Anggota DPRD Kabupaten Sekadau dari Fraksi Gerindra.
SEKADAU – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sekadau, Handi, angkat bicara terkait maraknya pemberitaan yang menyebut adanya keterlibatan oknum dewan dalam aktivitas tambang ilegal di wilayah tersebut. Ia menegaskan bahwa tudingan tersebut tidak berdasar dan cenderung merupakan fitnah yang merugikan banyak pihak.
Handi menyayangkan munculnya sejumlah pemberitaan dari sumber dan media yang dinilai tidak jelas kredibilitasnya. Ia menilai informasi yang disajikan tidak melalui proses verifikasi yang baik, bahkan terkesan dibuat tanpa data lapangan yang valid.
“Belakangan ini ramai pemberitaan terkait tambang ilegal di Sekadau, bahkan ada yang menyebut dibekingi oleh dewan dan ikut bekerja. Itu jelas fitnah,” tegas Handi.
Ia juga mempertanyakan keakuratan informasi yang disampaikan oleh media tersebut. Menurutnya, terdapat indikasi bahwa foto maupun dokumen yang digunakan bukan berasal dari wilayah Kabupaten Sekadau, melainkan dari daerah lain yang kemudian diklaim seolah-olah terjadi di Sekadau.
“Coba bayangkan, medianya dari Pontianak, orangnya juga di Pontianak, tidak pernah turun ke lapangan, tapi bisa seolah tahu kondisi di Sekadau. Saya yakin foto dan dokumen itu bukan dari sini,” ujarnya.
Handi meminta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera mengambil langkah tegas terhadap pihak-pihak yang menyebarkan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Ia menilai tindakan tersebut penting untuk menjaga kondusivitas daerah serta melindungi masyarakat dari informasi yang menyesatkan.
“Kita minta APH segera proses hukum dan tangkap media asbun alias abal-abal yang menyebarkan berita tanpa dasar,” tegasnya.
Selain itu, Handi juga mengingatkan kepada seluruh perusahaan media agar lebih selektif dalam merekrut awak media. Ia menekankan pentingnya profesionalisme dan integritas dalam menjalankan tugas jurnalistik, agar produk berita yang dihasilkan tidak mengarah pada fitnah atau informasi yang menyesatkan publik.
“Kepada media, harus selektif dalam rekrutmen. Jangan asal-asalan, karena dampaknya besar. Berita yang diterbitkan harus akurat dan bisa dipertanggungjawabkan,” pungkasnya. (Nv).