 |
| Audiensi jajaran pimpinan PLN Kalimantan |
TARAKAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) memperkuat sinergi dengan PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero) untuk mempercepat pemerataan akses listrik, terutama bagi sekitar 60 desa yang hingga kini belum teraliri listrik.
Komitmen tersebut dibahas Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., saat menerima audiensi jajaran pimpinan PLN Kalimantan di Ruang Pertemuan Hotel Tarakan Plaza, Senin (31/8).
Pada pertemuan itu dihadiri GM PLN UID Kaltimra Muchamad Chaliq Fadli, GM UIP3B Kalimantan Riko Ramadhano Budiawan, serta para manajer unit pelaksana wilayah Kaltara dan Balikpapan.
Gubernur Zainal mengatakan Kaltara mendapat perhatian dan prioritas dari pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM untuk mempercepat penyediaan listrik bagi desa-desa yang belum berlistrik.
“Kaltara mendapat prioritas dari pusat. Ada sekitar 60-an desa yang belum berlistrik dan ini akan kita dorong penyelesaiannya secara bertahap,” kata Zainal.
Zainal menyebutkan bahwa program listrik desa tersebut mulai berjalan pada 2026 dan ditargetkan dapat diselesaikan secara bertahap dalam tiga tahun ke depan. Pembiayaan program berasal dari APBN dan pelaksanaannya dikelola langsung oleh PLN.
Meski demikian, Pemprov Kaltara tetap akan mengawal pelaksanaan program tersebut melalui perangkat daerah terkait, khususnya Dinas ESDM.
“Kami akan terus memantau dan berkoordinasi dengan PLN agar pelaksanaannya di lapangan berjalan dengan baik,” ujarnya.
Selain mempercepat pembangunan jaringan listrik desa, Zainal juga mendorong PLN mengoptimalkan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), khususnya untuk membantu masyarakat kurang mampu mendapatkan sambungan listrik baru.
Ia menegaskan Pemprov Kaltara siap mendukung melalui penyediaan data masyarakat yang membutuhkan bantuan agar program dapat diberikan secara tepat sasaran.
Menanggapi hal tersebut, GM PLN UID Kaltimra Muchamad Chaliq Fadli mengatakan PLN siap menjalankan program listrik desa di Kaltara dan mengapresiasi dukungan pemerintah daerah.
“Kami membahas pembangunan listrik desa yang akan dilaksanakan tahun ini. Dukungan Gubernur dan seluruh jajaran Pemprov Kaltara sangat penting agar program ini dapat berjalan lancar,” ujarnya.
Selain listrik desa, PLN juga memprioritaskan penguatan kelistrikan di wilayah perbatasan Krayan melalui revitalisasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) Paramayu yang memanfaatkan energi terbarukan.
“Untuk wilayah perbatasan Krayan, kami juga melakukan revitalisasi PLTMH Paramayu. Ini menjadi salah satu pekerjaan yang kami prioritaskan tahun ini,” kata Chaliq.
Terkait bantuan bagi masyarakat kurang mampu, PLN telah menyiapkan sejumlah skema, termasuk Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL). Data penerima nantinya akan dikoordinasikan bersama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltara agar bantuan tepat sasaran.
Sinergi Pemprov Kaltara dan PLN diharapkan mampu mempercepat pemerataan akses listrik sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan energi bagi masyarakat, termasuk mereka yang berada di desa terpencil dan kawasan perbatasan. (dkisp).