 |
| Kordinasi Perbaikan Jalan. (Foto:ist). |
Pembahasan tersebut dilakukan melalui rapat koordinasi yang berlangsung di Kantor Bupati Sanggau, Rabu (16/9/2026). Pemkab Sekadau dalam pertemuan itu diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II) Setda Kabupaten Sekadau, Drs. Sandae, M.Si.
Rapat tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena, S.Sos., M.H., sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari kedua kabupaten, serta Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Sekadau.
Pada kesempatan tersebut, Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II) Setda Kabupaten Sekadau, Drs. Sandae, M.Si. mengatakan, koordinasi dilakukan untuk membahas kondisi akses transportasi yang menghubungkan wilayah Sekadau dan Sanggau, terutama sebagai jalur alternatif menuju Kecamatan Belitang Hilir, Belitang dan Belitang Hulu.
Menurutnya, kondisi penyeberangan menggunakan kapal feri di Sungai Asam saat ini mengalami kendala akibat debit air Sungai Kapuas yang menurun sebagai dampak kemarau panjang.
“Kondisi tersebut turut memengaruhi mobilitas masyarakat serta distribusi barang dan kebutuhan pokok,” ujar Sandae.
"Gangguan akses transportasi tersebut juga berdampak pada aktivitas perekonomian masyarakat di wilayah Belitang. Mobilitas hasil pertanian dan distribusi berbagai kebutuhan masyarakat menjadi salah satu aktivitas yang ikut terdampak," tambahnya.
Ia juga mengatakan, Melalui rapat koordinasi ini, Pemkab Sekadau dan Pemkab Sanggau membahas langkah yang dapat dilakukan untuk mendukung perbaikan koridor jalan SP 2 Timpuk–Layak Omang–Mukok–Semuntai.
"Perbaikan jalan tersebut diharapkan dapat menjadi alternatif bagi masyarakat selama penyeberangan di Sungai Asam belum dapat beroperasi secara normal," kata Sandae.
Selain membantu mobilitas warga, akses jalan yang lebih baik diharapkan dapat mendukung kelancaran distribusi barang dan aktivitas ekonomi masyarakat di Kecamatan Belitang Hilir, Belitang dan Belitang Hulu.
"Koordinasi kedua pemerintah daerah tersebut diharapkan dapat menghasilkan langkah penanganan yang sesuai dengan kondisi di lapangan, sehingga akses masyarakat tetap berjalan dan aktivitas perekonomian di wilayah terdampak dapat terus berlangsung," tutupnya. (Tim).