WARTA CYBER: Selor -->
Tampilkan postingan dengan label Selor. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Selor. Tampilkan semua postingan

Kamis, 27 Agustus 2026

Semangat Meningkatkan PAD, Tim Satgas PAD Sosialisasikan Kepatuhan Pajak

Sosialisasi.

TANJUNG SELOR – Upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terus dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) melalui penguatan kepatuhan wajib pajak. Salah satunya dengan sosialisasi yang dilakukan Tim Satuan Tugas (Satgas) PAD kepada PT. Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI). 

Kegiatan tersebut dipimpin Ketua Tim Satgas PAD Kaltara sekaligus Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltara, H. Datu Iqro Ramadhan, S.Sos., M.Si., sebagai bagian dari langkah mendorong kepatuhan wajib pajak sekaligus menyampaikan tugas dan fungsi Satgas PAD. 

“Kami datang untuk menyampaikan pentingnya kepatuhan pajak sekaligus menjelaskan tugas dan fungsi Tim Satgas PAD,” ujar Datu Iqro, Rabu (26/8). 

Ia menjelaskan, salah satu tugas Satgas PAD adalah mengingatkan wajib pajak agar memenuhi kewajibannya tepat waktu sesuai ketentuan. Kepatuhan tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung peningkatan PAD yang nantinya digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan daerah. 

Selain itu, Tim Satgas PAD juga melakukan pemantauan dan pencermatan terhadap data yang disampaikan wajib pajak. Apabila ditemukan ketidaksesuaian antara data yang dilaporkan dengan kondisi sebenarnya, pemerintah akan mengambil langkah sesuai ketentuan yang berlaku. 

“Wajib pajak kami harapkan dapat memenuhi kewajibannya tepat waktu dan menyampaikan data secara benar. Kalau ditemukan ketidaksesuaian, tentu akan ada tindak lanjut sesuai aturan,” tegasnya. 

Datu Iqro menambahkan, keberadaan Satgas PAD bukan semata-mata untuk melakukan pengawasan, tetapi juga membangun komunikasi dan sinergi dengan para wajib pajak. Dengan koordinasi yang baik, diharapkan kepatuhan pajak dapat terus meningkat dan potensi PAD di Kaltara dapat dioptimalkan. 

Kedatangan Tim Satgas PAD Kaltara disambut Caroline dan Dwi Ratna selaku tim proyek PT. KIPI. Pertemuan tersebut menjadi ruang untuk menyampaikan berbagai hal terkait kewajiban perpajakan sekaligus memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan dunia usaha. 

Tim Satgas PAD yang hadir dalam kegiatan tersebut terdiri atas Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Hubungan Antar Lembaga Setdaprov Kaltara, dr. Rustan Samsuddin, M.M., Bapenda Kaltara, Kejaksaan Tinggi Kaltara, Direktorat Kriminal Khusus, Polairud, Direktorat Lalu Lintas Kaltara, Dinas Perhubungan, Satpol PP, Disperindagkop, UPT. Bapenda Bulungan, serta Komisi II DPRD Provinsi Kaltara. 

Melalui sosialisasi dan pengawasan yang dilakukan secara terpadu, Pemprov Kaltara berharap kesadaran dan kepatuhan wajib pajak semakin meningkat. Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen bersama untuk mengoptimalkan PAD dan memperkuat kapasitas fiskal daerah. (dkisp).

Selasa, 25 Agustus 2026

Dekranasda Dorong Talenta Muda Fashion Naik Kelas

Peningkatan keterampilan desain dan menjahit.

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) terus mendorong pengembangan talenta muda di sektor ekonomi kreatif, khususnya industri fashion, melalui peningkatan keterampilan desain dan menjahit.

Upaya tersebut diwujudkan melalui Coaching Fashion Design dan Menjahit bagi Calon Fashion Designer Muda di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Tanjung Selor, Senin (24/8).

Kegiatan dibuka oleh Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Kaltara, Hj. Rahmawati Zainal, S.H., yang diwakili Wakil Ketua Harian Dekranasda Kaltara, Sipta Meylina Denny Harianto, S.Psi., M.M.

Kegiatan tersebut merupakan kolaborasi Dekranasda Kaltara, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Kaltara dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (Disperindagkop) Kaltara serta menjadi bagian dari rangkaian Karya Kreatif Benuanta 2026.

Dalam sambutan tertulis Ketua Dekranasda Kaltara yang dibacakan Sipta Meylina, disampaikan bahwa kegiatan tersebut bukan hanya memberikan keterampilan teknis, tetapi juga membuka ruang bagi generasi muda untuk mengembangkan kreativitas dan potensi ekonomi kreatif daerah.

“Yang kita bangun bukan hanya keterampilan, tetapi juga ruang bagi generasi muda untuk berkreasi dan mengembangkan potensi ekonomi kreatif daerah,” kata Sipta.

Para peserta merupakan talenta muda yang sebelumnya telah lolos seleksi dalam Lomba Fashion Design. Mereka mendapatkan kesempatan mengembangkan kemampuan bersama mentor fashion, Fomalhaut Zamel dan Ade Suhanda.

Dekranasda Kaltara juga mendorong para peserta mengembangkan kekayaan budaya lokal ke dalam karya fashion yang lebih modern dan sesuai dengan perkembangan zaman.

Kaltara memiliki beragam kekayaan wastra, mulai dari batik hingga tenun khas daerah yang dapat dikembangkan menjadi produk fashion bernilai ekonomi.

“Budaya lokal kita memiliki potensi besar. Tantangannya adalah bagaimana mengolahnya menjadi karya yang kreatif, modern, dan relevan dengan generasi sekarang,” lanjutnya.

Melalui coaching tersebut, Sipta berharap peserta tidak hanya menguasai teknik desain dan menjahit, tetapi juga memiliki jiwa kewirausahaan serta keberanian menjadikan kreativitas sebagai peluang usaha.

Dekranasda Kaltara berharap pembinaan yang dilakukan secara berkelanjutan dapat melahirkan fashion designer dan pelaku usaha kreatif yang mampu membawa identitas Kaltara ke tingkat nasional hingga internasional. (dkisp).

Selasa, 18 Agustus 2026

SPI 2025, Kaltara Peringkat 7 Nasional dan Terbaik di Kalimantan

Survei Penilaian Integritas.

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) mencatat capaian positif dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2025 yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia. Kaltara meraih skor 73,14, sekaligus menjadi provinsi dengan skor tertinggi di Pulau Kalimantan.

Dengan capaian tersebut, Kaltara menempati peringkat ke-7 dari 38 provinsi di Indonesia dan berada di urutan ketiga untuk kategori provinsi dengan anggaran kecil, setelah D.I. Yogyakarta dan Kepulauan Riau.

Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., mengapresiasi capaian tersebut sebagai hasil kerja bersama dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

“Alhamdulillah, ini adalah bukti nyata dari kerja keras kita semua,” ujar Gubernur Zainal saat membuka Rapat Koordinasi Evaluasi Tata Kelola Pemerintahan, Layanan Publik dan Tindak Lanjut SPI pada Pemprov Kaltara Tahun 2026 di Ruang Rapat Lantai 4 Kantor Gubernur Kaltara, Selasa (18/8).

Selain capaian SPI, Kaltara juga mencatat pemenuhan rencana aksi nasional Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) KPK Tahun 2025 sebesar 81,7 persen dan berada di zona hijau.

Untuk tahun 2026, Zainal menginstruksikan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltara selaku ketua pelaksana rencana aksi Korsupgah bersama seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan kinerja hingga mencapai hasil maksimal.

“Saya minta seluruh perangkat daerah terus meningkatkan kinerja dan menyelesaikan target yang telah ditetapkan,” tegasnya.

Dalam pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) 2026, Gubernur juga meminta seluruh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di setiap perangkat daerah disiplin melakukan penilaian kinerja penyedia barang dan jasa melalui aplikasi SIKAP LKPP.

Penilaian tersebut dikoordinasikan oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Pemprov Kaltara sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pengadaan.

Sementara itu, dari sisi kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Pemprov Kaltara telah mencapai 100 persen dalam penyampaian LHKPN per 31 Maret 2026.

Zainal menegaskan berbagai capaian tersebut bukan alasan untuk berpuas diri. Sebaliknya, hasil yang telah diraih harus menjadi dorongan untuk terus memperbaiki tata kelola pemerintahan.

“Sebagai pelayan masyarakat, kita harus menjadi teladan dalam integritas dan kejujuran serta menolak segala bentuk korupsi,” pungkasnya.

Ia juga mengajak seluruh jajaran Pemprov Kaltara menjadikan KPK sebagai mitra strategis, mematuhi regulasi, serta tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. (dkisp).

Senin, 17 Agustus 2026

Renungan Suci HUT ke-81 RI, Gubernur Tekankan Pentingnya Semangat Perjuangan

Apel Kehormatan dan Malam Renungan Suci.

TANJUNG SELOR – Malam semakin larut ketika cahaya obor menerangi sudut-sudut Taman Makam Pahlawan Telabang Bangsa. Di tengah suasana yang hening, deretan pejabat dan unsur Forkopimda berdiri dalam satu barisan, menundukkan kepala untuk mengenang mereka yang telah gugur demi kemerdekaan Indonesia. 

Minggu (16/8) malam itu, Taman Makam Pahlawan (TMP) Telabang Bangsa menjadi tempat berlangsungnya Apel Kehormatan dan Malam Renungan Suci menjelang HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI). 

Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., hadir bersama Wakil Gubernur (Wagub), Ingkong Ala, S.E., M.Si., Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov), H. Denny Harianto, S.E., M.M., serta jajaran kepala perangkat daerah. 

Tepat pukul 23.57 WITA, Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Kaltara, Irjen Pol. Agus Wijayanto, S.H., S.I.K., M.H., memimpin rangkaian upacara sebagai Inspektur Upacara. Naskah Renungan Suci dibacakan, disusul mengheningkan cipta untuk mengenang jasa para pahlawan. 

Bagi Gubernur Zainal, suasana hening malam itu bukan sekadar bagian dari rangkaian peringatan kemerdekaan. Ada pesan yang jauh lebih dalam, generasi hari ini memiliki tanggung jawab untuk meneruskan perjuangan yang telah dimulai para pendahulu bangsa. 

“Kita datang untuk mendoakan para pahlawan yang telah berjuang mempertahankan kedaulatan Indonesia. Perjuangan mereka yang membuat kita bisa menikmati kemerdekaan hari ini,” kata Zainal. 

Kini, bentuk perjuangan memang telah berubah. Tidak lagi berada di medan perang, tetapi hadir melalui pembangunan, pelayanan kepada masyarakat, menjaga persatuan, dan bekerja untuk kemajuan daerah. 

Karena itu, Zainal mengajak masyarakat Kaltara menjadikan semangat para pahlawan sebagai teladan dalam kehidupan sehari-hari. 

Terlebih bagi generasi muda. Ia berharap nilai keberanian, keikhlasan, dan semangat tanpa pamrih yang ditunjukkan para pejuang tetap hidup dalam diri generasi penerus. 

“Generasi muda harus meneladani para pahlawan yang berjuang tanpa pamrih untuk mempertahankan NKRI,” pesannya. 

Malam pun terus bergerak menuju pergantian hari. Di TMP Telabang Bangsa, doa dan penghormatan telah dipanjatkan. Namun pesan dari malam itu tetap tinggal, menegaskan kemerdekaan bukan akhir dari perjuangan, melainkan tanggung jawab untuk terus menjaga dan mengisinya. (dkisp).

Minggu, 16 Agustus 2026

Karhutla di Sejumlah Wilayah Kaltara Berhasil Dipadamkan, Dishut Perkuat Kesiapsiagaan

Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan.

TANJUNG SELOR – Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Brigdalkarhutla) memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di sejumlah wilayah. Tim gabungan dikerahkan untuk melokalisir titik api agar tidak meluas dan mengancam permukiman maupun lingkungan sekitar, Sabtu (15/8).

Penanganan melibatkan Brigdalkarhutla Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Bulungan, UPTD KPH Tana Tidung, dan UPTD KPH Tarakan. Tim bergerak di sejumlah lokasi di Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tana Tidung, dan Kota Tarakan. 

Di Kabupaten Bulungan, tim gabungan melakukan pemadaman di kawasan Tanjung Selor Timur, Kecamatan Tanjung Selor, pada Jumat (14/8) sore hingga malam hari. Petugas harus menembus vegetasi rimbun dan semak kering untuk mencapai titik api. 

Selain itu, tim juga menangani kebakaran di kawasan Selimau yang diperkirakan mencapai 7 hektare serta Desa Kapuak dengan luas lahan terbakar sekitar 1,2 hektare. Penyisiran dan pemadaman juga dilakukan di kawasan Km 2 dan Km 9. 

Sementara itu, sebaran api yang sempat mengarah ke kawasan Km 12 berhasil dihentikan berkat respons cepat personel Brigdalkarhutla. 

Khusus di Tanjung Selor Timur, pemadaman berlangsung sejak pukul 16.42 WITA hingga malam. Petugas menarik selang menembus vegetasi yang rapat untuk melakukan pembasahan menyeluruh atau cooling down pada pusat api dan sisa tunggak pohon yang masih membara. 

Medan yang penuh semak dan asap pekat tidak menghalangi petugas untuk terus melakukan pemadaman hingga api berhasil dilokalisir. 

Di Kota Tarakan, personel UPTD KPH Tarakan melakukan pemadaman di kawasan Binalatung, Kelurahan Pantai Amal. Petugas menghadapi medan berbukit dengan luas lahan terbakar diperkirakan mencapai 4 hektare hingga kondisi dinyatakan terkendali. 

Kepala Dishut Kaltara, Nur Laila, S.Hut., M.Si., mengimbau masyarakat, khususnya pemilik dan pengelola lahan, tidak melakukan pembukaan maupun pembersihan lahan dengan cara membakar. 

“Dengan kondisi cuaca dan vegetasi yang kering seperti sekarang, risiko kebakaran sangat tinggi. Kami mengimbau masyarakat tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara dibakar,” ujarnya. 

Ia juga meminta masyarakat segera melaporkan apabila menemukan titik asap atau potensi api kepada UPTD KPH terdekat maupun pihak berwajib. 

“Kalau melihat asap atau titik api, segera laporkan agar bisa ditangani lebih cepat sebelum kebakaran meluas,” pungkasnya. (dkisp).

Sabtu, 15 Agustus 2026

Gubernur Simak Pidato Kenegaraan Presiden, Sinergi Pembangunan Jadi Pesan Utama

Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., saat menyaksikan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia.

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., menyaksikan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2026 secara virtual dari Ruang Bandara Juwata, Jumat (14/8).

Di tempat berbeda, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kaltara, H. Denny Harianto, S.E., M.M., para Asisten, Staf Ahli Gubernur, serta jajaran Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara turut menyaksikan pidato tersebut dari Ruang Rapat Lantai 4 Kantor Gubernur Kaltara.

Pidato Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, disiarkan langsung dari Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Gedung Nusantara, Jakarta.

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo memaparkan capaian kinerja pemerintah selama 21 bulan atau 663 hari masa kepemimpinannya. Dalam periode tersebut, pemerintah telah menjalankan 121 kebijakan transformatif yang diarahkan untuk mempercepat penyelesaian berbagai isu strategis nasional sekaligus memperkuat fondasi pembangunan jangka panjang.

“Dalam 21 bulan ini, atau 663 hari, pemerintah telah menjalankan 121 kebijakan transformatif. Artinya, rata-rata setiap lima hari kita melaksanakan satu kebijakan transformatif,” kata Presiden Prabowo.

Salah satu capaian yang disampaikan adalah sektor pangan. Pemerintah menyebut Indonesia telah mencapai swasembada terhadap delapan komoditas pangan utama dalam waktu satu tahun, yakni beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar dan cabai rawit.

Capaian tersebut disebut lebih cepat dari target awal empat hingga lima tahun. Upaya tersebut antara lain didukung penyederhanaan tata kelola pupuk melalui penghapusan 145 regulasi serta penurunan harga pupuk sebesar 20 persen.

Di sektor energi, pemerintah juga menyampaikan penguatan kemandirian energi melalui penerapan Biodiesel B50. Mulai 1 Juli 2026, Indonesia disebut tidak lagi melakukan impor solar sehingga memberikan penghematan devisa negara hingga sekitar Rp170 triliun.

Sementara dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan layanan dasar, pemerintah telah membangun 100 Kampung Nelayan Merah Putih, mengoperasikan 10.000 Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih, merehabilitasi 71.744 sarana pendidikan, serta memperluas Program Cek Kesehatan Gratis yang telah menjangkau sekitar 108 juta jiwa.

Meski menyampaikan berbagai capaian, Presiden Prabowo mengingatkan seluruh jajaran pemerintah pusat maupun daerah agar tidak berpuas diri. Evaluasi dan kerja berkelanjutan tetap diperlukan untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang masih dihadapi.

Sejumlah tantangan tersebut meliputi pengentasan kemiskinan, peningkatan mutu pendidikan, perluasan lapangan kerja, pemberantasan korupsi, serta penertiban pertambangan ilegal dan penyelundupan.

“Selama pekerjaan itu masih ada, Pemerintah dan seluruh lembaga negara tidak boleh berpuas diri,” tegasnya.

Presiden juga mengajak seluruh elemen pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara, dunia usaha, dan masyarakat untuk terus memperkuat sinergi. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat memastikan berbagai program pembangunan memberikan dampak konkret dan berkelanjutan bagi kesejahteraan rakyat. (dkisp).

Senin, 10 Agustus 2026

Pemprov Bagikan Bendera Merah Putih, Ajak Masyarakat Semarakkan HUT RI ke-81

Pembagian Bendera Merah Putih Kepada Ormas.

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) membagikan bendera Merah Putih kepada organisasi masyarakat (ormas) sebagai bagian dari upaya menyemarakkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI). 

Pembagian bendera Merah Putih dilakukan oleh Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., di Ruang Aula Lantai 1 Kantor Gubernur Kaltara, Senin (10/8). 

Gubernur Zainal mengajak masyarakat menghidupkan suasana kemerdekaan sepanjang Agustus dengan mengibarkan bendera Merah Putih di rumah, kantor, fasilitas umum dan lingkungan masing-masing. 

Menurutnya melalui pemasangan bendera dan berbagai atribut kemerdekaan merupakan bentuk penghormatan kepada para pahlawan sekaligus wujud kecintaan terhadap Indonesia. 

“Pemasangan bendera Merah Putih merupakan bentuk sederhana dari kecintaan kita kepada bangsa Indonesia,” kata Zainal. 

Ia mengatakan, kemerdekaan yang dinikmati saat ini merupakan hasil perjuangan dan pengorbanan para pendahulu bangsa. Karena itu, generasi saat ini memiliki tanggung jawab untuk mengisi kemerdekaan melalui karya, pengabdian dan tindakan nyata. 

Zainal juga mengajak masyarakat menjadikan semangat kemerdekaan sebagai kekuatan untuk memperkuat persatuan dan gotong royong dalam membangun Kaltara. 

“Kita jadikan semangat kemerdekaan sebagai kekuatan untuk terus membangun Kaltara, menjaga persatuan, memperkuat gotong royong dan mengisi kemerdekaan dengan karya nyata,” pesannya. 

Sebagai provinsi yang berada di wilayah perbatasan negara, Kaltara memiliki posisi strategis dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Oleh karena itu Zainal menegaskan bahwa menjaga perbatasan bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat keamanan, tetapi juga seluruh masyarakat. 

Ia berharap melalui gerakan pembagian bendera Merah Putih dapat menjadi momentum untuk memperkuat rasa kebangsaan serta mempererat persaudaraan masyarakat di seluruh wilayah Kaltara. 

“Mari jadikan gerakan ini sebagai momentum untuk meneguhkan semangat kebangsaan, memperkuat persatuan, dan menumbuhkan kecintaan terhadap tanah air,” ujanya. 

Penyerahan bendera kepada perwakilan ormas oleh Gubernur Zainal tersebut turut didampingi Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara, Ingkong Ala, S.E., M.Si., Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltara, H. Denny Harianto, S.E., M.M., dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kaltara, Jonilius, S.STP. 

Dari bendera yang dibagikan hari itu, Pemprov Kaltara ingin menyalakan kembali satu pesan sederhana yaitu kemerdekaan harus terus dirawat, persatuan harus terus dijaga, dan pembangunan harus diisi dengan karya nyata. (dkisp).

Sabtu, 08 Agustus 2026

Lawan Gratifikasi Dimulai dari Rumah, Ini Pesan DWP Kaltara

Workshop bertajuk Perempuan Berintegritas, Dharma Wanita Berdaya.

TANJUNG SELOR – Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kalimantan Utara (Kaltara) memperkuat komitmen membangun budaya anti gratifikasi melalui Workshop bertajuk "Perempuan Berintegritas, Dharma Wanita Berdaya, Bersama Kita Cegah Gratifikasi" yang digelar di Aula Lantai 1 Kantor Gubernur Kaltara, Jumat (7/8). 

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya DWP Kaltara mendukung reformasi birokrasi dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, serta berintegritas di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara. 

Ketua DWP Kaltara, Hj. Sipta Meylina Denny Harianto, S.Psi., M.M., menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia, unit DWP dan narasumber penyuluh anti korupsi yang telah berkontribusi menyukseskan kegiatan tersebut. 

Dalam sambutannya, Sipta menegaskan bahwa integritas harus dibangun dari lingkungan keluarga. Menurutnya, istri maupun suami yang berprofesi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki peran penting untuk saling mengingatkan agar tetap menjaga kejujuran dan menjauhi praktik yang dapat mencederai integritas. 

"Suami dan istri yang berprofesi sebagai ASN harus saling menguatkan dan saling mengingatkan agar selalu berada di jalan yang benar," kata Sipta. 

Ia juga mengingatkan anggota DWP agar lebih bijak dalam menyikapi berbagai bentuk pemberian atau ucapan terima kasih yang berpotensi menjadi gratifikasi. 

Menurutnya, hal-hal yang terlihat sederhana dapat menjadi awal terjadinya penyimpangan apabila tidak disikapi dengan benar. 

Melalui workshop ini, Sipta berharap seluruh anggota DWP semakin memahami bentuk-bentuk gratifikasi, berani menolak pemberian yang menimbulkan konflik kepentingan, serta menjadi agen perubahan yang menanamkan nilai hidup sederhana, jujur dan berintegritas di lingkungan keluarga maupun organisasi. 

"Keluarga yang berintegritas akan melahirkan ASN yang berintegritas. Dari sana akan lahir pelayanan publik yang bersih, profesional, dan dipercaya masyarakat," tegasnya. 

Di akhir sambutannya, Sipta mengajak seluruh anggota DWP Kaltara menjadikan semangat antigratifikasi sebagai gerakan bersama demi memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik di Bumi Benuanta. (dkisp).

Senin, 13 Juli 2026

HLM TP2DD Bahas Percepatan Digitalisasi Retribusi

Pembukaan High Level Meeting.

Tanjung Selor, Wartacyber.com – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., resmi membuka High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Kaltara di Aula Kantor Gubernur Kaltara, Senin (13/7). 

Pertemuan ini menjadi langkah strategis untuk mempercepat digitalisasi retribusi daerah guna mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Dalam sambutannya, Gubernur Zainal menjelaskan penyelenggaraan HLM TP2DD merupakan amanat Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 mengenai implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. 

"Regulasi ini menegaskan bahwa kebijakan digitalisasi merupakan instrumen wajib yang harus kita terapkan untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah," ujarnya. 

Zainal menyampaikan bahwa pada tahun anggaran 2026 terjadi penyesuaian strategis dengan ditunjuknya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltara sebagai _lead sector_ TP2DD menggantikan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD). 

Menurutnya, perubahan tersebut bertujuan agar Bapenda dapat lebih fokus mendampingi dan memantau seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) penghasil retribusi dalam menerapkan digitalisasi sehingga potensi pendapatan daerah dapat dioptimalkan. 

Lanjutnya, ia menjelaskan bahwa HLM TP2DD ini juga menjadi tindak lanjut dari rapat teknis optimalisasi PAD sektor retribusi yang telah dilaksanakan sebelumnya. 

Karena itu, Zainal meminta seluruh OPD pengampu retribusi segera memaksimalkan potensi daerah melalui berbagai inovasi dan kreativitas. 

"Saya meminta dengan tegas kepada seluruh OPD pengampu retribusi untuk segera memaksimalkan segala potensi yang ada di Provinsi Kalimantan Utara melalui berbagai inovasi dan kreativitas," tegasnya. 

Zainal menambahkan bahwa digitalisasi melalui penerapan Sistem Pembayaran Non Tunai  (cashless) menjadi salah satu kunci meningkatkan penerimaan retribusi daerah. 

Ia mengingatkan bahwa pajak dan retribusi merupakan sumber utama pembiayaan pembangunan daerah yang manfaatnya akan kembali dirasakan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, serta berbagai fasilitas publik lainnya. 

“Saya berharap peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar kewajiban daerah dapat berjalan seiring dengan penyediaan kanal pembayaran digital yang semakin mudah, aman dan cepat,” pungkasnya.

Selanjutnya dilakukan penyerahan piagam penghargaan kepada Kepala Jasa Raharja Kantor Wilayah Kalimantan Timur, Gentur Anggoro Waseso. Kegiatan dirangkaikan dengan Gebyar Pajak 2026 berupa pengundian hadiah sepeda listrik dan emas 0,5 gram bagi wajib pajak kendaraan bermotor di Kaltara. (dkisp).


Pasang Iklan

PEMDA

PEMDA

Pemda