Komisi V DPR RI Kunker ke Sekadau, Bahas Infrastruktur dan Sekolah Rakyat - WARTA CYBER -->

Selasa, 20 Oktober 2026

Komisi V DPR RI Kunker ke Sekadau, Bahas Infrastruktur dan Sekolah Rakyat

 

Kunker Komisi V di Sekadau. (Foto:ist).

Sekadau, wartacyber.com – Bupati Sekadau, Aron, mendampingi Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, dalam kunjungan kerja pada Masa Reses I Tahun Anggaran 2026–2027 di Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat, Selasa (20/10/2026). 


Dalam kesempatan tersebut, Aron menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Lasarus beserta jajaran balai yang telah memberikan perhatian terhadap pembangunan di Kabupaten Sekadau, khususnya melalui program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD).


Aron mengatakan, dukungan pemerintah pusat dan pengawalan Komisi V DPR RI sangat dibutuhkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, terlebih pemerintah daerah menghadapi efisiensi anggaran dalam dua tahun terakhir.


“Kehadiran Bapak Lasarus beserta seluruh jajaran balai di Kabupaten Sekadau merupakan kebanggaan dan kehormatan bagi kami. Kami berharap aspirasi pembangunan yang telah disampaikan dapat diakomodasi dan direalisasikan,” ujar Aron.


Selain infrastruktur, pemerintah daerah juga menyampaikan kesiapan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Pemerintah Kabupaten Sekadau telah menyiapkan lahan seluas 29 hektare di kompleks Pemda, dengan sekitar 10,4 hektare difokuskan untuk pematangan lahan sekolah tersebut.


Sekolah Rakyat itu diproyeksikan menampung hingga 500 siswa pada tahap awal dan direncanakan mulai menerima peserta didik baru pada Juni 2027. Pemerintah daerah juga akan menyusun kebijakan agar setiap desa memiliki kesempatan mengirimkan putra-putri terbaiknya untuk bersekolah di sana.


Sementara itu, Lasarus menegaskan bahwa setiap usulan pembangunan daerah, baik melalui program IJD maupun Instruksi Presiden Irigasi, harus memenuhi persyaratan administrasi dan kriteria kesiapan (readiness criteria).


Ia meminta pemerintah daerah melengkapi dokumen perencanaan dan mengunggahnya melalui aplikasi resmi pemerintah, yakni SiTIA untuk program jalan daerah dan SiPURI untuk program irigasi.


“Tugas DPR adalah memperjuangkan skala prioritas dan kebutuhan rakyat di daerah. Namun, persyaratan teknis dan readiness criteria merupakan kewenangan pemerintah.

 Jika dokumennya sudah lengkap dan diunggah, serahkan datanya kepada kami untuk kita kawal bersama,” tegas Lasarus.


Terkait Sekolah Rakyat, Lasarus mengapresiasi kesiapan Pemerintah Kabupaten Sekadau dalam menyediakan lahan. Menurutnya, kesiapan tersebut menjadi salah satu faktor yang membuat Sekadau memperoleh tambahan alokasi program bersama Kabupaten Sanggau.


Ia juga mengingatkan agar pemerintah daerah mulai mempersiapkan rantai pasok kebutuhan pangan untuk mendukung operasional sekolah tersebut.

Menurut Lasarus, keberadaan Sekolah Rakyat akan membuka peluang ekonomi bagi masyarakat, mulai dari petani, peternak, koperasi, hingga pelaku usaha lokal yang dapat memasok kebutuhan harian siswa dan tenaga pendukung.


“Jangan sampai sekolahnya berdiri di Sekadau, tetapi pasokan telur, ayam, sayur, dan berasnya justru didatangkan dari luar daerah. Pemerintah daerah bersama koperasi, TNI/Polri, dan petani lokal harus menyiapkan rantai pasok pangan sejak sekarang,” pungkasnya. (Tim).

  

Bagikan artikel ini

Tambahkan Komentar Anda
Komentar