Pengusulan Program Pengembangan UMKM.
JAKARTA, Wartacyber.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) terus berupaya memperkuat ekonomi kerakyatan melalui pengembangan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Langkah tersebut diwujudkan melalui pertemuan strategis antara Gubernur Kalimantan Utara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., bersama Wakil Menteri (Wamen) UMKM Republik Indonesia, Helvi Yuni Moraza, di Kantor Kementerian UMKM, Jakarta, Senin (22/6).
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Zainal membawa sejumlah usulan program prioritas daerah untuk mendapatkan dukungan pemerintah pusat dalam mempercepat kemajuan UMKM di Kalimantan Utara.
Didampingi Anggota Komisi VII DPR RI Hj. Rahmawati, S.H., Gubernur Zainal memaparkan kondisi UMKM Kaltara yang saat ini mencapai 51.840 unit usaha dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar 5,51 persen setiap tahun.
Menurut Zainal, meski sektor UMKM terus berkembang, masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu ditangani bersama, seperti peningkatan daya saing produk, keterbatasan akses pembiayaan, perluasan pasar, infrastruktur pendukung, serta penguatan hilirisasi produk.
“Kami memetakan beberapa isu strategis yang perlu mendapat dukungan bersama agar UMKM Kaltara mampu berkembang lebih cepat,” ujar Zainal.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemprov Kaltara mengajukan dukungan anggaran kepada Kementerian UMKM RI untuk mendukung sembilan program prioritas.
Program tersebut meliputi sertifikasi halal, pelatihan kewirausahaan, business matching dengan perbankan dan lembaga keuangan, bantuan alat produksi, fasilitasi pendamping UMKM, pembangunan Plaza UMKM, fasilitasi promosi UMKM, penguatan Rumah Kemasan, serta fasilitasi Galeri Dekranasda.
Melalui program tersebut, Pemprov Kaltara menargetkan terciptanya UMKM yang lebih mandiri, berdaya saing, dan mampu berkelanjutan.
Berdasarkan perencanaan yang disusun, program ini diproyeksikan dapat meningkatkan aktivitas ekonomi daerah hingga Rp102 miliar per tahun, menciptakan 500 hingga 1.000 lapangan kerja baru, melahirkan 50 produk unggulan berorientasi ekspor, serta menghasilkan ratusan sertifikasi halal dan kekayaan intelektual baru.
Selain itu, program tersebut juga menargetkan sebanyak 1.000 UMKM dapat naik kelas dan 300 UMKM mampu menembus pasar modern maupun digital.
Sebagai bentuk keseriusan, Pemprov Kaltara telah menyiapkan berbagai dukungan, mulai dari regulasi, penyediaan data UMKM, kesiapan pembangunan Rumah Kemasan, hingga penyediaan lahan strategis di kawasan Hutan Kota Bundahayati untuk pembangunan Plaza UMKM.
Menanggapi usulan tersebut, Wamen UMKM RI Helvi Yuni Moraza memberikan apresiasi dan menyambut positif langkah Pemprov Kaltara. Sebagai tindak lanjut, Kementerian UMKM RI berencana melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Utara pada Juli mendatang.
Pertemuan ini diharapkan semakin memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam membangun fondasi ekonomi masyarakat melalui penguatan sektor UMKM di Bumi Benuanta.
Dalam kegiatan tersebut, Gubernur Zainal didampingi Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan H. Sapi’i, S.T., M.A.P., Kepala Disperindagkop Kaltara Edy Suharto, S.Sos., M.T., serta Kepala Dinas Pariwisata Kaltara Dr. Njau Anau, S.Pd., M.Si. (*).