Apel HKN di Sekadau. (Foto:ist).
SEKADAU, Wartacyber.com — Pemerintah Kabupaten Sekadau menggelar apel Hari Kesadaran Nasional (HKN) di Halaman Kantor Bupati Sekadau, Kamis (17/9/2026). Apel rutin bulanan tersebut dipimpin Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sekadau, Bayu Dwi Harsono.
Dalam arahannya, Bayu menyampaikan apresiasi kepada para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang hadir dan mengikuti apel HKN. Ia juga mengingatkan bahwa September merupakan bulan terakhir Triwulan III Tahun Anggaran 2026.
Menurutnya, meskipun terdapat efisiensi anggaran dan berbagai kendala dalam pelaksanaan kegiatan di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), ASN tetap harus menjalankan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal.
“Kita memahami saat ini ada efisiensi dan hambatan dalam pelaksanaan tugas di masing-masing OPD, namun kita wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan pimpinan serta pelayanan kepada masyarakat,” ujar Bayu.
Selain itu, Bayu mengingatkan ASN untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) serta kabut asap di Kabupaten Sekadau.
Ia menyebutkan, berdasarkan informasi BMKG, musim kemarau tahun ini dipengaruhi fenomena El Nino yang datang lebih cepat. Puncak musim kemarau di Kabupaten Sekadau diperkirakan berlangsung sejak pertengahan Agustus hingga September dan mulai melandai pada Oktober.
Terkait titik panas atau hotspot, Bayu mengatakan posisi Kabupaten Sekadau berada di peringkat kesembilan atau kesepuluh di Kalimantan Barat. Sementara itu, titik panas cukup banyak ditemukan di wilayah kabupaten tetangga seperti Ketapang, Kayong Utara dan Kubu Raya yang turut berdampak terhadap sebaran asap ke Sekadau.
“Saya meminta bapak dan ibu sekalian untuk menjaga kesehatan selama bertugas, salah satunya dengan selalu menggunakan masker, terlebih saat ini anak-anak sekolah juga masih melangsungkan kegiatan belajar dari rumah (BDR),” katanya.
Bayu juga meminta ASN turut menyampaikan informasi yang tepat kepada masyarakat terkait aktivitas pembukaan lahan.
“Pemerintah daerah tidak melarang masyarakat berladang, namun mengimbau untuk menunda aktivitas pembakaran lahan, mengingat kondisi musim kemarau yang masih berlangsung,” pungkasnya. (Rilis).