Paripurna Nota Kesepakatan.
Sekadau Kalbar, Wartacyber.com - DPRD Kabupaten Sekadau menggelar Paripurna dengan agenda Nota Kesepakatan DPRD Kabupaten Sekadau dan Bupati Sekadau Terhadap KUA-PPAS Perubahan APBD Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2025, bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sekadau. Jum'at (13/6/2025).
Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Sekadau, Hermanto dan Didampingi Wakil Ketua 1 dan 2, Handi dan Jeffray Raja Tugam.
Hadir pada Paripurna tersebut, 19 Anggota DPRD Lainnya, Forkopimda Kabupaten, Para Kepala SKPD dan tamu undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Bupati Sekadau, Aron, menjelaskan bahwa penyusunan KUA-PPAS perubahan APBD 2025 merupakan respons strategis terhadap dinamika kondisi fiskal saat ini. Ia menekankan bahwa efisiensi anggaran menjadi tuntutan yang harus dijalankan, seiring dengan kebijakan pemerintah pusat yang memengaruhi struktur pembiayaan daerah.
“Upaya meningkatkan kemandirian fiskal daerah terus dilakukan agar pembangunan infrastruktur dasar tetap berjalan dan pelayanan publik semakin berkualitas,” ujar Aron.
Ia menambahkan, perhatian pemerintah daerah kini difokuskan pada pemenuhan belanja wajib untuk pelayanan dasar guna mendorong tercapainya standar pelayanan minimal. Oleh karena itu, Aron meminta semua pihak memahami skala prioritas dalam pengalokasian anggaran, terutama yang berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
Lebih lanjut, Aron menyampaikan bahwa tantangan pembangunan ke depan semakin kompleks. Karena itu, APBD yang disusun harus bersifat antisipatif terhadap berbagai tekanan eksternal dan internal, seperti inflasi, kondisi ekonomi masyarakat, serta iklim investasi. Ia juga menekankan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur, baik di wilayah perdesaan maupun perkotaan.
"Keberhasilan pencapaian target pembangunan hanya dapat diwujudkan melalui sinergi dan semangat gotong royong antara pemerintah daerah, DPRD, masyarakat, dan dunia usaha,” katanya.
Bupati juga menyampaikan apresiasi atas dukungan DPRD dalam pelaksanaan pembangunan selama ini. Ia meminta seluruh kepala perangkat daerah untuk bersikap proaktif dan responsif dalam tahapan penyusunan dan pembahasan Rancangan Perubahan APBD 2025.
"Pemerintah daerah akan terus mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan kami harap DPRD, masyarakat, serta pelaku usaha dapat menjalankan peran masing-masing secara optimal," tuturnya.
Aron berharap tidak ada program maupun kegiatan tahun anggaran 2025 yang tertunda dan menjadi beban pada tahun berikutnya. Ia menegaskan pentingnya menjaga kinerja dan realisasi keuangan daerah secara tepat waktu dan efisien. (nv).