WARTA CYBER -->

Jumat, 02 Oktober 2026

   Oktober 02, 2026    Comment   

2 Ranperda Disetujui, Pemprov Pacu Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berdaya Saing

Paripurna ke-23 Masa Persidangan I Tahun 2026–2027.


Tanjung Selor - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) bersama DPRD secara resmi menyepakati dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dalam Rapat Paripurna ke-23 Masa Persidangan I Tahun 2026–2027, yaitu Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2026 dan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Daerah. 


Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., menegaskan bahwa perubahan anggaran ini merupakan instrumen penting untuk memacu pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing. 


Persetujuan ini bukan sekadar rutinitas birokrasi di atas kertas anggaran. Di balik jabat tangan antara eksekutif dan legislatif, tersimpan komitmen besar untuk merespons dinamika kebutuhan masyarakat yang kian kompleks. 


Melalui penyesuaian anggaran ini, Pemprov Kaltara mengarahkan daya fiskalnya pada titik-titik krusial seperti Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM), meningkatkan mutu pendidikan, pelayanan kesehatan, serta kompetensi tenaga kerja muda agar mampu bersaing di era digital.  


Pada sektor konektivitas pembangunan, Pemprov Kaltara mempercepat pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan sebagai wajah depan NKRI di utara Kalimantan. Lalu pada Ketahanan Ekonomi dan Pangan akan memperkuat kestabilan harga melalui pengendalian inflasi serta memperkuat tumpuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

  

Kemudian, Pemprov juga melakukan penguatan dalam membangun infrastruktur tangguh serta memperkuat kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi risiko perubahan iklim.  


"Setiap rupiah anggaran yang kita kelola harus dapat dipertanggungjawabkan melalui peningkatan kualitas pelayanan publik dan percepatan pemerataan pembangunan," ujar Gubernur Zainal di Ruang Lemlai Suri Kantor DPRD Provinsi Kaltara, Rabu (30/9).

  

Tak kalah monumental, persetujuan bersama Ranperda PUG menjadi wujud nyata hadirnya pemerintah bagi seluruh kalangan. Setelah sebelumnya sukses meraih penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) predikat Pratama pada tahun 2023, Kaltara kini melangkah lebih jauh. 


Regulasi baru ini menginstruksikan seluruh instansi pemerintah untuk menyusun Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Action Budget (GAB). Artinya, setiap perencanaan hingga penganggaran pembangunan wajib memperhitungkan akses, manfaat, dan perlindungan yang adil bagi kelompok perempuan, anak, lansia, hingga penyandang disabilitas.  


Melalui sinergi erat ini, Kalimantan Utara optimistis dapat berdiri lebih tegak—bukan hanya sebagai benteng pertahanan di garis batas negara, tetapi juga sebagai rumah yang setara, aman, dan sejahtera bagi seluruh warganya. (dkisp)

   Oktober 02, 2026    Comment   

Pemprov Kaltara Komitmen Pertahankan Akreditasi Paripurna RSUD dr. H. Jusuf SK Tarakan

Survei Akreditasi Rumah Sakit di RSUD dr. H. Jusuf SK.


TARAKAN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara) menegaskan komitmennya untuk mempertahankan predikat Akreditasi Paripurna yang telah diraih RSUD dr. H. Jusuf SK Tarakan.


Komitmen tersebut disampaikan setelah rangkaian Survei Akreditasi Rumah Sakit di RSUD dr. H. Jusuf SK resmi berakhir pada Selasa (29/9/2026).


Survei yang berlangsung selama beberapa hari tersebut dilakukan oleh Lembaga Akreditasi Rumah Sakit Damar Husada Paripurna (LARS DHP). Seluruh rangkaian survei berjalan lancar dan menjadi bagian dari proses evaluasi terhadap mutu pelayanan serta keselamatan pasien di rumah sakit.


Penutupan survei berlangsung di Ruang Pertemuan Lantai 6 RSUD dr. H. Jusuf SK dan dilakukan oleh Plt Direktur RSUD dr. H. Jusuf SK, dr. Budy Azis B., Sp.PK.


Mewakili Gubernur Kaltara, Budy menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran RSUD dr. H. Jusuf SK yang telah mempersiapkan proses akreditasi sejak 2025.


“Terima kasih kepada seluruh jajaran yang sudah bekerja keras mempersiapkan akreditasi sejak tahun 2025 hingga sekarang,” ujar Budy.


Menurutnya, proses akreditasi tidak semata-mata menjadi agenda administratif rumah sakit. Lebih dari itu, akreditasi menjadi momentum untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat terus memenuhi standar mutu dan keselamatan pasien.


Budy juga menyampaikan apresiasi kepada tim surveior LARS DHP yang telah memberikan pendampingan sejak tahap bimbingan teknis, simulasi hingga pelaksanaan survei.


Tim surveior dipimpin dr. Raden Gunawan Effendi, Sp.M., S.H., M.M., M.A.R.S., M.H., C.M.C., C.H.C.M., FISQua, bersama dr. Mauritz Silalahi, Sp.P(K)., FISR., M.A.R.S. dan Farisia Madina, S.Kp., M.M., FISQua.


Budy berharap hasil survei nantinya dapat menjadi pijakan bagi RSUD dr. H. Jusuf SK untuk terus mempertahankan predikat Akreditasi Paripurna, sekaligus memperbaiki berbagai aspek pelayanan yang masih perlu diperkuat.


Ia mengatakan, dukungan pemerintah daerah tetap diperlukan, terutama dalam menindaklanjuti catatan dan rekomendasi yang disampaikan tim surveior.


“Bagaimana kita ingin dilayani, seperti itulah kita harus melayani pasien,” kata Budy.


Akreditasi Bukan Sekadar Predikat


Ketua Tim Surveior LARS DHP, dr. Raden Gunawan Effendi, mengapresiasi jajaran RSUD dr. H. Jusuf SK yang telah mengikuti seluruh rangkaian survei dengan baik.


Ia menekankan, keberlanjutan mutu pelayanan rumah sakit membutuhkan sinergi seluruh unsur, mulai dari pemerintah daerah sebagai pemilik rumah sakit, dewan pengawas, manajemen, tenaga kesehatan hingga seluruh civitas hospitalia.


“Semua harus saling mendukung. Pemprov sebagai pemilik rumah sakit juga punya peran penting agar pelayanan kepada pasien dapat berjalan dengan baik,” ujar Raden.


Menurut Raden, predikat Akreditasi Paripurna tidak hanya berkaitan dengan terpenuhinya standar pelayanan medis. Penilaian juga mencakup berbagai aspek penyelenggaraan rumah sakit.


Aspek tersebut antara lain manajemen, keuangan, sumber daya manusia, tenaga medis dan keperawatan, sarana dan prasarana, perizinan, hubungan dengan BPJS dan pihak ketiga, hingga kualitas pelayanan kepada masyarakat.


Karena itu, dukungan pemerintah daerah sebagai pemilik rumah sakit tetap dibutuhkan, khususnya ketika rumah sakit membutuhkan penguatan dari sisi SDM, tenaga medis, perawat, sarana dan prasarana maupun kebutuhan penunjang lainnya.


“Ketika rumah sakit sudah mandiri, pemerintah daerah bisa lebih banyak melakukan pengawasan. Tetapi selama masih membutuhkan dukungan, peran pemerintah sebagai pemilik tetap penting,” katanya.


Raden juga mengingatkan agar akreditasi tidak berhenti pada pemenuhan standar dan kelengkapan dokumen. Hasil survei harus menjadi dasar bagi rumah sakit untuk melakukan evaluasi secara berkelanjutan.


Menurutnya, peningkatan kualitas pelayanan harus berjalan seiring dengan inovasi agar rumah sakit mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan mengikuti perkembangan pelayanan kesehatan.


“Pelayanan harus sesuai standar dan aturan. Setelah itu, terus lakukan inovasi agar rumah sakit tidak tertinggal,” ujarnya.


Setelah seluruh rangkaian survei berakhir, RSUD dr. H. Jusuf SK selanjutnya menunggu hasil penilaian dari LARS DHP.


Pemprov Kaltara bersama manajemen rumah sakit menyatakan akan menindaklanjuti setiap rekomendasi perbaikan yang diberikan. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga mutu pelayanan sekaligus memastikan keselamatan pasien tetap menjadi bagian utama dalam penyelenggaraan layanan kesehatan di RSUD dr. H. Jusuf SK. (dkisp)

   Oktober 02, 2026    Comment   

Penanganan Karhutla di Kaltara Menjadi Tanggung Jawab Bersama

Forum Group Discussion. (Foto:ist).


TANJUNG SELOR - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) terus memperkuat koordinasi dan sinergi lintas sektor dalam upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kaltara.


Meskipun Kaltara mencatatkan akumulasi luas karhutla terendah di Pulau Kalimantan hingga Juli 2026, langkah pencegahan dan penanganan tetap perlu diperkuat untuk mengantisipasi potensi kebakaran serta dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat.


Hal tersebut disampaikan Gubernur Kaltara melalui Kepala Dinas Kehutanan (Dishut) Kaltara, Nur Laila, S.Hut., M.Si., saat membuka Forum Group Discussion (FGD) Sinergitas Lintas Sektor dalam Pencegahan dan Penanganan Karhutla di Kaltara Tahun 2026 yang diselenggarakan Aliansi Gema (Gerakan Masyarakat) Bulungan di Cafe D’Kafetaria, Rabu (30/9).


Dalam sambutannya, Laila menegaskan bahwa penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan berbagai elemen. Kolaborasi lintas sektor diperlukan untuk menjaga kelestarian lingkungan sekaligus mendukung pembangunan yang berkelanjutan.


“Saya ingin menegaskan bahwa pencegahan karhutla harus menjadi prioritas utama. Pencegahan dapat melalui deteksi dini hingga respons cepat ketika terjadi titik api,” tegasnya.


Ia juga menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya dan dampak karhutla. Kewaspadaan perlu ditingkatkan, khususnya di wilayah yang memiliki kerentanan terhadap kebakaran, seperti lahan gambut.


“Seluruh masyarakat di Kaltara dalam menjalankan kegiatan tetap harus mengedepankan aspek perlindungan lingkungan,” imbuh Laila.


Menurutnya, pemetaan persoalan karhutla perlu dilakukan secara komprehensif untuk membangun pola penanganan yang mengedepankan pencegahan, kesiapsiagaan, deteksi dini, respons cepat, serta pemulihan secara terkoordinasi.


“Saya yakin, dengan sinergi lintas sektor yang kuat, komunikasi yang terbuka, serta partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat, kita mampu menjaga kelestarian hutan dan lahan Kaltara dari ancaman kebakaran,” pungkasnya.


Melalui forum tersebut, masukan dari berbagai unsur, mulai dari pemerintah daerah, Forkopimda, akademisi, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, hingga tokoh masyarakat diharapkan dapat memperkuat langkah pencegahan dan penanganan karhutla yang dapat diterapkan di lapangan. (dkisp)

   Oktober 02, 2026    Comment   

Rahmawati Zainal Tampilkan Wastra Bulungan di Parade Kriyanusa 2026

Parade Kriyanusa 2026 .


JAKARTA – Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kalimantan Utara (Kaltara), Hj. Rahmawati Zainal, S.H., membawa wastra khas Kaltara ke panggung nasional melalui Parade Wastra dalam rangkaian Pameran Kerajinan Nusantara (Kriyanusa) 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, Rabu (30/9). 

Rahmawati tampil mengenakan busana dengan batik bermotif khas Bulungan yang dipadukan dengan topi khas Dayak. Penampilan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkenalkan kekayaan budaya dan kreativitas perajin Kaltara kepada masyarakat dari berbagai daerah. 

Dari 32 peserta Parade Wastra, penampilan Rahmawati menjadi salah satu bagian dari rangkaian acara penutupan Kriyanusa 2026 yang mengangkat beragam kekayaan wastra dan kriya dari berbagai daerah di Indonesia. 

Kriyanusa 2026 mengusung tema “Cipta Kriya Berkelanjutan, Perajin Mendunia” dan berlangsung pada 26–30 September 2026. Pameran tersebut menghadirkan 410 stan dengan melibatkan 257 peserta yang terdiri dari Dekranas, Dekranasda, kementerian dan lembaga, serta pengusaha Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). 

Rangkaian Kriyanusa 2026 ditutup oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian. Dalam sambutannya, Tito menilai Indonesia memiliki potensi besar dalam sektor kerajinan yang perlu terus dikembangkan, baik dari sisi kualitas, kreativitas maupun pemanfaatannya untuk mendukung perekonomian. 

“Potensi kerajinan Indonesia sangat besar. Karena itu, harus terus dikembangkan agar semakin bernilai dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” kata Tito. 

Ia juga mendorong pemerintah daerah bersama Dekranasda untuk aktif menggali dan mengembangkan kerajinan khas daerah. Menurutnya, pengembangan kerajinan tidak hanya berkaitan dengan pelestarian budaya, tetapi juga dapat membuka lapangan kerja, memperkuat UMKM dan mendorong perekonomian daerah. 

“Ragam kerajinan kita sangat banyak dan kreatif, mulai dari tenun, kain, songket, tas rotan hingga perhiasan,” sambungnya. 

Sejalan dengan hal tersebut, Dekranasda Kaltara terus mendorong pengembangan produk kriya daerah. Dalam Kriyanusa 2026, sejumlah produk khas Kaltara turut diperkenalkan, seperti anyaman rotan, singal, tenun dan batik motif Kaltara. 

Rahmawati mengatakan pengembangan kriya daerah membutuhkan pembinaan dan kolaborasi secara berkelanjutan. Peningkatan kualitas produk, menurutnya, harus tetap berjalan bersama upaya mempertahankan identitas budaya daerah. 

“Perajin perlu terus dibina agar kualitas dan kreativitasnya meningkat. Dengan begitu, produk Kaltara bisa semakin dikenal dan bersaing di pasar yang lebih luas,” ujar Rahmawati. 

Ia menambahkan, penguatan produk kriya dilakukan melalui peningkatan kualitas, inovasi desain, pemilihan bahan baku hingga strategi pewarnaan. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah produk sekaligus membuka peluang pasar yang lebih luas. 

Kehadiran Kaltara dalam Kriyanusa 2026 menjadi momentum untuk memperkenalkan kekayaan budaya dan kreativitas perajin Bumi Benuanta. Promosi dilakukan tidak hanya melalui stan pameran, tetapi juga melalui Parade Wastra yang menampilkan identitas budaya daerah di hadapan masyarakat dari berbagai penjuru Indonesia. 

Melalui keikutsertaan ini, Dekranasda Kaltara terus mendorong agar kriya dan wastra daerah tidak hanya menjadi bagian dari pelestarian budaya, tetapi juga berkembang sebagai produk kreatif yang memiliki nilai ekonomi dan mampu menjangkau pasar yang lebih luas. 

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Menteri UMKM, Maman Abdurahman beserta istri, Ketua Harian Dekranas, Ny. Tri Tito Karnavian, serta anggota Seruni Kabinet Merah Putih. (dkisp)

Rabu, 30 September 2026

   September 30, 2026    Comment   

PWI Kalbar Buka Rekrutmen Anggota Baru, OKK ke-6 Digelar di Sanggau

PWI Kalbar.


Pontianak  — Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Kalimantan Barat membuka rekrutmen calon anggota baru melalui pelaksanaan Orientasi Kewartawanan dan Keorganisasian (OKK) ke-6 tahun 2026. Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung di Kabupaten Sanggau pada 28 Oktober 2026.


Ketua PWI Kalbar, Kundori, mengatakan OKK merupakan salah satu tahapan penting bagi wartawan yang ingin bergabung menjadi anggota PWI.


“OKK adalah wadah untuk menjaring anggota baru dan persyaratan untuk menjadi anggota PWI, sebagaimana diamanatkan AD/ART,” kata Kundori saat rapat pengurus PWI Kalbar secara daring melalui Zoom Meeting, Selasa (29/9/2026) malam.


Menurut Kundori, rekrutmen peserta OKK terbuka bagi wartawan di Kalimantan Barat yang memenuhi persyaratan dan ketentuan organisasi.


Salah satu persyaratan utama, kata dia, calon peserta merupakan wartawan yang telah menjalankan tugas jurnalistik minimal satu tahun, bertugas dan berdomisili di Kalimantan Barat, serta bekerja pada perusahaan media massa yang berbadan hukum pers.


“Yang paling utama adalah wartawan minimal telah satu tahun bekerja sebagai wartawan, bertugas dan berdomisili di Kalimantan Barat, dan juga bekerja pada media massa berbadan hukum pers. Ini harus dibuktikan dengan akta perusahaan,” jelasnya.


PWI Kalbar mengimbau wartawan yang berminat bergabung untuk mempersiapkan seluruh dokumen persyaratan sebelum mengikuti proses seleksi dan OKK.


Pelaksanaan OKK diharapkan menjadi ruang pembekalan bagi calon anggota mengenai wawasan kewartawanan sekaligus pemahaman terhadap organisasi PWI, sehingga anggota baru memahami kode etik, profesionalitas, serta tata kelola organisasi sebelum menjadi bagian dari PWI.


Persyaratan Calon Anggota Muda PWI


Adapun sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi calon peserta pendaftaran anggota muda PWI antara lain:


1. Fotokopi akta notaris perusahaan pers Pasal 3 dan bukan PT perorangan.

2. Mengisi formulir pendaftaran.

3. Surat rekomendasi dari PWI kabupaten/kota bagi daerah yang telah memiliki kepengurusan.

4. Fotokopi ijazah terakhir, minimal berpendidikan SLTA.

5. Surat pernyataan pemohon di atas materai.

6. Surat keterangan dari pemimpin redaksi atau stempel redaksi tempat bekerja di atas materai.

7. Bukti karya jurnalistik minimal tiga tulisan atau berita dalam tiga bulan terakhir.

8. Fotokopi kartu pers dari media tempat bekerja.

9. Sertifikat atau kartu Uji Kompetensi Wartawan (UKW), jika ada.

10. Kartu Tanda Penduduk (KTP).

11. Pas foto berwarna ukuran 2 x 3 centimeter sebanyak empat lembar.

12. Fotokopi sertifikat Orientasi Kewartawanan dan Keorganisasian (OKK).

13. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) setelah dinyatakan lulus.

14. Membayar biaya atau iuran administrasi pendaftaran sesuai ketentuan.


Pendaftaran dan Formulir Hubungi CP. 0853-4740-1801 (Marupek)

Selasa, 29 September 2026

   September 29, 2026    Comment   

DPRD Malinau Tetapkan APBD-P 2026 Jadi Perda, Pemda Tekankan Efisiensi Anggaran

Rapat Paripurna. 

Malinau – Rapat Paripurna ke-4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malinau Masa Sidang II Tahun 2026 menetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2026 menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Rapat paripurna tersebut berlangsung di Ruang Rapat Komisi DPRD Kabupaten Malinau, Senin (28/9/2026).

Bupati Malinau Wempi W. Mawa, S.E., M.H., menyampaikan apresiasi kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan DPRD Malinau yang telah menyelesaikan pembahasan hingga penetapan APBD Perubahan 2026.

Menurutnya, penetapan APBD-P dilakukan di tengah kondisi pendapatan daerah yang mengalami penurunan, termasuk berkurangnya transfer dari pemerintah pusat. Karena itu, pemerintah daerah melakukan sejumlah langkah efisiensi untuk menjaga kondisi keuangan daerah tetap sehat.

“Mana yang bisa kita tunda, terutama dalam penghematan yang berhubungan dengan operasional, kegiatan seremonial dan perjalanan dinas, kita efisiensi secara optimal,” ujar Bupati.

Ia menjelaskan, efisiensi tersebut menjadi pilihan yang harus dilakukan agar APBD tetap terjaga dan anggaran dapat diarahkan pada program yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat.

Meski terdapat sejumlah kegiatan yang harus ditunda, pemerintah daerah tetap mempertahankan sektor-sektor yang dinilai penting, terutama kesehatan dan pendidikan.

“Kesehatan tetap kita amankan, pendidikan juga tetap kita amankan. Air bersih juga tetap kita amankan,” katanya.

Sementara itu, sejumlah pembangunan infrastruktur yang masih memungkinkan untuk ditunda akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah.

Bupati menegaskan, efisiensi bukan berarti menghentikan seluruh program pembangunan, tetapi merupakan langkah penyesuaian terhadap kondisi keuangan daerah dengan tetap mempertahankan program prioritas.

Selain kesehatan, pendidikan dan air bersih, pemerintah daerah juga tetap mempertahankan program yang berkaitan langsung dengan masyarakat, termasuk sektor ekonomi kerakyatan dan UMKM.

Dengan ditetapkannya APBD-P 2026, pemerintah daerah bersama DPRD Kabupaten Malinau selanjutnya akan menjalankan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang telah disepakati, dengan tetap mengedepankan efisiensi dan kepentingan masyarakat.

Senin, 28 September 2026

   September 28, 2026    Comment   

Wagub Ingkong Ala Dorong Penataan Aset Daerah untuk Dukung Pembangunan KIPI

pembahasan penataan Barang Milik Daerah.


TANJUNG SELOR - Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara), Ingkong Ala, S.E., M.Si., memimpin rapat pembahasan penataan Barang Milik Daerah (BMD) yang berada di kawasan Proyek Strategis Nasional (PSN) PT Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI), Senin (28/9).

Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Wakil Gubernur tersebut dihadiri Plt. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Nurdin, S.E., serta sejumlah kepala Perangkat Daerah terkait. Pertemuan difokuskan pada inventarisasi dan optimalisasi aset milik Pemprov Kaltara yang berada di kawasan industri hijau di Kecamatan Tanjung Palas Timur.

Dalam arahannya, Wagub Ingkong Ala menegaskan bahwa penataan aset merupakan langkah strategis untuk memastikan seluruh aset daerah dikelola secara tertib, akuntabel, dan memberikan nilai tambah bagi pembangunan.

"Tujuannya untuk menginventarisir aset provinsi di kawasan KIPI, sehingga pemanfaatannya bisa lebih optimal dan memberikan manfaat bagi pembangunan daerah," ujar Ingkong Ala.

Ia menjelaskan, KIPI sebagai PSN memiliki aktivitas pembangunan yang sangat besar dan terus berkembang. Keberadaan kawasan industri tersebut diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi Kaltara, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan daya saing daerah di tingkat nasional dan internasional.

Karena itu, menurut Wagub, diperlukan koordinasi yang solid antara pemerintah daerah dengan pihak pengelola KIPI, terutama dalam penataan aset yang berada di dalam kawasan tersebut.

"Kalau ada aset daerah yang berada di dalam kawasan KIPI, tentu perlu kita tata dengan baik. Baik melalui mekanisme pemanfaatan, pemindahtanganan, maupun tukar-menukar sesuai ketentuan yang berlaku," jelasnya.

Wagub juga menyoroti pentingnya optimalisasi aset di tengah kondisi fiskal daerah yang terbatas. Menurutnya, aset daerah yang dikelola secara profesional dapat menjadi sumber pendapatan dan mendukung keberlanjutan pembangunan.

"Dengan kondisi fiskal kita yang sangat terbatas, ini perlu kita bahas bersama. Kalau masih ada aset yang dimanfaatkan atau digunakan perusahaan di sana, harus kita pastikan ada manfaat yang jelas bagi daerah," tegasnya.

Lebih lanjut, Wagub meminta setiap Perangkat Daerah untuk segera melakukan pendataan internal secara menyeluruh, termasuk memastikan status aset yang masih dalam proses penyelesaian maupun yang belum dimanfaatkan. Ia menegaskan agar persoalan aset tidak dibiarkan berlarut-larut.

"Yang penting jangan terlalu lama digantung. Kalau ada kewajiban kita yang perlu dilakukan untuk mendukung kelanjutan pembangunan mereka, kita tetap support. Kita cari solusi yang saling menguntungkan," ujarnya.

Wagub juga mengarahkan agar setelah inventarisasi internal selesai, Pemprov Kaltara akan menjadwalkan pertemuan langsung dengan manajemen PT KIPI untuk membahas hasil inventarisasi dan mencari jalan keluar terbaik.

"Kita akan bertemu langsung dengan pimpinan mereka, berkoordinasi dan bicara hasil. Dengan komunikasi yang baik, saya yakin mereka bisa memaklumi dan mendukung upaya penataan aset ini," pungkasnya.

Melalui rapat ini, Pemprov Kaltara berharap pengelolaan BMD di kawasan PSN KIPI dapat berjalan lebih tertib, transparan, dan optimal, sehingga keberadaan kawasan industri hijau tersebut benar-benar memberikan dampak positif dan berkelanjutan bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kaltara. (dkisp).


   September 28, 2026    Comment   

Kaltara Gandeng Australia Tingkatkan Kompetensi Bahasa Inggris dan Pendidikan Vokasi

Penandatanganan MoU.  

JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) memperkuat kerja sama pendidikan melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Program Peningkatan Kompetensi Bahasa Inggris dan Pendidikan Vokasi, Senin (28/9). 

Kerja sama tersebut melibatkan Pemprov Kaltara, Kedutaan Besar Australia, Austrade (Komisi Perdagangan dan Investasi Australia di Indonesia), serta Briton English Education di bawah naungan PT. Cahaya Rahmat Edukasi. 

Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., mengatakan kerja sama tersebut menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kaltara. 

Menurutnya, kemampuan bahasa Inggris menjadi salah satu kompetensi penting bagi generasi muda untuk menghadapi persaingan yang semakin terbuka, terlebih Kaltara memiliki posisi strategis sebagai provinsi yang berada di wilayah perbatasan negara. 

“Kerja sama ini jangan hanya berhenti pada penandatanganan MoU. Kita ingin ada program yang nyata, terukur dan berkelanjutan sehingga manfaatnya bisa dirasakan dunia pendidikan di Kaltara,” kata Zainal. 

Dalam kesepakatan tersebut, terdapat dua ruang lingkup utama. Pertama, fasilitasi penyelenggaraan Program Sekolah Berbahasa Inggris (SBI) serta pengembangan sekolah unggulan. Kedua, fasilitasi kerja sama sekolah berskala internasional melalui program sister school di Kaltara. 

Program SBI mencakup pemetaan kompetensi, pengembangan metodologi pengajaran guru berstandar Cambridge English, _trainer development,_ hingga _quality assurance._ Program tersebut ditujukan untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris sekaligus memperluas wawasan dan kepercayaan diri peserta didik. 

Zainal menilai kemampuan bahasa Inggris perlu dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari agar peserta didik lebih mudah menguasainya. 

"Kalau kita ambil contoh seperti di Bali yang banyak warganya fasih berbahasa Inggris. Atau di Kampung Inggris Pare di Kediri, Jawa Timur. Bahasa Inggris itu jadi bahasa sehari-hari selain bahasa Indonesia dan bahasa daerah," ujarnya. 

Selain bahasa Inggris, kerja sama tersebut juga mencakup pengembangan pendidikan vokasi. Program ini diarahkan agar pendidikan mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan industri. 

Dengan penguatan pendidikan vokasi, lulusan diharapkan memiliki pengetahuan dan keterampilan teknis yang relevan sehingga lebih siap memasuki dunia kerja. 

Zainal berharap kerja sama tersebut dapat memberikan manfaat secara merata dan berkelanjutan bagi sekolah, guru dan peserta didik di seluruh Kaltara. 

“Dengan pendidikan yang berkualitas, keterampilan yang relevan, dan kemampuan bahasa internasional yang baik, kita ingin generasi muda Kaltara mampu berperan dalam pembangunan dan bersaing di tingkat global,” pungkasnya. 

Penandatanganan MoU dilakukan bersama Pimpinan Briton English Education, Sirajuddin Tenri, M.Ed (Mgmt), kemudian dilanjutkan dengan penyerahan cinderamata dan foto bersama. (dkisp).

   September 28, 2026    Comment   

Akreditasi RSUD dr. H. Jusuf SK, Wagub Tekankan Mutu dan Keselamatan Pasien

Survei Akreditasi RSUD dr. H. Jusuf SK.


TARAKAN – Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara), Ingkong Ala, S.E., M.Si., menegaskan pentingnya peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien dalam pelaksanaan Survei Akreditasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. H. Jusuf SK Kota Tarakan.  

Penegasan itu disampaikannya saat membuka Survei Akreditasi RSUD dr. H. Jusuf SK di Ruang Pertemuan Lantai 6 RSUD dr. H. Jusuf SK, Senin (28/9). 

Mewakili Gubernur Kaltara, Wagub Ingkong mengapresiasi pelaksanaan survei akreditasi yang dinilai menjadi momentum penting untuk melihat sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit milik daerah tersebut. 

Menurutnya, rumah sakit tidak hanya berfungsi sebagai tempat pengobatan, tetapi juga menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. 

“Rumah sakit harus memberikan pelayanan yang bermutu, aman, dan mengutamakan keselamatan pasien,” kata Ingkong.

Ia menegaskan, akreditasi tidak boleh dipandang hanya sebagai kewajiban administratif atau sekadar mengejar sertifikat. Lebih dari itu, akreditasi merupakan bagian dari komitmen moral dan profesional untuk memastikan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang baik. 

Ingkong mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara terus mendorong fasilitas kesehatan, baik milik pemerintah maupun swasta, agar mampu memenuhi standar pelayanan yang semakin baik. 

Tantangan pelayanan kesehatan ke depan, lanjutnya, juga akan semakin kompleks. Karena itu, pembenahan manajemen, peningkatan kompetensi dokter, perawat, bidan, tenaga penunjang, hingga pemenuhan fasilitas kesehatan harus dilakukan secara berkelanjutan. 

Kepada tim surveior, Ingkong menyampaikan selamat datang di Kaltara, khususnya di RSUD dr. H. Jusuf SK. Ia berharap tim dapat memberikan penilaian secara objektif sekaligus masukan yang konstruktif untuk membantu meningkatkan kualitas pelayanan. 

“Silakan berikan masukan dan arahan yang membangun. Itu penting untuk perbaikan pelayanan kami ke depan,” ujarnya. 

Sementara kepada jajaran direksi dan seluruh civitas hospitalia RSUD dr. H. Jusuf SK, Ingkong meminta agar seluruh proses survei diikuti secara terbuka, kooperatif, dan transparan. 

“Tunjukkan komitmen yang selama ini sudah dibangun dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sepenuh hati,” tegasnya. 

Survei akreditasi tersebut dipimpin Ketua Tim Surveyor Lembaga Akreditasi Rumah Sakit Damar Husada Paripurna (LARS DHP), dr. Raden Gunawan Effendi, Sp.M., S.H., M.M., M.A.R.S., M.H., C.M.C., C.H.C.M., FISQua, bersama anggota dr. Mauritz Silalahi, Sp.P(K)., FISR., M.A.R.S. dan Farisia Madina, S.Kp., M.M., FISQua. (dkisp).

   September 28, 2026    Comment   

Karya Perajin Benuanta Unjuk Kualitas di Kriyanusa 2026

 

Kriya khas Bumi Benuanta.

JAKARTA – Kriya khas Bumi Benuanta mendapat panggung lebih luas di Kriyanusa 2026. Melalui keikutsertaan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kalimantan Utara (Kaltara), anyaman rotan, singal, tenun dan batik motif Kaltara diperkenalkan kepada pasar nasional sekaligus didorong semakin berkembang dan mampu bersaing hingga tingkat internasional. 

Pameran Kriyanusa 2026 berlangsung di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, pada 26–30 September 2026. Kegiatan ini menjadi ruang bagi para perajin dari berbagai daerah untuk memperkenalkan karya sekaligus memperluas jejaring dan peluang pasar. 

Ketua Dekranasda Kaltara, Hj. Rahmawati Zainal, S.H., mengatakan pengembangan kriya daerah membutuhkan pembinaan dan kolaborasi yang dilakukan secara berkelanjutan. Menurutnya, peningkatan kualitas produk harus berjalan seiring dengan upaya mempertahankan identitas budaya daerah. 

“Perajin perlu terus dibina agar kualitas dan kreativitasnya meningkat. Dengan begitu, produk Kaltara bisa semakin dikenal dan bersaing di pasar yang lebih luas,” ujar Rahmawati. 

Ia menyampaikan, pembinaan menjadi bagian penting untuk memastikan produk kriya Kaltara tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga memiliki kualitas dan nilai tambah. Penguatan tersebut dilakukan melalui peningkatan kualitas produk, inovasi desain, pemilihan bahan baku hingga strategi pewarnaan. 

Dalam Kriyanusa 2026, Dekranasda Kaltara turut memperkenalkan sejumlah produk khas daerah, di antaranya anyaman rotan, singal, tenun dan batik motif Kaltara. Produk tersebut tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat Kaltara. 

Kriyanusa tahun ini mengusung tema “Cipta Kriya Berkelanjutan, Perajin Mendunia”. Sebanyak 410 stan dari 257 peserta ikut ambil bagian, yang terdiri dari Dekranas dan Dekranasda, kementerian dan lembaga, pengusaha Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta berbagai unsur masyarakat. 

Beragam karya ditampilkan, mulai dari produk berbahan kayu, batik dan tenun, logam, kulit, anyaman, kertas, material daur ulang, keramik hingga tanah liat. Selain pameran, kegiatan juga diisi fashion show, parade wastra, talk show, workshop, penghargaan stan terbaik dan kriya potensial, serta berbagai program berbasis teknologi digital. 

Pemanfaatan teknologi menjadi salah satu bagian menarik dalam Kriyanusa 2026. Pengunjung dapat menikmati pengalaman digital immersive, hologram hingga membatik secara digital. Perpaduan tersebut menunjukkan bahwa pelestarian tradisi dapat berjalan bersama kreativitas dan perkembangan teknologi. 

Kriyanusa 2026 dibuka secara resmi oleh Ketua Umum Dekranas, Selvi Gibran Rakabuming. Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua Harian Dekranas, Tri Tito Karnavian, jajaran Pengurus Pusat Dekranas serta pengurus Dekranasda dari berbagai daerah di Indonesia. 

Ketua Panitia Kriyanusa 2026, Ayu Heni Rosan, mengatakan kriya merupakan bagian dari kekayaan budaya dan identitas daerah yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai kekuatan ekonomi kreatif Indonesia. 

Menurut Ayu, perkembangan kriya tetap harus berakar pada tradisi, namun perlu dibarengi dengan kreativitas, inovasi, teknologi dan kemampuan membaca kebutuhan pasar. 

“Tradisi tetap hidup, tetapi terus berkembang melalui kreativitas, inovasi, teknologi serta kemampuan membaca kebutuhan pasar,” ujar Ayu. 

Melalui Kriyanusa 2026, Dekranasda Kaltara berharap semakin banyak produk kriya daerah mendapat ruang promosi, membuka jejaring usaha dan memperluas akses pasar. Perpaduan antara tradisi, kreativitas dan teknologi diharapkan membuat kriya Benuanta semakin dikenal tanpa kehilangan identitas budayanya. (dkisp).

Minggu, 27 September 2026

   September 27, 2026    Comment   

Penutupan BKSN Tahun 2026 Paroki Nanga Mahap

 

Penutupan BKSN Paroki Nanga Mahap. (Foto:ist).

SEKADAU, Wartacyber.com — Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sekadau, Martinus Ridi, menghadiri penutupan Bulan Kitab Suci Nasional (BKSN) Tahun 2026 Paroki Santa Maria Bunda Allah Nanga Mahap, bertempat di Kompleks Pastoran Nanga Mahap, Kecamatan Nanga Mahap, Kabupaten Sekadau, Minggu (27/9/2026).


Dalam kesempatan tersebut, Martinus Ridi menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia, pengurus gereja, tokoh agama, serta umat yang telah berpartisipasi dalam menyukseskan seluruh rangkaian kegiatan BKSN Tahun 2026.


Ia mengatakan, kegiatan BKSN tidak hanya menjadi momentum untuk memperkuat kehidupan iman umat, tetapi juga dapat menjadi sarana untuk mempererat persaudaraan, kebersamaan dan kepedulian sosial di tengah masyarakat.


Menurutnya, keberagaman suku, agama dan budaya yang ada di Kabupaten Sekadau merupakan bagian penting yang harus terus dijaga melalui semangat toleransi dan persaudaraan.


"Keberagaman yang ada di tengah masyarakat merupakan kekuatan yang harus kita rawat bersama. Karena itu, semangat persaudaraan, toleransi dan saling menghormati perlu terus kita tumbuhkan dalam kehidupan bermasyarakat," ujarnya.


Martinus Ridi berharap, nilai-nilai yang diperoleh selama pelaksanaan BKSN dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam membangun kepedulian terhadap sesama dan memperkuat kebersamaan di tengah masyarakat.


"Semangat BKSN jangan hanya berhenti pada kegiatan penutupan, tetapi hendaknya terus diwujudkan melalui kasih, kepedulian, gotong royong, kejujuran dan sikap saling menghormati," katanya.


Ia juga mengajak seluruh umat untuk menjadikan momentum penutupan BKSN sebagai kesempatan memperkuat iman sekaligus meningkatkan kepedulian sosial terhadap lingkungan dan sesama.


"Selamat atas terlaksananya seluruh rangkaian kegiatan BKSN Tahun 2026. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat, memperkuat persaudaraan dan membawa berkat bagi seluruh umat serta masyarakat," pungkasnya. (Tim).

   September 27, 2026    Comment   

Penutupan BKSN 2026 Sekadau, Aron Tekankan Pentingnya Kebersamaan dan Iman

Penutupan BKSN. (Foto:ist).


SEKADAU, Wartacyber.com — Bupati Sekadau, Aron, menghadiri penutupan Bulan Kitab Suci Nasional (BKSN) 2026 dengan tema “Yesus Guru yang Penuh Kuasa”, yang digelar di Betang Youth Center Sekadau, Sabtu (26/9/2026).

Penutupan tersebut menjadi bagian akhir dari rangkaian kegiatan BKSN yang diikuti umat Katolik di Kabupaten Sekadau.

Ketua Panitia Pelaksana BKSN 2026, Paulus Sutami, menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia dan pihak yang telah terlibat dalam menyukseskan seluruh rangkaian kegiatan.

“Atas nama panitia, kami juga meminta maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan selama kegiatan berlangsung. Terima kasih juga kepada seluruh umat yang telah berpartisipasi dalam menyukseskan BKSN ini, karena tanpa umat BKSN tidak akan semeriah ini,” ungkap Sutami.

Sementara itu, Bupati Sekadau, Aron, mengatakan kegiatan BKSN menjadi momentum untuk mempererat kebersamaan umat sekaligus meneguhkan semangat dalam menghidupi nilai-nilai Kitab Suci dalam kehidupan sehari-hari.

“Saya juga mengapresiasi kerja sama para panitia dalam menyukseskan dan mempersiapkan seluruh rangkaian BKSN 2026 ini, karena keberhasilan kegiatan ini tentunya tidak terlepas dari kerja sama dan koordinasi dari berbagai pihak,” ujarnya.

Aron berharap kegiatan BKSN dapat terus dipertahankan dan dilaksanakan secara berkelanjutan setiap tahun.

“Saya juga berharap, kegiatan seperti ini dapat terus dipertahankan dan dilaksanakan secara berkelanjutan setiap tahunnya. Lebih dari sekadar menjadi agenda tahunan, saya berharap BKSN ini dapat terus menumbuhkan semangat kebersamaan, memperkuat iman dan mendorong umat agar mengamalkan nilai-nilai yang diperoleh selama kegiatan berlangsung dalam kehidupan sehari-hari,” katanya.

Menurutnya, semangat yang dibangun melalui BKSN tidak hanya berhenti pada momentum perayaan, tetapi dapat diwujudkan dalam kehidupan bersama di tengah masyarakat.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Paolus Hadi, menyampaikan pesan kepada umat Katolik di Paroki Santo Petrus dan Paulus Sekadau, khususnya kepada kaum muda.

Ia mengajak kaum muda untuk semakin dekat dengan gereja dan membiasakan diri membaca Kitab Suci, khususnya Injil, di waktu luang.

“Saya juga berharap dan berpesan agar kaum muda bisa dekat dengan gereja, sehingga kita bisa berkembang, mendapatkan bimbingan untuk menjadi lebih baik dan maju ke depannya,” tuturnya.

Paolus Hadi juga mengajak seluruh umat untuk terus mengamalkan ajaran Kitab Suci dalam kehidupan sehari-hari.

“Saya juga berharap, di momen yang baik ini kita semua terus mengamalkan ajaran Kitab Suci, karena Kitab Suci adalah ajaran yang baik. Dengan mengamalkan ajaran tersebut, saya berharap kita semua dapat semakin bertumbuh dalam iman serta menjadi pribadi yang baik dan tentunya Tuhan akan selalu menjaga dan menyertai kita semua dalam setiap langkah kehidupan,” pungkasnya. (Tim).

Sabtu, 26 September 2026

   September 26, 2026    Comment   

Pemprov Kaltara Sampaikan Jawaban Terhadap Pandangan Umum Fraksi Atas Ranperda Perubahan APBD 2026

 

Rapat Paripurna Ke 22.

TANJUNG SELOR - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) menghadiri Rapat Paripurna ke-22 DPRD Provinsi Kaltara Masa Persidangan I Tahun 2026-2027 di Ruang Rapat Lemlai Suri, Gedung DPRD Kaltara, Jumat (25/9).


Rapat paripurna tersebut mengagendakan penyampaian jawaban pemerintah terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi atas Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.


Rapat dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kaltara H. M. Nasir, S.E., serta dihadiri pimpinan dan anggota DPRD, unsur Forkopimda, staf ahli, asisten, kepala perangkat daerah, dan pimpinan instansi vertikal di lingkungan Pemprov Kaltara.


Pada kesempatan tersebut, Gubernur Kaltara Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., diwakili Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltara H. Denny Harianto, S.E., M.M., untuk menyampaikan tanggapan resmi pemerintah daerah.


Dalam tanggapannya, Pemprov Kaltara menyampaikan apresiasi atas masukan konstruktif seluruh fraksi DPRD. Pemprov menegaskan arah kebijakan fiskal daerah tetap fokus pada peningkatan kualitas belanja agar memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat Kaltara.


Terkait penyesuaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemprov menjelaskan bahwa penyesuaian dilakukan secara realistis dan terukur berdasarkan evaluasi penerimaan serta dinamika ekonomi daerah. Langkah tersebut dibarengi dengan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi PAD melalui penguatan kelembagaan, optimalisasi pengawasan, digitalisasi sistem pembayaran, serta edukasi kepada masyarakat.


Di sisi alokasi belanja, Pemprov memanfaatkan ruang fiskal yang tersedia untuk memperkuat prioritas pembangunan pada sektor pelayanan dasar dan penataan infrastruktur publik.


Komitmen tersebut diwujudkan melalui alokasi anggaran pada urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, termasuk penyelenggaraan jalan. Selain itu, pemerintah daerah tetap memprioritaskan sektor pertanian, perikanan, kehutanan, evaluasi program Beasiswa Kaltara Unggul, pembinaan UMKM lokal, serta kesiapsiagaan penanganan bencana di seluruh wilayah Kaltara.


Menutup penyampaian jawaban pemerintah, Sekprov Kaltara menegaskan pentingnya mempererat sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam menyelesaikan seluruh tahapan penyusunan anggaran.


"Memasuki Perubahan Tahun Anggaran 2026 yang penuh tantangan, kita dituntut untuk bekerja lebih keras dan memperkokoh kolaborasi agar seluruh kepentingan dan kebutuhan masyarakat Kalimantan Utara tetap dapat terpenuhi dengan baik," tegasnya.


Rapat paripurna diakhiri dengan foto bersama sebagai wujud kebersamaan DPRD dan Pemprov Kaltara dalam mengawal pembangunan daerah. (dkisp).

   September 26, 2026    Comment   

Peletakan Batu Pertama Gereja St. Cornelius Belandung, Aron Ajak Warga Perkuat Gotong Royong

Peletakan Batu Pertama Pembangunan Gereja. (Foto: ist).


SEKADAU, Wartacyber.com — Bupati Sekadau, Aron, menghadiri peletakan batu pertama pembangunan Gereja St. Cornelius Stasi Belandung yang berlokasi di Dusun Belandung, Desa Tinting Boyok, Kabupaten Sekadau, Sabtu (26/9/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Aron mengatakan pembangunan rumah ibadah tidak hanya menjadi tempat untuk melaksanakan kegiatan keagamaan, tetapi juga dapat menjadi sarana untuk mempererat tali persaudaraan dan kebersamaan di tengah masyarakat.

“Dalam hal ini tentunya saya berharap proses pembangunan gereja ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat didukung oleh seluruh masyarakat. Saya juga mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga semangat gotong royong selama proses pembangunan ini berlangsung,” ungkap Aron.

Aron turut menyampaikan apresiasi kepada umat dan panitia pembangunan yang telah berinisiatif serta bekerja bersama dalam mewujudkan pembangunan Gereja St. Cornelius Stasi Belandung.

Ia berharap proses pembangunan gereja tersebut dapat berjalan lancar tanpa kendala berarti sehingga nantinya dapat digunakan dengan baik oleh umat untuk melaksanakan kegiatan ibadah.

“Semoga proses pembangunan gereja ini dapat berjalan dengan lancar serta tidak ada kendala yang berarti dan nantinya gereja ini dapat digunakan dengan baik oleh para umat untuk melaksanakan ibadah,” ujarnya.

Lebih lanjut, Aron mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga sikap saling menghormati dan menghargai di tengah keberagaman.

“Dan mari kita saling menghormati serta saling menghargai, karena menjaga keharmonisan ini merupakan tanggung jawab kita bersama yang harus dipelihara. Mari terus kita jaga kerukunan sesama kita antarumat,” pungkasnya. (Tim).

   September 26, 2026    Comment   

Musrenbangdes Sungai Lawak Bahas Penyusunan RKPDes 2027

Musrenbang Desa Sungai Lawak. (Foto:ist).




SEKADAU, Wartacyber.com — Pemerintah Desa Sungai Lawak, Kecamatan Nanga Taman, menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2027, di Kantor Desa Sungai Lawak, Kamis (24/9/2026).


Kegiatan tersebut dihadiri Camat Nanga Taman, Roberthus Roby, bersama Kepala Desa Sungai Lawak, Babinsa, Bhabinkamtibmas, BPD, PPL, kepala adat, bidan desa, kader Posyandu, guru SDN Sungai Lawak, tokoh masyarakat serta tamu undangan lainnya.


Dalam kesempatan tersebut, Camat Nanga Taman Roberthus Roby menyampaikan apresiasi Pemerintah Daerah atas terlaksananya Musrenbangdes sebagai bagian dari proses penyusunan rencana pembangunan desa.


“Kami berharap kegiatan ini berjalan dengan baik dan apa yang menjadi usulan dari masyarakat dapat menjadi prioritas pembangunan,” ujar Roberthus Roby.


Ia berharap melalui Musrenbangdes, berbagai usulan dan kebutuhan masyarakat dapat dibahas secara bersama sehingga rencana pembangunan yang disusun dapat sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Desa Sungai Lawak.


Musrenbangdes ini juga menjadi wadah bagi masyarakat dan berbagai unsur desa untuk menyampaikan aspirasi serta usulan pembangunan yang akan menjadi bahan dalam penyusunan RKPDes Tahun 2027.


Dengan adanya musyawarah tersebut, diharapkan rencana pembangunan Desa Sungai Lawak dapat dilaksanakan secara terarah dan memberikan manfaat bagi masyarakat. (Tim).

   September 26, 2026    Comment   

Aron Tutup Turnamen Bupati Cup 2026 di Sekadau Hulu

 

Penutupan Turnamen Bupati Cup 2026. (Foto:ist).

SEKADAU, Wartacyber.com — Bupati Sekadau, Aron, menghadiri kegiatan penutupan dan pembagian hadiah Turnamen Sepak Bola Bupati Cup Tahun 2026 di Kecamatan Sekadau Hulu. Bertempat di Lapangan Gapura Rawak, Jumat (25/9/2026).


Pada kesempatan tersebut, Bupati Sekadau, Aron menyampaikan apresiasi kepada panitia dan seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan turnamen hingga berjalan aman, lancar dan kondusif.


“Kami mengapresiasi panitia atas terselenggaranya kegiatan ini dengan aman dan kondusif,” ujar Aron.


Aron juga mengucapkan selamat kepada para pemenang Turnamen Sepak Bola Bupati Cup 2026. Ia berharap para atlet terus meningkatkan kemampuan dan mempertahankan prestasi yang telah diraih.


“Selamat kepada para pemenang turnamen ini. Terus berprestasi. Semoga atlet dapat terus mempertahankan prestasi dan nanti bisa mengharumkan nama Kabupaten Sekadau di luar daerah,” katanya.


Sementara bagi peserta yang belum berhasil meraih kemenangan, Aron meminta agar tidak berkecil hati. Menurutnya, masih terdapat kesempatan untuk kembali berkompetisi dan meraih prestasi pada turnamen berikutnya.


“Bagi yang belum mendapatkan kesempatan untuk menang, jangan berkecil hati. Tetap semangat karena masih ada kesempatan di lain waktu,” pungkasnya.


Selanjutnya dilakukan pembagian Hadiah kepada para pemenang turnamen Sepak Bola Bupati Cup Tahun 2026 oleh Bupati Sekadau.


 Hadir pada kegiatan tersebut, Bupati Sekadau, Wakapolres Kabupaten Sekadau, Anggota DPRD Provinsi Kalbar, Anggota DPRD Kabupaten Sekadau, Camat Sekadau Hulu, Plh,  Danramil Sekadau Hulu beserta Anggota, Kapolsek Sekadau Hulu berserta Anggota, Kepala Desa Se-kecamatan Sekadau Hulu, Tokoh Masyarakat, Adat, Agma dan Tamu Undangan Lainnya. (Nv).

Jumat, 25 September 2026

   September 25, 2026    Comment   

Perkuat Sinergi Pusat-Daerah, Wagub Kaltara Hadiri FEKDI x IFSE 2026

 

Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia.

JAKARTA - Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara) Ingkong Ala, S.E., M.Si., menghadiri Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) x Indonesia Fintech Summit and Expo (IFSE) 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC), Kamis (24/9).


FEKDI x IFSE 2026 mengusung tema "Mempererat Sinergi, Memacu Inovasi, Mencetak Talenta Unggul Berdaya Saing Global untuk Kemajuan Ekonomi Keuangan Digital Nasional". Tema ini menekankan tiga pilar utama, yakni penguatan sinergi lintas otoritas dan industri, akselerasi inovasi teknologi keuangan, serta pengembangan talenta digital nasional yang berdaya saing global.


Acara ini dirangkai dengan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi serta Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD). Forum tersebut mempertemukan pimpinan lembaga negara, pemangku kepentingan, dan kepala daerah dari seluruh Indonesia.


Hadir langsung Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti, dan Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi.


Dalam sambutannya, Menko Perekonomian mengatakan Rakornas ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas harga serta mempercepat transformasi digital.


"Ekonomi kita di semester I, alhamdulillah relatif solid dengan pertumbuhan 5,45 persen dan inflasi 3,19 persen. Ini harus terus kita sinergikan antara pusat dan daerah untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, menjaga kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil, terutama juga untuk mendorong ekspor dari sektor riil," ujar Airlangga.


Pemerintah pusat juga akan memperkuat langkah pengendalian inflasi dan pertumbuhan ekonomi, di antaranya penyaluran PKH tahap ketiga bagi 27,13 juta keluarga penerima manfaat, bantuan beras 10 kg per bulan bagi 33,2 juta penerima untuk periode Oktober hingga Desember 2026, serta penguatan Gerakan Pangan Murah (GPM) bersama BI dan pemerintah daerah.


Kehadiran Wagub Kaltara dalam agenda nasional ini menjadi komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara dalam memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat, khususnya menjaga stabilitas ekonomi, pengendalian inflasi, serta mendorong percepatan dan perluasan digitalisasi daerah.


Dalam kesempatan tersebut, Wagub didampingi Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kaltara H. Edy Suharto, S.Sos., M.T., dan Kepala Badan Penghubung Kaltara H. Teddy Kusuma, S.Hut., M.A.P. (dkisp).

Kamis, 24 September 2026

   September 24, 2026    Comment   

Susun RKPDes 2027, Pemdes Bokak Sebumbun Tampung Aspirasi Masyarakat

 

Musrenbang Desa Bokak Sebumbun. (Foto:ist).

SEKADAU, Wartacyber.com — Pemerintah Desa Bokak Sebumbun, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun Anggaran 2027, Bertempat di Aula Kantor Desa Bokak Sebumbun, Kamis (24/9/2026).

Camat Sekadau Hilir, Gustar Indarto, mengapresiasi pelaksanaan Musrenbangdes tersebut. Ia berharap kegiatan dapat berjalan lancar dan berbagai usulan yang disampaikan masyarakat dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan prioritas pembangunan Desa Bokak Sebumbun.


“Semoga kegiatan berjalan dengan lancar dan usulan yang disampaikan oleh masyarakat nanti bisa menjadi prioritas pembangunan,” ujar Gustar.


Sementara itu, Kepala Desa Bokak Sebumbun, Klemens Karya Panama mengatakan Musrenbangdes dilaksanakan sebagai bagian dari proses penyusunan rencana kerja Pemerintah Desa Bokak Sebumbun untuk Tahun Anggaran 2027.


Menurutnya, melalui forum tersebut pemerintah desa bersama masyarakat dapat membahas berbagai kebutuhan dan rencana pembangunan yang akan dilaksanakan sesuai dengan prioritas desa.


"Musrenbangdes juga menjadi ruang bagi masyarakat dan unsur terkait untuk menyampaikan aspirasi serta memberikan masukan terhadap program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat," katanya.


"Melalui Musrenbangdes ini, Pemerintah Desa Bokak Sebumbun berharap penyusunan RKPDes 2027 dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat dan menjadi dasar pelaksanaan pembangunan desa secara terarah dan berkelanjutan," tutupnya.


Kegiatan tersebut dihadiri Camat Sekadau Hilir, Kepala Desa Bokak Sebumbun, Babinsa Koramil 1204-15/Sekadau Hilir, Bhabinkamtibmas, Ketua BPD, PPL, bidan desa, Ketua Koperasi Desa Merah Putih Bokak Sebumbun, tokoh agama, tokoh pemuda, kader Posyandu, kader lansia, serta para kepala dusun, yakni Kadus Bokak, Kadus Entada dan Kadus Sungai Raya. (Tim)

   September 24, 2026    Comment   

Musrenbangdes Semadu Susun RKPDes 2027, Aspirasi Masyarakat Jadi Prioritas

Musrenbang Desa Semadu. (Foto:ist).

SEKADAU, Wartacyber.com — Pemerintah Desa Semadu, Kecamatan Belitang Hilir, Kabupaten Sekadau, menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun Anggaran 2027, Kamis (24/9/2026).


Hadir pada kegiatan tersebut, Kasi Ekbang yang mewakili Camat Belitang Hilir, Kepala Desa Semadu, Bhabinkamtibmas, Babinsa, pendamping desa, Ketua BPD, seluruh kepala dusun di Desa Semadu, serta tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat.


Kepala Desa Semadu, Kamasi, mengatakan aspirasi masyarakat menjadi salah satu dasar penting dalam menentukan arah pembangunan desa. Menurutnya, usulan yang disampaikan masyarakat perlu diperhatikan agar program pembangunan yang direncanakan dapat sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di desa.


“Aspirasi masyarakat adalah prioritas dalam pembangunan,” ujar Kamasi.


Ia berharap melalui pelaksanaan Musrenbangdes, berbagai aspirasi dan usulan masyarakat dapat dibahas secara bersama-sama serta menjadi bahan dalam penyusunan RKPDes Tahun Anggaran 2027.


Menurutnya, perencanaan pembangunan yang disusun melalui musyawarah diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat serta mendukung pembangunan Desa Semadu secara berkelanjutan.


Musrenbangdes juga menjadi kesempatan bagi pemerintah desa dan masyarakat untuk menyampaikan berbagai kebutuhan pembangunan serta menentukan prioritas yang akan diusulkan dalam rencana kerja pemerintah desa.


Dengan keterlibatan berbagai unsur tersebut, Musrenbangdes diharapkan menghasilkan perencanaan pembangunan yang partisipatif, transparan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa Semadu.


Hasil pembahasan Musrenbangdes selanjutnya menjadi bagian dalam penyusunan RKPDes Tahun Anggaran 2027 sebagai dasar pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Semadu. (Tim).

   September 24, 2026    Comment   

Gubernur Lantik Pengurus Forum TJSLBU, Arahkan CSR Selaras Pembangunan

Pelantikan Pengurus Forum TJSLBU.



TANJUNG SELOR - Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., menegaskan pembangunan Kaltara tidak bisa hanya mengandalkan APBD, melainkan membutuhkan kolaborasi seluruh elemen, khususnya sektor swasta.

Hal tersebut disampaikan saat menutup Musyawarah Daerah (Musda) II Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha (TJSLBU) Provinsi Kaltara di Aula Lantai I Kantor Gubernur, Selasa (22/9).


Menurut Gubernur, program Corporate Social Responsibility (CSR) yang terarah dari dunia usaha akan menjadi akselerator utama dalam menjawab kebutuhan dasar masyarakat, terutama di wilayah pelosok.


"Forum TJSLBU memegang peran strategis sebagai jembatan komunikasi, konsultasi, dan kolaborasi. Kita ingin seluruh program tanggung jawab sosial perusahaan berjalan selaras dengan agenda prioritas pembangunan daerah, sehingga manfaatnya benar-benar langsung dirasakan oleh rakyat," ujar Gubernur Zainal.


Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga resmi melantik jajaran pengurus Forum TJSLBU Kaltara Masa Bakti 2026–2031 yang terpilih melalui forum Musda II.


Ia berpesan agar kepengurusan baru segera menyusun peta jalan kerja yang terukur dan aplikatif.


"Amanah ini adalah tanggung jawab besar. Jadikan forum ini sebagai motor penggerak sinergi yang solid antara pemerintah dan dunia usaha demi mewujudkan Kaltara yang semakin maju dan sejahtera," pesannya.


Rangkaian acara penutupan diakhiri dengan foto bersama sebagai simbol kebersamaan dan komitmen pembangunan. (dkisp).


Pasang Iklan

PEMDA

PEMDA

Pemda