 |
| kunjungan kerja jajaran Personel Staf Ahli Bidang Hubungan Internasional. |
TANJUNG SELOR, Wartacyber.com – Wakil Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Ingkong Ala, menerima kunjungan kerja jajaran Personel Staf Ahli Bidang Hubungan Internasional (Bid Hubint) Panglima TNI di ruang kerjanya di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Selasa (2/6/2026).
Pertemuan tersebut menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan TNI dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur serta penguatan ketahanan wilayah di kawasan perbatasan yang menjadi beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Tim Staf Ahli Panglima TNI yang hadir dipimpin Marsma TNI Soegeng Ryady, didampingi Brigjen TNI (Mar) Niko Budi L. Harumbintoro, Kolonel Arh Hany Mahmudhi, dan Kolonel Pom I Putu Nova S. Thama. Kunjungan ini bertujuan menghimpun informasi dan data lapangan terkait perkembangan pembangunan serta berbagai tantangan yang dihadapi di wilayah perbatasan Kalimantan Utara.
Dalam kesempatan tersebut, Ingkong Ala memaparkan perjalanan panjang pembangunan kawasan perbatasan yang telah ia kawal sejak tahun 2000. Pengalaman itu berlanjut saat dirinya menjadi anggota legislatif di Kalimantan Timur hingga kini menjabat sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Utara.
Menurutnya, pembangunan kawasan perbatasan tidak hanya berkaitan dengan aspek keamanan dan kedaulatan negara, tetapi juga menyangkut peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan.
"Kita harus memastikan pembangunan perbatasan berjalan seimbang antara kepentingan kesejahteraan masyarakat dan penguatan kedaulatan negara. Dua hal ini menjadi fondasi utama dalam menjaga keberlangsungan pembangunan di kawasan perbatasan," ujarnya.
Ingkong menjelaskan, Kalimantan Utara memiliki garis batas darat sepanjang 1.038 kilometer yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Kondisi tersebut menjadikan pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah sebagai kebutuhan penting untuk mendukung aktivitas ekonomi, pelayanan publik, dan pertahanan negara.
Ia mengakui bahwa investasi pemerintah pusat di kawasan perbatasan dalam beberapa tahun terakhir telah menunjukkan perkembangan yang positif. Berbagai pembangunan infrastruktur dasar mulai memberikan manfaat bagi masyarakat setempat.
Meski demikian, Ingkong menilai masih terdapat pekerjaan rumah yang perlu mendapat perhatian serius, khususnya terkait konektivitas antarwilayah di dalam Kalimantan Utara. Menurutnya, akses transportasi dan infrastruktur penghubung antar daerah masih membutuhkan percepatan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata.
"Konektivitas internal wilayah Kaltara masih memerlukan perhatian dan pengawalan yang serius. Infrastruktur yang dibangun harus mampu terhubung secara optimal agar mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat," tegasnya.
Ia berharap melalui sinergi antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan TNI, berbagai program pembangunan di kawasan perbatasan dapat berjalan lebih efektif, sekaligus memperkuat posisi Kaltara sebagai daerah strategis yang menjadi garda terdepan NKRI. (SA).