Ketua DPRD Kalimantan Utara, Achmad Djufrie.
TANJUNG SELOR – Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) turut menyoroti capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dinilai masih belum optimal.
Ketua DPRD Kalimantan Utara, Achmad Djufrie, menegaskan perlunya langkah yang lebih serius dari pemerintah daerah untuk memperkuat kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan dan peningkatan PAD.
Menurutnya, berbagai upaya evaluasi telah dilakukan oleh pemerintah daerah, termasuk penataan pejabat pada sejumlah OPD. Namun, langkah tersebut diharapkan tidak sekadar menjadi rotasi jabatan, melainkan mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kinerja dan optimalisasi potensi pendapatan daerah.
“Pemerintah sudah melakukan sejumlah langkah evaluasi, termasuk penataan pejabat pada beberapa perangkat daerah. Kami berharap langkah itu mampu meningkatkan kinerja pengelolaan dan penggalian potensi PAD,” ujar Achmad Djufrie, Senin (22/6/2026).
Ia menilai Kalimantan Utara masih memiliki berbagai potensi sumber pendapatan yang dapat dimaksimalkan apabila dikelola secara efektif dan didukung dengan kinerja OPD yang lebih optimal.
Selain itu, DPRD Kaltara berkomitmen terus mendorong penguatan regulasi daerah sebagai landasan dalam meningkatkan penerimaan daerah. Menurutnya, berbagai sektor yang telah memiliki dasar hukum melalui peraturan daerah harus dapat diimplementasikan secara maksimal agar memberikan kontribusi nyata terhadap PAD.
“Kalau regulasi dan eksekusinya berjalan seiring, maka ruang peningkatan PAD akan semakin terbuka,” katanya.
DPRD berharap sinergi antara pemerintah daerah dan seluruh OPD penghasil pendapatan dapat terus diperkuat sehingga target PAD pada tahun-tahun mendatang dapat tercapai. Optimalisasi pendapatan daerah dinilai penting untuk memperbesar kapasitas fiskal daerah, sehingga mampu mendukung pembiayaan pembangunan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat di Kalimantan Utara. (Humas DPRD).