pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan ketenagakerjaan serta mampu membangun hubungan industrial yang produktif, harmonis dan berkeadilan di Kabupaten Malinau", ungkap Francis.

DPRD Kaltara Dukung Penguatan Industri Hotel dan Pariwisata di Tarakan


 TARAKAN - Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara menghadiri kegiatan Pelantikan Pengurus Indonesian Hotel General Manager Association (IHGMA) DPD Kalimantan Utara Periode 2026-2029 yang berlangsung di Hotel Tarakan Plaza Kayan Convention Centre, Kota Tarakan, Senin (25/5/26).


Kehadiran Komisi IV DPRD Kaltara dalam kegiatan tersebut menjadi bentuk dukungan terhadap penguatan sektor perhotelan dan pariwisata sebagai salah satu sektor strategis dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.


Rombongan Komisi IV DPRD Kaltara dipimpin Wakil Ketua Komisi IV, Dr. Syamsuddin Arfah, M.Si, bersama Sekretaris Komisi IV Ruman Tumbo, SH serta sejumlah anggota lainnya, yakni Supaad Hadianto, SE, Muhammad Hatta, ST, Dino Andrian, SH, dan Hj. Siti Laela.


Kegiatan pelantikan turut dihadiri Gubernur Kalimantan Utara, Zainal Arifin Paliwang, yang memberikan sambutan sekaligus mendorong kolaborasi seluruh stakeholder dalam memajukan sektor pariwisata dan hospitality di Kalimantan Utara.


Dalam audiensi bersama pengurus IHGMA dan pelaku industri perhotelan, Komisi IV DPRD Kaltara menegaskan pentingnya sinergitas antara pemerintah daerah, DPRD, organisasi profesi, dan pelaku usaha guna meningkatkan kualitas layanan, pengembangan sumber daya manusia, hingga promosi destinasi wisata daerah.


IHGMA DPD Kalimantan Utara resmi dikukuhkan sebagai wadah organisasi profesi General Manager Hotel yang diharapkan mampu menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendukung kemajuan industri hospitality dan pariwisata daerah.


Selain itu, berbagai masukan turut disampaikan dalam forum diskusi, mulai dari peningkatan promosi wisata, penguatan event daerah, pelatihan SDM perhotelan, hingga peningkatan standar pelayanan hotel di Kalimantan Utara.


Komisi IV DPRD Kaltara juga mendorong agar sektor perhotelan dan pariwisata dapat menjadi sektor unggulan yang mampu membuka lapangan pekerjaan baru serta meningkatkan pendapatan asli daerah di tengah perkembangan sektor jasa dan wisata yang terus tumbuh di Kalimantan Utara.

Kaltara Distribusikan 59 Sapi Kurban untuk Iduladha 1447 Hijriah

 

Gubernur Kaltara Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum.,

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) menyiapkan 59 ekor sapi kurban untuk kebutuhan Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah/2026 Masehi yang akan didistribusikan ke seluruh kabupaten dan kota di Kaltara.


Gubernur Kaltara Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., melalui Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltara, H. Denny Harianto, S.E., M.M., mengatakan jumlah sapi kurban tahun ini menyesuaikan kondisi kemampuan keuangan daerah yang masih terdampak efisiensi anggaran.


“Karena kita juga lagi efisiensi, total yang diserahkan ada 24 ekor sapi kurban dari seluruh OPD yang sudah tersebar di beberapa kabupaten/kota,” kata Denny, Selasa (26/5).


Selain bantuan dari perangkat daerah, terdapat tambahan sumbangan yang dikonversi menjadi sapi kurban sehingga total keseluruhan mencapai 59 ekor.


Denny menjelaskan jumlah tersebut menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 106 ekor sapi kurban. Penyesuaian dilakukan seiring kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang berbeda dari tahun lalu.


Meski demikian, ia berharap kondisi ekonomi dan APBD Kaltara dapat terus bertumbuh sehingga ke depan jumlah hewan kurban yang disalurkan meningkat.


Ia juga mengajak Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Kaltara untuk mulai membiasakan berkurban secara pribadi maupun kelompok.


“Kami berharap ASN yang sudah berniat berkurban dapat melaksanakannya, baik sendiri maupun bersama minimal tujuh orang,” ujarnya.


Pada kesempatan itu, Denny menyampaikan apresiasi kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, atas bantuan tujuh ekor sapi kurban untuk wilayah Kaltara.


“Alhamdulillah tahun ini kita mendapatkan tujuh ekor sapi dari Presiden RI yang seluruhnya berasal dari peternak lokal Kaltara,” katanya.


Bantuan sapi Presiden RI tersebut didistribusikan ke sejumlah daerah, di antaranya untuk Provinsi Kaltara di Masjid Al-Amin Desa Wonomulyo Tanjung di Kabupaten Bulungan, Masjid Al-Ukhuwah Islamiyah Juata Kerikil di Kota Tarakan, Masjid Jami’ Habib Ahmad Alkaf di Kabupaten Bulungan.


Kemudian Masjid Al-Jihad Tideng Pale di Kabupaten Tana Tidung, Masjid Wasiatul Islam di Kabupaten Malinau, serta dua ekor sapi untuk Kabupaten Nunukan di Masjid Al-Kautsar Tanjung Harapan.


Menurut Denny, sesuai arahan pemerintah pusat, seluruh sapi bantuan Presiden berasal dari peternak lokal sebagai bentuk dukungan terhadap sektor peternakan daerah.


Terkait distribusi, ia memastikan proses penyaluran dilakukan melalui seleksi usulan agar bantuan tidak tumpang tindih dengan bantuan dari pemerintah provinsi, kabupaten maupun pihak lain.


“Kita pilah agar tidak terjadi bantuan ganda pada lokasi yang sama,” pungkasnya. (dkisp)

Suara Kalbar Institute Ngopi Bareng Awak Media, Diskusi Peran Pers Menjaga Kondusifitas Daerah

Ngopi Bareng Suara Kalbar Institute.

Sekadau – Suara Kalbar Institute menggelar kegiatan “Ngobrolin Informasi (Ngopi) dengan tema “Peran Pers dalam Menjaga Kondusifitas Lewat Pemberitaan Berimbang dan Beretika”, Selasa (26/5/2026).

Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 09.00 WIB tersebut dilaksanakan di Weng Coffee Sekadau, Jalan Merdeka Timur Km 3 Penanjung, Kabupaten Sekadau, dan diikuti sekitar 20 orang wartawan yang tergabung dalam organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Ikatan Wartawan Sekadau (IWAS), serta Ikatan Wartawan Online (IWO).

Kegiatan ini menjadi wadah diskusi dan silaturahmi antar insan pers guna memperkuat komitmen menjaga situasi yang aman, damai dan kondusif melalui pemberitaan yang profesional, berimbang serta menjunjung tinggi kode etik jurnalistik.

Direktur Eksekutif Suara Kalbar Institute Kundori, dalam pengantarnya menyampaikan pers memiliki peran strategis dalam memberikan edukasi kepada masyarakat serta menjaga stabilitas informasi di tengah derasnya arus informasi digital saat ini.

“Pers harus menjadi penyejuk di tengah masyarakat. Pemberitaan yang berimbang, akurat dan beretika sangat penting untuk menjaga kondusifitas daerah, khususnya di era media digital yang serba cepat,” ujarnya.

Sementara itu,  Kapolres Sekadau AKBP Andhika Wiratama diwakili Kasat Reskrim IPTU Zainal Abidin mengajak insan pers untuk terus bersinergi bersama aparat penegak hukum dalam menangkal hoaks, ujaran kebencian, serta informasi yang berpotensi memecah belah masyarakat.

“Media memiliki peran penting sebagai mitra strategis dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui informasi yang edukatif dan bertanggung jawab,”ungkapnya.

Sekretaris PWI Sekadau, Sudarno menyampaikan pentingnya menjaga profesionalisme wartawan, independensi media serta penerapan kode etik jurnalistik dalam setiap proses peliputan dan publikasi berita.

“Kita tetap menjaga kode etik agar menghasilkan produk jurnalistik yang benar sestau aturan. Meski di era digitalisasi, yang semua harus kerja cepat tapi tetap menjaga akurasi dan fakta yang ada,” ujar Sudarno.

Ketua IWAS Sekadau, Krisantus  mengungkapkan, pers memiliki peran strategis dalam kehidupan demokrasi. Media bukan hanya penyampai informasi, tetapi juga menjadi sarana edukasi, kontrol sosial, dan pembentuk opini publik. 

“Di tengah derasnya arus informasi digital, pers dituntut mampu menjaga situasi masyarakat tetap kondusif melalui pemberitaan yang berimbang, akurat, dan beretika,” katanya.

Kegiatan berlangsung dalam suasana santai namun penuh diskusi konstruktif. Para peserta aktif menyampaikan pandangan, pengalaman serta tantangan yang dihadapi insan pers dalam menjaga kualitas pemberitaan di tengah perkembangan media sosial dan tuntutan kecepatan informasi.

Melalui kegiatan “Ngopi Bareng” ini, Suara Kalbar Institute berharap terjalin komunikasi yang baik antar insan pers dan stakeholder terkait dalam mewujudkan ekosistem informasi yang sehat, profesional dan mampu menjaga kondusifitas daerah di Kabupaten Sekadau. **

Jelang Hari Raya Kurban, Sekprov Kaltara Tekankan Nilai Kerendahan Hati bagi ASN

Apel Gabungan Pemprov Kaltara.

 TANJUNG SELOR – Menjelang Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kalimantan Utara (Kaltara), H. Denny Harianto, S.E., M.M., mengajak Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadikan momentum kurban sebagai sarana membangun kerendahan hati dan mengendalikan sifat sombong dalam diri.


Pesan tersebut disampaikan saat memimpin apel pagi gabungan di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara di Lapangan Agatis, Senin (25/5).


Di awal amanatnya, Sekprov Denny mengingatkan bahwa Hari Raya Iduladha 1447 H akan diperingati dalam beberapa hari ke depan. Ia menyampaikan apresiasi kepada ASN yang telah berkurban tahun ini dan memberi motivasi bagi yang belum berkesempatan.


“Terima kasih kepada bapak dan ibu yang telah berkurban tahun ini. Bagi yang belum, niatkan dulu, mudah-mudahan tahun berikutnya diberi kemampuan untuk berkurban,” kata Denny.


Menurutnya, makna kurban tidak hanya sebatas penyembelihan hewan, tetapi juga menjadi momentum untuk mengendalikan sifat negatif dalam diri.


“Kalau belum bisa berkurban, setidaknya kita bisa menyembelih rasa bangga dan sombong dalam diri kita,” ujarnya.


Di akhir amanat, Denny juga menyampaikan pesan motivasi agar ASN tidak takut memulai hal-hal baik dan terus berusaha berkembang.


“Jangan menunggu hebat untuk memulai. Mulai saja, maka kita akan menjadi hebat. Niatkan yang baik, insyaallah hal baik akan kembali kepada kita,” pungkasnya.


Pesan tersebut diharapkan menjadi pengingat bagi ASN untuk terus menjaga semangat bekerja, integritas, serta nilai-nilai positif dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat. (dkisp)


Pasang Iklan

PEMDA

PEMDA

Pemda