39 Peserta Ikuti Balap Speedboat, UMKM Ikut Kecipratan Manfaat Ekonomi

Novia Dominika    Agustus 24, 2026    Comment   

39 Peserta Ikuti Balap Speedboat, UMKM Ikut Kecipratan Manfaat Ekonomi

Speedboat Race.

TARAKAN – Deru mesin 40 PK terdengar bersahutan dari kawasan dermaga Rumah Makan Lemakan Samudra, Tarakan, Ahad (23/8) pagi. Puluhan speedboat berjejer, sementara para motoris bersiap menghadapi lintasan dalam sebuah perlombaan yang tidak hanya menawarkan adu kecepatan, tetapi juga mempertemukan para pengguna speedboat dari berbagai daerah. 

Sebanyak 39 peserta ambil bagian dalam Speedboat Race yang digelar Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral) XIII tersebut. Mereka datang bukan hanya dari Tarakan, tetapi juga Balikpapan, Penajam, Nunukan, Tawau hingga Singapura. 

Perlombaan itu digelar untuk memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-1 Kodaeral XIII sekaligus memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia. Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., bersama Wakil Komandan Kodaeral XIII, Laksamana Pertama TNI Bambang Kuncoro, menjadi orang yang mengibarkan bendera start sebagai tanda perlombaan dimulai. 

Bagi masyarakat Kaltara, khususnya yang tinggal di wilayah pesisir, speedboat bukan sekadar kendaraan untuk berlomba. Perahu bermesin 40 PK telah menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari, salah satunya untuk menuju tambak. 

Gubernur Zainal melihat perlombaan tersebut memiliki makna yang lebih luas. Di balik persaingan di lintasan, ada kesempatan bagi para pengguna speedboat untuk bertemu, berkenalan, dan mempererat hubungan. 

“Speedboat 40 PK ini banyak digunakan masyarakat pesisir sebagai sarana transportasi ke tambak. Jadi, kegiatan ini juga menjadi ajang silaturahmi bagi para penggunanya,” kata Zainal. 

Antusiasme peserta ternyata ikut membawa suasana berbeda bagi masyarakat sekitar. Penonton berdatangan, sementara pengusaha Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) turut mendapat kesempatan untuk memperoleh manfaat ekonomi dari ramainya kegiatan. 

Karena itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara memastikan dukungan terhadap kegiatan masyarakat yang tidak hanya menghadirkan hiburan, tetapi juga memperkuat silaturahmi dan memberi dampak terhadap pergerakan ekonomi warga. 

“Kami mendukung kegiatan seperti ini sesuai dengan kemampuan pemerintah daerah,” ujar Zainal. 

Sebelum perlombaan dimulai, Zainal tidak hanya berdiri di garis start. Ia ikut mengemudikan speedboat dalam konvoi bersama peserta dan panitia. Dari atas speedboat, ia turut melihat kesiapan lintasan yang akan digunakan para peserta untuk beradu ketangkasan. 

Dengan total hadiah mencapai Rp150 juta, perlombaan berlangsung semakin semarak. Namun lebih dari sekadar mengejar siapa yang paling cepat, speedboat race ini memperlihatkan bagaimana sebuah aktivitas yang dekat dengan keseharian masyarakat pesisir dapat dikemas menjadi ajang olahraga, hiburan, silaturahmi, sekaligus penggerak ekonomi masyarakat. 

Jika terus dikembangkan, kegiatan semacam ini tidak hanya menjadi agenda tahunan, tetapi juga dapat menjadi ruang yang memperkenalkan karakter masyarakat pesisir Kaltara kepada peserta dan pengunjung dari berbagai daerah. (dkisp).

Wagub Ajak Pelajar Kaltara Maknai Kemerdekaan Lewat Kreativitas

Novia Dominika    Agustus 21, 2026    Comment   

Wagub Ajak Pelajar Kaltara Maknai Kemerdekaan Lewat Kreativitas

Art Fest Merdeka Berkarya.

TARAKAN – Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara), Ingkong Ala, S.E., M.Si., mengajak pelajar menjadikan kreativitas sebagai bagian dari upaya memaknai Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) sekaligus membangun daerah. 

Hal tersebut disampaikan Wagub Ingkong saat menghadiri Art Fest Merdeka Berkarya yang dirangkaikan dengan perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan RI Tahun 2026 di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 3 Tarakan, Kamis (20/8) pagi. 

Wagub Ingkong mengapresiasi SMA Negeri 3 Tarakan yang memperingati kemerdekaan melalui berbagai kegiatan seni dan kreativitas. Menurutnya, kegiatan tersebut menunjukkan bahwa pelajar Kaltara tidak hanya memiliki kemampuan akademik, tetapi juga kreativitas dan rasa cinta tanah air. 

Berbagai kegiatan yang digelar antara lain lomba lukisan, tari, musik, teater, mading tiga dimensi bertema cinta bangsa dan Paham Rupiah, bazar UMKM, lomba menghias tumpeng, Adiwiyata, fun walk, serta sejumlah perlombaan lainnya. 

“Kegiatan ini membuktikan bahwa generasi muda Kaltara tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga kreatif dan memiliki rasa cinta tanah air,” kata Ingkong. 

Ia menegaskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara terus berkomitmen membangun sumber daya manusia (SDM), pemerataan pendidikan, infrastruktur konektivitas, serta ekonomi yang inklusif dan berdaya saing. 

Menurutnya, generasi muda menjadi salah satu kunci dalam mewujudkan pembangunan tersebut. 

“Jadilah pelajar yang berprestasi, berkarakter, dan berjiwa merdeka. Jadikan kreativitas sebagai kekuatan untuk membangun daerah,” pesannya. 

Ingkong juga mengingatkan agar peringatan HUT ke-81 RI tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi menjadi momentum untuk menumbuhkan semangat kebangsaan dan memberikan makna bagi generasi muda. 

“Peringatan HUT ke-81 RI bukan hanya tradisi seremonial, tetapi merupakan momen yang penuh makna,” jelasnya. 

Usai kegiatan, Ingkong berkeliling melihat hasil karya para siswa SMA Negeri 3 Tarakan. Ia mengapresiasi karya tersebut sekaligus memberikan semangat kepada para siswa untuk terus berkarya dan meningkatkan kreativitas. 

Kegiatan turut dihadiri perwakilan Bank Indonesia (BI) Kaltara, perwakilan Dinas Pendidikan, para kepala sekolah, serta perwakilan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Tarakan Utara. (dkisp).

Kaltara Run Semarakkan HUT ke-81 RI, Gubernur Ajak Warga Terapkan Hidup Sehat dengan Berolahraga

Novia Dominika    Agustus 17, 2026    Comment   

Kaltara Run Semarakkan HUT ke-81 RI, Gubernur Ajak Warga Terapkan Hidup Sehat dengan Berolahraga

Kaltara Run.

TARAKAN – Antusiasme masyarakat dan komunitas lari di Kalimantan Utara (Kaltara) mendapat apresiasi dari Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., saat mengikuti Kaltara Run yang digelar Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Kaltara di kawasan Taman Berkampung, Tarakan, Minggu (16/8) pagi.

Didampingi Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kaltara, Dr. Bustan, S.E., M.Si., Gubernur Zainal bersama Kepala KPwBI Kaltara, Agus Taufik, turut berlari bersama peserta dengan jarak tempuh 8,1 kilometer.

Gubernur Zainal menyambut positif kegiatan yang digelar dalam rangka menyemarakkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) tersebut. Menurutnya, kegiatan olahraga seperti Kaltara Run dapat mendorong masyarakat untuk lebih aktif menjaga kesehatan.

“Alhamdulillah, kegiatan lari hari ini cukup positif. Terima kasih kepada BI Kaltara yang telah mempelopori kegiatan ini,” ujar Zainal.

Ia juga mengapresiasi kehadiran berbagai komunitas lari yang ikut meramaikan kegiatan. Menurutnya, komunitas lari di Kaltara terus berkembang dan hadir dalam berbagai aktivitas, mulai dari lari pagi, sore hingga malam.

Zainal berharap komunitas tersebut terus aktif dan dapat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan olahraga lari yang dilaksanakan di Kaltara.

“Komunitas lari kita cukup banyak. Saya berharap semuanya terus aktif karena olahraga memberikan dampak positif bagi kesehatan,” katanya.

Selain mengapresiasi Kaltara Run, Zainal mengungkapkan rencana pelaksanaan Kaltara Begimpor 10 kilometer di Tanjung Selor pada November mendatang, menyambut HUT ke-14 Provinsi Kaltara.

Menurutnya, kegiatan tersebut akan dibuat lebih besar dengan menghadirkan pelari nasional dan internasional.

“Insyaallah November nanti, dalam rangka HUT ke-14 Provinsi Kaltara, kita akan melaksanakan Begimpor 10 kilometer. Kegiatan ini akan diikuti pelari nasional dan internasional,” ujarnya.

Zainal kembali menyampaikan apresiasi kepada KPwBI Kaltara, seluruh komunitas dan masyarakat yang telah ikut menyukseskan Kaltara Run sebagai bagian dari perayaan kemerdekaan sekaligus mendorong gaya hidup sehat. (dkisp).

PSMTI Kaltara Dikukuhkan, Gubernur Tekankan Keberagaman sebagai Kekuatan Pembangunan

Novia Dominika    Agustus 16, 2026    Comment   

PSMTI Kaltara Dikukuhkan, Gubernur Tekankan Keberagaman sebagai Kekuatan Pembangunan

Pelantikan Pengurus Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) Provinsi Kaltara Masa Bakti 2026-2030.

TARAKAN – Keberagaman menjadi salah satu kekuatan yang terus dijaga di Kalimantan Utara (Kaltara). Di tengah masyarakat yang terdiri dari berbagai suku, agama, dan latar belakang budaya, kerukunan menjadi modal penting untuk memastikan pembangunan berjalan secara bersama-sama. 

Pesan tersebut disampaikan Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., saat menghadiri Pelantikan Pengurus Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) Provinsi Kaltara Masa Bakti 2026-2030 di Hotel Lotus Panaya, Tarakan, Sabtu (15/8). 

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Zainal menyampaikan ucapan selamat kepada jajaran pengurus PSMTI yang baru dikukuhkan. Ia berharap kepengurusan baru dapat menjalankan amanah organisasi sekaligus mengambil bagian dalam menjaga suasana yang rukun dan damai di Kaltara. 

Menurutnya, keberagaman masyarakat Kaltara merupakan kekuatan yang perlu dirawat secara bersama-sama. Perbedaan suku, agama, dan budaya tidak semestinya menjadi pembatas, melainkan dapat menjadi kekuatan untuk membangun daerah. 

“Perbedaan jangan menjadi sekat. Keberagaman justru harus menjadi kekuatan untuk mempererat persatuan,” kata Zainal. 

Ia menilai PSMTI memiliki posisi penting dalam memperkuat kebersamaan dan gotong royong di tengah masyarakat. Karena itu, organisasi tersebut diharapkan dapat terus membuka ruang kebersamaan dengan seluruh kelompok masyarakat. 

Zainal juga berharap PSMTI dapat menjadi rumah besar bagi keluarga besar Tionghoa sekaligus menjadi bagian dari masyarakat Kaltara secara keseluruhan. 

Di sisi lain, ia mengingatkan agar kepengurusan yang telah dilantik tidak berhenti pada agenda organisasi dan kegiatan seremonial. Visi serta misi PSMTI perlu diwujudkan dalam bentuk program yang nyata dan memberikan manfaat bagi masyarakat. 

“Program organisasi harus diwujudkan melalui kegiatan yang konkret, terarah, dan memberi manfaat,” ujarnya. 

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara, lanjutnya, siap membangun sinergi dengan PSMTI dan berbagai organisasi kemasyarakatan lainnya. Kolaborasi tersebut dinilai penting karena pembangunan daerah membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. 

"Pembangunan daerah tidak mungkin dilaksanakan pemerintah sendiri, kita membutuhkan partisipasi seluruh elemen masyarakat. Mari bersama mewujudkan Kaltara yang maju, makmur dan toleran," pungkasnya. 

Pelantikan pengurus PSMTI Kaltara Masa Bakti 2026-2030 turut dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Kaltara, tokoh adat, tokoh masyarakat serta perwakilan organisasi kepemudaan dan paguyuban lintas etnis di Kaltara. (dkisp).

Gubernur Lepas Kontingen Kaltara ke Jamnas XII 2026

Novia Dominika    Agustus 11, 2026    Comment   

Gubernur Lepas Kontingen Kaltara ke Jamnas XII 2026

Pelepasan Kontingen Jambore Nasional.

TARAKAN – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) sekaligus Ketua Majelis Pembimbing Daerah (Mabida) Gerakan Pramuka Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., melepas Kontingen Daerah Kaltara yang akan mengikuti Jambore Nasional (Jamnas) XII Tahun 2026 di Bumi Perkemahan dan Graha Wisata Pramuka Cibubur, Jakarta Timur. 

Pelepasan kontingen berlangsung di Ruang Aula Kantor Badan Penghubung (Banhub) Kaltara, Kota Tarakan, Selasa (11/8). Sebanyak 119 anggota kontingen yang terdiri dari pimpinan, pembina pendamping dan Pramuka Penggalang terbaik se-Kaltara akan mengikuti Jamnas XII pada 13–20 Agustus 2026. 

Dalam sambutannya, Gubernur Zainal mengapresiasi Ketua Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka Kaltara, Hj. Rahmawati Zainal, S.H., beserta para pembina dan instruktur yang telah mempersiapkan kontingen. 

Menurutnya, Gerakan Pramuka memiliki peran penting dalam membentuk generasi muda yang tangguh, mandiri, kreatif, inovatif dan peduli terhadap lingkungan. 

“Pramuka tidak hanya membentuk ketangguhan fisik dan mental, tetapi juga mengajarkan kreativitas, kemandirian, kepedulian, dan kemampuan menghadapi berbagai tantangan,” kata Zainal. 

Ia menjelaskan, Jamnas merupakan kegiatan besar Pramuka Penggalang tingkat nasional yang digelar setiap lima tahun. Kegiatan ini menjadi wadah untuk memperkuat karakter, kepemimpinan, kemandirian, persaudaraan serta kecintaan terhadap tanah air. 

Jamnas XII 2026 mengusung tema “Berkreasi, Berinovasi, Terampil dan Mandiri untuk Mendukung Swasembada Pangan.” Tema tersebut dinilai sejalan dengan peran generasi muda sebagai agen perubahan yang kreatif dan peduli terhadap ketahanan pangan. 

Zainal berpesan agar seluruh peserta menjaga nama baik Kaltara selama mengikuti kegiatan. Selain itu, peserta diminta menjaga kesehatan, kekompakan, memperluas wawasan, serta menerapkan nilai-nilai kebangsaan. 

“Saya berharap peserta dapat mengikuti seluruh kegiatan dengan baik. Setelah kembali, pengalaman dan ilmu yang diperoleh dibagikan kepada teman-teman di daerah sehingga memberikan manfaat nyata bagi kemajuan Gerakan Pramuka di Kaltara,” ujarnya. 

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara, lanjutnya, akan terus mendukung pengembangan generasi muda melalui Gerakan Pramuka. Menurut Zainal, membangun sumber daya manusia (SDM) yang berkarakter dan berakhlak merupakan investasi penting bagi masa depan Kaltara. (dkisp).

Gubernur Ikut Run Night Slipi, 600 Peserta Ramaikan Lari 7,5 Kilometer

Novia Dominika    Agustus 09, 2026    Comment   

Gubernur Ikut Run Night Slipi, 600 Peserta Ramaikan Lari 7,5 Kilometer

Run Night Slipi 2026.

TARAKAN – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., turut mengikuti Run Night Slipi 2026 setelah melepas sekitar 600 peserta di Kelurahan Kampung Satu, Kecamatan Tarakan Tengah, Jumat (7/8).

Didampingi Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kaltara, Dr. Bustan, S.E., M.Si., Gubernur Zainal bergabung bersama peserta menempuh rute sepanjang 7,5 kilometer yang menyusuri kawasan perbukitan Gunung Slipi.

Rute yang dilalui peserta didominasi medan tanjakan dan turunan. Meski cukup menantang, Zainal berhasil menyelesaikan rute dan mencapai garis finis bersama peserta lainnya.

Di sepanjang perjalanan, Zainal beberapa kali berhenti untuk menyapa masyarakat Kota Tarakan, bersalaman, dan berfoto bersama warga.

Dalam momen itu, ia juga mengapresiasi antusiasme pemuda dan masyarakat Tarakan yang mengikuti kegiatan olahraga tersebut. Menurutnya, Run Night Slipi menjadi kegiatan positif yang dapat mendorong masyarakat untuk lebih aktif berolahraga.

“Alhamdulillah, malam ini pemuda dan masyarakat Tarakan melaksanakan kegiatan yang luar biasa. Rutenya sepanjang 7,5 kilometer dengan medan naik turun, tetapi saya bisa sampai finis bersama peserta lainnya,” kata Zainal.

Ia juga mengingatkan peserta agar mengikuti kegiatan sesuai kemampuan fisik masing-masing dan tidak memaksakan diri.

“Yang terpenting, peserta harus menyesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Jangan memaksakan diri jika kondisi fisik tidak memungkinkan,” ujarnya.

Run Night Slipi 2026 diselenggarakan oleh RG Fun Walk Community Kota Tarakan dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia (RI). (dkisp).

Wakil Ketua DPRD Kaltara Hadiri Jamuan Sosek Malindo, Perkuat Kerja Sama dengan Negeri Sabah

Novia Dominika    Agustus 04, 2026    Comment   

Wakil Ketua DPRD Kaltara Hadiri Jamuan Sosek Malindo, Perkuat Kerja Sama dengan Negeri Sabah

Jamuan Makan Malam.

TARAKAN - Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara H. Muddain, ST., menghadiri kegiatan Jamuan Makan Malam dalam rangka Pertemuan Tim Teknis dan Sidang Ke-28 (9) Sosial Ekonomi Malaysia-Indonesia (Sosek Malindo) Tingkat Provinsi Kalimantan Utara-Peringkat Negeri Sabah Tahun 2026, yang digelar di Kayan Ballroom, Hotel Tarakan Plaza, Kamis (30/7/26).

Dalam kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Kalimantan Utara Ingkong Ala, SE., M.Si, Delegasi Negeri Sabah Malaysia, Unsur Forkopimda Kalimantan Utara, Walikota Tarakan dan Jajaran Pemprov. Kaltara.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian pertemuan bilateral antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan Negeri Sabah dalam memperkuat kerja sama lintas batas di berbagai sektor strategis, seperti ekonomi, perdagangan, sosial budaya hingga pengelolaan kawasan perbatasan.

Dalam suasana penuh keakraban, jamuan makan malam tersebut juga menjadi sarana mempererat silaturahmi antara delegasi Provinsi Kalimantan Utara dengan delegasi Negeri Sabah, sekaligus memperkuat sinergi dan kolaborasi yang telah terjalin selama ini.

Kaltara dan Sabah Perkuat Kerja Sama Perbatasan di Sidang SOSEK MALINDO ke-28

Novia Dominika    Juli 30, 2026    Comment   

Kaltara dan Sabah Perkuat Kerja Sama Perbatasan di Sidang SOSEK MALINDO ke-28

Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum.,  saat menghadiri sidang.

TARAKAN – Kalimantan Utara (Kaltara) dan Negeri Sabah, Malaysia, kembali memperkuat kerja sama pembangunan kawasan perbatasan melalui Sidang ke-28 Kelompok Kerja Sosial Ekonomi Malaysia–Indonesia (KK/JKK SOSEK MALINDO) Tingkat Provinsi Kaltara–Peringkat Negeri Sabah Tahun 2026 yang digelar di Kayan Ballroom Hotel Tarakan Plaza, Rabu (29/7). 

Sidang yang dihadiri Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., bersama delegasi dari Indonesia dan Malaysia itu menjadi forum untuk mengevaluasi hasil kerja sama sebelumnya sekaligus menyusun agenda kolaborasi baru di kawasan perbatasan. 

Dalam sambutannya, Gubernur Zainal menyampaikan apresiasi atas kehadiran Ketua JKK SOSEK MALINDO Negeri Sabah, Datuk Dr. Jamili Nais, beserta jajaran, Konsul Republik Indonesia di Tawau, perwakilan Kementerian Dalam Negeri, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kaltara. 

"Merupakan suatu kehormatan bagi kami dapat menjadi tuan rumah pada persidangan kali ini. Kehadiran seluruh delegasi menunjukkan komitmen bersama untuk terus memperkuat hubungan persahabatan dan kerja sama antara Indonesia dan Malaysia, khususnya Kaltara dan Sabah," kata Zainal. 

Menurutnya, hubungan Kaltara dan Sabah memiliki nilai strategis karena tidak hanya didukung kedekatan geografis, tetapi juga kesamaan budaya dan hubungan sosial yang telah terjalin sejak lama. Aktivitas perdagangan, pendidikan, hingga pertukaran sosial budaya menjadikan kawasan perbatasan sebagai ruang kehidupan bersama yang terus berkembang. 

Zainal juga memaparkan posisi strategis Kaltara sebagai provinsi perbatasan sekaligus wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN). Kondisi tersebut, kata dia, membuka peluang besar bagi percepatan pembangunan infrastruktur, peningkatan konektivitas, serta investasi lintas batas. 

Ia menyebut sejumlah proyek strategis yang tengah dikembangkan di Kaltara, di antaranya Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI), Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning–Mangkupadi, PLTA Kayan Cascade, hilirisasi sektor perikanan dan rumput laut, serta pengembangan energi hijau. 

"Potensi besar ini menjadi modal penting untuk mendukung rantai pasok IKN sekaligus memperkuat daya saing kawasan perbatasan agar tumbuh sebagai pusat ekonomi baru yang tangguh dan berkelanjutan," ujarnya. 

Sidang ke-28 SOSEK MALINDO merupakan tindak lanjut dari sidang sebelumnya yang berlangsung di Sandakan, Malaysia, pada 2025. Forum ini membahas evaluasi pelaksanaan program kerja sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala untuk meningkatkan efektivitas kerja sama kedua wilayah. 

Zainal menilai pembangunan IKN juga membuka peluang kolaborasi yang semakin luas antara Kaltara dan Sabah, mulai dari sektor perdagangan, investasi, logistik, ketenagakerjaan, pariwisata, hingga ketahanan pangan. 

Menutup sambutannya, Zainal mengajak seluruh delegasi mengedepankan semangat musyawarah dan saling menghormati dalam setiap pembahasan. Ia menegaskan rekomendasi yang dihasilkan harus realistis, dapat dilaksanakan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat perbatasan di kedua negara. (dkisp).

Sekprov Kaltara Ajak Apindo Perkuat Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi

Novia Dominika    Juli 16, 2026    Comment   

Sekprov Kaltara Ajak Apindo Perkuat Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi

Pelantikan Pengurus Apindo.

Tarakan, Wartacyber.com  – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) mengajak Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) memperkuat kolaborasi dengan pemerintah guna menciptakan iklim investasi yang kondusif serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan. 

Ajakan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltara, H. Denny Harianto, S.E., M.M., saat menghadiri Pelantikan Pengurus Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Apindo Kaltara Masa Bakti 2026–2031 di Gedung Graha Angkasa, Terminal Bandara Internasional Juwata Tarakan, Kamis (16/7). 

Membacakan sambutan tertulis Gubernur Kaltara, Sekprov Denny mengucapkan selamat kepada jajaran pengurus yang baru dilantik. Ia berharap kepengurusan baru mampu menjalankan amanah dengan baik serta menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperkuat perekonomian daerah. 

Sekprov Denny mengatakan, kepengurusan Apindo bukan sekadar menjalankan roda organisasi, tetapi juga memiliki tanggung jawab besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Di tengah tantangan perekonomian global, seperti ketidakpastian geopolitik, perubahan iklim, dan pesatnya perkembangan teknologi, Denny menilai kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha menjadi semakin penting. 

"Sinergi inilah yang menjadi kunci agar Kalimantan Utara mampu terus tumbuh secara berkelanjutan dan memiliki daya saing yang kuat," kata Denny. 

Ia menjelaskan, Kaltara memiliki potensi besar sebagai wilayah perbatasan sekaligus Kawasan Strategis Nasional, mulai dari sektor hilirisasi industri, energi baru terbarukan, perikanan, pertanian, hingga pariwisata. 

Arah pembangunan tersebut, lanjutnya, sejalan dengan hasil Kaltara Investment Forum (KIF) 2026 yang menitikberatkan pada investasi berkelanjutan dan pengembangan hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah produk daerah. 

Karena itu, Denny berharap Apindo dapat terus menjadi jembatan antara pemerintah dan dunia usaha dalam menciptakan iklim investasi yang sehat, hubungan industrial yang harmonis, serta mendorong lahirnya berbagai inovasi. 

Pemprov Kaltara, katanya, berkomitmen memberikan kemudahan perizinan, meningkatkan infrastruktur dan menghadirkan kepastian hukum guna memberikan rasa aman bagi para investor. 

Menutup sambutannya, Denny optimistis kepengurusan Apindo Kaltara periode 2026–2031 mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah melalui kolaborasi yang semakin kuat antara pemerintah dan dunia usaha. 

"Mari kita satukan langkah, memperkuat kolaborasi dan bersama-sama mewujudkan Kalimantan Utara yang Maju, Makmur dan Berkelanjutan," pungkasnya. (dkisp).

Komisi IV DPRD Kaltara Evaluasi Layanan RSUD Dr. Jusuf SK

Novia Dominika    Juli 13, 2026    Comment   

Komisi IV DPRD Kaltara Evaluasi Layanan RSUD Dr. Jusuf SK

Rapat Koordinasi.

Tarakan, Wartacyber.com - Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) terus memperkuat fungsi pengawasan terhadap pelayanan publik, khususnya di sektor kesehatan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kunjungan kerja dan rapat koordinasi bersama jajaran manajemen RSUD Dr. H. Jusuf SK Tarakan, Kamis (9/7), guna mengevaluasi kualitas pelayanan sekaligus memastikan kesiapan rumah sakit rujukan provinsi dalam memberikan layanan kesehatan yang optimal kepada masyarakat.

Rapat koordinasi dipimpin oleh Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Supa'ad Hadianto, serta dihadiri Anggota Komisi IV DPRD Kaltara Hj. Siti Laela, Dino Andrian, SH., dan Rahman, S.K.M., M.Kes. Dari pihak rumah sakit, hadir Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur RSUD Dr. H. Jusuf SK yang didampingi Dr. Ronald beserta seluruh jajaran manajemen.

Dalam pertemuan tersebut, Komisi IV melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan, ketersediaan sarana dan prasarana, sumber daya manusia, hingga berbagai layanan unggulan yang menjadi penopang pelayanan rumah sakit sebagai rujukan tertinggi di Kalimantan Utara.

Pembahasan mencakup peningkatan mutu pelayanan pada instalasi rawat jalan, rawat inap, dan Instalasi Gawat Darurat (IGD). Selain itu, DPRD juga memberikan perhatian terhadap penguatan layanan spesialistik dan subspesialistik, termasuk optimalisasi pemanfaatan fasilitas Cath Lab untuk penanganan penyakit jantung dan saraf, Stroke Unit, ruang hemodialisis, serta kesiapan berbagai layanan penunjang medis seperti laboratorium, radiologi, farmasi, rehabilitasi medik, bank darah, kamar bedah sentral, hingga layanan kedokteran forensik.

Plt. Direktur RSUD Dr. H. Jusuf SK menjelaskan bahwa rumah sakit terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan seiring meningkatnya jumlah pasien rujukan dari berbagai kabupaten dan kota di Kalimantan Utara, seperti Tarakan, Bulungan, Nunukan, Malinau, dan Tana Tidung. Pihak rumah sakit juga berkomitmen membuka ruang komunikasi dengan masyarakat melalui mekanisme pengaduan resmi sebagai bagian dari upaya perbaikan pelayanan secara berkelanjutan.

Dalam kesempatan tersebut, Supa'ad Hadianto menegaskan bahwa pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus menjadi prioritas pembangunan daerah. Menurutnya, DPRD memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang layak tanpa terkendala keterbatasan fasilitas maupun kualitas layanan.

"RSUD Dr. H. Jusuf SK merupakan rumah sakit rujukan provinsi yang menjadi harapan masyarakat Kalimantan Utara. Karena itu, peningkatan kualitas pelayanan harus terus dilakukan secara berkelanjutan. DPRD akan terus mengawal agar kebutuhan rumah sakit, baik dari sisi fasilitas, tenaga kesehatan, maupun pelayanan, dapat dipenuhi sesuai kemampuan daerah," ujarnya.

la menambahkan, evaluasi yang dilakukan Komisi IV tidak semata-mata mencari kekurangan, melainkan menjadi forum bersama untuk mengidentifikasi berbagai kebutuhan strategis yang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah.

"Di tengah penyesuaian fiskal daerah, sektor kesehatan harus tetap menjadi prioritas. Efisiensi anggaran tidak boleh berdampak pada menurunnya kualitas pelayanan kepada masyarakat. DPRD akan terus mendorong pemerintah daerah agar alokasi anggaran untuk pelayanan kesehatan yang bersifat mendesak tetap terjaga sehingga rumah sakit dapat memberikan layanan yang cepat, aman, dan berkualitas," tegasnya.

Komisi IV juga menyoroti pentingnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan kesehatan, termasuk pengembangan sistem pelayanan berbasis digital guna mempercepat proses administrasi, meningkatkan efisiensi pelayanan, serta memberikan kemudahan akses bagi masyarakat.

Melalui kunjungan kerja ini, Komisi IV DPRD Kaltara berharap berbagai hasil evaluasi dapat menjadi bahan penyempurnaan pelayanan RSUD Dr. H. Jusuf SK, sekaligus memperkuat koordinasi antara lembaga legislatif dan pemerintah daerah dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang semakin berkualitas, merata, profesional, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat Kalimantan Utara. (Humas DPRD).

DPRD Kaltara Bahas Tahap Akhir Ranperda Penghargaan Daerah

Novia Dominika    Juli 12, 2026    Comment   

DPRD Kaltara Bahas Tahap Akhir Ranperda Penghargaan Daerah

Rapat Kerja Bersama BKD dan Dinsos

Tarakan - Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Provinsi Kalimantan Utara menggelar rapat kerja bersama Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Dinas Sosial dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penghargaan Daerah.

Rapat dipimpin oleh Anggota Pansus I, Herman, S.Pi, sebagai tindak lanjut atas hasil harmonisasi yang telah dilaksanakan bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum.

Rapat tersebut turut dihadiri Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara, H. Muddain, ST. Dari unsur perangkat daerah, hadir Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Dr. Andi Amriampa, S.Sos., M.Si dan Kepala Dinas Sosial, Pollymaart Sijabat, S.K.M., M.AP beserta staf.

Dalam rapat tersebut, Pansus I bersama perangkat daerah melakukan pencermatan terhadap seluruh materi muatan Ranperda guna memastikan substansi yang diatur telah sesuai dengan hasil harmonisasi serta memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembahasan ini menjadi tahapan akhir di tingkat daerah sebelum Ranperda diajukan ke Kementerian Dalam Negeri untuk memperoleh fasilitasi.

Anggota Pansus I, Herman, S.Pi, menjelaskan bahwa Ranperda tentang Penghargaan Daerah merupakan ranperda inisiatif DPRD yang lahir dari aspirasi masyarakat. Menurutnya, selama ini belum terdapat payung hukum yang mengatur pemberian penghargaan kepada tokoh-tokoh yang telah memberikan jasa dan kontribusi besar terhadap pembangunan daerah.

"Ranperda ini disusun berdasarkan usulan masyarakat yang menginginkan adanya dasar hukum untuk memberikan apresiasi kepada tokoh-tokoh masyarakat atas jasa, pengabdian, dan kontribusinya dalam pembangunan daerah. Harapannya, penghargaan yang diberikan nantinya memiliki landasan hukum yang jelas dan mekanisme yang objektif," ujar Herman.

la menambahkan, regulasi tersebut tidak hanya mengatur bentuk penghargaan, tetapi juga memuat kriteria penerima, mekanisme pengusulan, proses penilaian, hingga tata cara pemberian penghargaan agar pelaksanaannya berlangsung secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.

Dengan rampungnya pembahasan di tingkat Pansus, Ranperda tentang Penghargaan Daerah selanjutnya akan diajukan ke Kementerian Dalam Negeri untuk menjalani proses fasilitasi. Setelah memperoleh hasil fasilitasi, Ranperda akan diproses lebih lanjut hingga ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

DPRD Provinsi Kalimantan Utara berharap kehadiran Peraturan Daerah tentang Penghargaan Daerah dapat menjadi bentuk apresiasi pemerintah daerah kepada individu, kelompok, maupun lembaga yang telah memberikan dedikasi dan kontribusi nyata bagi kemajuan serta pembangunan Kalimantan Utara.

Wakil Ketua DPRD Kaltara H. Muddain Sosialisasikan Perda APBD 2026

Novia Dominika    Juli 02, 2026    Comment   

Wakil Ketua DPRD Kaltara H. Muddain Sosialisasikan Perda APBD 2026

Sosialisasi Peraturan Daerah.

Tarakan , Wartacyber.com – Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara, H. Muddain, ST., kembali melaksanakan kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) sebagai upaya meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap berbagai regulasi yang telah ditetapkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara bersama DPRD.

Kegiatan pertama dilaksanakan pada 25 Juni 2026 di Sebengkok, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, dengan menyosialisasikan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Sosialisasi tersebut dihadiri tokoh masyarakat, ketua RT, pemuda, serta warga yang antusias mengikuti penyampaian materi dan sesi dialog.

Sehari kemudian, tepatnya pada 26 Juni 2026, H. Muddain kembali menggelar Sosper Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Jalan Yos Sudarso, Sebengkok, Kecamatan Tarakan Tengah. Kegiatan ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk memahami hak dan kewajiban dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas.

Dalam kesempatan itu, H. Muddain menegaskan bahwa sosialisasi perda merupakan bentuk tanggung jawab DPRD agar setiap produk hukum daerah dapat dipahami dan diimplementasikan secara optimal oleh masyarakat.

"Peraturan daerah bukan hanya menjadi pedoman bagi pemerintah dalam menjalankan pembangunan, tetapi juga menjadi instrumen yang memberikan kepastian hukum serta menjamin hak-hak masyarakat. Karena itu, masyarakat perlu mengetahui substansi perda agar dapat ikut mengawasi pelaksanaannya sekaligus merasakan manfaatnya," ujarnya.

Terkait Perda Nomor 9 Tahun 2025 tentang APBD Tahun Anggaran 2026, H. Muddain menjelaskan bahwa APBD merupakan instrumen utama pembangunan daerah yang disusun untuk menjawab kebutuhan masyarakat melalui berbagai program prioritas.

Menurutnya, melalui APBD Tahun 2026 pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk meningkatkan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, hingga penguatan sektor-sektor strategis lainnya.

"Karena anggaran ini berasal dari uang rakyat, maka penggunaannya harus transparan, akuntabel, tepat sasaran, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Kalimantan Utara," jelasnya.

Ia juga mengajak masyarakat berpartisipasi aktif dalam mengawal pelaksanaan program-program yang telah dianggarkan agar seluruh kegiatan pembangunan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Partisipasi masyarakat sangat penting dalam mengawasi pelaksanaan APBD. Dengan keterlibatan masyarakat, pembangunan akan berjalan lebih efektif, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan," tambahnya.

Sementara itu, saat menyampaikan materi mengenai Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pelayanan Kesehatan Masyarakat, H. Muddain menegaskan bahwa pelayanan kesehatan merupakan hak dasar setiap warga negara yang harus dipenuhi secara adil dan merata.

"Peraturan daerah ini hadir untuk memastikan seluruh masyarakat Kalimantan Utara memperoleh akses pelayanan kesehatan yang layak, berkualitas, mudah dijangkau, dan tanpa adanya diskriminasi. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk terus meningkatkan mutu pelayanan kesehatan melalui penyediaan tenaga medis, sarana dan prasarana kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan," ungkapnya.

Menurutnya, keberhasilan penyelenggaraan pelayanan kesehatan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan dukungan dan partisipasi aktif masyarakat.

"Masyarakat juga memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan diri, keluarga, dan lingkungan. Dengan memahami isi perda ini, masyarakat mengetahui haknya untuk memperoleh pelayanan kesehatan sekaligus memahami kewajibannya dalam mendukung terciptanya masyarakat yang sehat," katanya.

Pada sesi dialog, warga memanfaatkan kesempatan untuk menyampaikan berbagai aspirasi, mulai dari peningkatan kualitas layanan kesehatan, pemerataan fasilitas kesehatan, hingga usulan pembangunan lingkungan dan peningkatan pelayanan publik lainnya. Seluruh aspirasi tersebut dicatat sebagai bahan masukan DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.

Melalui dua kegiatan sosialisasi tersebut, H. Muddain berharap masyarakat semakin memahami pentingnya keberadaan peraturan daerah sebagai landasan hukum penyelenggaraan pemerintahan sekaligus mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah.

"Kami di DPRD Provinsi Kalimantan Utara akan terus hadir di tengah masyarakat untuk menyampaikan berbagai regulasi daerah sekaligus menyerap aspirasi secara langsung. Dengan komunikasi yang baik antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat, pembangunan Kalimantan Utara akan berjalan semakin efektif dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat," tutup H. Muddain. (Humas DPRD).